Sehinggadalam hal ini tidak keterlibatan dari DPRD;Bahwa Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan lelang pekerjaanberdasarkan DIPA Perubahan tahun anggaran 2015;Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Selatanperiode 20142019 dari Partai Keadilan Sejahtera dan duduk di Komisi membidangi Pemerintahan sehingga bukan bermitra dengan DinasPekerjaan Umum tapi yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umumadalah Komisi II;Bahwa kalau hanya pergeseran anggaran, tidak perlu melibatkan DPRDdan tidak ada kewajiban

pelaksanaannya tidaksesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada PimpinanDPRD kemudian dirapatkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komisiyang bermitra kerja dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksuduntuk selanjutnyanya dibicarakan, kemudian hasil dengar pendapat antaraKomisi dengan mitra kerja (SKPD) ini akan diparipurnakan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periodetahun 20142019 dari Partai

Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat I, Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "Audi et alteram partem) ;2.

Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para abhiwaris Borot binti Kadut diatas, maka gugatan aquo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli ~=sewaris ~=wajib +=hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai menjadi lengkap ;10.

pada bagian duduk perkara, yangtelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis/surat yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, akan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW bahwasebuah akta autentik harus memenuhi unsurunsur (1) dibuat oleh atau dihadapanpejabat yang berwenang (2) Sengaja dibuat untuk alat bukti, (3) bersifat partai

, (4)atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, darikritera itu Majelis Hakim berpendapat bahwa P.1,P.2, P.3.

hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidakdengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yangditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

Karena suatukeadilan bagi masyarakat Labuhanbatu adalah apabila terdakwaterdakwadibebaskan dari dakwaan pidana yang dituduhkan kepada mereka ;1 (satu) lembar asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 April 2012 Perihal MohonPembebasan 7 (tujuh) orang Aktivis Islam selanjutnya ditandai Bukti T13 ;Surat ini menunjukkan harapan Partai Persatuan Pembangunan KabupatenLabuhanbatu mengharapkan keadilan untuk membebaskan terdakwaterdakwa.Karena suatu

badan negara tapi anggotanya tidak boleh anggota partai politik danbahkan dia tidak boleh terlibat dalam industry.Bahwa KPI dapat melakukan peneguran, seharusnya teguran tersebut dapatdijadikan dasar Kemeninfo untuk tidak memperpanjang izin atau mencabut izin.

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/

Menjadi pengurus partai politik;.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyakatan Tahun 20117. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 20118. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 20119. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai

Pasal 45 ayat (1) yangmenyatakan bahwa "Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Lembata menerima hasil laporan pansus ;Bahwa pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014 saksi tidak hadirkarena ada kader partai yang disebutsebut dalam pansus sehinggadipertimbangkan kehadiran kami dalam paripurna;Bahwa saat menerima dokumen dari Terdakwa Fransiskus Limawai tidaksempat tanya mengenai perbedaan;Bahwa Surat klarifikasi dari Lembaga DPRD Kab.

Lembata dari partai PKB sejakperiode 2009 2014 dan periode 2014 2019;Bahwa saksi sebagai anggota pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi alasan sehingga dibentukpansus , oleh karena pada tanggal 17 April 2013 ada rapat internal diruang Ketua DPRD Kab. Lembata dan hampir semua Anggota DPRDKab.

Lembata yang membatalkan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi tidak tahu ada yang melaporkan kepada Mahkamah Agungterkait dokumen palsu;Bahwa sepengetahuan saksi yang melapor ke polisi terkait dokumenpalsu adalah Bupati;Bahwa sepengetahuan saksi, Jika ada surat yang tidak diparaf surattersebut tidak sah;Bahwa saat laporan pansus tidak ada tanggapan dari fraksi;Bahwa saksi hadir pada saat paripurna tanggal 26 Februari 2014;Bahwa sepengetahuan saksia fraksi partai PDIP tidak hadir saatparipurna tanggal 26

Lembata dari tahun 2009 2014 dan 2014 2019 dari partai PKB;Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaanpemalsuan dokumen pansus dan SK 02 tahun 2014;Bahwa saksi sebagai ketua pansus ;Bahwa sepengetahuan saksi, Pansus dibentuk berdasarkan SuratKeputusan No. 02 tahun 2013;Bahwa yang menjadi tim dari pansus adalah saksi sendiri sebagaiketua, Bediona Philipus sebagai wakil ketua, Fransiskus Limawai sebagaisekretaris, dan angotanya Frederikus W.

Lembata sejak periode2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 dari Partai PAN;Bahwa latar belakang lahir SK 02 tahun 2014 karena ada laporan pansusIBahwa Latar belakang dibentuknya pansus karena adanya pengaduanmasyarakat dan hasil kunjungan kerja DPRD ke daerah;Bahwa sepengetahuan Terdakwa Laporan pansus membahas 5 (lima)pokok masalah;Kriminalisasi Anggota DPRD Kab.

surat pencalonan besertapersyaratan pasangan calon paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atauKPU kabupaten/ kota ; KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b)sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinanpartai politik atau gabungan partai

politik yangmengusulkannya atau calonperseorangan ;+Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat danditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, partai politik atau gabungan partai politikatau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukanKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitianpersyaratan administrasi pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanKPU ; ++ eeeMenimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat

bukan bagian saksi;Bahwa saksi tahu izinnya diperpanjang;Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin awalnya;Bahwa saksi tidak tahu mengenai izin tahun 2004; Bahwa perawatan dilakukan dengan pengecatan, perbaikan kalau ada yang berkarat danpatah dan lainlain;Bahwa saksi tidak tahu periode pemeliharaan;e Bahwa tidak secara rutin dilakukan kontrol;e Bahwa kalau ada pemasangan gelap diturunkan; e Bahwa khusus di jalan A.P.Pettarani setahu saksi tidak ada pemasangane Bahwa saksi tidak tahu apakah bendera partai

XL Axiata Tbk. di Jl.A.P.Pettarani Makassar telah dilakukan;Bukti TI53 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Walikota Makassar Nomor : 02Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Partai Politik DalamKota Makassat;Bukti TI54: Foto copy sesuai dengan asli, Advertorial Harian Ujung Pandang Eksprestanggal 2 Mei 2011 tentang SosialisasiPedoman Pemanfaatan Penggunaan BagianBagian Jalan UntukBangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan MediaInformasi ;Bukti TI55 : Foto copy sesuai dengan

b, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasebagaimana dikutip : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena ; a. melakukan penyelewengan terhadapPancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggotadan/atau pengurus partai

2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

didalamnya terjadi penambahan anggaranyang menyimpang dalam rapat TAPD dan banggar;Bahwa atas ketidaksetujuan saksi selaku pimpinan tidak berpengaruh,karena APBD tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2013 dan telah puladikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang anggota Dewandari komisi Il;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih sebagai anggota dewan;Bahwa tidak semua anggota dewan sebagai anggota banggar, hanya ketuakomisi dan ketua partai

bukti keterangan ahli;Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangan baik padapemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukansecara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa sah sebagai alatbukti, oleh karenanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan;Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009sampai dengan Tahun 2014 dari Partai

danPenasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannnya tidak mengkaji danmenganasis terpenuhi tidaknya unsur ini;Menimbang, meskpun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya unsur ini, Majelis Hakim tetap akanmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwaadalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009 sampai denganTahun 2014 dari Partai

Bahwa sebagai Kepala Daerah dari partai politik yang agamis eq Partai Bulan Bintang(kalau tidak salah) seharusnya Tergugat III beserta jajarannya harus melindungi danmenjaga "eksesekses dan dampak negative" yang mungkin timbul dari kegiatan usaharestaurant dan cafe yang juga menyediakan tempat karaoke, karena sudah menjadirahasia umum bahwa tempattempat "karaoke" patut diduga telah disalahgunakan untukhalhal yang diduga bersifat negative dan meresahkan warga schingga sudah seharusnyaTerguat III IV

Bahwa sejak bulan April 2017 awal mulai Saksi berkomunikasidengan Terdakwa saat Saksi berada di Posko Partai Gerindra di JI. KelapaDua Wetan Ciracas kebetulan Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan salah satu temanSaksi yang bernama Sdri. Rosdiana karena saat itu Terdakwa menyukaiSdri Rosdianan, lalu.

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WIB padasaat Terdakwa memantau wilayah di daerah Kelapa Dua Wetan Terdakwamelihat ada kegiatan dari Partai Gerinda untuk mengusung CalonGubernur DKI dan Terdakwa melihat Saksi2 ikut andil dalam kegiatantersebut, setelah bertemu dengan Saksi2 kemudian Saksi2 menawarkankepada Terdakwa untuk berkenalan dengan teman Saksi2 denganberkata Om mau ngga Saksi kenalin temen Saksi Terdakwa jawabsiapa itu bu ?

Rapat Pleno tanggal 28 Oktober 2003 yang menetapkan besarnyahonorarium panitia kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Partai PolitikCalon Peserta Pemilu tahun 2004 Kab.

Oleh karena itu sepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli warisHal.25 dari 97 hal.Putusan No.403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.26harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan, maka dengan tidak ditariknyayang bersangkutan tersebut, maka gugatan dianggap kurangBahwa ternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur, sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangian danTuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.

Oleh karena itusepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan ;Gugatan Penggugat masihprematur ;Gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena TergugatVIII menurut hukum sama sekali tidak dapat dinyatakan ikut pula terlibatdalam perbuatan hukum tersebut atas dasar karena membuat danmenerbitkan Akta, karenanya adalah tidak benar dan tidak beralasanhukum Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta ditempatkan pada posisistatus perkara sebagai Tergugat

hukum yang tetap,karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atauNegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai

alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (1)Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5)Keterangan Terdakwa;Bahwa berapapun banyaknya hanya dihitung 1 demikian juga dengansuart, walau suratnya lebih dari satu tetap dihitung 1 surat alat bukti ;Bahwa Petunjuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pokokperkara, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri Laporan Polisi juga bisadianggap sebagai petunjuk ;Bahwa bedasarkan teori yang namanya akta itu ada 2 macam, ada aktepejabat dan akta Partai

, akta pejabat itu misalnya Rapat PemegangSaham yang membuat Notaris, akta Partai dua belah pihak, Notarishanya menerangkan apa yang diterangkan, hanya menulis apa yangditetapkan oleh dua belah pihak, hanya sebatas itu, setelah itu selesaimenjadi akta othentik.

Pidana (KUHAP) tersebut;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang ada di dalam Pasal 77Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapatkankewenangan yang lebih luas lagi ketika adanya putusan dari MahkamahKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai

segera yang tidak diatur didalam pasalpasal yang ada di dalam Kitap Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) tersebut, maka berdasarkan Putusan dari MahkamahHalaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RanKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai