Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yangdiajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan NegeriMojokerto adalah mendasari kerugian material dan immaterialyang diakibatkan sumur milik Penggugat telah tercemar limbahdan/atau terkena resapan bahan bakar (solar), dan gugatanperbuatan melawan hukum (PMH) tersebut ditujukan kepadaTergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untukmembayar ganti kerugian atas kerugian material dan immaterialyang diderita Penggugat tersebut.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yangdiajukan oleh Penggugat mendasari tentang prosespenyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :LP/330/X1/2015/JATIM/Res Mjk tanggal 05 November 2015 a.n.Pelapor Edi Dewanto tentang dugaan tindak pidana karenalalainya mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagaimanadimaksud dalam pasal 99 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah bukanmenjadi kewenangan lembaga keperdataan Pengadilan NegeriMojokerto tetapi

Pelapor Edi Dewanto, oleh Termohon,Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikanperkara dengan mendasari administrasi penyidikan sesualdengan amanat UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP danmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, mendatangi TKP,melakukan pemeriksaan terhadap tim ahli dari BadanLingkungan Hidup dan melakukan pengambilan sample airsumur yang dilaporkan tercemar limbah atau tumpahan solahdari pabrik PT Cahaya Hidup.

AbhinayaAnsori binti Ali Ansori, oleh karena itu MajelisPengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat,Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pihakyang berhak untuk mengasuh atau memelihara anaknya bernamaANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun ;Menimbang, bahwa ternyata petitum atau tuntutanPenggugat/Terbanding tersebut tidak disertai dengan positayang menguraikan peristiwa kejadian atau peristiwa hukumyang mendasari

No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MITR.harus memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat denganlandasan Hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut, karena pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah dirubah secara total dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri

Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telahterpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 37 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir STM PekerjaanWiraswasta bertempat tinggal di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa GunungPicung Kecamantan Pamijahan Kabupaten Bogor.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 31 tahun agama Islam pendidikan Terakhir SMP Pekerjaanlbu Rumah Tangga bertempat XXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari

dan orangorang yangmendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) ;Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor : 161 Desa Alasbuluh tersebut diterbitkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi maka selalu dilakukanmelalui prosedur Pengumuman terlebih dahulu, sehingga kejadian peralihan hak atastanah sengketa tersebut adalah juga tidak terjadi secara diamdiam ;Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor :18/03/157/HB/1993;37Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang mendasari perjanjian Hibah antara SAEHA BokMINA kepada Tergugat I (JUHAND), atas tanah sengketa tersebut posita 7 huruf b gugatan ParaPenggugat, yang telah dituangkan dalam suatu Akta Hibah PPAT Camat Wongsorejo Drs.YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 18/03/HB/1993, sampai dengan terbitnyaSertifikat Hak Nomor : 161 Desa

MINADIN (Selaku penjual) denganSUHADIN (Tergugat IV/ selaku Pembeli), pada tanggal 21 agustus 1987 (vide : BuktiT.ULIV1) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian Jual Beli atas sebagiantanah sengketa (Posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) persil 34 Blok D.1 Kohir 1201 seluas+ 6.440 m2, antara SAEHA BOK MINA (Selaku Penjual) dengan SUHADIN (Tergugat IV /Selaku Pembeli), yang kemudian dituangkan dalam

Bahwa kepemilikan hak atas tanah pekarangan sengketa (posita 7 huruf a gugatan ParaPenggugat) oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masingmasingdidasarkan pada suatu Akta Autentik, dimana alat bukti autentik adalah mempunyaikekuatan pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orangyang mendapat hak dari padanya (pasal 165HIR) ;e Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

pembuatan PerjanjianJual Beli maupun pembuatan Akta Autentik yang telah diajukan oleh masingmasingTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian jual beli atas sebagiantanah sengketa (posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) Persil 34 Blok D.I Kohir 1201, antaraSAEHA BOK MINA (selaku Penjual) dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII(masingmasing selaku

bersamaberupa sebuah rumah setengah permanen dengan ukuran7 X 5 meter yang dibangun di atas milik kerabatPemohon yang bernama Hamid dan 1 (satu) buah tapemerek politron dan speker aktif; Bahwa sejak bulan Mei 2010 Pemohon berkenalan danmenjalin hubungan cinta dengan seorang perempuanyang bernama SG BINTI PB status perawan, umur 33tahun, pedidikan SD, Agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo,dalam hubungan tersebut Pemohon ingin melanjutkankejenjang perkawinan: Bahwa alasan yang mendasari

Pasal 20 dan23 Kompilasi Hukum Islam menentukan wali nikah hanya terdiri dari walinasab dan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memilikidasar hukum yang mendasari permohonan sehingga dapat digolongkandalam permohonan yang tidak jelas atau Obscuur Libel.

PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding bukan hanyaperusahaan perkebunan saja, tetapi juga memiliki Pabrik Karet yangmerupakan Perseroan Terbatas yang menyatu dan terintegrated oleh sebab itukebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkansehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi positif atas pajak masukan yangberasal dari kebun.bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untukmenunjukkan bukti dan data yang mendasari

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya Saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana Jjikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

pikiran menjaditenang; Berdasarkan keadaan in casu dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwapada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsisabusabu, terbukti dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsisabusabu sebanyak 5 (lima) kali; Oleh karenanya meskipun dalam perkara Terdakwa in casu tidak dilakukanpemeriksaan oleh Tim Assesment untuk menentukan kondisi ketergantunganTerdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu, dan perlu tidaknya Terdakwadilakukan upaya rehabilitasi, namun mendasari

Bahwa tidak benar Tergugat sering marahmarah tanpa alasan yangjelas melainkan puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tanggal 28 Februari 2020 karena adanya campur tangan mertuaTergugat yang membantu perselingkuhan Penggugat, selain dari itu halinilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat,kejadiannya Tergugat pulang dari sawah kemudian Tergugat ingin makansehingga masuk ke dapur Tergugat hanya menemukan nasi tersedia jadiTergugat naik ke rumah mertua pas naik

selamapernikahan hampir 20 tahun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasanwalaupun sehelai rambut Penggugat Tergugat tidak pernah sentuh,walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Tergugat sudahmerasa hati Tergugat sudah terlanjur kecewa dan terluka oleh perbuatanPenggugat yang tidak terpuji; dan mungkin perceraian inilah jalan terbaik; Bahwa Tergugat tidak marahmarah yang tidak jelas melainkan adanyaCampur tangan orang tua Penggugat yang membantu perselingkuhanPenggugat sehingga inilah yang mendasari

Penggugat ingin bercerai,selain itu yang mendasari adanya kejadian diaman Tergugat baru pulangdari sawah kemudian ingin makan namun hanya menemukan nasi yangtersedia jadi dalam keadaan terpaksa Tergugat naik ke rumah mertua tetapiibu Penggugat menutupkan pintu rumah, Tergugat merasa kesal sehinggaterjadilan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;Hal. 15 dari 24 Hal.

Putusan No.19/Pdt/2015/PT.KDI.Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut;Menimbang, bahwa

tidak dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding bukan hanyaperusahaan perkebunan saja, tetapi juga memiliki Pabrik Karet yangmerupakan Perseroan Terbatas yang menyatu dan terintegrated oleh sebab itukebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkansehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi positif atas pajak masukan yangberasal dari kebun.Memperhatikanbahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untukmenunjukkan bukti dan data yang mendasari

Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harusdibatalkan karena tidak cermat dalam menyusundakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanaHal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 95K/PM 104/AD/IX/2019pencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Dari hal yang disampaikan di atas bukanlah suatu bentukpenyangkalan atas perbuatan diri Terdakwa, namun sematamata hanyalah pendapat hukum Penasihat Hukum Terdakwayang

Olehkarenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta ataspersetujuan Terdakwa, Oditur Militer mohon untuk membacakanketerangan Saksi4 Kapten Com M.N. Sondrong dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah, sebagaiberikut :Saksi4 :Nama lengkap : M.N.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukumtersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersamasama pada saatpembuktian unsurunsur tindak pidana dalam perkara ini.Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya adalah masalahrehabilitasi dengan mendasari ketentuan dalam Surat EdaranNomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagaipedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 16November 2018 dan ditanda tangani Ketua MahkamahAgung RI Muhammad Hatta Ali.

Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harus dibatalkankarena tidak cermat dalam menyusun dakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanapencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaanOditur Militer, berdasarkan fakta di persidangan tidakbersangkut paut dan tidak ada hubungannya dengan adanyadugaan tindak pidana pencurian (dalam berkas lain),

Illir Timur 3 Kota Palembang.Selain itu sejak semula perkara ini Sudah dipisah oleh Penyidik.Dan diajukan oleh Oditur Militer dalam 2 (dua) berkas yangberbeda.Dengan demikian mendasari pasal 128 Undangundang Nomor31 Tahun 1997, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebuttidak dapat diterima.5.

Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan ParaPenggugat tersebut. Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta(feiteljke ground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalanjual beli tanah dan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatanganti rugi... ? Apa dasar hukumnya ?

Eksepsi atas dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan/atau kabur(Exeptio Obscuur Libel);Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugattersebut.

Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (feitelijkeground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalan jual beli tanahdan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatan ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 huruf i, maka MajelisHakim berpendapat bahwa, Para Penggugat sudah menguraikan secara jelasapa yang menjadi dasar diajukan gugatannya yaitu:1.