Sila dan saat penimbunan sudah berjalan tibatiba Mursalim datang kelokasi dan bertemu dengan saksi dan temannya dan menyampaikan bahwamobil pengangkut timbunan ditahan dan tidak lama kemudian Terdakwadatang dan menghampiri saksi dan ia membawa parang dalam keadaanterhunus kemudian menggunakan tangan kanannya menunjuk saksi danmengatakan berhenti menimbun kalau tidak saya parangi kamu kemudiansambil menunjuk dengan parang dalam keadaan terhunus sehingga saksimerasa takut.

Badora memerintahkan untukberhenti sejenak untuk melakukan penimbunan di atas tanah tersebut sampaisituasi dan kondisi aman;Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada 3 (tiga) mobil yang masukmembawa timbunan namun belum ada satupun yang dibayar oleh H. badorakarena alasan penimbunan belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan;Bahwa sebelumnya Mursalim menyampaikan bahwa mobil yang membawatimbunan ditahan oleh Hj.

karena Terdakwa melihatnya lewat depan rumahnya; Bahwa jarak rumah Terdakwa dari lokasi penimbunan adalah kurang lebih 100meter; Bahwa saat berbicara kepada saksi, Terdakwa dengan suara yang besarnamun perasaan tenangtenang saja dan menyampaikan bahwa janganlanjiutkan penimbunan karena tanah ini bermasalah; Bahwa Terdakwa melihat Fida di lokasi kejadian; Bahwa jarak rumah Fida ke lokasi kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) meter; Bahwa Terdakwa tidak memiliki parang di rumahnya, karena ia hanya

Saksi dan rekannya pun merasa takut jadi ia dan rekannyaNasaruddin meninggalkan tempat penimbunan tanah tersebut; Bahwa panjang parang yang digunakan Terdakwa pada saat itu kurang lebih60 (enam puluh) cm; Bahwa setelah diancam oleh Terdakwa, Syamsuddin (saksi korban) danNasruddin langsung meninggalkan lokasi kejadian karena takut Terdakwamelukai mereka dengan parangnya; Bahwa pada saat itu para saksi langsung laporkan kejadian tersebut kepadaH. Badora Dg. Sila kemudian setelah itu H.

Badora memerintahkan untukberhenti sejenak untuk melakukan penimbunan di atas tanah tersebut sampaisituasi dan kondisi aman; Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada 3 (tiga) mobil yang masuk membawatimbunan namun belum ada satupun yang dibayar oleh H. Badora karenaalasan penimbunan belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan; Bahwa sebelumnya Mursalim menyampaikan bahwa mobil yang membawatimbunan ditahan oleh Hj.

JAKARTA DISTRIBUTION CENTER (dalam hal iniPENGGUGAT) jo No. 546/KM. 4/2004 tanggal 17 Maret 2004;Bahwa Surat Keputusan Nomor : 1264/KM.4/2002 tanggal 05 September2002 pada butir 2 di atas didasarkan pada surat permohonanPENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan surat nomor 015/JDC/Presdir/ V/2002 tanggal 15 Mei 2002 perihal Permohonan Penunjukansebagai pengelola Tempat Penimbunan Pabean dan surat nomor 016/JDC/Presdir/ VII/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal perubahan lokasiGudang/Lapangan Tempat Penimbunan

Pabean;Bahwa lokasi Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas namaPENGGUGAT berada di Komplek Pergudangan Dolog Jaya KelurahanKelapa Gading, Jakarta Utara, dengan luas gudang penimbunan:5.090,08 m2 dan luas lapangan penimbunan : 2.999,36 m2.

Dimana atas dasar Kesepakatan Bersamadimaksud, terhitung sejak tahun 2002 TERGUGAT telah melakukanpemindahan barangbarang dari beberapa Tempat PenimbunanSementara (TPS) ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) PENGGUGAT;.

Pengusaha gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagaitempat penimbunan pabean tidak memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud pada Pasal 3;.

Pengusaha gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagaiTempat Penimbunan Pabean tidak mematuhi kesepakatan sebagaimanadimaksud pada Pasal 4;Bahwa TERGUGAT tidak menjelaskan baik secara tertulis maupun lisankepada PENGGUGAT mengenai ketentuan mana yang dimaksudTERGUGAT yang tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT sehubungandengan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1264/KMKA/2002 tanggal 05 September 2002 tersebut.

Upah penimbunan tanah merah kepada saksi Baharudin sebesar Rp 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang bersangkutan tidak pernahmenerima;. Upah penimbunan tanah merah kepada Abdul Rakib sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) dimana yang bersangkutan tidak pernah menerima;. Pembelian kain seragam untuk Ketua Rt dan Rw sebesar Rp 1.840.000, (satujuta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);.

