Ditemukan 61412 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 24-02-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN NGANJUK Nomor NOMOR 48/Pid.Sus/2015/PN Njk
Tanggal 8 April 2015 — JOHAN NOVANTARA Bin SUTIKNO
406
  • Menyatakan terdakwa JOHAN NOVANTARA Bin SUTIKNO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;2.
    Nganjuk Kab.Nganjuk atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuyang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi SUSANTO (penuntutanterpisah) datang
    seharga Rp.50.000,, selanjutnya saat saksi SUSANTO hendak menjual 1 (satu) box pil dobel Lkepada pemesan, saksi SUSANTO diamankan oleh saksi SUMANTO, saksi YUDHA K.dan rekan kerja dari Polres Nganjuk ;e Atas informasi dari saksi SUSANTO, selanjutnya saksi SUMANTO, saksi YUDHA K.dan rekan kerja dari Polres Nganjuk menuju ke rumah terdakwa dan selanjutnyamenangkap terdakwa berikut barang bukti berupa 178 (seratus tujuh puluh delapan) butirpil dobel L karena terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.Ad.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalahorang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukantertentu.
    Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu.Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwamengedarkan pil dobel L pada Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib atausetidaktidaknya pada bulan Desember Tahun 2014 di rumah terdakwa di Dusun Bulu PutrenDesa Putren Kec. Sukomoro Kab.
    Menyatakan terdakwa JOHAN NOVANTARA Bin SUTIKNO telah terbuktisecara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidanakurungan selama 2
Putus : 09-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 325/ Pid.Sus/ 2016/ PN Sda
Tanggal 9 Agustus 2016 — EDI SUSANTO Alias GENDON
202
  • Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Alias GENDON telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) BULAN dan pidana denda sebesar Rp 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    mengadiliperkara tersebut;e Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 325/Pen.Pid.Sus/2016/PN Sda tertanggal 15 Juni 2016tentang Penentuan Hari /Tanggal Persidangan;SETELAH MENDENGAR :1.e Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;e Pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum , yang pada pokoknya supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa perkara inimemutuskan :Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO alias GENDON terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    Sidoarjo atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
    Sidoarjo atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 23.00WIB, saksi AGUS HARYANTO mendatangi terdakwa EDISUSANTO Alias GENDON di terminal Bungurasih.
    dan/atau alatkesehatan haruslah dilakukan oleh ahli farmasi/ apoteker dan harus ada ijin edardari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwaAGUS HARYANTO telah membeli Pil berlogo LL 10 butir dari terdakwa sehargaRp. 12.000, (dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa ditangkap oleh petugaskepolisian; Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium ForensikCabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : LAB. : 2355/NOF/2016
    (dua belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat : Ketentuan pasal 197 Undang Undang RI Nomor : 36 Tahun2009 tentang Kesehatan serta pasal pasal dari Peraturan Perundang undanganlainnya yang bersangkutan ;MENGADILI1: Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Alias GENDON telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SITI QOMARIYAH, SH
Terdakwa:
AGIL MAULANA
214
    1. Menyatakan Terdakwa Agil Maulana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
    Menyatakan terdakwa AGIL MAULANA secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar melanggar pasal 197 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.2.
    Sidoarjo, atau setidaktidaknya ditempat lain masih dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yangdilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Berawal ketika saksi Dodik Harianto, SH, bersama dengan saksi Tuji dan saksiBudiyanto (anggota Polsek Krembung) melakukan patroli kring Serse kemudianpara saksi mendapatkan informasi
    Sidoarjo, atau setidaktidaknya ditempat lain masih dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar/ atau persyaratan keamanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut:Berawal ketika saksi Dodik Harianto, SH, bersama dengan saksi Tuji dan saksiBudiyanto (anggota Polsek Krembung) melakukan patroli kring Serse kemudianpara saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada
    Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain sebagai alasan pembenaruntuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya No.
    bahan,termasuk produk biologi yang patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta yaitu pada hariKamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib di rumah terdakwa diDesa Tambakrejo Kecamatan
Register : 12-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Bgr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
DHONNY ARMANDOS, SH.,M.Si
Terdakwa:
POERBO VAILION PUTRA BIN RIFAI
388
  • yakni tidak adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang untukmelakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum (wederrechtelijk dalamhukum pidana) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangandengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangandengan hak yang ada pada dirinya (zonder bevoedgheid) ;Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3Tahun 2005 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan PelaporanNarkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
    mengatur: Peredaran Narkotika,Psikotropika dan Prekursor Farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan.Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika danPrekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehaan atau kepentingan ilmupengetahuan (Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun2005 dan penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika,Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atauHalaman 9 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Bgrkepentingan
    ilmu pengetahuan (Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 3 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan: penyaluranNarkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi wajid memenuhi cara distribusiobat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    Pasal9 mengatur: penyaluran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanyadapat dilakukan berdasarkan a) surat pesanan; b) laporan pemakaian danpemantauan obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwabukanlah lembaga farmasi yang diberikan izin untuk mengedarkan danmengdistribusikan Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa tidakberhak untuk menyediakan dan melakukan jual beli Narkotika Golongan jenistembakau sintetis ;Menimbang
Register : 09-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 16-11-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 152 / Pid.Sus / 2014 /PN.Lmg
Tanggal 8 Juli 2014 — DWI PURWANTO BIN WAKIJAN
583
  • Menyatakan terdakwa DWI PURWANTO BIN WAKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
    Menyatakan Terdakwa DWI PURWANTO Bin WAKIJAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat(2) UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam suratdakwaan ;2.
    Perk : PDM 44/ Lamon /0514 tanggal 8 Mei 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan:Bahwa terdakwa DWI PURWANTO Bin WAKIJAN pada hari Senin tanggal10 Maret 2014 sekira jam 22.00 wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret tahun 2014 bertempat di dalam Gudang di Dusun Pule, Desa BakalanPule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan atau atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :A.d. 1. Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagaiorang perseorangan atau korporasi.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsurtelah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam persidanganbenar
    Menyatakan terdakwa DWI PURWANTO BIN WAKIJAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KOTABARU Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.Ktb
Tanggal 13 Mei 2015 — ABDUL SAMAD Als. ABAH AZIZ Bin Alm. MISKUN
303
  • ABAH AZIZ Bin Alm.MISKUN bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam suratdakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SAMAD Als. ABAHAZIZ Bin Alm.
    Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kabupaten Kotabatu ; Bahwa ahli memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari bangku kuliah untukmengambil gelar Sarjana Science Apoteker ; Bahwa maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluranobat, pengelolaan obat
    , pelayanan obat atas resep dokter,Hal 10 dari 26 halaman, No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional; 00 oe 22 noe oBahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi untuk golonganobat bebas, bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yangmempunyai ijin yang dikeluarkaan oleh kantor Dinas Kesehatan diwilayah masingmasing serta mempunyai penanggung jawabseorang asisten Apoteker, sedangkan bagi yang tidak memiliki ijindan penanggung
    berlebihan dapatmenyebabkan halusinasi dan depresi pernapasan, sedangkan obatjenis Triheksifenidil (THD) adalah golongan obat keras yang harusHal 11 dari 26 halaman, No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.melalui dengan resep Dokter, kegunaan obat tersebut untuk obatparkinson, efek samping atau bila dipakai berlebihanmengakibatkan bingung, cemas, Agitasi (ngamuk), dan gangguanpada ginjal, obatobatan tersebut jika dikonsumsi secara berlebihanatau tidak benar dapat membahayakan jiwa (kematian); Bahwa sediaan Farmasi
    yang tidak memenuhi standar maupunkeamanan yaitu adalah sediaan farmasi yang mempunyai kadar zatberkhasiat di bawah standar yang ditetapbkan dalam farmacopeIndonesia baik itu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obatTad SON Al ==sn= esse near sees eer eee rneeinecntenenERneeeeeRBahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau
Register : 03-03-2015 — Putus : 15-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN Njk
Tanggal 15 Mei 2015 — UGIK PRASETYO Al KEMIS Bin PARMAN.
317
  • Menyatakan terdakwa UGIK PRASETYO Als KEMIS Bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan kemanfaatan; 2.
    /Ngjk/02/2015;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan bahwa Terdakwa UGIK PRASETYO AI KEMIS Bin PARMAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki kewenangan dankeahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    , pada hari Selasa tanggal 23 Desember2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan Desember 2014 bertempat di Dusun Putuk Lor, Desa Gampeng, Kecamatan Negluyu,Kabupaten Nganjuk, Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk,Desa Begadung, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu..Ad.1.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa unsure ini terdiri dari alternative elemen (sub unsure) yang berartiapabila salah satu elemen (sub unsure) dalam unsure ini telah terpenuhi maka unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui:Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel L dari Sdr.
    Menyatakan terdakwa UGIK PRASETYO Als KEMIS Bin PARMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan kemanfaatan;2.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 309/Pid.B/2014/PN.Lmj.
Tanggal 2 Desember 2014 — SISWANTO BIN SUKARTO
924
  • Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN SUKARTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
    Menyatakan terdakwa SISWANTO BIN SUKARNO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanoa hak dan tanpakeahlian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar,khasiat dan mutu seperti termuat dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    100 butir kepada ROSSID, seharga Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah) setelah menjualnya terdakwa mendapatkanHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor.309/Pid.Sus/2014/PN.Lmjkeuntungan sebesar Rp. 180.000, per 1 box/100 butir, Akhirnya pada hari Senin,tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib setelah mendapat informasi darimasyarakat perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUGI SETIAWAN, SH dansaksi WASIS PRASETYO (anggota Polres Lumajang) kemudian menangkapterdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi
    membeli pil logo Y Trihexypenidyltersebut sebanyak 1 box/100 butir kepada ROSSID, seharga Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah) setelah menjualnya terdakwa mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 180.000, per 1 box/100 butir, Akhirnya pada hari Senin,tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib setelah mendapat informasi darimasyarakat perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUGI SETIAWAN, SH dansaksi WASIS PRASETYO (anggota Polres Lumajang) kemudian menangkapterdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (8) ;Dalam Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan :Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;Ayat (3): Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan
    , pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah ;Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatifdan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhimaka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengajaadalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telahmengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut
Register : 17-05-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Tanggal 20 Juli 2016 — SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUWANSYAH
4634
  • Menyatakan Terdakwa SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu;2.
    No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,dengan unsur unsur sebagai berikut :1. setiap orang;2. dengan sengaja3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edarHalaman 9 dari 14Putusan Nomor 166/Pid.Sus /2016/PN.
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarUnsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi tidak perludibuktikan lagi yang lainnya. Dalam hal ini berdasarkan peraturan dalamUndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanaPasal 106 Ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar.
    Zenith Pharmaceuticalmenyatakan bahwa salah satu sediaan farmasi yang dibatalkan persetujuan ijinedarnya adalah carnophen tablet / zenith. Serta berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.
    No.36Tahun2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi ;Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentukAlternatif dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU.
    Menyatakan Terdakwa SAID RUSLIANSYAH Bin SAID RIDUANSYAH tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu;2.
Register : 21-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Blt
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Dwi Budi Setiari, S.H.
Terdakwa:
LEO ELEVENTINO Als KARTO Bin Alm. MISPAN
2010
  • KARTO Bin MISPAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
  • Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaLEO ELEVENTINO Als.
    KARTO Bin MISPAN(alm) bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan dalam Surat Dakwaan alternatif kami.2.
    Blitar, atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBlitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.
    Blitar, atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBlitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.
    Berawal dari Tim telahmengamankan Saksi AYU WULANDARI Als RETA di Jalan Raya Blitar Tulungagung yang kedapatan membawa sediaan farmasi jenis pil DobelL sebanyak 45 (Empat Puluh Lima ) butir kemudian dilakukanPenyelidikan bahwa yang telah menjual pil dobel L tersebut atas namaMOH. DYANTORO Als KETORI alamat Ds. Plosorejo Kec. KademanganHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN BItKab. Blitar.
