Ditemukan 11433 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Putus : 22-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 414/Pid.B/2010/PN.Kdi Tanggal 22 Maret 2011 — Hj. ST. HAOLA NURMALA MOKODOMPIT
74 — 37
74 — 37
sendiri;Bahwa pada saat itu sesuai dengan isi SK makaanggota yang ditunjuk sejumlah 12 orang DPRD dantiga orang staff pendamping;Bahwa = kunjungan ke daerah Jawa Barat tidakterlaksana karena waktu itu) ada konvensi DPP PartaiGolkar di Jakarta sehingga kunjungan ke Jawa Baratdibatalkan oleh sprin dan pemerintah daerah JawaBarat tidak dapat menerima kami karena masih adakesibukan yang lainnya;Bahwa yang mendapatkan undangan di Konvensi tersebutberjumlah tiga orang yakni Ketua, Sekretaris danBendahara partai
Register : 28-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KUTACANE Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ktn Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Hasan Basri Selian
Tergugat:
Purnama
Turut Tergugat:
1.Siti Ruhana
2.Harianto Alas Putra
3.Marlina
4.Taufik Akbar
5.Taran
130 — 26
Hasan Basri Selian
Tergugat:
Purnama
Turut Tergugat:
1.Siti Ruhana
2.Harianto Alas Putra
3.Marlina
4.Taufik Akbar
5.Taran
130 — 26
dibeli Alm Zakaria dari Saudara Ceces;Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Ktn Bahwa untuk suratsurat atau perubahan tanah milik warga biasanyadicatatkan dalam arsip Desa dan ditandatangani oleh pengulu/Kepala Desa; Bahwa ada pertinggal arsip di Desa dengan diberi nomor; Bahwa tanah milik Alm Zakaria tersebut sudah bersertifikat dan tidakpernah mengalami perubahan pemilik selama Saksi menjadi Kepala Desa; Bahwa Saksi pernah menjadi anggota DPRK pada tahun 2004 melaluiPAW partai
Putus : 15-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 PK/Pdt/2014 Tanggal 15 September 2014 — PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk., ; PT. ANTARNIAGA NUSANTARA,
195 — 530 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 530 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, Tergugat mengirimkan Surat NomorAN 097/Eks/VI/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007,yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dari China keIndonesia, atas pilihan yang ditawarkan tersebut Penggugat memilih opsi ke 2(pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober 2007) sebagaimanaternyata dari Surat Nomor 0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22 Juni 2007.
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 93/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 101
144 — 101
menentukan:Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1044/Pid.B/2016/PN Blb Tanggal 22 Februari 2017 — ASEP GUNTUR SURYANA Bin H. AHYAR SUMPENA (Alm).
35 — 3
35 — 3
Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namunpartai apa saksi tidak tahu;bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Waildan Sdr. Bagus;bahwa kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu mingguharga sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan yang mengambil kendaraan Sdr.
Putus : 24-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 K/Pdt/2014 Tanggal 24 Desember 2014 — VENKATARMAN SEKAR vs.
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dk
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suri AdidayaKapuas Cabang Ketapang tertanggal 7 Maret 2011 yang pointnya menyebutkanbahwa Bilamana harga pengangkutan dan ongkos dari partai ini tidak dibayar,maka dalam waktu 14 hari sesudah kapal tiba dipelabuhan, maka perusahaan berhakuntuk melelang barangbarang tersebut atau menjual dibawah tangan menurut carayang dianggap baik dengan tidak perlu memperingatkan lagi (andersingebrakstilling) dan tidak dengan perantaraan Hakim bilamana ada sisa dari pada hasilpenjualan tadi ia disediakan bagi yang
Putus : 22-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KISARAN Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Kis Tanggal 22 Desember 2015 — PT RANYZA ENERGY Lawan 1. PT MULTI ADVERINDO 2. PT GEOSTRUCTURE DYNAMICS 3. PT MANUNGGAL ENGINEERING
163 — 51
163 — 51
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugatdan tergugat.
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 23 Oktober 2017 — Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
76 — 30
76 — 30
Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 1412 — 475
- Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat)
-AMINUDIN (Tergugat I)
-ERMA (Tergugat II)
82 — 13
82 — 13
adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
96 — 60
96 — 60
Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRS. EDDY SYOFIAN, M.A.P.
96 — 43
96 — 43
/XV/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/KX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
Sumut TA. 2012.Pemandangan umum anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai DemokratDPRD Prov. Sumut terhadap Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Prov.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember2011.1 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai
Register : 10-09-2008 — Putus : 03-03-2009 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA MAGETAN Nomor 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt Tanggal 3 Maret 2009 — Pemohon termohon
23 — 3
23 — 3
Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada Point 6, sangat tidak mendasar sesuaidengan fakta yang ada, sebab gaji seorang anggota DPRD tidak diterima keseluruhansecara utuh sebab gaji yang ada, harns diberikan pada partai Pengusungnnya menjadikananggota DPRD, dan harus juga diadakan Pemotongan untuk mengembalikan biaya biayapada waktu pencalonan menjadi anggota DPRD, dalam hal ini Kampanye kampanye,sehingga Praktis Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji kurang dari Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah), sehingga
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.mor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Slpil pasal 250 huruf bmengatur bahwa :PNS diberhentikan tidaka dengan hormat apabila :b.
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 286/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PAENO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 68
PAENO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 68
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Pyh Tanggal 29 Desember 2016 — M.GAZALI Pgl.ALI Bin ARIUS
210 — 55
210 — 55
SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Pyh.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 PK/PDT/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — NELTJE WANMA/KAISIEPO VS 1. Hj. MADDIANA, DKK
106 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratus sepuluhribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang disaksikan olehsaksisaksi Edy Mubalus, Edward Kalami dan Orpa Rosina Osok, Sth,merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang telah memenuhipersyaratan secara materiil maupun formil sebagaimana ditentukan dalamPasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 Rbg yaitu dibuat berbentuk tertulisatau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudi hadapan seorang pejabat umum serta ditandatangani oleh para pihakyang membuat
Register : 18-11-2016 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2016/PTUN.Mks Tanggal 8 Mei 2017 — JULIANA BINTI M. NASIR sebagai PENGGUGAT; MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG sebagai TERGUGAT; DAN H. HALIMUDDIN, S.H sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;--------------
121 — 69
121 — 69
Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakutergugat) dengan alasan bahwa sertipikat hak milik nomor :03487/Macorawali tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur Nomor :01115/Maccorawalie/2012 tanggal 21 Maret 2012 terakhir AtasNama Haji MUHAMMAD ERWIN telah beralin
Register : 01-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Tim Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
225 — 279
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
225 — 279
pesawat di BandaraMozes Kilangin, Timika, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timikaberwenang mengadili perkara permohonan a QUO;Menimbang, bahwa Landasan hukum permohonan ataugugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan PokokKekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), di samping kewenangan badanperadilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yuridiksicontentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai