Ditemukan 4962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : eduka elikasi
Register : 10-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 30/PID/2020/PT BNA
Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD NASIR BIN DAUD
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD ABD, SH
2417
  • Begitu pula jika pidana yang dijatunkan tidak memenuhi tujuanpenegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi danrepresi bagi masyarakat dan pelaku.Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balasdendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenar proporsional denganprinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi,Bahwa berdasarkan yurispudensi tersebut hakim tingkat tinggiberwenang untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama apabila putusantersebut tidak proposional
Register : 20-05-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.NANDA KARMILA, SH
2.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
AHMAD ARIFIN BIN NURJAYA
4111
  • Jika prevensi umumbertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khususditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangimelakukan kejahatan;Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidanabertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yangbaik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada fulsufYunani, Plato, menyatakan nemo prudens punit, quia pecatum, sed nepeccetur.
    Seorang pelaku kejahatan harusmendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untukmemberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;Menimbang, bahwa berdasarkan teoriteori dalam prinsipprinsip hukumpidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan olehTerdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwasebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adildengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwauntuk
Register : 30-06-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 912/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : WANTO HARIYONO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DIANA TRIHASTUTI Binti SUPRIADI Diwakili Oleh : Utcok Jimmi Lamhot, S.H.
3929
  • Dengan demikian hukumanpidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, merupakan hukuman yang tidak proposionalkarena bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yakni tidakmemenuhi tujuan penegakkan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi,koreksi, prepensi dan reprensi bagi anggota masyarakat dan bagi terdakwasendiri.Hal 11 dari 15 halaman Nomor 914/PID.SUS/2020/PT SBYBahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukansebagai
    balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus tetap benarbenarproporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi dan reprensi;Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telahmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan kepada PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara bandingtersebut
Register : 15-01-2020 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Gdt
Tanggal 3 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
3914
  • Peran pemerintahjuga sangat ditekankan di sini untuk lebin masif dalam memberikan edukasi kepadapara remaja yang mulai memauski usia dewasa tentang pentingnya memerhatikanajaranajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memilikidampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga danmengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;Halaman 10 dari 12Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2020/PA.Gadt Bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab
    besar bagiorangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapatmemfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumahtangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumahtangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokonganmateril dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumahtangga mereka dengan sebaikbaiknya sekalipun mereka memulai segalanya darisuatu kejadian yang bertentangan dengan syariat.
Register : 12-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 846/Pdt.G/2020/PA.Sbs
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3311
  • Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat padamenurunnya sakralitas lembaga perkawinan;Menimbang, bahwa kiranya Majelis Hakim perlu pula mengemukakanhadist Nabi Shallaallahu alaihi wasalam tentang larangan perempuan memintacerai tanpa alasan yang syari sebagai berikut:*Setiap istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yangtidak dibolehkan, maka diharamkan baginya bau harumnya surga;Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi, khususnya bagiPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang
    Kemudian bilakamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamutidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikanyang banyak.Ayat tersebut mengandung edukasi bukan hanya kepada lakilaki, namunjuga kepada perempuan bahwa pada tiaptiap pasangan yang menikah tentulahHim 11 dari 13 hlm Putusan No. 846/Pdt.G/2020/PA.Sbsterdapat kelebihan dan kekurangan dalam dirinya masingmasing.
Register : 07-08-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 28 Agustus 2017 — 1. Suryanto bin Cu Muk Siong 2. Utin Martini binti Gusti M. Yamin
195
  • Di samping itu, karenaPengadilan juga mengusung semangat edukasi dan rekayasa sosial perihalpencatatan nikah yakni agar masyarakat lebih patuh terhadap dan/atau tidakmengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang, maka MajelisHakim bersepakat menolak permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk
Tanggal 27 Mei 2021 — Pemohon melawan Termohon
2010
  • nasihat kepada para Pemohon,anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuacalon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknyaterhadap anak sebagai berikut: Bahwa Hakim mengingatkan bahwa pentingnya pendidikan bagi seseorangmeskipun telah menikah untuk menggapai masa depan yang lebih baik danmudah untuk mendapatkan pekerjaan yang laik; Bahwa kesehatan organ reproduksi anak dapat berpotensi terganggukarena belum siapnya untuk hamil, anak harus tetap diberi edukasi
    Peranpemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebin masif dalammemberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usiadewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaranajaran agama danmenghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidakhanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan menggangguHalaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2021/PA.Lpk.ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;Bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab
    besarbagi orang tua anak dan calon suami untuk memastikan bahwa kelakmereka dapat memfasilitasi, memantau dan membina keduanya dalammenjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadimasalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikanarahan, bantuan dan sokongan materil dan moril bagi anak dan calonsuami agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengansebaikbaiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadianyang bertentangan dengan syariat.