Upah penimbunan tanah merah di Dusun Parit Senin sebanyak 20 truck dan30 truck dengan masingmasing upah sebesar Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) dan Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang padafaktanya penimbunan tersebut tidak dikerjakan;Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 11/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR9. Upah penimbunan tanahmerah di Dusun Parit Senin kepada Mokhtar, dkksebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dimana yang bersangkutan tidakpernah menerima;10.

1.000.000, Rp 1.000.000,Merah Untuk Dusun ParitSenin (20 truck)16 Upah Pembelian Tanah Rp 1.500.000, Rp 1.500.000,Merah Untuk Dusun ParitSenin (30 truck)TOTAL Rp 27.908.000,TAHUN ANGGARAN 201417 Joni Pembelian Tanah Merah 50 x Rp 5 x RpUntuk Penimbunan Dusun 270.000,= Rp 250.000, Rp 12.250.000,Parit Senin Rt.15 dan Rt.12 13.500.000, = Rp(50 truck) 1.250.000, 18 Mokhtar,dkk Upah Penimbunan Tanah Rp 2.000.000, Rp 2.000.000,Merah Dusun Parit Senin(40 truck)19 Salman, dkk Upah Penimbunan Tanah Rp 500.000

Upah penimbunan tanah merah kepada saksi Baharudin sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang bersangkutantidak pernah menerima;2. Upah penimbunan tanah merah kepada Abdul Rakib sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dimana yang bersangkutan tidak pernahmenerima;3. Pembelian kain seragam untuk Ketua RI dan RW sebesar Rp1.840.000, (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);4.

Upah penimbunan tanah merah di Dusun Parit Senin sebanyak 20truck dan 30 truck dengan masingmasing upah sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan Rp 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) yang pada faktanya penimbunan tersebut tidakdikerjakan;9. Upah penimbunan tanahmerah di Dusun Parit Senin kepada Mokhtar,dkk sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dimana yangbersangkutan tidak pernah menerima;10.

Menyatakan sah dan berharga perjanjian Kontrak Kerjasama Bagi HasilPekerjaan Penimbunan Proyek Citraland Bagya City Medan nomor :01.10.2013/KK/BHP/2013 Tanggal 07 Nopember 2013 ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatanwanprestasi ;4.

Sedangkan jika dicermati seluruh dalil Posita GugatanPenggugat pada halaman 1 s/d halaman 5 angka 1 s/d angka 15 samasekali tidak pernah mencantumkan/menegaskan/meminta Perjanjiankontrak Kerjasama Bagi Hasil Pekerjaan Penimbunan Proyek CitralandBagya CityMedan Nomor : 01.10.2013/KK/BHP/2013 Tanggal 07Nopember 2013 untuk disahkan dan berharga, dimana PerjanjianKontrak Bagi Hasil Pekerjaan Penimbunan Proyek Citraland Bagya CityMedan hanya disebutkan pada halaman 2 angka 3 saja namun dalamposita selanjutnya

(empat puluh lima juta rupiah), sedangkan jikaPenggugat menyatakan proyek penimbunan tanahterhentipada tanggal 23 Nopember 2014 hal itu berarti hanva selisih 1(satu) hari saja Penggugat menerima uang dari Tergugatkemudian proyek penimbunan tanah tidak diteruskan olehPenggugat ATAU SAMA SEKALI TIDAK DIKERJAKAN OLEHPENGGUGAT, dan lagi pula pada tanggal 20 Nopember 2014Tergugat juga telah menyetorkan uang yang diterima langsungoleh Penggugat sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) dan sebelumnya

tanah Proyek Citraland Bagya City Medan.dengan ketentuan usaha bagi hasil, sebagaimana dimaksud dalamPerjanjian Kontrak Kerjasama Penimbunan Tanah Proyek CitralandBagya City Medan Nomor : 01.10.2013/KK/BHP/2009 Tanggal 7Nopember 20133 ; 22222 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ence nnn n eensBahwa untuk menjalankan proyek penimbunan tanah di Citraland BagyaCity Medan, Penggugat d.k/Tergugat d.k selaku investor telahmemberikan modal investasi dan fee yang disetor secara bertahapkepada Tergugat

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada komplein denganPenggugat tentang pekerjaan penimbunan di Citra Land Bagya City ; Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai Tergugat meminta kembaliuangnya kepada Penggugat ; " Bahwa setahu saksi perjanjian penimbunan tanah antara Penggugatdengan Tergugat adalah sekitar bulan September 2013.

Nomor 1465 k/Pdt/2016Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di mukapersidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dailildalil:1.Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Penggugat melakukan survey,pengamatan dan investigasi serta melakukan pengambilan dokumentasi dilokasi terjadinya penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun danberbahaya) jenis copper slag di 3 (tiga) lokasi berbeda yang dilakukan olehTergugat IV.

tidak diketahui olehTergugat VI;Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa sejak Penggugat telahmengirimkan surat kepada Tergugat VI dan hingga saat ini sejakPenggugat telah mengajukan permohonan gugatan /egal standing ini,mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracundan berbahaya) jenis copper slag yang berada dilokasi milik Tergugat VI,masih berada di lokasi milik Tergugat VI dan terus dibiarkan mencermari/Halaman 10 dari 42 Hal.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI terbukti melakukan perbutan pembiaran mengenai adanyapembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya);7. Menyatakan Tergugat IV terbukti melakukan pembuangan limbahpembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) dilokasi:7.1.

Memberikan sanksi administratif lainnya yang cukup guna memberiefek jera kepada Tergugat V;Bahwa antara waktu survey dengan waktu penimbunan/pembuanganlimbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), yang didalilkan olehPenggugat, terdapat perbedaan waktu yang cukup lama, yakni kuranglebih 6 tahun. Dimana pada angka 1 sampai dengan angka 6 padabagian Posita dari Gugatan, Penggugat tidak mampu menjelaskandasar fakta (fetelijike grond), terkait dengan beberapa hal sebagaiberikut:a.

Siapakah yang melakukan penimbunan/pembuangan limbah B3(bahan beracun dan berbahaya) jenis copper slag yang ditemukanoleh Penggugat ?Memperhatikan pendapat dari M.

Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian KerjasamaA.3.A.4.Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti KemasDiatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utaratertanggal 18 Juni 1997 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama tertanggal 18Juni 1997) dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan danPengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah KesatrianMarinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUStertanggal

kemas isi/kosong dan gudang tempat penimbunan barang importdan eksport.

Ut.Bahwa pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat didasarkanpada fakta hukum sebagai berikut :e Pada saat pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudangtempat penimbunan barang import dan eksport diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang1656 M2, Penggugat tidak pernah mengurus jin Mendirikan Bangunan, padahal berdasarkanPerjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997

Ut.DALAM REKONVENSIe Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;e Menyatakan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan LapanganTempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung PriokJakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunandan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian MarinirCilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal

Tri Pandu Pelita yang dipasang diLapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir, Jl. Raya Cilincing,Tanjung Priok Jakarta Utara.e Bukti T/PR 9 : Asli Foto Penimbunan limbah (barang terlarang) di LapanganTempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir, Jl.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang TempatPenimbunan Berikat (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun2009), antara lain mengatur:Pasal 4(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkanke:a. luar Daerah Pabean;b.

Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atauc. tempat lain dalam daerah pabean;Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikatdengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuankepabeanan di bidang ekspor;Atas penyerahan barang kena pajak dari TempatPenimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutangPajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah;Atas penyerahan

Berikat, antara lain diatur:Pasal 4(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapatdikeluarkan ke:d. luar Daerah Pabean;e.

Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atauf. tempat lain dalam daerah pabean;Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikatdengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuankepabeanan di bidang ekspor;Atas penyerahan barang kena pajak dari TempatPenimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutangPajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;Atas penyerahan

Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atauc. tempat lain dalam daerah pabean;Bahwa para perusahaan pembeli Barang Kena Pajak dariTermohon Peninjauan Kembali dimaksud yang memperolehstatus Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tidaktermasuk dalam pengertian di luar daerah pabean danTempat Penimbunan Berikat lainnya.

mana ternyata pihak Tergugat pada saatmelakukan penimbunan ternyata tidak saja tanah yang ada dalam perjanjianitu yang ditimbunnya akan tetapi melakukan penimbunan terhadap tanahmilik orang lain yaitu milik dari Theresia Tumengkol, yang mana pulaTheresia Tumengkol memperoleh tanah tersebut jaun sebelum Tergugatmemperoleh dari Pihak Penggugat;Bahwa penimbunan yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap tanahmilik Theresia Tumengkol telah mendapat reaksi langsung dari pemiliktanah, maka pada saat

itu Theresia Tumengkol dengan melalui Abas Batangmelakukan protes kepada pihak Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat tidakmenghiraukannya, bahwa Tergugat dengan mudah mendalilkan bahwaTanah yang ditimbunnya itu adalah tanah yang Tergugat beli dari pihakPenggugat, padahal penimbunan yang dilakukan oleh pihak Tergugat sudahmelebihi luas tanah yang diperjanjikan dalam surat Pengikatan Jual Belitanggal 6 September 2010;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menimbun tanah melebihi dariluas tanah yang

diperjanjikan pada surat perjanjian tanggal 6 September2010, penimbunan mana dapat merugikan pihak Theresia Tumengkol, makaoleh Theresia Tumengkol telah melakukan Laporan Polisi melalui KepolisianDaerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/325/VII/2013/SPKT tanggal 4 Juli 2013;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang melakukan penimbunan terhadaptanah orang lain di luar dari tanah yang diperjanjikan dalam surat perjanjiantertanggal 6 September 2010, dan oleh pemilik

terhadap tanah milik Theresia Tumengkolsebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, penimbunan itudilakukan sesuai batasbatas tanah yang ditunjuk dan ditandai denganpematang oleh pihak Penggugat/Terbanding;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di depanpersidangan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyangkalimelakukan penimbunan tanah milik Theresia Tumengkol dengan alasanTergugat/Pembanding/Termohon Kasasi hanya menimbun tanah berdasarkanbatasbatas yang ditunjuk oleh

/Termohon Kasasimelakukan penimbunan tanah milik Theresia Tumengkol dengan alasan telahmembeli dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi padahal tanah objekpengikatan jual beli nyatanyata batasnya hanya sejajar bangunan gedungRumah Sakit Siloam pada bagian Utara tetapi Tergugat/Pembanding/TermohonKasasi melakukan penimbunan melebihi tanah objek pengikatan jual beli, makadisini terlinat Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ada iktikad buruk dalammenjalankan perjanjian jual beli, hal mana menurut hukum

Menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai dikeluarkan ketempat penimbunan berikat lainnya atau diekspor;(1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan, tempat, atau bangunanuntuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunanberikat;Pasal 45(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuanpejabat bea dan cukai untuk:Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1498/B/PK/PJK/2017d.

Diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunansementara;(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapatmempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempattersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksiadministrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yangseharusnya dibayar;Penjelasan:...

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor yangwajib bea masuk, yang hilang dari tempat penimbunan berikat, wajib membayarbea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda;Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009tentang Tempat Penimbunan Berikat:Pasal 1Kawasan Berikat adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barangimpor, dapat disertai 1 (satu) atau lebin kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, pernyortiran, penggabungan (kitting

), pengepakan,penyetelan, pemotongan, atas barangbarang tertentu dalam jangka waktutertentu untuk dikeluarkan kembali:Pasal 2Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk:c.

Pasal 45 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa hanya kondisi dimana barangyang diimpor (oleh pengusaha tempat penimbunan berikat) hilang, yang dapatmenyebabkan pengusaha tempat penimbunan berikat wajib membayar kembalibea masuk atas barang impor tersebut ditambah dengan denda 100% dari beamasuk yang seharusnya dibayar;Bahwa bea masuk yang menjadi sengketa dalam kasus ini terjadi karenaadanya

Penimbunan jalan Batur Rewa RT. 1;2. Penimbunan jalan SDN 1 Desa Tumbang Tanjung;3.

Penimbunan jalan Batur Rewa RT. 1;5. Penimbunan jalan SDN 1 Desa Tumbang Tanjung;6.

jalan Batur Rewa RT. 1 Desa TumbangTanjung dan penimbunan jalan SDN RT.

Desember Tanah Timbunan Biasa Penimbunan Jalan 54.455.119,952015 RT. Desa Tumbang Tanjung sebanyak510,00 m.2. 10 Desember Tanah Timbunan Biasa Penimbunan Jalan 42.923.447,492015 RT. Desa Tumbang Tanjung sebanyak Halaman 89 dari 178 Putusan Nomor: 43/Pid.SusTPK/2017/PN. Plr. 402,00 m3.3. ... Desember Mobilisasi Alat Pekerjaan Penimbunan 12.980.0002015 Jalan RT. Desa Tumbang Tanjung.4. 05 Desember Tanah Timbunan Pilihan Berbutir 30.127.386,6962015 Penimbunan Jalan RT.

Pir.Tumbang Tanjung pada tahun 2015, tidak pernah diundang ataumenghadiri rapat tersebut;Bahwa sepengetahuan yang saksi linat, kegiatan yang dilaksanakanyaitu :e Penimbunan jalan Batur Rewa RT. 1.e Penimbunan dan pelebaran jalan SDN 1 Desa Tumbang Tanjung.e Penimbunan goronggorong jalan SDN 1 Desa TumbangTumbang Tanjung.Sedangkan yang melaksanakan atau mengerjakan kegiatan tersebutsaksi tidak tahu karena saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebutBahwa untuk pekerjaan Penimbunan jalan Batur Rewa

Gowa;Bahwa pada awalnya saksi melihat ada timbunan yang lewat depan rumahsaksi kemudian mobil timbunan tersebut saksi tahan, kemudian saksi katakankepada yang mengemudikan mobil tersebut jangan ditimbun karena tanahyang ditimbun tersebut masih tanah sengketa;Bahwa kemudian saksi mendatangi tanah sengketa yang mana lokasi tersebutadalah lokasi yang dilakukan penimbunan;Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi saksi menemui Dg. Nassa, kemudiansaksi katakan kepada Dg.

SUPU, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiBahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah saksi Halija telahmelakukan pengancaman atau tidak karena saksi tidak ikut ke lokasi kejadian;Bahwa saksi hanya melihat kejadian penimbunan di sero Kel. Tombolo;Bahwa saksi berada 100 Meter dari tempat kejadian;Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekitar pukul 19.00 Wita(Magrib) bertempat di kampung Sero, Kelurahan tombolo, Kec. Somba Opu,Kab.

Sila ;Bahwa kemudian saya melihat saksi Halija ke lokasi penimbunan tersebut;Bahwa pada saat pulang saksi Halija bercerita kepada saya bahwa ditempatkejadian saksi Halija hanya melihat Dg. Nassa;Bahwa beberapa waktu kemudian Bimas dan Kepala desa sudah berkumbul dirumah dan mengatakan kepada saksi Halija bahwa Hj. Noppo anak dg. Sila,menelpon dan mengatakan mengapa kamu halangi penimbunan tersebut?

Sila untukmemberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan penimbunan karenadiancam oleh seorang perempuan yang kemudian diberitahukan kepadaTerdakwa bahwa perempuan tersebut bernama Halija;Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi penimbunan tersebut saksiHalija masih berada di lokasi penimbunan tersebut;Bahwa setelah kedatangan saksi Halija Terdakwa kemudian menghentikanpenimbunan tersebut karena merasa takut;Bahwa pada saat itu ada dua orang yang datang yaitu saksi Halija dan seorangperempuan

NASSA, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi pada saat kejadian pengancaman berada di lokasi Penimbunan bersamasama dengan Terdakwa;Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah saksi Halija melaporkan Terdakwakarena sebelumnya Terdakwa telah melaporkan saksi Halija dengan tuduhanpengancaman;Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang mengawasi timbunan yang masuk dilokasi milik H.

Lili Suheri) yang memberitahukanbahwa Gudang tempat penimbunan BBM jenis Solar yang terletak diJalan SukarnoHatta KM.17 Kel.

Bagan BesarKodya Dumai.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke Gudang penimbunan BBM milikSdr.

Lili Suheri) yangmemberitahukan bahwa Gudang tempat penimbunan BBM jenis Solaryang terletak di Jalan SukarnoHatta KM.17 Kel.

Anto.Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa usaha penimbunan BBMbersubsidi yang terletak di Gudang penampungan BBM jenis Solarmilik Sdr. Anto (DPO) di Jalan SukarnoHatta Km.17 Kel.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal27 Juli 2016, Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Sml, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembayaran Penggugat akibat rekomendasi penimbunan areal Pasar Omele dan kerugian lain yang diderita Penggugatsehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM PROVISI:- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;DALAM POKOK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat rekomendasi yang diberikan kepada Penggugat untuk melakukan penimbunan pada areal Pasar Omele , beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai sebesar Rp. 87.996.182.315, (delapan puluh tujuh milyard sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ; 5.

Bahwa dari rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugattersebut, Penggugat telah menyatakan kesanggupan melaksanakanpekerjaan penimbunan lokasi pada areal Pasar Omele Saumlaki danternyata Penggugat telah melaksanakan pekerjaan penimbunan tersebutsejak tanggal 23 Juli 2009, sesuai dengan pernyataan kesanggupanmelaksankan pekerjaan tersebut;7.

Bahwa atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat maka, dalam pelaksanaan pekerjaan penimbunan areal lokasiPasar Omele Saumlaki tersebut dapat dirincikan berupa tabel sebagaiberikut (Bukti P4) :RENCANA ANGGARAN BIAYA(R AB)Pekerjaan : Penimbunan Lokasi Areal Pasar OmeleSaumlaki Lokasi : Kota SaumlakiREKAPITULASIPEKERJAAN PERSIAPAN 1.048.925.364.37PEKERJAAN TANAH 44.937.239.784.60PEKERJAAN AKHIR 10.000.000.00SUB TOTAL 45.996. 165. 148.97PPN 4.599.616.514.90JUMLAH 50.595. 781.663.86DIBULATKAN

pada poin 4, akanPenggugat ajukan sebagai bukti;Bahwa Penggugat melaksanakan penimbunan pada areal pasar Omelesecara keseluruhan dengan perhitungan volume luasan penimbunansebesar 99.332,1244 M?

yang telah disepakatiperhitungannya oleh dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku TenggaraBarat pada tanggal 10 Desember 2014 yaitu luasan penimbunan menurutvolume perhitungan sama dengan 92.332.1224 M?

Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milikTergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis danjumlahnya sesuai dengan penimbunan yang Penggugat kerjakan padaareal pasar Omele Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan akandi sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (ConservatoirBeslag);3.

Membuat narasi sendiri, jelasjelas dalam Gugatan bentuk PMHnyaadalah penimbunan limbah B3 yang tidak sesuai perundangundangan, akan tetapi dengan dalil sendiri Majelis Hakimmemasukannya ke Pencemaran Lingkungan Hidup. sehingga seolaholah perkara ini adalah perkara pencemaran lingkungan hidup padahaltitik tekannya adalah penimbunan..

Gugatan Penggugat adalah Gugatan PMHkarena Penimbunan Limbah B3 yang melanggar Pasal 69 Jo.

Pasal 88UU 32 Tahun 2009 dan PP 101 Tahun 2014, bukan gugatan pencemaran.Dan adanya penimbunan Limbah B3 tersebut tidak hanya di rumahrumahwarga akan tetapi juga di areal pabrik, dan ini terbukti Sesuaipertimbangan hakim di halaman 100 dan faktafakta persidangan.Halaman 7 dari 14 halaman perkara Putusan Nomor 440/PDT/2020/PT SBYBahwa dengan adanya penimbunan saja telah melanggar hukum yaituPasal 69, Pasal 88 UUPPLH dan PP 101 Tahun 2014.

secara terbukalimbah B3 (open dumping) bagaimana akan terbukti pencemaranlingkungan hidup (fokus penggugat adalah Penimbunan)?

Hal inidapat diperiksa dalam Posita dan Petitum Penggugat tidak pernahmenyebut pencemaran atau penimbunan. Bahkan dalam petitum denganlugas penggugat menyebut PMH karena penimbunan, bukan PMH karenapencemaran. Maka sudah semestinya putusan yang demikian harusdibatalkan dan diperiksa ulang oleh hakim yang lebih tinggi..

MOU (Memorandum Of Understanding) Nomor: 074/194/23/2003 (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua: Nomor: 02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 berikut Peta Pembagian Wilayah Operasional Penimbunan (REKLAMASI) Pantai Kota Bandar Lampung tanggal 22 Februari 2003.7.2. Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai Teluk Betung Nomor: 600/159/23/IV/2002 tanggal 19 Januari 2002.7.3.

DETAIL ENGINEERING DESIGN atau Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan dari seputaran Way Kuala sampai dengan Way Lunik Kanan. 7.5. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/ 23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003.7.6.

Fotocopy Leges Surat Permohonan Nomor: 02.III.Y.2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung Kepada Walikota Bandar Lampung.7.11. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/ 23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, Tentang Pemberian Izin Oprasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai kepada PT SEKAR KANAKA LANGGENG berikut Peta Pembagian Wilayah Investor tanggal 24 Februari 2003. 7.12.

bermula sejak Tergugat selesai membangun pagartembok depan perusahaan.Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pembangunan tembok, Perusahaanmelakukan penimbunan besar besaran sampai tahun 2018.Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 4/Pat.G/LH/2020/PN.MjkBahwa Jenis limbah yang di timbun adalah Fly ash, Bottom ash, limbah cair,popok sekali pakai, baterai accu, dan limbah medis.Bahwa pada saat penimbunan tersebut, setiap harinya mobil transporterTergugat datang dan masuk sebanyak 50 armada per hari membawa

PRIA yang saat itu dijabat oleh Luluk membuat surat pernyataan terkait pembuangan ataubahkan penimbunan Limbah B3 di Desa Lakardowo.Bahwa pada surat pernyataan tersebut jelas PT.

dan sehat, sebagaimana yang terteradalam Dokumen Izin Lingkungan.Bahwa dengan adanya penimbunan Limbah B3 di area pabrik danpemukiman warga, Tergugat telah melanggar UU No 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 4/Pat.G/LH/2020/PN.MjkBahwa sebagaimana posita diatas membuktikan bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk penimbunan LimbahB3 di area pabrik PT.

limbah medis tersebut dilarangKarena ijin dari PT.PRIA adalah pengelolaan, pemanfaatan limbah tidak adaijin penimbunan;Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT.PRIA melakukan penimbunan limbahdilakukan oleh operator alat berat pada saat siang hari, pada saat malam hariSaksi melakukan lembur untuk melakukan kegiatan penimbunan limbah medisdi tanah yang digali pada saat siang hari tersebut kKemudian ditimbun lagiHalaman 55 dari 116 Putusan Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN.Mjkdengan tanah bekas galian sebelumnya;Bahwa

Kabupaten Mojokerto adalah Fly ash dan Bottom ash yangtermasuk dalam jenis Limbah B3;Bahwa telah terjadi penimbunan Limbah B3 di Desa Lakardowo terjadi di 5Dusun yaitu : Dusun Lakardowo, Dusun Selang, Dusun Sumber wuluh,Dusun Sambi Gembol dan Dusun Lakardowo;Bahwa penimbunan Limbah B3 yang berada di Dusun Lakardowo DesaLakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerta terletak di 6 Lokasi yaitu :Rumah ibu Asna, Bapak Sutres, H Narwi, Bapak Wahyudi, Bapak Waras danBapak Agus Widodo;Bahwa penimbunan Limbah

Bahwa terhadap tanah sebagaimana Posita nomor 1 di ataskurang lebih mulai tahun 2007 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat telah dilakukan penimbunan dan sebagian dari tanah tersebutjuga dilakukan penggalian serta pengrusakan terhadap tanam tumbuhyang berada di atasnya yang dilakukan oleh Tergugat ;6.

Bahwa penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat denganmenggunakan tanah cadas menyebabkan tanah yang semula suburmenjadi kurang subur untuk ditanami meskipun telah dilakukan pemupukanterhadap tanaman tersebut;7: Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui siapa yang telahmelakukan penimbunan, penggalian, pengrusakan, tersebut dan pada saatdilakukan penimbunan yang terakhir kalinya yang Penggugat ketahuiterjadi sekira bulan Juni tahun 2016, Penggugat memergoki terhadaporang yang melakukan penimbunan atas

Bahwa terhadap penimbunan secara tidak sah dan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor: 83/PDT/2019/PT TjkPenggugat untuk tidak diteruskan akan tetapi Tergugat cenderung untukmenguasai tanah Penggugat dan melawan hukum;9. Bahwa hal ini terbukti pada sekira bulan Juni tahun 2016 tanpasengaja Penggugat mengetahui PT.

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan No. 31/23/HK/2003tanggal 24 Februari 2003 tentang pemberian izin operasional penimbunan(Reklamasi) pantai kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT. SKL) seluas+ 20 Ha (20.000 m?), di atas tanah hak milik adat Penggugat seluas 7.000m? dengan batasbatas : Sebelah Utara : Kali/Sungai Way Kuala ; Sebelah Timur : Laut Teluk Lampung ; Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Bahtiar ; Sebelah Barat : Tanah Sdr.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, telah melakukanperbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hal PenerbitanSurat Keputusan No. 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentangpemberian izin operasional penimbunan (Reklamasi) pantai kepada PT.Sekar Kanaka Langgeng (PT.

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang muka pekerjaan reklamasi pantai (penimbunan) sebesar Rp 14.700.000.000,- (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat; 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batam;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 7.559.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);8.

Penggugat memberikan pekerjaan reklamasi pantai (penimbunan)kepada Tergugat diwilayah Pulau Bokor, Kelurahan Patam Lestari,Kecamatan Sekupang, Kota Batam, seluas kurang lebih 68 (enam puluhdelapan) Ha;b. Nilai kontrak pekerjaan penimbunan sebesar Rp 147.000.000.000,(seratus empat puluh jutuh milyar rupiah) sepenuhnya ditanggungoleh Penggugat;c.

Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atauwanprestasi atas perjanjian pekerjaan reklamasi pantai (penimbunan)tersebut?

Pihak Pertama memberikan pekerjaan Reklamasi Pantai (Penimbunan)kepada Pihak Kedua di wilayah Pulau Bokor, Kelurahan Patam LestariKecamatan Sekupang Kota Batam seluas kurang lebih 70 Hektar danwilayah sekitarnya atas nama PT. Power Land seluas kurang lebih 68Hektar, Siap Jadi/pakai;2. Nilai kontrak pekerjaan penimbunan sebesar Rp 147.000.000.000,(seratus empat puluh jutuh milyar rupiah) sepenuhnya ditanggung olehPihak Pertama;3.

