Ditemukan 12275 data
24 — 16
ternyatabersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang Pemohondan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
129 — 76
BSB We iBahwa untuk menjamin terkabulnya gugatan rekonpensi inikiranya wajar dan layak pula Pengadilan Negeri KabupatenMalang di Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan terlebihdahulu atas seluruh aset, baik berupa barang bergerakmaupun tidak bergerak aset milik Yayasan PPS Petungsewu,sejauh dan sekedar untuk memenuhi tuntutan ganti rugiPenggugat Rekonpensi ;Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pula ataskekuatan bukti yang authentik, karenanya mohon putusandalam perkara ini dapat dijalankan secara
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk memaksa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi mematuhi putusan dalam perkara ini maka amatberalasan hukum bila kepadanya dibebani kewajiban untuk membayaruang paksa sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hari13keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakanhingga dilaksanakan;Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi didasarkan pada alas hakyang sah dan buktibukti authentik maka cukup beralasan apabilaputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan
85 — 9
Bahwa Para Tergugat II, III dan Tergugat IVdihukum pula untuk = membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiapkelalaian / keterlambatan Para Tergugattersebut menyerahkan kedua bidang tanah objeksengketa kepada Penggugat21.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat inididukung oleh alat alat bukti authentik, makacukup syarat syarat untuk menjatuhkan putusandalam perkara ini dengan putusan yang dapatsegera dijalankan, meskipun masih ada fihakfihak
13 — 5
suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang30aaman 11 dari 22 Putusan No. 357Pdt.G/2020/PA.Crp.diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ;14.Mengingat Gugatan para Penggugat beralasan hukum dan dicukupi alatbukti AUTHENTIk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR. Jo.
12 — 11
Putusan No. 85Pdt.G/2020/PA.Crp.Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik atas suatuperkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti Ptersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang bahwa, berdasarkan unsurunsur formil dan materil yangmelekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangandiatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi
16 — 5
Penggugat tentang Penggugat danTergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan tercatat olehpejabat umum yang berwenang untuk itu, olen karenanya alat bukti tersebuttelah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
18 — 15
Penggugat tentangPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
11 — 6
Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmiHalaman 11 dari 24 Putusan No. 131Pdt.G/2019/PA.Crp.dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat buktitersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
12 — 7
Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat buktitersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangHalaman 13 dari 25 Putusan No. 250Pdt.G/2019/PA.Crp.Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
9 — 6
Penggugat tentangPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
19 — 11
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai manatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai PencatatNikah merupakan bukti authentik atas suatu perkawinan yang sah, olehkarenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alatbukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dankarenanya pula mempunyai nilai kKekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);Menimbang
PT. REKSA FINANCE CABANG DURI
Tergugat:
1.SURIATI
2.SUADI
27 — 7
perkara, maka petitum point 6 harusdinyatakan di tolak;Menimbang, bahwa tentang petitum point 7 gugatan Penggugat yangmenuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribuHalaman 16 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Raprupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini,Majelis Hakim berpendapat walaupun di dalam perkara ini pihak Penggugattelah mengajukan bukti Surat yang tergolong kepada akta authentik
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan tanah sengketatidak dialinkan oleh Para Tergugat kepada Pihak ketiga, mohon agar tanahsengketa ditaruh di bawah sita jaminan;15.Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti yang kuatdan authentik, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum, verzet, banding maupuan kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagaiberikut
46 — 15
suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Halaman 12 dari 24 Putusan No. 434Pdt.G/2019/PA.Crp.Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan padabukti bukti yang bersifat authentik antara lainAkta Notaris/PPAT dan putusan pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusanrekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun Tergugat Rekonvensi naik banding, kasasiatau verzet ;Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1281K/Pdt/201016Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas ParaPenggugatJakarta BaratRekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeriagarmemberikan putusan sebagai berikut1.
113 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hinggadilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh para Tergugat;Bahwa, untuk menjamin agar tuntutan ini tidak siasia belaka serta untukmenjamin ditaatinya Putusan dalam perkara ini, maka cukup beralasanjika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sitajaminan (consevatoir beslag) terhadap Bangunan Ruko ApartemenMetropolis, Blok MS.A No.105 Surabaya;Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada alatalat bukti yang authentik
85 — 318
ncnenHal 9 dari 20 hal Pts.NO.85/Pid/2016/PT SMGPerbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai ketentuan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP 52 22222 2 222 nn nnn nnn nnn nn nnn n nnn n nn nn ennaDAN KHUSUS DAKWAAN UNTUK TERDAKWA PURBO ISTONOHARTONO BIN SOEHARTONO :Bahwa terdakwa Purbo Istono Hartono bin Soehartono padawaktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertamatersebut di atas, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalamsuatu akta authentik
58 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disitulah letak peran Hakim untukmenyesuaikan peraturan hukum dengan kenyataan yang berlaku dalammasyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguhsungguh adil sesuai tujuan hukum;Bahwa dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat menggunakanmetode penafsiran terhadap undangundang seperti penafsiran menurutbahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis,penafsiran secara teleologis/sosiologis, penafsiran secara authentik,penafsiran secara ektensif, penafsiran secara restriktif