SAFARNAH JAYA UTAMA diwakili oleh SADARRUDIN
Tergugat:
PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sentosa No. 18, Kota Samarinda ;Selanjutnya disebut sebagai ...............06 PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATENKUTAI TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo(Bundaran Monumen Pesawat) Kawasan PusatPemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK1186/0.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 5 Juni 2020,memberikan kuasa kepada ; SETIYOWATI, S.H., M.H.

SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal20 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda pada tanggal 20 April 2020 dengan RegisterPerkara Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal2 Juni 2020, telah mengemukakan dalildalil gugatan yang isiselengkapnya sebagai berikut ;Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;Tindakan Administrasi Pemerintahan yang Dilakukan oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

Bahwa suratPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN' KUTAITIMUR tersebut diterbitkan telan sesuai dengan prosedur danperaturan Perundangundangan yang berlaku, dan Penerbitan SURATPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN' KUTAITIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZSU.V/DPKPKP/I/2020TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK,yang mana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebutsesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya ;16.Bahwa Surat Keputusan dari PPK tersebut selain telah sejalan dansesuai ketentuan/peraturan perundangundangan, ada beberapa halketentuan yang dilanggar oleh PENGGUGAT (CV.

;Bahwa sekali lagi ditegaskan SURAT PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR :620/47/IDAYUNG CS/PPJLZSU.V/DPKPKP/I/2020 TANGGAL 21JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK tersebut telahsejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asasasas Umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen vanBestuur atau Good Governeance), dikarenakan SURAT PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya

PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan KotaSurabaya, dalam Paket Pekerjaan Pengadaan AC Single Split SMAKota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Kontrak PengadaanBarang Dinas Pendidikan Nomor :027/9300/436.6.4/2013 tertanggal18 Juli 2013, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Yusuf Masruh,MM., selaku pengganti dari Drs. Ruddy Winarko, MBA., MM.

PengirimanSampai Lokasi Yang Ditentukan Dan Setting Alat Sampai BisaDifungsikan Dengan Baik tanggal 6 Mei 2013, Penggugat menyatakan bahwa perusahaan kami sanggup melakukan pengiriman sampailokasi yang ditentukan dan Setting Alat sampai bisa difungsikan denganBerdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dilakukan Uji Mutu /Teknis / Fungsi tanggal 6 Mei 2013, Penggugat menyatakan bahwa barang dan perusahaan yang kami tawarkan bersedia dilakukanuji mutu / teknis / fungsi oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PPK

JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADAKEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINASPENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUNANGGARAN 2010,berkedudukan di Jalan Pamong PrajaNo. 2 Pangkalan Kerinci, KabupatenPelalawan, selanjutnya disebut:Tergugat/Terbandingpom st = se a ee = ri orn2. CV.

Penggugat:
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
1.KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
2.PPK PERKERJAAN KONSTRUKSI PAKET PRESERVASI

- REZA VELLY ABIDIN- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Kegiatan Prasarana Dasar Lingkungan Pemukiman Perumahan T.A. 2013 dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong pada Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Sijunjung- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung selaku Pengguna Anggaran

., Jorong Muaro Gambok, Kenagarian Muaro,Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 02/SK/Pdt/2014/PN.MR tanggal 6 Maret2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Kegiatan Prasarana Dasar LingkunganPemukiman Perumahan T.A. 2013 dan sekaligus sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PembangunanSaluran Drainase dan Goronggorong pada Kantor DinasPerkerjaan Umum Kabupaten Sijunjung, beralamat di JalanIr. H.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

PUTUSANNomor 199 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADAPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKANPOLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUNANGGARAN 2016, tempat kedudukan di Jalan TamanPendidikan Nomor 36, Kota Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Firdaus Dewilmar, S.H.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATANGORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah perjanjian berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK-2018 Pekerjaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu Kecamatan Banuhampu dengan nilai kontrak Rp374.447.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4.

(kuasa hukum)
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibuat secaratertulis pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor:602/418/PPK/SMP/SPK2018 dan perjanjian ini adalah sah secara hukum;. Bahwa yang diperjanjikan adalah, dimana TERGUGAT mengeluarkan SuratPerintah Kerja Nomor :602 / 418 / PPK / SMP / SPK/ 2018 PekerjaanPembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu' KecamatanBanuhampu dengan Nilai Kontrak Rp374.447.000, (Tiga Ratus Tujuh PuluhEmpat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);.

Bahwa TERGUGAT sudah melanggar Surat Perjanjian Nomor :602 / 418 /PPK / SMP / SPK/ 2018, karena tidak membayar uang PENGGUGATsejumlah sejumlah Rp262.112.900, (dua ratus enam puluh dua jutaseratus dua belas ribu Sembilan ratus rupiah);. Bahwa TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang PENGGUGATsejumlah Rp262.112.900, (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua belasribu Sembilan ratus rupiah);Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 31/Padt.G.S/2020/PN Lbb.8.

Menyatakan sah Perjanjian berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor602/418/PPK/SMP/SPK2018 Pekerjaan Pembangunan RKB BertingkatSMPN 1 Banuhampu Kecamatan Banuhampu dengan Nilai KontrakRp374.447.000, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus EmpatPuluh Tujuh Ribu Rupiah);4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang PENGGUGAT sejumlahRp262.112.900, (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua belas ribuSembilan ratus rupiah);5.

Untuk penggantian kerugian materil sesuai gugatan Penggugat sejumlahRp52.422.580, (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu limaratus delapan puluh rupiah), tidak tercantum dalam Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor Kontrak 602/418/PPK/SMP/SPK2018, tanggal 21 Agustus2018;3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) RKBSMPN 1 Banuhampu belum dilakukan sampai Saat ini;4.

Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah KabupatenAgam Nomor 602/417/PPK/SMP/SPPBJ/2018, tanggal 20 Agustus 2018,selanjutnya ditandai dengan P1;2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK2018,tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya ditandai dengan P2;3. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah KabupatenAgam Nomor 421/5756/Disdikbud2018, tanggal 30 Oktober 2018,selanjutnya ditandai dengan P3;4.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
Sandri
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IB, dk.

., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanTanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IB, beralamat di Jalan W.R.Halaman 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 587 K/Pdt/2019.Monginsidi, Nomor 220G, Teluk Betung, Bandar Lampung, yang menerimakuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 dari Ir.

Pemohon:
ASIH NIRBIYANTI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung
Termohon:
HIOE ARIFIN LUKMAN

Sibarani
Tergugat:
PPK Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman dan Linkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya

PPK yanglama berdalin tidak bertanggungjawab karena belum adanya SuratKeputusan (SK) mereka sebagai PPK yang baru, sehingga praktisselama kurang lebih 5 bulan PENGGUGAT mengalami kekosongan PPKdalam melakukan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Aceh BaratDIG YG == == nnn nnnon meme nn nnnnnnmmnnn ne nananne ne nnananonnnaa na nnnnnanamnannnnananme mannanBahwa PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan penilaian yangdilakukan secara patut dan layak oleh TERGUGAT sebagaimanadisyaratkan oleh Pasal 93 Ayat 1

butir a Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang menyatakan bahwa PPK dapat memutus kontrak secara sepihakapabila berdasarkan penilaian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikanPutusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 15 dari 10222.23.kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekernaan

TERGUGAT ditunjuksebagai PPK dengan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :KU.954/Il.a/2017 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017, padaTanggal 12 Januari 2017. 222 2n nnn enn nnn9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin V Angka22, 23, 24 dan 25 dengan alasan sebagai berikut :a.

InoochiKonsultan Nomor : 031/IKSP/III /2017, Perihal : Mohon Petunjukdan Arahan PPK Tanggal 27 Maret 2017 yang ditujukan kepadaPPK Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat Daya ;Fotocopy dari fotocopy Surat Teguran PPK Dinas PerumahanRakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab.

PPK; c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PRIMA MARINDO NUSANTARA MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DINAS BINA MARGA PROPINSI RIAUPT. MODERN WIDYA TEHNICAL

Bahwa objek gugatan aquo telah bersifat final pada tingkatPejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah Kelompok Kerja(POKJA) menyampaikan hasil pelelangan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar dibuatkannya objekgugatan, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dariinstansi/pejabat tertentu tekait pengadaan barang/jasa, baikHalaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian suratkeputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan

Memerintahkan TERGUGAT ~~ untuk menangguhkan/menundapelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidangpembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No.620/SPPBJBBM/TINGSPSP/21/2016 Perihal : PenunjukanPenyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan SepahatSei.Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina MargaProvinsi Riau No. 620/SPPBJBBM/TINGSPSP/21/2016 Perihal:Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan JalanSepahatSei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat PejabatPembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatanDinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJBBM/TINGSPSP/21/2016 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa KegiatanHalaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.Peningkatan Jalan SepahatSei. Pakning (DAK) tanggal 26 April.

Il Int 1:Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)bidang pembangunan dan peningkatanDinas Bina Marga Provinsi (Tergugat)kepada PT. Modern Widya TehnicalHalaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.2.3.4.Bukti T. Il Int 2Bukti T. Il Int 3Bukti T.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOL-PASURUAN DANGEMPOL-PANDAAN KEMENTERIAN PUPR,

., Kepala Sub SeksiPemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah,kesemuanya berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 64,Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Januari 2018;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH DALAM TOL GEMPOLPASURUAN DANGEMPOLPANDAAN KEMENTERIAN PUPR, selakupihak yang memerlukan tanah yang berkedudukan diJalan Sultan Agung Nomor 22, Kota Pasuruan, JawaHalaman 1 dari 7 hal. Put.

SAFARNAH JAYA UTAMA diwakili oleh SADARRUDIN
Terbanding/Tergugat : PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nusantara Mekanika Industri- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Nomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9.

Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat, yaituNomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/37/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j. Nomor : 140/38/SPMK/PPK/BPMPD/2015,k.

Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Halaman 18 dari 45 Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN Mre4.4. Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.5. Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.6. Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.7. Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.8. Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.9. Nomor : 140/37/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.10.Nomor : 140/38/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.11.Nomor : 140/44/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Batal demi hukum;5.

kepadaPenggugat sebagai berikut :abC.defig.h.Nomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,i.

) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat, yaitu :Halaman 43 dari 45 Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN MreNomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/37/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j.

Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
JULY HENDRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK