Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.05.000.728.3240050.3 tanggal 30 November 2015, sehinngaperhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalahsebagai berikut: Keterangan Menurut aNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 340.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; AlamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) : NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007

Putusan Nomor 852/B/PK/Pjk/2019melandaskan Klasifikasi Bumi menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)baik berdasarkan Bumi dan Bangunan termasuk Emplasemen yangberdasarkan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asasNe Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwasemua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturanperundangundangan dan hukum yang diputus oleh Majelis Hakimdengan benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 605.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 605.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 242.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.210.000.000,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 1.639.435.247,008 Lebih Bayar (429.435.247,00) Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 436/B/PK/Pjk/2013j.dalam menghitung besarnya penhasilan yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)atas penjualan tanah dan bangunan tersebut adalah sudahtepat yaitu menggunakan nilai NJOP karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hakBahwa karena nilai NJOP yang digunakan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu sebesarRp 1.032.000,00 per meter persegi adalah sudah memenuhiunsur keadilan karena nilai

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) didalam persidangan banding tetap mempertahankan koreksiPemeriksa Pajak dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dalam persidangan mengakui bahwa NJOP yang dipakaiadalah NJOP yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) memang NJOP atas nama oranglain yang tanahnya berlokasi di sekitar tanah milik TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karenaPemohon Peninjauan Kembali

karena nilaiNJOP lebih tinggi daripada nilai yang tercantum dalam aktapengalihan hak ; Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOPHalaman 15 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 436/B/PK/Pjk/2013atas tanah dan bangunan yang dijual oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) karena tidak dapatdiketahuinya Nomor Pokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yangdimaksud, tetapi NJOP sebesar Rp 1.032.000,00 per meterpersegi yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tersebut merupakan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) yang paling rendah diwilayah Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan dimana lokasi Objek Pajak yang dijualtersebut berada

Bahwa nilai jual sesuai dengan akte pengalinan hak adalahsebesar Rp 15.000,00 per permeter persegi ;Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP atas objek tersebutadalah sebesar Rp 64.000,00 per meter persegi ;Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 436/B/PK/Pjk/2013m.

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: , , NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018 NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 2.299.870.995,00Pengurangan Rp.

Putusan Nomor 3486 B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: NJOP (Rp)Per mz Jumlah Objek Pajak Luas (m?)

);Harga tanah tersebut setidaktidak nya sesuai aturan minimal harus diatasNJOP (NJOP + 20 %) sehingga bisa lolos administrasi falidasi pajak dansesuai aturan biasanya dibagian perpajakan akan menolak apabila suatu obyektanah tersebut dijual sesuai NJOP apalagi dibawah NJOP, menurut saksisekalipun penjualan dibawah NJOP tersebut telah disepakati oleh para pihaktetapi secara aturan tidak diperbolehkan/ dilarang ;35Bahwa Menurut pendapat saksi, suatu perjanjian yang dibuat para pihakterdapat adanya

+20 % ;e Bahwa menurut saski, meskipun Perikatan Jual Beli tersebut dibuatdihadapan NotarisPPAT dapat di nyatakan batal karena didasari denganhalhal yang tidak wajar atau cacat tersembunyi;e Bahwa menurut saksi jual beli harga dibawah NJOP kalau itu sudah adakesepakatan para pihak tidak jadi masalah ;e Bahwa jual beli tanah harga dibawa NJOP itu sah karena NJOP itu hanyauntuk menentukan biaya balik nama sertipikat tanah ;e Bahwa saksi belum pernah membaca/ mengetahui isiYurisprudensi; e Putusan MA

;e Bahwa kebanyakaan penjual tidak tahu kecatatan pada surat kesepakatankarena tidak hau dengan harga kelayakan NJOP ;e Bahwa jual beli dibawah NJOP itu tidak bisa karena NJOP untukmenentukan biaya balik nama ;Menimbang, untuk mempertahankan dalil bantahanya selain bukti surattersebut diatas, Para Tergugat maupun Turut tergugat tidak mengajukan37Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak Kuasa Penggugat dan ParaTergugat maupun turut Tergugat mengajukan kesimpulannya masingmasing tanggal03 April 2014

tahun2013 Rp.750.000,/M2;2nene nee nnneesMenimbang, bahwa dengan dibelinya harga tanah obyek sengketa olehtergugat I seharga Rp.208.000.000, (dua ratus delapan juta rupiah) dibawah NJOP,sesuai bukti P.08, P.09 NJOP Rp.702.000/M2; Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum No.2 (dua) tersebutdiatas penggugat menjual tanah obyek sengketa selalu didampingi anaknya ToniNugroho sudah Dewasa pendidikan D3, dimana Obyek sengketa pertama dilakukanjual beli dengan Turut Tergugat I dengan harga Rp.85.000.000

Menyatakan jual beli harga dibawah NJOP kalau itu sudahada kesepakatan para pihak tidak jadi masalah, jual beli tanah harga dibawahNJOP itu sah karena NJOP itu hanya untuk menentukan biaya balik namasertifikat tanah. dari fakta dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas bahwasanyapenggugat dalam melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketadilakukan dengan sadar, dan ada kesepakatan dengan dituangkanya perikatan jual belitersebut di Notaris/PPAT dilakukan dengan terang dan tunai

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. 6.361.923.637.953,002. NJOPTKP Rp. 7.500.000,003. NJOP untuk perhitungan PBB Rp. 6.361.916.137.953,004. Persentase NJKP 40%5. NJKP Rp. 2.544.766.455. 181,006. PBB yang terutang Rp. 12.723.832.275,007. PBB yang sudah dibayar Rp. 12.722.784.566,008. Pokok PBB yang masih harus dibayar Rp. 1.047.709,009. Denda Administrasi Rp. 261.927 ,0010 Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 1.309.636,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 301/B/PK/Pjk/20192015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.011.5313.001,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Ro1.309.636,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m2 sebesar Rp124.726,00, dan Penetapankelas bangunan dengan NJOP per m2 sebesar Rp166.472,00, yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.Tmk tanggal12 September 2012 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut: ~~~~~~~~~~~~~~~~~e 2/Dalam...e 2DALAM EKSEPSI := Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat olehTergugat sebesar Rp. 500.000.000, (dima ratus juta rupiah) sebelum pajak,tidak sesuai ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

pertimbangan sendiri,dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ eewn Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwapihaknya memiliki tanah seluas 100 X 100 M2 dan terhadap tanah tersebut telah dibebaskanuntuk kepentingan umum dan Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat sebesarRp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak menjelaskan tentangbesarnya ganti rugi dan pajak sehingga pembayaran tersebut tidak sesuai dengan NJOP

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ween Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanah yang telahdibebaskan oleh Tergugat untuk kepentingan umum adalah miliknya maka gugatanPenggugat harus ditolak secara keseluruhan tanpa perlu mempertimbangkan poin gugatanlainnya RR RR RRR RRR RRR RR RRR RR RRR RR RRR RRR RRR RRR RRR RR RR RR RR RRR RR RRRown Menimbang, bahwa oleh karena materi gutatan lainnya adalah tuntutan agarpembayaran ganti rugi tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP

) makameskipun berlebihan, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah pembayaran gantirugi atas tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak( NJOP) sebagai mana didalilkan oleh Penggugat;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wwe Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembayaran ganti rugi, ternyatapembayaran ganti rugi dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 sehingga ketentuan yang berlakuberkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Perpres Nomor 65 Tahun2006

ketentuan kedua pasal tersebut jelas bahwa dalam rangkapenentuan besarnya ganti rugi atas tanah untuk pelaksanaan pembanguan demi kepentinganumum terlebih dahulu harus melalui musyawarah dan penetapan besarnya ganti rugi secarasepihak oleh Panitia pengadaan tanah baru dilakukan apabila musyawarah tidaktercapai;~~~~wwe Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun ketentuan pasal 15 Perpres Nomor 65Tahun 2006 menentukan bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan pada NilaiJual Obyek Pajak (NJOP

Bahwanilai objek pajak (NJOP) pada tanah dan bangunan milik Penggugattersebut pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.009.536.000, (Satu milyarSembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini menunjukkanharga pasar adalah di atas jumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah)tersebut atau minimal harga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunanmilik Penggugat tersebut adalah sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.1.009.536.000, (Satu milyar Sembilan juta lima ratus tiga puluh enam riburupiah

Bahwa berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 08 Oktober2019 surat dalam hal Pemberitahuan Lelang eksekusi hak tanggungan yangmenetapkan Limit barang agunan yang akan dilelang Rp.599.400.000,Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBY10.11.12.hal tersebut berarti jauh berada di bawah harga pasar atau harga yang patutdan wajar yang mana seharusnya pelelangan;Dimulai dengan nilai minimal untuk awal pelelangan sesuai dengan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.009.536.000, (satu

tahun 2019 tanah dan bangunan milik Penggugat yaitusebesar Rp. 1.009.536.000, sehingga penentuan nilai limit oleh Tergugat tidak memenuhi dan melanggar ketentuan peraturan menteri keuanganNo.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang karena Tergugat telah tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limityang seharusnya minimal sesuai dengan NJOP 2019 yaitu Rp.1.009.536.000,, oleh karenanya Tergugat telah melanggar hukum denganHalaman 5 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/

sehingga tidak diragukan akuratisasinya bukandengan serampangan dalam menetapkan harga penaksiran di bawah NJOP,sehingga Perbuatan Tergugat I yang tidak Professional danserampangan dengan tidak menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, tidak akurat dalam melakukan Penaksiranharga barang agunan yang dilelang tersebut sehingga mengakibatkanHalaman 7 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBYkerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 410.136.000, (empat ratussepuluh juta seratus tiga puluh

) merupakan patokan harga yang patut dan wajar untuktanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah sesuai NJOP.Perlu diketahui bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) merupakan nilaiyang ditetapbkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PajakBumi dan Bangunana (PBB) bukan merupakan dasar untukmendapatkan nilai harga pasar yang pasti atas suatu tanah danbangunan sehingga dalil PENGGUGAT tersebut dapat dikatakansebagai dalil gugatan yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakanoleh PENGGUGAT.14.

HASAN BASRI 51 RT 000 RW00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005tanggal 17 Januari 2005 tentang ~ Klasifikasi danharga dasar tanah serta tarif ganti srugi tanamtumbuh dalam wilayah kota Samarinda Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atastanah milik H.A MHASBI tanggal 15 Mei 2007 yangdihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah,dan pihak PT.

Hasan Basri51 RT.000 RW.00 Temindung Permai Samarinda Nilai NJOP permeter persegi adalah Rp.10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000. /m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp.87.500. /m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000. /m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500.

St Sulaiman, Pulau Atas(sambutan) seluas 3,7 Ha, harga pasar Rp.150.000, Rp. 300.000, , harga kesepakatan/deal Rp. 125.000, /m2, NJOP ;Bahwa sepengetahuan saksi KPP PBB Samartindadilibat kan dalam kepanitiaan PengadaanTanah karena kantor saksi dapat memberikaninformasi mengenai data perpajakan atastransaksi tanah ;Bahwa sesuai Kep.Menkeu No.KEP219/WPJ.14/BD 05/2006 tanggal 29 Desember2006 untuk Kelurahan Pulau Atas NJOPtertinggi Rp.103.000, dan terrendahRp.5.000, sedangkan NJOP untuk lokasi tanahyang

dibebaskan oleh PLN sebesar Rp.10.000,Bahwa benar kalau ada transaksi untukkepentingan umum : penjual 5% dari hargatransaksi PPH, kalau pemerintah tidak kenaBPHTP dan kalau dibawah NJOP tetap 5%penjual dan pembeli ;Bahwa saksi ada menerima honor sebesar19.Rp1.342.350.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; Halaman 9 dari 37 halamanPutusan Nomor : 20/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU.4.

danBesarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah 2010 Provinsi SulawesiTengah, Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura JalanBasuki Rahmat, Kode ZNT DE/DF, Kelas Bumi A14, Penggolongan NilaiJual Bumi Rp. 1.086.000,00. s/d Rp. 1.207.000,00. per M2 denganNilai Jual Objek Pajak Bumi Per M2 sebesar Rp. 1.147.000,00.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dlam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

sembilan ratussembilan puluh lima juta rupiah) padahal hutang pokok sajaRp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga,denda dan biaya notaris Rp405.325.816,25 dengan total keseluruhanhutang Rp3.705.325.816,26 (tiga miliar tujuh ratus lima juta tiga ratusdua puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma dua pujuh enamrupiah);5) Tergugat dalam menentukan jumlah Nilai Limit objek jaminandidasarkan pada data yang keliru yaitu terjadi pengurangan jumlah NilaiJual Objek Pajak (NJOP

Nomor 1220 K/Pdt/2013Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.Bahwa dalam praktek Pengadilan Negeri, penentuan besarnya Nilai Limitadalah NJOP ditambah harga umum dibagi 2 (dua). Sehingga semestinyapatokan penentuan Nilai Limit objek jaminan adalah sebagai berikut:Nilai NJOP:Luas Tanah : 1094 m?NJOP per m? : Rp3.573.000,00Luas Tanah x Njop/m? : 1094 m? x Rp3.573.000,00 = Rp3.908.862.000,00Luas Bangunan : 720 m?NJOP per m2 : Rp1.516.000,00720 m?

x Rp3.000.000,00=Rp2.160.000.000,00Jumlah = Rp8.724.000.000,00Nilai NJOP + Harga Umum =Rp5.000.382.000 + 8.724.000.000 = Rp6.862.191.000,002Harga Limit Objek Jaminan adalah sebesar Rp6.862.191.000,00 (enammiliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Catatan:1. Jumlah di atas belum termasuk dihitung sarana pelengkap berupakolam renang dan lain lain sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus limajuta rupiah) (menurut estimasi appraisal PT.

Perhitungan di atas, didasarkan pada NJOP Bumi/Tanah berdasarkanSPPT PBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBBTahun 2010 dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelasmenengah dan harga tanah berdasarkan harga rill sekarang;Bahwa berdasarkan uraian di atas penentuan besarnya Nilai Limit danHarga Lelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karenaHal. 5 dari 15 Hal. Put.

Nilai Pasar;Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB);Nilai/narga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; Risiko penjualan melalui lelang.jo. Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara NomorPER02/PL/2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.Terhadap pelanggaranpelanggaran hukum dalam pelaksanaanlelang tersebut telah diuraikan secara terperinci oleh Para PemohonKasasisemula Para Pembanding pada memori bandingnya;5.

permeter tidak didukung dengan buktitertulis yang cukup, maka majelis hakim berpendapat nilai yang palinglayak dan adil untuk menentukan harga tanah obyek sengekta adalahHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PDT/2021/PT BJMnilai jual obyek pajak, yang diperoleh dari bukti Tergugat yaitu TI.1IVberupa keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang ketetapan nilai barang Milik Daerahberupa tanah milik pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2018yang mencantumkan NJOP

terhadap tanah obyek sengketa adalahsebesar Rp.82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) permeter.Pembanding menanggapi kiranya tidak tepat jika dijadikan acuan daribukti Terbanding I/Tergugat I, karena bukankah dasar NJOP yangdipergunakan adalah tahun 2018, sedangkan saat ini tahun 2021 yangtentunya nilai NJOP telah mengalami perubahan.

Menimbang, bahwa karena nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)permeter tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka Majelis Hakimberpendapat nilai yang layak dan adil untuk menetukan harga tanah objeksengketa adalah Nilai Jual Obyek Pajak, yang diperoleh dari bukti suratTergugat yaitu TI.IV berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatannomor 188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018 yang mencantumkan NJOP

Bjb tanggal 17 Mei2020 adalah sudah sangat tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dankekeliruan dalam pertimbangannya maupun penerapan hukumnya dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan NJOP sebesarRp.82.000,00 per meter;2.

Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding/Penggugat pada point3 yang pada pokoknya tidak tepat jika dijadikan acuan harga tanah obyeksengketa adalah dari bukti Terbanding I/Tergugat berupa KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019 tentangKetetapan Nilai Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 yang mencantumkan NJOPterhadap tanah obyek sengketa adalah sebesar Rp.82.000, (delapan puluhdua ribu rupiah), karena bukanlah dasar NJOP

dan Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desa yangmenyatakan bahwa harga tanah sawah dan pekarangan menurut NilaiJual Objek Pajak (NJOP) diwilayahnya tidak sesuai dengan realita dilapangan.

Nilai jual sudah mencapai Rp 75.000, /m sehinggapenentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing kepaladesa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masihberkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBBtahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilaikompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuai Lampiran SuratKeputusan Mentamben No. 975 K/47/

PLN tidak pernahmenandatangani kesepakatan apapun yang diajukan oleh pihak Tim LSM/Advokasi.Warga meminta harga kompensasi Rp. 50.000, karena NJOP tidakmencerminkan harga pasar setempat karena harga tanah riil setempat sudahmencapai Rp. 75.000,.

Dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perkotaan dapat dipastikan lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perdesaan.b. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tanah permeter persegi (M2) Tahun 2019 dan Tahun 2020 masingmasing adalah sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp.285.000,00. (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Bukti SPPT PBB Tahun 2019 (No. 00139895) dan Tahun 2020 (No. 00139890) ada padOwes eeeeeeeeeeses.

Lampziran 1.Sedangkan harga pasar tanah pada umumnya nilainya dua sampai tiga kali(23 kali) lebih tinggi daripada NJOP tanah tersebut.

Pasal 87 ayat (3), dinyatakan bahwa Jika Nilai Perolehan Objek Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa Nilai harga ganti kerugian tanah tol ini terdapat kolerasi (berhubungan secara timbal balik atau sebab akibat) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam menghitung

Dengan demikian, nilai harga ganti kerugian tanah tol yang digunakan seharusnya sesuai dengan harga pasar atau jika harga pasar tidak diketahui atau lebin rendah daripada NJOP maka yang digunakan dalam perolehan tanah adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dengan datadata tersebut, Pemohon sangat yakin bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan koordinasi/konfirmasi dengan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terkait harga NJOP PBB di Kelurahan Indralaya Mulya, sehingga

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penghitungan nilai ganti rug!

Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/20112. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e. Anggaran Dasar YKK PT.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antaralain sebagai berikut :1:Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antaralain sebagai berikut :1.Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e.

Bahwa harga yang tercantum dalam NJOP lebih menitik beratkanpada area / kawasan sehingga hasil dari NJOP merupakan satukesatuan wilayah tanpa memperhitungkan faktorfaktor dalammemperhitungkan harga pasar. Sedangkan dalam menentukan hargapasar tahapantahapan ada pada No. 4c. Bahwa hasil perhitungan kami tahun 2006 dengan luas tanah 18.633M2 dengan harga Rp. 39.834.692.000, maka hasil per meter persegiadalah Rp. 2.137.857, / M2.3.

Garamyang dikelola oleh yayasan dengan harga dibawah NJOP atau harga pasaryang seharusnya NJOP di Jln. Arif Rahman Hakim antara Rp. 200.000, s/dRp. 3.000.000, hanya dengan dasar kesepakatan team penaksir hargaTerdakwa menjual dengan cara lelang dengan harga dibawah NJOP yaituRp. 1.832.000, / m2 dan Terdakwa juga membebani 3 % kepada pemenanglelang dengan alasan untuk honor panitia penaksir harga dan panitiapenjualan aset milik PT. Garam hal ini bertentangan dengan Surat MenteriKeuangan No.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,00;b.

Putusan Nomor 94 PK/PID.SUS/2017Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Manado Tahun 2006 sebesar Rp464.000,00;2.

lagi pula tidak adakepentingan Pemohon Peninjauan Kembali untuk merekayasa Nilai JualObjek Pajak (NJOP) karena pajak penjualan dipotong langsung olehPemerintah.

Oleh karena itu surat keterangan Lurah tentang pasaranharga tanah (bahasa Jaksa merubah harga NJOP) untuk kepentingankelengkapan administrasi BPK tidak relevan diterapkan dalam kasus in(kKhususnya pemohon Peninjauan Kembali) Karena Lurah tidak berhak dantidak punya kewenangan merubah NJOP sedangkan keputusan mengenaiharga jual tanah itu adalah hak bebas penjual (Pemohon PeninjauanKembali);NJOP ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan pajak.

Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmjsudah didirikan bangunan oleh Tergugat sejak masa hidupnya pewaris (Alm.Nuradi Sidharta) dan Tergugat bersedia menyerahklan bagian warisan paraPenggugat dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi daripemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP );Bahwa kesediaan Tergugat menyerahkan bagian warisan hak para Penggugatatas Tanah Sengketa dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmidari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Penilai PublikSAPTO KASMODIARD & REKAN Penilai Properti dan Bisnis untukmenaksir harga pasar wajar atas Tanah Sengketa; Namun demikian setelah dilakukan taksiran oleh kantor jasa penilai publikdiatas, Tergugat tetap menolak melakukan pembayaran sesuai harga pasarwajar atas bagian warisan para Penggugat sebagaimana posita gugatan no 4di atas dan Tergugat tetap bersedia melakukan pembayaran bagian warisanpara Penggugat sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Nuradi Sidharta); Tergugat bersedia menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dalambentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik; 8.

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bersedia memberikan uang penggantisesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomi Tergugat pada saatini kurang baik baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTergugat ReKONpensi ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHal. 10 dani 35 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmj5.

Bahwa bilamana Penggugat Rekonepnsi telah melunasi seluruh uangpengganti baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTerugat Rekonpensi sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik, namun ada kekhawatiran para TergugatRekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi " menolak untuk menandatangani permohonan permohonan, surat surat / akta akta otentik yangdibutuhkan untuk balik nama

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan WAGINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh WajibPajak WAGINEM (Saksi korban) adalah Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah)oleh Tergugat (MATARI) ditarik sebesar Rp. 2.050.000,(Dua Juta LimaPuluh Ribu Rupiah)..

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan RUKINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh wajibpajak RUKINEM (saksi korban) adalah Rp. 25.000,(Dua puluh lima riburupiah) oleh Tergugat Il (EDIK) ditarik sebesar Rp. 2.050.000, (Dua juta limapuluh ribu rupiah) ;.

obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak BumiHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Kpj.dan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah)..

Bahwaberdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama PAIDI (Penggugat Il) obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah).10.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama WAGINEM (saksi korban) obyek PajakBumi dan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesarRp.100.000,(Seratus ribu rupiah).12.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.0062. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461 .586.8025. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.1729.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.006NJOPTKP 5.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461.586.802 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2020 5. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.11729.

B.65 dari Rp. 537.000, per meter persegi menjadiRp. 160.000 per meter persegi sehingga sama dengan NJOP tanah SHGBNo. 192; dan dalam pertemuan tersebut disepakati pengurusan upayapenurunan NJOP tersebut akan dilakukan Saksi YUDI TJAHYANA.Terdakwa selanjutnya dalam upaya pengurusan perpanjangan SHGB No.B.65 dan pengurusan upaya penurunan NJOPnya telah meminjam uangkepada saksi TATANG SUPRIATNA sebesar Rp. 7 (tujuh) Milyar yang olehsaksi TATANG SUPRIATNA telah diberikan dengan Bilyet Giro NomorHal.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiHal. 4 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006dan Bangunan PT.

B.65 dengan luas tanah 182.900 m2 danSPPTNOP 32.73.110.001.024000.1.0 dengan NJOP atas tanah senilaiHal. 15 dari 104 hal. Put.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan PT.

Rp160.000,/m2 dan bangunan seluas 14.000,m2 NJOP Rp225.000,/m2.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2 Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 1000 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.183.397.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.308.750.000,005. SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

SHM NO. 1603 An SUTRIS asal hak pemecahan M. 984 Luas 320 M2.Tafsiran harga dari desa = 150.000 200.000 m2Harga NJOP. = 4.480.000Harga Tafsiran = 48.000.000 + 4.480.000 x 100 %2Jumlah = 52.480.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.26.240.000,002.SHM NO. 1906 An. KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 161.040.000 + 39.270.000 x 100 %2Jumlah = 200.310.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.100.155.000,003.

Hartono untuk membuat laporan tinjauan lokasi dengan data berupa hargataksir tanah dari desa dan NJOP dari SPPT (Surat Perintah Pajak Terhutang)dari Sdr.