berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa HASAN SIBELA Alias ACANG pada hari Rabutanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.05 WIT atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Oktober 2020, bertempat di posko HT UMAR yangberalamat di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten KepulauanHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN SnnSula atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggotaTN//Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,terdakwa menuju ke lokasi kampanye yang jaraknya tidak terlalu jauhdari rumah terdakwa, hal ini dilakukan terdakwa karena menurutnyaharus mengetahui

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut di atas adalah bersifatalternaif, sehingga cukup salahsatu kwalifikasi teroukti maka kwalifiaksi yanglain tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa benarTerdakwa adalah seorang PNS di Kecamatan Sulabesi Timur dan juga sebagaiPejabat kepala desa

., (delapanratus ribu) rupiah kepada saksi samsul Bahri untuk membeli sabutersebut ke Lhoksumawe dengan upah akan diberikan 1 (satu) paketkecil kepada saksi Samsul Bahri yang akan dijual kembali olehTerdakwa;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa

hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Halaman 8 dari 19 Nomor 45/Pid.Sus /2016/PN Str.Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;.

medan dan melakukan penjualan sabu tersebut baru 2 (dua) kali;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dariKantor Pegadaian unit Cabang Takengon No.56/UM.60042/IV/2016tanggal 15 April 2016 telah dilakukan penimbangan 2 (dua) paketHalaman 15 dari 19 Nomor 45/Pid.Sus /2016/PN Str.bungkusan barang bukti Narkotika Gol Jenis Shabu adalah seberat0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;Menimbang, bahwa terdakwa rizki hermawan bin ediyanto tidakada memiliki izin dari dinas kesehatan atau pun pejabat

Negara yangberwenang untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara AnalisisLaboratorium Barang Bukti Narkotika NO.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011,tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeribagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untukperjalanan dinas luar pulau Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat(1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor6 tahun 2011, tanggall4 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011,tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa BaratNomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untukperjalanan dinas luar pulau Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen

Negara, Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap.

rakyat, dan juga untuk mendukung upayapemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 72 : DPR bertugas huruf (d) melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan undangundang, APBN, dan kebijakanPemerintah ; Pasal 72 : DPR bertugas (huruf e) membahas danmenindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK ;Pasal 73 ayat (1) : DPR dalam melaksanakan wewenang dantugasnya, berhak memanggil pejabat

negara, pejabat pemerintah,badan hukum atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadirdalam rapat DPR ;Pasal 73 ayat (2) : Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah,badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilanDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;Pasal 74 ayat (2) : Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah,badan hukum, warga negara, atau penduduk wajibmenindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud padaPasal 74 ayat (4) : Dalam hal pejabat negara atau pejabatpemerintah mengabaikan

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokadatau. tidak sedang memangku jabatan lain yang olehundangundang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.2. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh menteri tapi tidakmenerima gaji dan pensiun dari pemerintah.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokadatau. tidak sedang memangku jabatan lain yang olehundangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.Sehingga pemberlakuan PERMENKUMHAM tersebut menimbulkankerugian bagi PARA PEMOHON yang berpotensi terjadinyaperbuatan melawan hukum oleh pihak kementrian ataspermberlakuan peraturan itu yang jelasjelas secara sah menyalahiaturan tentang hierarki peraturan perundangundangan yang adadimana jelas bahwa PERMENKUMHAM berdasarkan tata

negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang olehundangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatanNotaris;h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih.Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) menambahkan pada dokumenpendukung yang harus dilengkapi menjadi sebagai berikut:a.fotokopi ijazah Pendidikan Sarjana Hukum dan Pendidikan

negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yangoleh undangundang dilarang untuk dirangkap dengan jabatanNotaris; danHal. 55 dari 63 hal.

Notaris tidak berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil, pejabat negara, advokat, atau tidak sedangmemangku jabatan lain. Oleh karena kedudukannya yangdemikian, maka UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai perlunyasuatu organisasi bagi Notaris. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2Tahun 2014 berbunyi Organisasi Notaris adalah organisasi profesiJabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.Bahwa wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalahIkatan Notaris Indonesia (INI).

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan.Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat(1) Jo.

jenis shabu.Berat Bruto : 0,39 g (nol koma tiga sembilan gram).Berat Netto : 0,16 g (nol koma satu enam gram).Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il yang bersamasama telahbersekongkol memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklipberisikan shabu dengan total netto + 0,16 g (nol Koma satu enam gram) tersebuttanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan.Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat(1) Jo.

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan,menguasai 1 (Satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenisshabu tersebut; Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa MARTINUS PENDIdalam masalah narkoba ini adalah Terdakwa dan Terdakwa MARTINUSPENDI sepakat untuk membeli shabu seharga Rp200.000, (dua ratusribu rupah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa patungan membayarseratus ribu rupiah dan Terdakwa MARTINUS PENDI Als PENDIpatungan membayar seratus

Sanggau; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MARTINUS PENDI Als PENDI tidakada memiliki izin dari Pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenangdalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, Menguasai 1 (Satu)paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yangdiperliahatkan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan

dicemarkan nama baik,harkat dan martabatnya serta terganggu dalammenjalankan tugas pemerintahan, yang berakibat sangatdirugikan baik moril maupun materiil oleh TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi;Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selakupejabat Negara/Kepala Pemerintahan tingkat Kabupatenyang mengemban amanat rakyat secara moril sangatterbebani dengan adanya gugatan perkara perdata tersebutsehingga dapat berakibat kepercayaan masyarakatterhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiselaku Pejabat

Negara/Kepala Pemerintah tingkatKabupaten akan menurun, disamping itu konsentrasiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalammenjalankan tugas pemerintahan akan terganggu yangdapat berdampak merugikan masyarakat;Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi untuk dibebanimembayar ganti rugi immateriil sebesarRp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2012/PN.Klit.124.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan pencemarannama baik, memfitnah, menghina pejabat negara, yang dapatmerugikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi baikmateriil maupun immateriil;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untukmembayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratusmilyar rupiah), dengan cara tunai;4.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku pejabat Negara/KepalaPemerintahan tingkat Kabupaten yang mengemban amanat rakyat secara morilsangat terbebani dengan adanya gugatan perkara perdata tersebut sehingga dapatberakibat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi selaku Pejabat Negara/Kepala Pemerintah tingkat Kabupaten akanmenurun, disamping itu konsentrasi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensidalam menjalankan tugas pemerintahan akan terganggu yang dapat

26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Sagoleh petugas kepolisian di saku depan celana pendek yang Terdakwapergunakan pada saat itu; Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan tranaksijual belli, menerima, memiliki, menguasai dan menyerahkan Narkotikajenis shabu dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari SaksiHendri Alias Ocol yang pada saat itu ditangkap oleh petugas kepolisianbahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jin dari Pejabat

Negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan,membeli, menyimpan, menguasai, memiliki 8 (delapan) paket yangdiduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip; Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabutersebut dari Sdr.

handphone merk Nokia warna hitam ditemukanoleh petugas kepolisian di saku depan celana pendek yang Terdakwapergunakan pada saat itu; Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering melakukan tranaksijual belli, menerima, memiliki, menguasai dan menyerahkan Narkotikajenis shabu dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari SaksiHendri Alias Ocol yang pada saat itu ditangkap oleh petugas kepolisianbahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jin dari Pejabat

Negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan,membeli, menyimpan, menguasai, memiliki 8 (delapan) paket yangdiduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip; Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabutersebut dari Sdr. lwan yang berasal dari Kabupaten Sekadau; Bahwa pada Saksi dan Saksi Adtrianus melakukan penangkapanterhadap Terdakwa, ada warga sekitar yang bernama Sdr.

Negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal menjual, menyerahkan,membeli, menyimpan, menguasai, memiliki 8 (delapan) paket yang didugaberisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip; Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 450.000, (empat ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil tranSaksi penjualanNarkotika jenis shabu; Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap8 (delapan) paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu olehBalai

Inul yang berada diSintang,selanjutnya Terdakwa Jailani Alias Lanbeserta barang bukti dibawa kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa maksud Terdakwa membawa narkotika jenis Methamfetamin(shabu) dan jenis MDMA (ekstasi) untuk diantarkan dan diserahkan kepada Sadr.Inul yang berada di sintang;Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 2(dua) kantong plastik berklip berwarna bening yang berisi narkotika

Inul yang berada diSintang,selanjutnya TerdakwaJailani Alias Lan beserta barang bukti dibawa kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (Shabu) dan 10 (Sepuluh) butir pil warna pink narkotika jenisekstasi;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RINomor : LP.19.107.99.20.05.1010

Pejabat negara terdiri dari:1) presiden dan wakil presiden;2) ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis PermusyawaratanRakyat;3) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;4) ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi serta HakimKonstitusi;5) ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung padaMahkamah Agung;6) Hakim pada badan peradilan umum, peradilan tata usahanegara, peradilan agama, peradilan militer dan hakim yangdipekerjakan untuk tug as peradilan (yustisial);7) Ketua, wakil ketua

No. 348 K/PID/201610) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;11) Menteri dan jabatan setingkat menteri;12) Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukansebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsuljenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderalkehormatan, dan konsul kehormatan;13) Gubernur dan wakil gubernur; dan14) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;15) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang."

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya terlihat kurangdapat membedakan posisi atau kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo, Judex Facti tidak dapat membedakan kapan seorang pejabat negara(dalam hal ini Pemohon Kasasi) melakukan suatu tindakan atas namajabatan yang diembannya dan kapan seorang pejabat negara (dalam hal iniPemohon Kasasi) melakukan suatu tindakan atas nama pribadinya;Bahwa jelas tindakan Pemohon Kasasi yang menandatangani sertamengirimkan Surat Nomor: 200/KESBANGPOL/475/2013,

Bahwa begitu juga ketentuan dalam Pasal 59 A Peraturan Termohon aquo yang berbunyi: Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yangmenjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeraniklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronikatau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.*harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, karena:a.

Negara dalamrangka mensosialisasikan progamprogam institusinya.

Negara, Pimpinan dan AnggotaDPRD, yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarangHalaman 25 dari 69 halaman.

negara, pimpinan dan anggotaDPRD saja, sedangkan Anggora DPR tidak dilarang ?.

HA, Muhaimin Iskandar, M.Si selaku warganegaraIndonesia dan merupakan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia dan juga selaku Ketua Umum Dewan PengurusPartai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih aktif menjabatsebagai Pejabat Negara.2) Sdr. H.

Majelis Hakim, Pemohon II menjelaskanbahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalahPY yang bersangkutan adalah tetangga Pemohon II yang bekerja sebagai sopirdan tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang menjadi wali nikahpada pernikahan para Pemohon ternyata orang lain yang tidak mempunyai hubungandarah dengan Pemohon II yang dapat dijadikan wali nikah dari kelompok wali nasab danbukan pula seorang pejabat

negara yang dapat menjadi wali hakim;Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi pihak wanita ( in cassu Pemohon II) yang bertindak untuk menikahkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, ternyata yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I denganPemohon II yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2005 yangdilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bukan wali nikahyang

mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecilplastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan bukan tanamanjenis Shabu merupakan milik terdakwa yang baru dibelinya dari saksi SyafrizaIwantona (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa memiliki1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki lzin dari DinasKesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 5542 / NNF / 2016 tertanggal 29 April 2016 dikeluarkan olehAKBP Dra.

jenis Shabu di bawah meja tempat terdakwa duduk di Kedaitersebut dan terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecilHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus. /2016/PN Str.plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan bukan tanamanjenis Shabu merupakan milik, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjutterdakwa memiliki 1 (Satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari DinasKesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 5542 / NNF / 2016 tertanggal 29 April 2016 ditandatangani olehAKBP Dra.

Negara yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang,bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta petunjuk yaitu : bahwa Unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli,

Kusnidar adalah pejabat negara selaku Camat / PPATSKecamatan Ngamprah yang menandatangani Akta Jual Beli nomor443/2013 dan juga yang membatalkan Akta Jual Beli tersebut. SeharusnyaDrs. H. Kusnidar memohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara untukmembatalkan Akta Jual Beli No.443/2013 tersebut CACAT menurutHukum.Bahwa agar penggugat membuktikan kwitansi pelunasan jual beli, karenajual beli belum lunas.Tanah yang disengketakan memang sebagian dikuasai oleh H.

Kusnidar adalah pejabat negara selaku Camat / PPATSKecamatan Ngamprah yang menandatangani Akta Jual Beli nomor 443/2013dan juga yang membatalkan Akta Jual Beli tersebut. Seharusnya Drs.H.Kusnidar memohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkanAkta Jual Beli No.443/2013 tersebut CACAT menurut Hukum.3. Bahwa agar Penggugat membuktikan kwitansi pelunasan jual beli, karena jualbeli belum lunas.4. Tanah yang disengketakan memang sebagian dikuasai oleh H.

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:GF Pl be poPejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; danPejabat lain

negara diaturdalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU ASN).Pegawai negeri yang disebut dalam UU ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai AparaturSipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawaipemerintah dengan

Negara yang menjalankan fungsiEksekutif Legeslatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasHalaman 49 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sdapokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan UndangUndang yang berlaku dan dalam Pasal 2 nyadijelaskan siapa c yang menjadi penyelengara Negara disebutkan PejabatNegara lembaga Tertinggi Negara, ada Pejabat Negara lembaga TinggiNegara, ada Menteri ada Gubernur ada Bupati dan ada pejabat lain sesualdengan

Negara diwajibkan mengisi LHKPNPegawai Pabrik umpamanya, seorang manager sebuah perusahaantidakberwajiban moral mengisi LHKPN karena pejabat Negara disini menurut UndangUndang No.5 tahun 2014 disini disebutkan Presiden, wakil Presiden, Ketua, atauWakil Ketua anggota MPR, DPR, DPRD DPD MA, MK BPK Komisi Yudisial KPKdan lain sebagainya pejabat Negara yang ditentukan oleh UndangUndang,mereka melaporkan Harta Kekayaannya terkait dengan Transparasi kepadaNegara karena digaji oleh Negara Seorang komisaris

atau pimpinan dari persero milik Negara karenadiwajibkan membuat LHKPN bukantermasuk sebagai penyelenggaraNegara atau pejabat Negara, tetapi ini kewajiban bagi lingkungan daridireksi atau meneger itu untuk melaporkan tapi dia bukan pejabat NegaraHalaman 50 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sda Kita melihat diketentuan UndangUndang No.5 Tahun 2014 dipasal terakhir,itu ketentuan apa saja setelah munculnya UndangUndang ini ada beberapaketentuan yang harus dicabut .

, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukitu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Pemohon menerangkanmempunyai 2 (dua) akte kelahiran dan akan membatalkan salah satu dari aktekelahiran yang diterbitkan oleh Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipilkotamadya Medan, sehingga Hakim yang memeriksa menerangkan untukmelakukan pembatalan akte kelahiran bukan wewenang Pengadilan NegeriBatam, karena Akte Kelahiran merupakan Keputusan Pejabat

Negara danPemohon dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan salah satu aktekelahiran tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohonmencabut permohonannya secara lisan;Halaman 3 dari 5 Permohonan Nomor:1748/Pdt.P/2019/PNBtmMenimbang, bahwa undangundang secara khusus tidak mengaturmengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan daripengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakanhak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;Menimbang

Boyolali atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, Pejabat Negara, pejabat AparaturSipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah dilarangmembuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu calon selama masa kampanye, perbuatan mana dilakukan merekaterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa tim pemenangan SenoSaid, Desa Bendo Kec.Nogosari telah membuat undangan untuk rapat koordinasiPemenangan SenoSaid Desa Bendo

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara danKepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah;2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama massakampanye;Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PN Byl3.

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atausebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulansebelum masa jabatannya berakhir;3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan PemerintahanDaerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masajabatannya berakhir;4.

Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat(3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon olehKPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, ternyata Penuntut Umummemfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1) yaitu Pejabat negara,pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarangmembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu calon selama masa Kampanye;Menimbang, bahwa UndangUndang

Negara atau pejabat Aparatur Sipil Negara), tentunyamemiliki dampak yang berbeda.

Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara DanPenerima Pensiun/Tunjangan sehingga berdasarkan 2 (dua) ketentuan, maka sumberdana pensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),dan di Kantor PT.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per38/Pb/2011Tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas DalamDalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan PenerimaPensiun/Tunjangan sehingga berdasarkan 2 (dua) ketentuan, maka sumber danapensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dandi Kantor PT.

Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan DanPeraturan ............30Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per38/Pb/2011 Tentang PetunjukTehnis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Dalam TahunAnggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan ;Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan diatas, adalah bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan di Kantor PT.Pos sama disebut juga bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan PenerimaPensiun/Tunjangan sehingga berdasarkan 2 (dua) ketentuan, maka sumber danapensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dandi Kantor PT.

negara dan penenmapensiun /tunujangan dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : Per38/Pb/2011 tentangpetunjuk tekhnis pemberian gaji pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepadaPegawai Negeri, pejabat negara dan penerima pensiun /tunjangan atas 2 ketentuan tersebut bahwa makasumber dana pensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

YUS adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orangorang yangTerdakwa kenal dan memperoleh keuntungan.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu) tersebut.Hal. 3 dari 10 hal.

55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip kosong,1 (Satu) kantong plastik warna hitam di lemari baju yang ada di dalam kamar tiduryang didalamnya terdapat 1 (Satu) unit hp merk Nokia warna hitam berikut simcarddan uang tunai sejumlah Rp 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelahditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebihlanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 01 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0774.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun PSF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian diPontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obatdan

Majelis Hakim telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa : Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama" ;Hal. 41 dari 58 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang padaPasal 9 menyatakan bahwa : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali ataulebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, karenaapabila dibayarkan dari seluruh bagian/item yang tercantum dalam paket BelanjaPenunjang Kegiatan berdasarkan Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2009, maka akan terjadi pembayaran ganda uang pondokan/

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap ;Berdasarkan fakta persidangan dan bukti kwitansi pembayaran bahwa DanaPenunjang Kegiatan untuk 9 (sembilan) kegiatan dibayarkan secara raga dalam duatahap, yaitu Kunjungan Kerja ke Surabaya Sidoarjo tgl. 20 22 April 2005,Pelatihan Pilkada di DIY tgl. 06 08 Mei 2005, Workshop

Biaya Transportasi/ 5.000.000, Ganda dengan SPPDAkomodasi PesertaPertemuan Jumlah 9.000.000, Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pembayaran gandasebagaimana fakta hukum di atas serta mempertimbangkan regulasi yang mengaturtentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003, Pasal 7 ayat (1) Biaya Perjalanan Dinaspada huruf e menyatakan : Uang harian yang mencakup

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;Bardasarkan uraian di atas, meskipun Belanja Penunjang Kegiatan/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dalam Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah sah, karena belum dibatalkanmaupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi karenapembayaran dana Biaya Perjalanan Dinas