    hukum sebagai berikut : Bahwa saksisaksi dan Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangankarena adanya masalah peredaan obat sediaan farmasi berupa pil dobel L; LEO ELEVENTINO Als.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ROBERT YANTO
15884 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Quan;14. 1(15. 1 (satu) dus @ isi 400 botol obat kuat Cialis;16. 3 (tiga) dus @ isi 300 box kapsul obat kuat Jinba Men;17. 2 (dua) dus @ isi 200 box obat kuat cap Kerbau;Terdakwa dalam mengedarkan obatobatan tradisional tanpa izin memilikisatu) dus @ isi 300 botol jamu kuat Yipao Dao Tian Liang;pendapatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;Barang yang telah disita dari Terdakwa termasuk kategori obat tradisional,dimana obat tradisional tersebut termasuk kategori sediaan farmasi
    Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat392/PID.SUS/2016/PN.JKT.BRT tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Robert Yanto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 6 (enam) bulan,
    Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena Penuntut Umumberpendapat bahwa putusan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim dalamamar putusan yaitu Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsedangkan faktafakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alatbukti, baik alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa yangsaling bersesuaian maupun petunjuk
    No. 393 K/Pid.Sus/2017mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, adalahmerupakan Tindak Kejahatan yang dapat menimbulkan dampak negatifantara lain: Bahwa terhadap obatobatan atau sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat luas yangmengkonsumsi obatobatan tersebut bahkan bukan tidak mungkin dapatmenimbulkan korban jiwa; Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalammasyarakat;Oleh karena itu, masa hukuman selama selama 6 (enam
    No. 393 K/Pid.Sus/2017efek jera bagi para pelaku tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang lain, sehingga dapatmencegah terjadinya peredaran obatobatan atau sediaan farmasi lainnya;Dengan demikian Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelan salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidaksebagaimana semestinya terhadap perkara a quo, karena tidak menerapkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979tentang
Register : 08-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Pol
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
ADNAN ALVARIZI Bin HARUN
3222
  • Menyatakan Terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

    2.

    Menyatakan terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu :pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    tablet 2 Mg ProduksiPT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telahdicabut, terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenisTrihexyphenidyl Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RItersebut kepada masyarakat serta terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaankefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancampidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang R.I No. 36tahun
    besar farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF didistribusikan keApotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dimana pemberian obat dariapotik ke pasien harus dengan resep dokter dan ada juga obat yangdapat diserahkan tanpa resep dokter yakni obat yang masuk daftar obatwajib apotik 1,2,3 termasuk didalamnya obat antibiotik, topikal, analgesik,antipirektik dan anti farmasi yang umum dipakai oleh masyarakatdiketahul pemakaiannya dan dalam jumlah yang terbatas sesuai denganPermenkes No. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang
    Pol.kefarnasian antara lain sarjana farmasi, ahli madya farmasi, asistenapoteker dan analisis farmasi;Orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak dibenarkanuntuk menyalurkan/menjual obat kepada konsumen sesuai dengan UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98 ayat (2) yaitu setiaporang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Bahwa seseorang tidak dibenarkan menyimpan dan
    Menyatakan Terdakwa ADNAN ALVARIZI Bin HARUN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalamdakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.
Register : 19-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Btm
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
HENDRA
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
650216
  • Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatanproduksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasidan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dansegala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan,pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan;b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan;C.
    berasal dari negara China. yang dikirimmelalui Singapura;e Penjualan dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dilakukansejak bulan Juni 2019;e Yang menggaji karyawan adalah Sdr.
    Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat jo.
