Surya Panji tersebutdilakukan oleh Tergugat 3 Kepala BPN Lombok Barat tanpamelalui persedur yang ditentukan dalam ketentuan yangdiatur dalam pasal 14 s/d pasal 22 PP No. 24 tahun 1997tersebut, sehingga haruslah dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara(Onrecht matige overheitsdaat).Bahwa selain itu, sebelum Penerbitan Sertifikat dilakukan,berdasarkan ketentuan pasal 23 s/d pasal 28 PP No. 24tahun 1997 tersebut ditentukan adanya proses PembuktianHak Baru atau Pembuktian

Tergugat 1 yang telahmengajukan permohonan sertifikat hak milik atas sebagian dan /atau seluruh dari tanah obyek sengketa tersebut ke dalamsertifikat SHM No. : 654 / Sekotong Barat adalah merupakantindakan yang sewenangwenang dan tidak sah serta melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 3 yang telahmenerbitkan sertifikat SHM No.: 654/Sekotong Barat atassebagian dan / atau seluruhnya tanah objek sengketa tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa /pejabat

Negara (Onrechtmatige Overheidsdaad );Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. : 654/Sekotong Barat atasnama L.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 3 / Terbanding 3 yang telahmenerbitkan sertifikat SHM No.: 654/Sekotong Barat atas sebagian dan /atau seluruhnya tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakanperbuatan melawan Hukum oleh Penguasa / pejabat Negara(onrechtmatige Overheidsdaad).;.

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa SITT RAMLAHWATI ,S.Pd.

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dansub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepaladesa atau/sebutan lain atau lurah.2. Melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satucalon.3. Dilakukan pada masa kampanye.1.

Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara danKepala desa atau/sebutan lain atau lurah.Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelakuatau terdakwa adalah seseorang yang mempunyai atau mendudukisebagai pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala desaatau/sebutan lain atau lurah sebagaimana diatur didalam undangundang.2D,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakuiterdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Drs. Muhammad Rukman binAbd.

Bahwa, berdasarkan PKPU no 7 tahun 2015Pasal 62 menyatakan Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dankepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusandan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu Pasangan Calonselama masa Kampanye termasuk perbuatan yang dilakukan terdakwadengan cara membagibagikan spanduk salah satu pasangan calontersebut oleh karena dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih.Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbuktidengan cara memberikan

Sehingga dalam hal ini, Hakim TingkatPertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud,sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan;Bahwa TERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yangtelah melelang dan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak UntukUmum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

ZAELANI yang saat ini dikuasai olehAhli Warisnya yaitu istri dan anakanaknya (PEMBANDING dahuluPEMBANTAH) sehingga Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAHtidak dapat menjalankan usaha yang menjadi hak Para PEMBANDINGdahulu Para PEMBANTAH sampai adanya permasalahan aquo dan halyang dilakukan oleh Para TERBANTAH adalah perbuatan yang merugikandir' Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAH, apa yang telahTERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yang telahbertindak Semenamena dengan cara melelang

Sertadalam ini TERBANDING selaku Pejabat Negara harus mengecek,meninjau dan mempelajari dahulu apakah obyek yang akan dilelang milikTERBANTAH II atau milik Para PEMBANDING sehingga kedepannya tidakakan menimbulakan kerugiaan bagi pihak lain, sehingga atas hal tersebutmaka apa yang di lakukan oleh Para TERBANDING sangat merugikan dir!PEMBANDING selaku pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar MinyakUntuk Umum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

No. 982 K/Pid.Sus/201374yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan dilakukan secara rapelkemudian setelah kegiatan dilakukan, akan tetapi Judex Facti tidakmenerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang berbunyi, Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

No.1801 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama dengan Drs. SUTOPOGASIF, S.Pd, M.Pd; H MUS MULYADI Bin H JAMHARI; G. ASMAN GILIR;MARWAN, SP Bin MUHAMMAD ALI; SUDARTO, BA Bin KASAN ANWAR;Hj. MAHDALENA. HA Spd.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu yang sama.

No.1801 K/Pid.Sus/2012KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, atau dengan kata lain Judex Facti telah mengesampingkanketentuan tersebut tanpa menyatakan dalam pertimbangannya apa yangmenjadi

di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak: menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 71KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 TentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yangmemperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukan olehTerdakwa.

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

negara,Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

SUMARNO, BA 4.020.000 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PengawaiNegeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan paraPensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah :Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yangditerima oleh Pejabat Negara berupa gajikehormatan dan tunjangantunjanganlain yang terkait atau imbalan tetapsejenisnya yang dibebankan kepadaKeuangan

negara,Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danHal. 23 dari 120 hal.

SUMARNO, BA 4.020.000 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PengawaiNegeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan paraPensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah :Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yang diterimaoleh Pejabat Negara berupa gajikehormatan dan tunjangantunjanganlain yang terkait atau imbalan tetapHal. 53 dari 120 hal. Put.

Nomor 554 K/Pid.Sus/2016Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaranpenghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

Kepala PerwakilanOmbudsman dilarang merangkap :a Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;b Pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan UsahaMilik Daerah;c Anggota partai politik; dand Profesi lainnya;Oleh karena itu, halhal yang menyangkut larangan rangkap jabatan,seseorang harus mengundur diri ketika dia telah diterima menjadi KepalaPerakilan Ombudsman, bukan menjadi persyaratan saat mendaftarkan diri;Bahwa berdasarkan hal tersebut

persyaratan untuk menjadi KepalaPerwakilan Ombudsman yaitu bukan anggota partai politlk, sementara itudalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menjadiKetua, Wakil Ketua yang salah satu persyaratannya adalah bukanpengurus partai politik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentangPembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RepublikIndonesia di Daerah menyebutkan :"Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap menjadi :a Pejabat

Negara atau penyelengara Negar sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;b Pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usahamilik duerah;c Anggota partai politik;d Prafesi lainnya";Sementara itu Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2011 tentangOmbudsman Republik Indonesia menyebutkan :"Ketua, Wakil Ketua Ombudsman dilarang merangkap menjadi :a Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturanperundangundangan;b Pengusaha;Cc Pengurus atau karyawan badan usaha milik

Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui narkotikajenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dengan harga Rp.400.000,dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebutdari CAK SAMSUL;Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN MLG Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak Ssesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.2.

KH Malik Dalam RT.03 RW.04Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui narkotikajenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dengan harga Rp.400.000,dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebutdari CAK SAMSUL; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas terdakwa tidakmerasa keberatan dan membenarkannya.Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN MLGMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan.

KH Malik Dalam RT.03 RW.04Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dariCAK SAMSUL dengan harga Rp.400.000, dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dari CAKSAMSUL; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam

tersebutTerdakwa bagibagi kedalam plastik bening berklip yang bertuliskan Rp. 80.000,(delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) paket, Rp. 100.000, (seratus riburupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang Terdakwa jual kepada temanteman Terdakwadi Kecamatan Meliau dan diluar Kecamatan Meliau dan dari tiap paketpaket tersebutTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 36 (Tiga puluhenam) kantung plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.08.17.1806 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Corry Panjaitan,Apt.

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 36 (Tiga puluhHalaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor 140/PID.SUS/2017/PT KALBARenam) kantung plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.08.17.1806 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Corry Panjaitan,Apt.

80.000,(delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) paket, Rp. 100.000, (seratus ribuHalaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor 140/PID.SUS/2017/PT KALBARrupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang Terdakwa jual kepada temanteman Terdakwadi Kecamatan Meliau dan diluar Kecamatan Meliau dan dari tiap paketpaket tersebutTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah).Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

Asrun Padoma didepanGedung Pertemuan Desa Darame yang terletak di Desa Darame, Kecamatan MorotaiSelatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil Negara, Anggota TN/VPOLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurahdengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara pada pasal 122 huruf m disebutkan bahwa Bupati/Walikota dan WakilBupati/Wakil Walikota merupakan Pejabat Negara .+.

Bahwa tergugat melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 122 hurufm yang berbunyi : Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaituBupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena tergugat seharusnyatidak memposisikan Wakil Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan sebab WakilBupati itu merupakan Pejabat Negara;5.

YEK untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah;Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh

dalam laci lemari pakaian kamar Terdakwa, 1(Satu) Buah alat hisap Sabu (Bong), 1 (Satu) Buah jarum sabu, 1 (Satu) BuahSendok sabu terbuat dari pipet Plastik warna putih yang Terdakwa simpan didalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat dari kertas yang ditemukan di bawah mejakamar Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putihdi temukan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTKmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

putih yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat darikertas yang ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa dan 1 (Satu) unithandphone Lipat merk Samsung warna putih di temukan di atas meja kamarTerdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuasuntuk proses lebih lanjut;Bahwa maksud Terdakwa membeli dan memiliki 3 (tiga) kantong plastikberklip narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut adalah untuk Terdakwakonsumsi/pakai sendiri;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu);Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukmembaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak berkolerasi dengan isi dari petitum yang tidakmemuat pernyataan pembatalan

sengketa ini terdapat subyek hukumyang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat.Bahwa didalam Posita Penggugat Nomor 8 menyatakan Penggugatmenganggap Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Debitur an.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT YYKYosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebin dahulusetiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani oleh Penggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentuk AktaNotarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat

Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) untuk membaca danmengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan Akta Perjanjian Kredit.Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pulaPinhak Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit sebagai salah satuTergugat atau Turut Tergugat.Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa di dalam perkara inimasih terdapat pihakpihak yang menjadi subyek hukum yang tidakdimasukan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai Tergugat

Arifin terkait penggunaannarkotika dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;2.

Arifin terkait penggunaannarkotika dan hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BeritaAcara Pemeriksaan

ArifinSIP Nomor : 551.4.1/154/IP.DU/III/404.5.2/2017 (Bersertifikat BadanNarkotika Nasional) yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantunganmenggunakan shabushabu dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi ; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang untuk menggunakan shabu shabu tersebut ;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN MigMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa

Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PejabatAparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yangHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bermula terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI selaku PejabatAparatur

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN PinMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / LurahMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, Pejabat Aparatur SipilNegara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dan sub unsur tersebutHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinbersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur initerbukti secara sah dan meyakinkan

No.1799 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042005 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK; Drs. SUTOPO GASIF. SPd, MPd; HMUS MULYADIBin H JAMHARI; G.ASMAN GILIR; MARWAN, SP. Bin MUHAMMAD ALI; H.SURIADI, S.Hut. Bin H.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa," Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama Padahal sama pula sebagaimanayang dinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005,Hal. 67 dari 99 hal.

No.1799 K/Pid.Sus/201276menerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu. yang sama., atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan

SYAHRIL MAHMUD, M.Si., (ahli yang diajukanoleh Terdakwa) yang menyatakan bahwa :Bahwa sepengetahuan ahli pengertian lumpsum hanya adadalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/KMK.02/2003tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap dan merupakan satusatunya peraturan yangmengatur definisi lumpsum;Hal. 79 dari 99 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama., dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan

Bahwa Tergugat dan Il perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalamgugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini danguna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkanfungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat sebagai Pejabat Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukanpelelangan dan Turut Tergugat Il sebagai Pejabat Negara yang berwenangmelakukan peralihan/balik nama Obyek Sengketa apabila terjadipenyimpangan, dimohon untuk tidak

Usaha Negara akan mendalilkan yang menjadi KeputusanTata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(1)(12)(13)(14)adalah Nomor : R/811/P03/15/38/Spers tanggal 18 Nopember 1998 dan sehnggaKeppres Nomor 62/ABRI/1998 tanggal 20 Nopember 1998 adalah murni KeputusanTata Usaha Negara yang memenuhi UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negaradan oleh karena itu dapat dijatuhkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negaraquod non;Bahwa, Terlawan/Tergugat adalah Presiden sebagai Pejabat

Negara bukan PejabatABRI (d/h) TNI (sekarang) dan sebagai Pejabat Negara memiliki kewenangan danfinal atas setiap Keputusan Presiden yang diterbitkannya dan akan sesuai denganketentuan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bagi siapa sajayang merasa dirugikan dapat membatalkannya melalui Pengadilan Tata UsahaBahwa, Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan BersenjataRepublik Indonesia merupakan hasil atau tindak lanjut oleh Pejabat ABRI atasPutusan Pengadilan Militer dengan

(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merk Rockstarwarna biru yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000, (Tiga PuluhRibu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di sakudepan sebelah kanan celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yanggunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresSanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1(satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

berklip di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans merkRockstar warna biru yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000,Halaman 4 dari 10 halaman putusan perkara nomor 30/PID.SUS/2019/PT PTK(Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di saku depan sebelah kanan celana pendek jeans merk Rockstar warnabiru yang gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi Narkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.