Register : 27-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 567/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : ARIS SANTOSO Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN SIAGA SEJAHTERA Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR RSU SIAGA MEDIKA Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
Terbanding/Tergugat III : Dokter Ginanjar Budi Pratama, Sp.OT Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
15599
  • Berdasarkan hal tersebut, maka jelas apa yangTergugat Il lakukan dan Tergugat III lakukan telan sesuai dengan SOPpelayanan kesehatan yaitu meminta kesepakatan/ perjanjian terapeutikkepada calon pasien, melakukan semaksimal mungkin upaya medis, sertameminta persetujuan tindakan medis, dimana identitas diri dan kesepakatanawal telah ditanda tangani Keluarga Penggugat, begitupula persetujuantindakan medis beserta edukasi akan tindakan medis telah dilaksanakankedua belah pihak baik rumah sakit maupun
    Jam 18.00 pasien pindahisolasi aster.Pada tanggal 11 Mei 2021 jam 08.00 dilakukan edukasi oleh dokterLutfia Sp.PD dan dokter Ginanjar Sp.Ot secara bergantian kepadakeluarga pasien (2 orang) keluarga minta waktu untuk berpikir dengankeluarga lain.
    (Edukasi 1)Pada tanggal 11 Mei 2021 08.00 dilakukan pemeriksaan ulang oleh dr.Alfarig, dan penjelasan ulang. Keluarga tetap menolak.(Edukasi 2)Pada tanggal 11 Mei 2021 09.00 dilakukan pemeriksaan ulang danpenjelasan ulang oleh Tergugat III. Keluarga tetap menolak.
    (Edukasi 3)Pada tanggal 11 Mei 2021 15.00 keluarga setuju dan menandatanganiinformed concent untuk dilakukan tindakan amputasi.Tanggal 11 mei 2021 jam 15.00 dilakukan edukasi ke keluarga denganpertimbangan didapatkan pasien dalam kondisi sesak napas dimanasaturasi pasien turun dibawah 90%.
    Luthfia Edukasi dari Dilakukandr. Suci dr. Sasongko Jannah = Sp.PD = dr. Ginanjar tindakanNuryanti Hadipurnomo (perawatan hari operasiKonsultasi Sp.PD ke6 Penyakit amputasidr. Luthfia Dalam). transhumerusJannah Konsultasi tangan kiriSp.PD diterimaoleh dr. atas denganLatsarizul Alfarigoperator dr.Sp.OT yang Alfariq Sp.OTselanjutnya danTergugatmenjadi dokter ll sebagaipenanggungjawa Asistenb pasien (DPJP) Operasi6.
Register : 09-09-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Februari 2017 — PT. PROMO INDONESIA MANDIRI ; KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
17157
  • Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidangpenghimpunan dana masyarakat dan pengelolaaninvetasidilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan: Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasakeuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunandana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihakyang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawanhukum di bidang penghimpunan dana masyarakat danpengelolaan investasi.b.
    Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secaraberkala atau sewaktuwaktu.c. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secaraterkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lainkegiatan seminar, lokakarya, dialog terobuka, pemuataninformasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi persbersama dan konsultasi.d.
    Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidangpenghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasidilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan : Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasakeuangan dan masyarakat tentang praktekpenghimpunan dana masyarakat dan pengelolaaninvestasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin ataumenyalahgunakan izin. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakanmelawan hukum di bidang penghimpunan danamasyarakat dan pengelolaan investasi.b.
    Kegiatan edukasi dan sosialiasi yang dilakukan secaraberkala atau sewaktuwaktu;d.
    dan sosialisasi,pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat, dan pengelolaan investasi.Bahwa Tergugat Il telah melakukan edukasi dan sosialisasi yang padapokoknya tentang modus investasi ilegal yang terjadi di tengahmasyarakat serta kiatkiat agar terhindar dari penipuan berkedokinvestasi.
Register : 06-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 5 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
1715
  • PANDU SETYAWAN bin SETIO HARNANTO(Pemohon Ill), lakilaki, umur 14 tahun, telah memenuhi persyaratan sebagaiOrangtua yang menjalankan fungsi perwalian terhadap anak kandungnya,dan permohonan perkara ini dimaksudkan untuk mewakili anakanak dalamberbuat dihadapan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hakperwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonanPemohon sudah selaras dengan maksud ketentuanperundangundanganserta hukum syar7;Menimbang bahwa sebagai proses edukasi
    AAN NURPRIATIN binti ABDULLAH (Pemohon I) sebagai Istri;b.DAFIT MAULANA bin RIJANTO (Pemohon Il) sebagai anak kandungperempuan;halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.c.ARYA PANDU SETYAWAN bib SETIO HARNANTO (Pemohon III) sebagaianak kandung lakilaki;Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada parapihak khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Majelis Hakim perlumenambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :Menimbang bahwa dengan ditetapkannya penetapan
    Kesimpulan Perwalian AnakMenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudahselaras dengan maksud ketentuan perundangundangan serta hukum syaridan karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 3 juga dapatdikabulkan, dengan menetapkan Pemohon (AAN NURPRIATIN bintiABDULLAH selaku ibu kandung sebagai wali dari anak kandungnya(Pemohon Ili) bernama ARYA PANDU SETYAWAN bin SETIO HARNANTO(umur 14 tahun);Menimbang bahwa dalam rangka edukasi
Register : 24-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
NINING MUSRINI, SH
Terdakwa:
TARMO
4111
  • Kondisi ini menghambat prestasi sekolah dan prestasi kerja FANYuntuk masa sekarang ini, oleh sebab itu kami menyarankan agar FANY terusmendapatkan penanganan profesional untuk stabilisasi emosi serta memulihkankemampuan mentalnya serta mendapat edukasi psikologis untuk berfikir tentangmasa depannya.Perbuatan Anak tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 82 ayat (1) UU.No.35 tahun 2014 tentang Perubahan AtasUU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Menimbang, bahwa terhadap
    Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam atasperbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untukmemberikan edukasi dan introspeksi diri bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirimenjadi warga masyarakat yang taat hukum di masa yang akan datang
Register : 08-07-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 103/PID.SUS/2021/PT KDI
Tanggal 16 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YULIATININGSIH, S.H.
Terbanding/Terdakwa : DAEISA, S.Pd Bin LA JAMALI
11363
  • memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkanperbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar normanorma diMasyarakat;Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa DAEISA, S.Pd BinLA JAMALI telah benarbenar melakukan pencabulan terhadap Anakkorban DUKI CANG YANG yang berdampak pada Anak korban dankeluarganya yang mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigmanegatif dalam masyarakat dan terdakwa yang berlatar belakang seorangguru yang harusnya memberikan edukasi
    / pendidikan yang baik denganmenjadi contoh yang baik namun terdakwa melakukan hal sebaliknyadengan tidak memberikan edukasi / pendidikan yang baik kepada Anakkorban DUKI CANG YANG sehingga dapat merusak moralitas Anakkorban sebagai penerus bangsa dengan melanggar normanorma dimasyarakat, sehingga penjatuhan pidana tehadap Terdakwa tidakmemberikan edukasi / pendidikan yang baik terhadap Terdakwa untukmemperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;Bahwa akhirakhir ini pula terlihat dalam perkembangannya
    baikdimasyarakat dan tempat kerjanya, olehnya itu menurut Majelis Hakim SuratPernyataan tersebut hanya memberikan gambaran mengenai perilakukTerdakwa didalam lingkungan social masyarakat, dan tidak menghapuskankesalahan pada diri Terdakwa karena memang perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya, akan tetapi sifatnyadapat membantu Majelis Hakim dalam menentukan lamanya penjatuhanpidana kepada Terdakwa, karena pada hakikatnya tujuan pemidanaanadalah memberikan pembelajaran / edukasi
Register : 27-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 152/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 30 Oktober 2017 — 1. Lazim Bin M.Saleh 2. Nurhasanah binti Dahuri
372
  • Di samping itu, karenaPengadilan juga mengusung semangat edukasi dan rekayasa sosial perihalpencatatan nikah yakni agar masyarakat lebih patuh terhadap dan/atau tidakmengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang, maka MajelisHakim bersepakat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangHal. 4 dari 6 Penetapan.
Register : 20-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA SENGKANG Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Skg
Tanggal 27 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
2522
  • P14 berupa Surat KeteranganNomor 812/024/Pusk.Tp, tertanggal 18 Januari 2022, yang diterbitkan olehUPTD Puskesmas Tempe bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Afdaltelah diperiksa dan dinyatakan sehat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 berupa Surat KeteranganNomor 460/71/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkanoleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa DinasSosial telah melakukan edukasi
    tentang dampak negatif perkawinan usia dinikepada Nurawaliyah binti Musfain;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 berupa Surat KeteranganNomor 460/72/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 19 Januari 2022 yang diterbitkanoleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa DinasSosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dinikepada Muh.
    Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II telah menerima edukasi tentangdampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;9. Bahwa anak Pemohon Ill dan Pemohon IV telah menerima edukasitentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, KabupatenWajo;10. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II dengan anak PemohonII dan Pemohon IV sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmaraselama 1 tahunan;a.
Putus : 04-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1326 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — MUHAMMAD FAISAL, S.Pd.;
280121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwabukanlah sarana balas dendam, namun lebin kepada edukasi agarke depan Terdakwa lebih berhatihati dalam melakukan pembinaanterhadap muridmuridnya supaya tidak berlebihan;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenaiberat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenangjJudex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi,Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid.Sus/2019kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimumancaman
Putus : 26-04-2012 — Upload : 03-09-2012
Putusan PN KOTABUMI Nomor 85/ Pid. B / 2012 / PN. KB
Tanggal 26 April 2012 — SOFIYAN Als APAN Bin A.S RIWAYANDO
217
  • bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diriTerdakwa dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, dalam Negara Republik Indonesiayang berdasarkan Falsafah Pancasila maksud pemindanaan tidak hanya sebagai saranapembalasan dendam terhadap Terdakwa namun juga memiliki dimensi berupa :e Unsur koreksi, yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menerapkankebenaran dan keadilannya ;e Unsur Edukasi
    , bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwadimaksudkan tidak hanya mengoreksi namun bersifat pembinaan dan mendidikTerdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sertatidak lagi melakukan sesuatu kejahatan ;e Unsur Preventif, bahwa dengan adanya koreksi dan edukasi diharapkanmasyarakat akan terbuka dan memiliki rasa takut kalau akan melakukankejahatan dan dijatuhkan hukuman = sesuai dengan tingkat kesalahannya.Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan Hakim memiliki daya tangkaltersendiri
Register : 30-06-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 913/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : WANTO HARIYONO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LORETA NIA SARI Binti SUGENG YANTO Alm Diwakili Oleh : Wahyu Adri Prabowo,S.H.
4224
  • Dengan demikian hukumanpidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan, merupakan hukuman yang tidak proposional karena bertentangandengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yakni tidak memenuhi tujuan penegakkanhukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan reprensibagi anggota masyarakat dan bagi terdakwa sendiri.Bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukansebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus tetap benarbenarproporsional
    dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi dan reprensi;Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri MalangNomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Mlg., tanggal 18 Mei 2020., Majelis HakimHal 13 dari 16 halaman Nomor 913/PID.SUS/2020/PT SBYPengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang berpendapat oleh karena semuaunsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Register : 29-04-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1481/Pid.B/2015/PN.Bks
Tanggal 27 Januari 2016 — Ramdhani
335
  • pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusanperlu dipertimbangkan pula bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bagiseseorang yang melakukan tindak pidana agar Terdakwa tidak mengulangilagi perbuatannya dan bukanlah sebagai sarana balas dendam kepadaTerdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran (edukasi
    merugikanorang lain serta secara umum dapat menjadi pembelajaran bagimasyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (preventif), sertaagar Terdakwa mau bertobat dan kelak dapat kembali menjadi anggotamasyarakat yang baik ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang dijadikandasar pertimbangan penjatuhan hukuman pidana tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat amar putusan yang dijatuhnkan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut sebagaisarana edukasi
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PURWOREJO Nomor 63/Pid.B/2017/PN Pwr
Tanggal 12 Juli 2017 — TANDRI NUR MUHAMAD Als TATANG Bin TATANG JUNAEDI
4311
  • Jika prevensi umumbertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khususditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangimelakukan kejahatan;Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidanabertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yangbaik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada fulsufYunani, Plato, menyatakan nemo prudens punit, quia pecatum, sed nepeccetur.
    pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN.PwrMenimbang, bahwa berdasarkan teoriteori dalam prinsipprinsip hukumpidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan olehTerdakwa, maka lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwasebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil(dikarenakan Terdakwa mengaku bahwa pernah menjalani pidana untukperkara sejenis) dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi
Putus : 02-12-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 134/PID.B/2013/PN.SKW
Tanggal 2 Desember 2014 — AHMAD HAZMI Bin AIDI SYAHPRI
458
  • manajemen seluruh kegiatan dan pengembangan jaringan pada perusahaantersebut, sedangkan terdakwa bekerja di Kota Singkawang yakni di rumah saksikorban Yeni yang dijadikan kantor unit, beralamat di Jalan Alianyang Gang Nyiur No.155 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat yang mana kantor tersebutsebagai Stok center ( Penyedia fasilitas dan alat kerja ), selanjutnya terdakwamelakukan pekerjaan tersebut presentasi orang perorang, presentasi dengankelompok ( home meeting ) membangun pertemuan besar, edukasi
    tersebut .Bahwa tempat terdakwa bekerja di Kota Singkawang yakni dirumah SaksiKorban Yeni yang beralamat di Jalan Alianyang Gang Nyiur Keluarahan KualaKecamatan Singkawang Barat yang mana kantor tersebut sebagai StockCenter ( Penyedia Fasilitas dan Alat Kerja ) dan yang mengeluarkan modaladalah Korban Yeni yang mana bidang tersebut meliputi penyediaan pulsaHandphone dan pulsa PLN dan terdakwa melakukan pekerjaan adalahPresentasi orang perorang, presentasi dengan kelompok, membangunpertemuan besar, edukasi