    Bahwa dalam pemeriksaan tersebutditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidakmemiliki izin edar Bahwa ditemukannya temuan tersebut oleh Petugas Balai POMdi Batam merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana di bidangkesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Putus : 19-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juli 2017 — ALPHA SANJAYA Bin INDAWAN SUBARDI
201
  • NarkotikaGolongan bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut:wonennnnnne Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Iqbal(Dpo), lalu shabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam cincin di Jaritangan kanannya, padahal terdakwa dalam menyimpan, menguasainarkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagangbesar farmasi
    diatas, terdakwa telahmenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, Perouatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:nonennnnnn= Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Iqbal(Dpo) untuk digunakan oleh terdakwa, padahal terdakwa dalammenyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannyadengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentudan/atau pedagang besar farmasi
    Yos Sudarso Kelurahan 3llir Kecamatan llir Timur Il Palembang ;Bahwa berawal sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paketsabu dari Iqbal (Dpo), lalu shabu tersebut disimpan oleh terdakwadidalam cincin di jari tangan kanannya, padahal terdakwa dalammenyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak adahubungannya dengan pekerjaan terdakwa.Bahwa benar yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/ataupedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu atau untuk kepentingan
    Yos Sudarso Kelurahan 3llir Kecamatan llir Timur Il Palembang ;Bahwa berawal sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paketsabu dari Iqbal (Dpo), lalu shabu tersebut disimpan oleh terdakwadidalam cincin di jari tangan kanannya, padahal terdakwa dalamHalaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 973/Pid.Sus/2017/PN.Plgmenyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak adahubungannya dengan pekerjaan terdakwa.Bahwa benar yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/ataupedagang besar farmasi tertentu atau
    Yos Sudarso Kelurahan 3lir Kecamatan llir Timur Il Palembang ;Bahwa berawal sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paketsabu dari Iqbal (Dpo), lalu shabu tersebut disimpan oleh terdakwadidalam cincin di jari tangan kanannya, padahal terdakwa dalammenyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak adahubungannya dengan pekerjaan terdakwa.Bahwa benar yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/ataupedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu atau untuk kepentingan
Register : 27-02-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Njk
Tanggal 8 April 2014 — Nama lengkap : SUDARMAWAN Bin JAMIN Tempat lahir : Nganjuk Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1983 Jenis kelamin : Laki – laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :Desa Nglinggo, Kec Gondang Kab Nganjuk A g a m a : Islam Pekerjaan : Buruh Tani
253
  • 1.Menyatakan Terdakwa SUDARMAWAN Bin JAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan;---------------------------2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Maret 2014 s/dtanggal 27 Meie Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umumpada kejaksaan NegeriMenimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwasebagai berikut :n Bahwa terdakwa SUDARMAWAN Bin JAMIN yang tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 sekira jam 19.30 wib, hariRabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 17.00 wib, hari Rabu tanggal 27 Nopember2013
    sekira jam 18.30 wib dan hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira jam 21.00wib atau setidaktidaknya antara bulan Nopember tahun 2013 sampai dengan bulanDesember tahun 2013 bertempat di Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, KabupatenNganjuk tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa obatyang berbentuk Tablet warna putih
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / ataupersyaratankeamanan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendakyang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapatdiketahui akibat yang akan ditimbulkannyaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganyang diperoleh dari keterangan para Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, makaterungkap fakta bahwa
    ) yangmempunayai efek sebagai anti Parkinson.Bahwa terdakwa mendapatkan dan mengedarkan / menjual sediaan farmasiberupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL yang biasa disebut pil dobel Ltersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwabukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki sertamengedarkan obat keras tersebut.Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    terdakwa meresahkanmasyarakat; Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya Mengingat pasal 196 Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalamperaturan perundangan yang bersangkutan ; MENGADILI10111.Menyatakan Terdakwa SUDARMAWAN Bin JAMIN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengedarkan sediaan farmasi
Register : 30-03-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Wno
Tanggal 23 Mei 2017 — Terdakwa: MAWAN RIYANTO Als SIWON Bin SUGIYONO
8912
  • Menyatakan Terdakwa MAWAN RIYANTO Als SIWON Bin SUGIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan beberapa kali;2.
    untuk menyimpan, danmengedarkan obat jenis Trihexypenidyl pada sarana distribusi (PedagangBesar Farmasi) adalah Direktorat Jenderal Bina farmasi dan Alat KesehatanKementrian Kesehatan, sedangkan pada sarana pelayanan kesehatan(apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan) adalah Dinas KesehatanKabupaten/Kota;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut terdakwa baru tahu sekarang;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan
    Setiap Orang ;2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) (UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan);3. melakukan perbuatan yang sama beberapa kali;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.
    / KotaMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (4) Peraturanpemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan AlatKesehatan, yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan
    kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang dengan peraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada hari Minggu tanggal 15
    Menyatakan Terdakwa MAWAN RIYANTO Als SIWON Bin SUGIYONOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu yang dilakukan beberapa kali;2.
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN SUKABUMI Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN SKB
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
RIANAH.M.SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIDWAN NULOH alias JAWA alias ACIL bin ENGKAN SUKANTA
285
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan TerdakwaMUHAMAD RIDWAN NULOH als ACIL als JAWA bin ENGKAN SUKANTAtelah terbukti secara sah dan

    meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dan Dengan Sengaja MENYURUH MELAKUKAN Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak

    atau PBF atau Apotek atau InstalasiFarmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetikaperizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenanganpemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintahdaerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya didaerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (KementrianKesehatan dan
    BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidangkesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasiHalaman 9 dari 28Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Skbperizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatanyang mendistribusikan sediaan farmasi.7 Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.
    atau PBF atau Apotek atau InstalasiFarmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.7 Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetikaperizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenanganpemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintahdaerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya didaerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (KementrianKesehatan dan
    BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidangkesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasiperizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatanyang mendistribusikan sediaan farmasi.7 Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.
    atau Pabrik Besar Farmasi atau Apotik atau Instalasi FarmasiRS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau ilmu pengetahuan,sehingga perorangan tidakdiperbolehkan memperjualbelikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiritanpa memiliki izin telah memperjualbelikan obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;Ad.3.
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
1.FAHMI JALIL, SH.
2.M. DAUD SIREGAR, SH.,MH
3.HARRI CITRA KESUMA, SH
Terdakwa:
NOVIANDI HASAN BIN H M HASAN SALEH
436
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Noviadi Hasan Bin H.M.Hasan Saleh tersebut dia atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
    maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 70 (tujuh puluh) item atau 1.260 (seribu dua ratus enaam puluh) piece, sediaan farmasi (obat tradisional/jamu tradisional) yang sebanyak 11.985 (sebelas ribu Sembilan ratus delapan puluh lima
      Obat Tradisional merupakan' salah satu sediaan farmasi, dimanaproduksi dan peredarannya berada dalam pengawasan Badan POM RI.Berdasarkan surat tugas Kepala Balai Besar POM Banda Aceh No.
      PR.09.01.91.913.06.18.431 tanggal 22 Juni 2018 melakukanPengawasan Peredaran sediaan farmasi dan makanan di area Kabupaten AcehUtara, salah satunya ke Toko Jamu Maharani alamat Jl.
      yang menyebutkan Penandaan dan informasisediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitasdan kelengkapan serta tidak menyesatkan, karena izin edar merupakan hal yangmenjadi persyaratan wajib, maka harus tercantum pada penandaan.
      Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
      Menyatakan Terdakwa Noviadi Hasan Bin H.M.Hasan Saleh tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dakwaan kesatu..
Register : 23-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Pkl
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
ROCHMAT BIN RAMELAN
323
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ROCHMAT Bin RAMELAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1), sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROCHMAT Bin RAMELAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000
    ;Bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah obat jenis legal yang telahmemiilki ijin edar namun sudah ditarikijin dearnya tahun 2013 oleh kepalaBPOM sedangkan obat jenis Hexymer adalah obta legal yang telah meilikijin edarnya;Bahwa penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan diatur dalam UUNo.6 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.51 tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian;Bahwa obat jenis Dextromethorphan dan obat jenis Hexymer adalahmerupakan sediaan farmasi;Bahwa obat jenis Dextromethorphan adalah
    obat jenis legal yang telahmemiilki jin edar namun sudah ditarikijin dearnya tahun 2013 oleh kepalaBPOM sedangkan obat jenis Hexymer adalah obat legal yang telahmemiliki jin edarnya;Bahwa penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan diatur dalam UUNo.6 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No.51 tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian;bahwa yang diperbolehkan untuk menyimpan dan mnegedarkan ataumenjual sediaan farmasi hanya yang mendapatkan jjin dari DinasKesehatan saja ;Bahwa dinas Kesehatan Kota
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk danketerangan terdakwa, bahwa terdakwa di tangkap dan diperiksa karena telahmemiliki, membawa, menguasai dan mengedarkan obat jenisDextromethorphan ( DMP ) dan Hexymer.
    Menyatakan Terdakwa ROCHMAT Bin RAMELAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1),sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Pol
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
SYAHRUL Alias CALLU Bin SYARIF
2813
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
    Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yangtermuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 197 UU RINo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    Polewali Mandar atau setidaktidaknya padatempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriPolewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan olehTerdakwa dengan caracara sebagai
    Polewali Mandar atau setidaktidaknya padatempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriPolewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan /Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1.
    jin dan tidak memilik apotek;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaanprimair Pasal 197 Jo.