Tiara Mantang, dengan Direkturnya Ahmad Mipon (sudahmelakukan penimbunan seluas 5 Ha sebelum dihentikan) dan PT.

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikanuang muka pekerjaan reklamasi pantai (penimbunan) sebesar RpHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pat.G/2017/PN Btm.14.700.000.000, (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) kepadaPenggugat;6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan olehPengadilan Negeri Batam;7.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang TempatPenimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentangTempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3717), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;

Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atauc. tempat lain dalam daerah pabean;(2) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikatdengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuankepabeanan di bidang ekspor;(3) Atas penyerahan barang kena pajak dari TempatPenimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabeanHalaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 1750/B/PK/PJK/2017(4)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutangPajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Berikat, antara lain diatur:Pasal 4(1) Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapatdikeluarkan ke:a. luar Daerah Pabean;b.

Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atauc. tempat lain dalam daerah pabean;(2) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikatdengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuankepabeanan di bidang ekspor;(3) Atas penyerahan barang kena pajak dari TempatPenimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutangPajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;(4)

Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atauc. tempat lain dalam daerah pabean;Bahwa para perusahaan pembeli Barang Kena Pajak dariTermohon Peninjauan Kembali dimaksud = yangmemperoleh status Kemudahan Impor Tujuan Ekspor(KITE) tidak termasuk dalam pengertian di luar derahpabean dan Tempat Penimbunan Berikat lainnya.Sehingga para perusahaan pembeli Barang Kena Pajakdari Termohon Peninjauan Kembali dimaksud yangmemperoleh status Kemudahan Impor Tujuan Ekspor(KITE) termasuk dalam pengertian tempat lain

limbah B3 ( bahan beracun danberbahaya) jenis cooper slag yang telah dilakukan oleh Tergugat IV di3 (tiga) lokasi tersebut diatas tanoa memiiliki iin Amdal dan atau ijinpengolahan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya);Bahwa pada tanggal 02 dan 04 Maret 2013 Penggugat juga telahmeminta pernyataan secara tertuls kepada beberapa wargasetempat di lokasi Pembuangan /penimbunan limbah B3 (bahanberacun dan berbahaya) jenis Coopers Slag dilokasi (Depan sidomuncul) kelurahan Tanjung Uncang, kecamatan Batu

Aji, Kota Batam ;(Bukti P4.a, P4.b, P4.c, P4.d dan P4.e) ;Bahwa berdasarkan buktiobukti yang Penggugat miliki mengenaikegiatan penimbunan /pembuangan limbah B3 (bahan beracun danberbahaya) jenis cooper slag di 3 (tiga) lokasi berbeda tersebut sejaktahun 2005 s/d 2007 ;Bahwa terhadap temuan pembuangan limbah B3 (bahan beracun danberbahaya) tersebut, maka Penggugat telah mengirimkan surat5konfirmasi kepada Tergugat IV, dengan nomor surat : 059/DPC/LSMAMPUH/SKSKonf/III/2013 tertanggal 20 Maret 2013

, perihal : Konfirmasi ;(BUKti P5)Dalam surat ini Penggugat meminta konfirmasi mengenai dugaanpembuangan / penimbunan limbah B3 (bahan beracun danberbahaya) di 3 (tiga) lokasi berbeda yang telah dilakukan olehTergugat IV yang tanpa dilengkapi dengan izin ;7.

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Tergugat IV telah datang kekantorPenggugat untuk membicarakan surat yang telah Penggugat kirimkan,dan dalam pertemuan tersebut telah dibahas mengenai adanyapenimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun = danberbahaya) jenis copper slag di 3 (tiga) lokasi berbeda yang dilakukanoleh Tergugat IV sejak tahun 2005 s/d 2007, namun mengenai adanyatemuan Penggugat tersebut Tergugat IV tidak mengetahvinya dantidak mengakui telah melakukan pembuangan / penimbunan limbahB3

ini dijelaskan bahwa Penggugattelah menanggapi surat Tergugat IV tertanggal 12 April 2013 ;Dalam hal ini Penggugat menilai Tenggugat IV tidak memahami isi suratPenggugat yang telah dikirimkan kepadanya, sebab Tergugat lV hanyamenyampaikan keterangan mengenai pengangkutan limbahnya sejaktahun 2009 saja, sedangkan informasi yang Penggugat minta mengenaipembuangan limbah yang terjadi pada tahun 2005 s/d 2007 tidakditanggapi oleh Tergugat IV ; (Bukti P10) ;712.Bahwa terkait dengan adanya pembuangan/penimbunan