barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangHalaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

/ 2018 tanggal 18 September 2018 diketahuiberat bersih barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung Metamfetaminasebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih barang bukti 1 (Satu)Pocket kecil Narkotika bukan tanaman

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung MetamfetaminaHalaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwsebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih

Suprianto bin Tarmuji ditemukan barangbukti berupa Dextromethorphan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua)butir dan pil LL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, uang sisahasil penjualan obat sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi bersama tim menemukanDextromethorphan sebanyak 200 (dua ratus) butir, uang sisa penjualan obatsebesar Rp. 100.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa sisa obat dextromethorphan yang saksi jual tinggal 192 (seratussembilan puluh dua) butir dari 1000 (seribu) butir, dan untuk pil LL dari jumlah1000 (seribu) butir tinggal tersisa 195 (eratus sembilan puluh lima) butir. Bahwa saksi memperoleh obat dextromethorphan dari terdakwa dengan carasaksi datang langsung ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwakalau saksi mau menjual obat dextromethorphan (DMP) tetapi pembayarannyasetelah obat terjual semua, terdakwa setuju.

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Pasal 206 ayat (6) Rbgmenyebutkan:Halaman 2 dari 14 Putusan No. 46/Pdt. Bth/2020/PN.PdgPerlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan...diajukan kepadadan diadili oleh pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumdalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;3.

Bahwa menurut M.Yahya Harahap , SH diberi hak kepada pihak ketiga untukmengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabilapihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu.Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo, bila tanggaleksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan pasal 2007 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1)HIR/Pasal 2006 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, makagugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah initelah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;B. OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN;Adapun alasan diajukan bantahan/perlawanan adalah :1.

tersebut harus bertanggungjawab atas kebutuhan anakanak tersebut sampai dewasa dan mandiri, untuk ituPenggugat menuntut nafkah 4 orang anak sebesar Rp.40.000, (empat puluhribu rupiah) perhari dan untuk satu bulan sebesar Rp.40.000, x 30 hari =Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hartabersama berupa sebuah rumah yang dibangun diatas tanah yang telahHalaman 4 dari 17 Halamandisertifikat dengan Hak Milk No.353, Surat Ukur No. 525/195

Nafkah madliyah/lau selama 11 (sebelas) bulan, sebesar =Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak sampai anak dewasa danmandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu juta dua ratusribu rupiah);2.5 Menetapkan rumah beserta tanah yang telah disertifikat dengan HakMilk No.353, Surat Ukur No. 525/195

.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak yang akan datang untuk 4 (empat) orang anak sampai anakdewasa dan mandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah);2.5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa rumahbeserta tanah yang telah disertifikat dengan Hak Milk No.353, SuratUkur No. 525/195

195/Pid.B/2010/PN. Sby

PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2010/PN. Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : PARMIN Bin SARBINI ;Tempat lahir Jleniber geeneeeee eee eee eceeeeee ee eeeneeeeceeeUmur / Tanggal lahir : 79 Tahun/Tahun 1920 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indanesia ;Tempat tinggal : Jl.

Tinggi Jawa Timur Ke Dua sejak tanggal 20 Mei 2010 sampaidengan tanggal 18 Juni 2010;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : SELFINLAKA, SH., Dkk, Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) IkatanAdvokat Indanesia (IKADIN), berkantor di Lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, JalanRaya Arjuna No.1618, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2010 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 2Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 195

/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim danPanitera Pengganti ; 222 Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.195/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal19 Januari 2010, tentang penetapan hari sidang ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B99/0.5.10/Ep.1/01/2010, tanggal 13 Januari 2010 ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan denganperkata ; === == 222 noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn eneTelah mendengar keterangan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah, menikah pada tanggal06 Juni 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagaimana Buku Kutipan AktaNikah Nomor : 195/05/V1/2011, tertanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 195/05/VI/2011, atas nama Amiruddinbin Baharuddin dengan Diana Sari binti Arifuddin, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, pada tanggal 06 Juni2011 , bukti P.2;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan buktisaksi, sebagai berikut :1.

Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidakpernah menghadap persidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugattelah mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copyKutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pujer, Kabupaten BondowosoNomor: 195/38/VII/2006, tanggal

tidak menghadapnya Tergugatke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah.Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidakmenghadap persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1)HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugattelah mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copyKutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pujer, Kabupaten BondowosoNomor: 195

Putusan No.364/Padt.G/2019/PA.Lwktercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/19/II/2002 Padatanggal 26 Februari 2002.2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3: Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindahdirumah bersama di Desa MInahaki dan selama pernikahan tersebutPenggugat dengan Tergugat rukun baik dan dikaruniai 2 anak bernama: 1). ANAK umur 17 tahun, 2).

