Ditemukan 3402 data
18 — 16
Sebagai orang yang berpendidikan hukum dia tentunya tahu bahwasikapnya ini bisa mendapatkan sangsi pidana dengan hukuman penjara.Dan juga sikap pria ini juga melanggar norma norma hidup beragama dinegara kita ini. Jika dia beragarna Islam dan mengerti tentang ajaranajaranIslam yang disiarkan oleh nabi besar Muhammad SAW tentunya dia tahubahwa hal ini merupakan dosa yang sangat besar.
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Gusti Als Atan
25 — 2
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 948/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Iwan Kurniadi
30 — 7
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Iqbal Alfitra Taufik Saragih
22 — 2
perludipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Riani
22 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
akan mengeluarkan surat Anjuran;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Tangerang mengeluarkan Anjuran Nomor 567.2/3109HI/2013tertanggal 27 Juni 2013 yang isinya ditolak oleh Tergugat adapun Anjurantersebut pada intinya berisi sbb:1 Hubungan kerja antara pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan,dengan pihak management perusahaan PT Baja Persada Multiperkasamasih tetap berlanjut dan pekerja dapat dipertimbangkan untukdiperkerjakan kembali dengan diberikan sangsi
oleh Perusahaan;2 Agar perusahaan PT Baja Persada Multiperkasa setelah menerimasurat Anjuran ini memanggil pekerja saudara Khaerudin dkk, untukbekerja kembali dengan diberikan sangsi oleh perusahaan;Hal. 7 dari 38 hal.
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Andri Herdiana
67 — 44
Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak mempengaruhi pola pembinaan di satuannyadan ditiru serta terulang oleh Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas dan dipisahkan denganprajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena
Terbanding/Tergugat : AMIR YAHYA
91 — 40
Bahwa dengan mengadakan Ujian Perangkat Desa, namun yang lulus tidakdiangkat / dilantik dan yang dilantik yang tidak lulus Bahwa selanjutnya tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka adalah bukti yang kuatbahwa Penggugat / Kepala Desa Nanggungan, adalah melakukanPelanggaran Administrasi sebagaimana di atur dalam Ketentuan PP No. 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif kepadaPejabat Pemerintahan7.1.Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7
71 — 14
tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dihukum, makasesuai ketentuan pasal 222 KUHAP ia harus dibebani membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu puladipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan kesalahanTSPOBKWE,, YaITU nn nnn nnn nnn nine een mnn nnn amannmnnnamanmnmaninmnmnnmmnmrininHalhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;e Perbuatan Terdakwa bila tidak dikenai sangsi
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Syahrul Bahri
26 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
62 — 5
Bahwadan jika perbuatan yang dilakukan oleh paraPenggugat yang dengan sengaja mempergunakanhak, yang tidak hak dari padanya atau dengansengaja mempergunakan suatu barang yang tidakberhubungan dengan haknya, adalah perbutan yangbertentangan dengan hukum atau melawan hukum,maka tidak salah dan dianggap benar yang telahpara Tergugat terangkan pada poin 1 (satu)sebelumnya jawaban para Tergugat, para Penggugatdapat dikenakan sangsi hukum pasal 263 KUHP(mempergunakan bukti atau suatu barang palsu ataudengan
27 — 3
(sembilanribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Bahwa menurut saksi yang membeli salah dan pihak SPBU juga salah samasamamelanggar hukum, tergantung peruntukannya salah prosedur dilaporkan kePertamina dan yang jelas dapat sangsi hukum dan tidak boleh memberi lagi kepembeli, menurut Kepres No.15 Tahun 1992 setiap pembelian dengan ekonomi kecilharus ada rekomendasi dari Deperindag untuk mendapatkan kartu kuning ; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; Saksi 5.
16 — 11
Termohonsering bertengkar disebabkan Termohon sering berkata tidak jujur kepadaPemohon dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuanPemohon, dan nanti Pemohon mengetahui setelan datang penagih kerumah Pemohon.Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berutang karena dirumah tidak ada barang yang dibeli.Bahwa saksi pernah melihat melihat Pemohon dan Termohonbertengkar, bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasanPemohon mengenai pemukulan Termohon yang dilakukan Pemohonsehingga Pemohon diberi sangsi
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586 — 147
atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, LaporanTahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya,dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untukditindaklanjuti.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undangundang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal111 Ayat (1) Sangsi
bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB danLaporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif.
Sangsi administratifberupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atau;c.
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam surat pembebastugasan ini tidak menjelaskansecara kongrit dan jelas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan PKB Pasal 86 tentangMekanisme Pemberian Sangsi, Pasal 93 tentang Bantuan Hukum dan Pasal94 tentang Pengaduan Keluh Kesah (bukti P6);Bahwa upah Penggugat yang hanya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen)dan hakhak Penggugat yang seharusnya diberikan dihentikan oleh Tergugatadalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Rizki Zulfahmi Als Sangkot
53 — 5
menuruthemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telahmengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
39 — 23
Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadarimembeli kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapidengan surat surat yang syah seperti STNK, BPKB,Faktur dan Kwitansi pembelian apalagi dengan hargayang sangat murah dan tidak wajar adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunyadapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana, namunTerdakwa tetap melakukannya.2.
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan Perundangundang RepublikIndonesia Nomor : 2 Tahun 2011 perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai politik Pasal 16 ayat 1 huruf d, ayat 2 dan ayat 3dan AD/ART Partai Pakar Pangan sehingga tentang pemberhentianPenggugat dari keanggotaan partai dan sebagai Anggota DPRD Kab.Buleleng yang berwenang tentang hal tersebut adalah Partai KaryaPerjuangan (Pakar Pangan) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 AD/ART Partai Pakar Pangandisebutkan Anggota dan/atau Pengurus yang dikenakan sangsi
67 — 25
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
50 — 16
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yangdemikian menurut hemat kami Penuntut Umum adalah keliru.Sehubunganhal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dariaparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan terdakwa untuk membuat jera(bukan hanya bagiresidivis) dengan tidak mengurangi keadilan, kepastian hukum, dankemanfaatan hukum bagi masyarakat lain sehingga hal ini merupakanShock Therapy bagi terdakwa maupun masyarakat lain bahwa perbuatantersebut ada sangsi