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 195/19/II/2002, a.n.PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 26 Februari 2002, yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toili,Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telahbermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2, paraf dan tanggal;B.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung diKota Palembang pada tanggal 13 Maret 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PlajuKota Palembang, Nomor : 195/35/II/2007 tanpa tanggal bulan Maret 2007, danHal 1 dari 10 halaman Perkara No. 1567/Pdt.G/2012/PA.Plg.setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyisebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, KotaPalembang, Nomor : 195/35/III/2007, tanpa tanggal Maret 2007, bermeterai cukupdan sesuai dengan aslinya(bukti P.2);Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi yaitu :1.

Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Arut Selatan,Kabupaten Kotawaringin Barat sesuaikutipan akta nikah Nomor 195/67/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;2.

Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/67/III/2009 tanggal 30 Maret2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut SelatanKabupaten Kotawaringin Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dandicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majlis diberi tandaP.1;2.

195/PDT.G/2011/PA.Msb

red255;;SALINAN PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2011/PA MsbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yangdiajukan oleh :Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Il,pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Muliayasari, Kecamatan Tomoni,Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.melawanTergugat, umur 26 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SLTA, pekerjaankaryawan perkebunan bertempat tinggal di Desa Balai Kembang, KecamatanMangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan penggugat dan dua orang saksi.Telah memperhatikan surat bukti penggugat.TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tanggal 15 Agustus 2011yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomorregister: 195/Pdt.G

puluh tujuh) ton kayu olahan; 3 (tiga) lembar Nota Angkutan (merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu)dengan nomor : 0014/CV.NSP Group) atas nama penerbit atau pemilik kayu NasranAB (Direktur) tertanggal penerbitan 14 Februari 2016; 1 (satu) lembar daftar kayu olahan atau pacakan (DKO) nomor: 0014/CV.NSP Group; 1 (satu) lembar fotokopi kutipan risalah lelang nomor : 194/2014 yang dikeluarkan diBanda Aceh tanggal 03 September 2014; 1 (satu) lembar fotokopi kutipan risalah lelang nomor : 195

NSP GROUP atas namapenerbir /pemilik kayu NASRAN AB (Direktur) tertanggal 14 Februari 2016,2. 1 lembar Daftar Kayu Olahan / Pacakan (DKO) dengan nomor 0014/CV.NSP GROUPtertanggal 14 Februari 2016,3. 1 lembar foto copy Kutipan Risalah LelangNomor : 194/2014 yang dikeluarkan dibanda Aceh tanggal 03 September 2014,4. 1 lembar foto copy Kutipan Risalah LelangNomor : 195/2014 yang dikeluarkan dibanda Aceh tanggal 03 September 2014,5. 1 Buku Uji Berkala Kendaraan dengan nomor Polisi BM 9937 FU an. pemilik

, merupakan tanah milik yang dikuasai oleh ParaPembantah, sehingga sangat beralasan hukum Para Pembantah untukmemohon supaya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan danpenyerahan sebelum perkara bantahan ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena alasan Para Pembantah dalammengajukan gugatan bantahan ini didasakan atas alasan hukum yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

ayat (6) HIR (sebagaimana dikutip Judex Facti dalamputusan tingkat pertama halaman 14);Bahwa untuk memperjelas duduk perkara ini secara hukum, perlu dikutipketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatur sebagai berikut:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upayapaksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yangdalam

daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, sertadiputuskan juga oleh pengadilan itu;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 195 ayat (6) HIR di atas,sungguh jelas untuk mengajukan suatu bantahan dibatasi dengan syarat,Hal. 24 dari 32 hal.

Ketentuan ini ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR.

Putusan No. 270 K/Pdt/2014Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA;(3) Judex Facti telah keliru karena mengabulkan bantahan yang diajukan olehPara Termohon Kasasi, padahal secara terang Para Termohon Kasasi tidakmemiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga bantahan tersebut tidakmemenuhi syarat dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan oleh karenanya tidakberkualitas;(4) Judex Facti telah keliru karena memberikan pertimbangan yang salingbertentangan

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.

Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita

eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan

Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,

nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195

Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.

Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.

No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono

(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.

Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.

Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan

sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.

atas ;Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/CenderawasihNomor : BP.66/A64/1X/2013 tanggal 26 September 2013.1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWYSelaku Papera Nomor : Kep/61/X/2013 tanggal 17 Oktober2013.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/156/X/ 2013 tanggal28 Oktober 2013.Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor :Tap/209/PM.III19/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentangPenunjukan Hakim.Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer IIl19 JayapuraNomor : Tap/195

Sehingga gugatan PenggugatHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2788/Pdt.G/2020/PA.Sbg.dinyatakan tidak jelas.Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapatditerima/ NO (Niet Ontvankelijke verklaard) Hal ini telah sesuai dengan pasalpasal 195 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul