Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)wo eeeeeeee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari: Jumat, tanggal 28 Februari 2014oleh saya:PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOHcoeeee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Para Pemohon sendiri pada hari: Kamis , tanggal 27 Februari2014 oleh saya:PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH10PENETAPANNomor

Leges : Rp.3.000, Jumlah : Rp. 100.000, 15(seratus ribu rupiah)wooeee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Para Pemohon sendiri pada hari : Kamis , tanggal 14 Agustus2008 oleh saya:WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,D.M, TALAHATU, S.Sos, SH.NIP : 040046324,

Menyatakan Batal Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara danAkuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat diBalikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta Nomor 3 tahun2013, beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan Batal Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara DanAkuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat diBalikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta Nomor 3 tahun2013, beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;4.

Meterai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah : Rp.191..000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)nn Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepadadan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Rabu,tanggal 8 Januari 2014, oleh saya:PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH, SH. Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Para Pemohon sendiri pada hari : Kamis, tanggal 05Oktober 2009 oleh saya:PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,H.

(Turut Tergugat) tentang Pendirian Yayasan Marta Berlian Husadabeserta turunannya;Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untukmengembalikan Akademi Kebidanan (AKBID) Martapura beserta jjinpenyelenggaraannya (Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 50/D/O/2003, tanggal 7 Mei 2003 tentangPemberian ljin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan PendirianAkademi Kebidanan Martapura), serta seluruh assetnya kepadaPenggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian

MH, beserta turunannya;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan;Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat untuk selain danselebihnya;Menghukum Pembanding semula Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 5 dari 8 hal. Put.

TergugatVIII, Tergugat IX/Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2015, kepada kuasa hukumTergugat VIl/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2015, kepada Tergugat V/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2015, kepada kuasa hukum Tergugat , Il,Ill/Terbanding dan kepada Tergugat X/Terbanding pada tanggal 31 Agustus2015;Menimbang, bahwa Tergugat VIlIl/Terbanding telah pula mengajukankontra) memori banding Payakumbuh Agustus 2015, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Agustus 2015dan turunannya

Agustus2015, kepada Tergugat IV, Tergugat VI, kuasa hukum Tergugat VIII, Tergugat IX/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2015, kepada kuasa hukum Tergugat I, Il,Ill/Terbanding pada tanggal 3 September 2015, kepada Tergugat V, Tergugat X/Terbanding pada tanggal 8 September 2015 ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat , Il, Ill, IV dan VI/Terbandingtelah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 8 September 2015, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8September 2015 dan turunannya

Menyatakan tidak sah/batal demi hukum SPJB tertanggal 19 April2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berikut turunannya;5. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar Kerugian yangdialami oleh Penggugat sebagaimana yang tersebut butir VI di atas,yakni: kerugian materil sebesar Rp5.105.305.000,00 (lima miliar seratuslima juta tiga ratus lima ribu rupiah) ditambah dengan kerugian morilyakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan tanpa syarat;Halaman 2 dari 10 Hal. Put.

yangdimohonkan banding tersebut;Dalam Eksepsi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor44/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, tanggal 2 Agustus 2016, dalam eksepsiyang dimohonkan banding tersebut;Dalam pokok perkara Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuksebahagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Menyatakan tidak sah/batal demi hukum SPJB tertanggal 9 April2014 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak berikut turunannya

(enam ribu seratus dua puluhsatu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ill, perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di JalanManunggal RT 006, RW O09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan BekasiTimur seluas 6.121 m? (enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunan Akta Jual Beli tersebut:Halaman 2 dari 8 hal.

(enam ribu seratus duapuluh satu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ill, perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak diJalan Manunggal RT 006, RW 09, Kelurahan Aren Jaya, KecamatanBekasi Timur seluas 6.121 m?

PPN, tidak dapat dikreditkan;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas PKP yangmelakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKPtidak dapat dikreditkan;bahwa Terbanding berpendapat usaha Pemohon Banding terdiri dari unit kebun dengan produkakhirnya adalah TBS yang tidak terhutang PPN dan unit produksi dengan produk akhir adalah CPOdan turunannya

yang terhutang PPN;bahwa Terbanding berpendapat pemahaman pengertian penyerahan adalah dalam hal apabilaproduk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahan yang sesungguhnya danoleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya, maka atasbiaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dari PPN, makaPajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksi CPO beserta turunannyaPajak Masukannya dapat

Perlu Pemohon Banding informasikan bahwaPemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kelapa sawit di manaproduk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Crude Palm Oil (CPO), PalmKernel (PK) dan turunannya.

Adapun CPO, PK, dan turunannya tersebutmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan PPN.Sebaliknya Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS).

Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidakdijual, melainkan seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyakkelapa sawit CPO, PK, dan turunannya.

Produkproduk berupa CPO, PK, danturunannya yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Bahwa sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan / atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskandari penggenaan PPN, produk CPO, PK dan turunannya tidak termasuk

sebagaibarang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga ataspenyerahan CPO, PK dan turunannya yang dilakukan oleh Pemohon Bandingharus dikenakan PPN;Bahwa kemudian di Pasal 9 ayat 5 UU PPN No 18/2000 mengatur bahwa:"Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutangpajak, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak

dan hingga saat iniPELAWAN dan PELAWAN Il masih tetap tinggal pada objek perkara,serta tidak pernah ada penandatanganan Akta Pengalihan hak DenganGanti Rugi di hadapan TERLAWAN NV, dan juga tidak pernah ada alashak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke atas namaTERLAWAN Il, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan AktaPengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3 bertanggal 03 September 2010yang diperbuat oleh TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya

adalahtidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa oleh karena Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat oleh TERLAWAN IVbeserta seluruh turunannya telah dinyatakan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum maka tentunya Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 haruslah jugaPutusan No.437/PDT/2015/PTMdn. hal. 7 dari 31 halaman.dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena telahdidasarkan pada Akta Pengalihan hak

dengan Ganti rugi yang tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan pula bagiMajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan a quo untukmenyatakan Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010,tertanggal 03 September 2010 beserta turunannya adalah tidak sah dantidak berkekuatan hukum ;Bahwa oleh karena terbukti PELAWAN lIlah yang menjadi pemilik satusatunya atas objek perkara dan dimana Akta Pengalihan Hak denganGanti Rugi No. 13 bertanggal 03

Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 3 bertanggal 03September 2010 yang diperbuat dihadapan TERLAWAN IVbeserta seluruh turunannya ;b. Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010, tertanggal03 September 2010 beserta seluruh turunannya;5.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak denganGanti Rugi Nomor 3 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapanTERLAWAN IV beserta seluruh turunannya.2. Saya menolak membayar ganti kerugian secara tanggung rentengkepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) karena saya sudah menjalankan tugas jabatan saya berdasarkanUndangUndang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang tidakberpihak maupun konspiratif3.

Tentang;1) Akta Pengakuan Tentang Kepemilikan Tanah, Tanggal 18 Agustus2011, Nomor 26, menyatakan bahwa uang yang dipergunakan adalahuang bukan uang kepunyaan Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanyatertera dalam sertipikat Objek Sengketa;2) Akta KUASA, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 27, menyatakan bahwaNi Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanya tertera dalam sertipikat ObjekSengketa memberikan kuasa atas bidang tanah dan turunannya;3) Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 28

;4) Akta KUASA, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 29, menyatakan bahwaNi Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanya tertera dalam sertipikat ObjekSengketa memberikan kuasa atas bidang tanah dan turunannya;5) Akta Pengakuan Tentang Kepemilikan Tanah, Tanggal 18 Agustus2011, Nomor 30, menyatakan bahwa uang yang dipergunakan adalahuang bukan uang kepunyaan Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanyatertera dalam sertipikat Objek Sengketa;6) Akta KUASA, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 31, menyatakan bahwaNi Gusti

Ayu Rossy Yuliarti yang namanya tertera dalam sertipikat ObjekSengketa memberikan kuasa atas bidang tanah dan turunannya;7) Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 32;8) Akta KUASA, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 33, menyatakan bahwaNi Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanya tertera dalam sertipikat ObjekSengketa memberikan kuasa atas bidang tanah dan turunannya;9) Akta Pengakuan Tentang Kepemilikan Tanah, Tanggal 18 Agustus 2011,Nomor 34, menyatakan bahwa uang yang dipergunakan

Putusan Nomor 455 /K/TUN/201410) Akta KUASA, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 35, menyatakan bahwaNi Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanyatertera dalam sertipikatObjek Sengketa memberikan kuasa atas bidang tanah dan turunannya;11) Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 36;12) Akta KUASA, Tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 37, menyatakanbahwaNi Gusti Ayu Rossy Yuliarti yang namanya tertera dalam sertipikat ObjekSengketa memberikan kuasa atas bidang tanah dan turunannya;13.Penggugat

halaman, Putusan Nomor 5552/Pdt.G/2020/PA.Kab.MIg Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak menafkahipenggugat dan anak turunannya

5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 5552/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidakharmonis karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihnan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahipenggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak tahun 2017sd. Sekarang antara penggugat dengan tergugattelah hidup pisah rumah , yaitu penggugat pulang ke rumah orang tuanyadi Desa Klepu SumberManjingwetan sedangkan tergugat tetap di DesaKetawang Gondanglegi6.

Akta.Pid/2014/PN.Lbs, Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal17 September 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor56/Pid.B/2014/PN.Lbs, tanggal 11 September 2014 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 25 September 2014 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Sikaping tanggal 22 September 2014 dan turunannya

telah disampaikankepada Kuasa Hukum Terdakwa, pada tanggal 25 September 2014 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tanggal 2 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Sikaping tanggal 2 Oktober 2014 dan turunannya telah disampaikan kepadaHal 8 dari 11 Hal.

Nomor 175/PID/2014/PT PDGPenuntut Umum, pada tanggal 3 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa atas Memori Bading dari Penuntut Umum tanggal 22September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 2 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Sikaping pada tanggal 2 Oktober 2014 dan turunannya telah disampaikankepada Penuntut Umum, pada tanggal 3 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri LubukSikaping tanggal 18 September

setelah itu uang tagihan tersebut harus disetor kekasirdikantor ;Bahwa saya memanggil Suharno dan menanyakan tentang temuantersebut, dan terdakwa membenarkannya tetapi tidak menerangkan untukapa uang tersebut dipakainya ;Bahwa Jumlah uang perusahaan yang dipakai oleh terdakwa sejumlahRp.22.409.000, (dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah)Bahwa boleh membayar langsung berupa uang atau transfer kerekeningterdakwa dengan memberi kwitansi rangkap 2 yang asli warna kuninguntuk konsumen dan turunannya

setelah itu uang tagihan tersebut harus disetor kekasirdikantor ;Bahwa Saya memanggil Suharno dan menanyakan tentang temuantersebut, dan terdakwa membenarkannya tetapi tidak menerangkan untukapa uang tersebut dipakainya ;Bahwa jumlah uang perusahaan yang dipakai oleh terdakwa sejumlahRp.22.409.000, (dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah)Bahwa boleh membayar langsung berupa uang atau transfer kerekeningterdakwa dengan memberi kwitansi rangkap 2 yang asli warna kuninguntuk konsumen dan turunannya

dan setelah menerima uangpembayaran dari konsumen hari itu juga harus disetor kepada kasirberserta kwitansi tanda terima uang dari konsumen ;Bahwa besarnya uang yang tidak disetor ke perusahaan sebesar Rp.22.409.000, (dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;Bahwa kami mengetahui dari temuan karyawan yang lainnya yangmenagih dilapangan ;Bahwa boleh membayar langsung berupa uang atau transfer kerekeningterdakwa dengan memberi kwitansi rangkap 2 yang asli warna kuninguntuk konsumen dan turunannya

Foto copy Putusan Nomor: 45/Pdt/G/1999/PN.Sgr, telah diberi meteraicukup dan setelah diteliti sesuai dengan turunannya, selanjutnya diberitanda bukti Int2;3. Foto copy putusan Nomor: 88/PDT/2001/PT.DPS, telah diberi meteraicukup dan setelah diteliti sesuai dengan turunannya, selanjutnya diberitanda bukti Int3;4. Foto copy Putusan Nomor: 2361/K/Pdt/2002 tanggal 19 Juli 2006, telahdiberi meterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan turunannya,selanjutnya diberi tanda bukti Int4;5.

., telah diberi meteraicukup dan setelah diteliti sesuai dengan turunannya, selanjutnya diberitanda bukti Int5;Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2015/PN.Sgr6.Foto copy putusan Nomor: 75/PID/2011/PT.DPS, telah diberi meteraicukup dan setelah diteliti sesuai dengan turunannya, selanjutnya diberitanda bukti Int6;Foto copy putusan Nomor: 2271 K/Pid/2011, telah diberi meterai cukupdan setelah diteliti sesuai dengan turunannya, selanjutnya diberi tandabukti Int7;Foto copy surat dari kuasa Penggugat

Unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan";dari ketiga unsur di atas (unsur a, b dan c) tersebut Majelis Hakim telahmematahkan unsur b dan selanjutnya juga mematahkan unsur c sehinggamenyatakan tidak terpenuhi dan bermuara pada justifikasi bahwa dakwaankesatu Jaksa Penuntut tidak terbukti, padahal di dalam pertimbanganyaMajelis Hakim telah menyebutkan definisi hasil hutan adalah bendabendahayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal1 huruf m

UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan dalampenjelasan Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan hasil hutan dapat berupa hasilnabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput rumputan,jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian daritumbuhtumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalamhutan, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip Pasal 1huruf m UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 serta dikaitkan denganpenjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut maka

No. 393 K/PID.SUS/2013pemilikan atau penguasaan hasil hutan berupa kayu Merbau oleh Terdakwasama sekali tidak disertai suratsurat yang sah, namun terhadap faktatersebut Majelis Hakim mengaburkannya sehingga menyatakan dakwaankedua juga tidak terbukti;Adapun kekeliruan atau pengaburan terhadap unsur pasal dalam dakwaankedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim secara nyata terlihat karenamengangkangi peraturanperaturan sebagaimana berikut ini:e Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya

, sertajasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UndangUndang RI Nomor41 Tahun 1999);e Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumput rumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yangdihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan (penjelasan Pasal 4Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999);e Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak(Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 41

No. 393 K/PID.SUS/2013Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya,serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999);Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumputrumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yangdihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan;Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak(Pasal 5 UndangUndang

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas 50.000 M2(lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1988, berdasarkan Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar

2019, dengan batas-batas sebagai berikut;

SKEP.131/K/DPP/X/2004, Tanggal 20 Oktober 2004Tentang : Pembatalan hasilhasil musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta Tanggal 12 Mei 2004 dan Turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d2008, Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.

SKEP.131/K/DPP/X/2004, Tanggal 20 Oktober 2004Tentang : Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta Tanggal 12 Mei 2004 Dan turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d 2008,Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.

SKEP.131/K/DPP/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 tentang : Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPD ORGANDA DKI Jakarta, tanggal 12Mei 2004 dan hasil turunannya Surat Keputusan DPP ORGANDA No.SKEP.117.K.DPP/V/2004 tentang Pengukuhan dan Pengesahan SusunanPengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKIJakarta Periode 2003 sampai dengan 2008, tanggal 2 Juni 2004 Jo.Keputusan DPP ORGANDA No.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat ORGANDA No.SKEP.131/K/DPP/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004tentang: Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta tanggal 12 Mei 2004 dan Turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP.117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA propinsi DKI Jakarta periode 2003 s/d 2008tanggal 2 Juni 2004 jo.

Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 217/2005, tanggal 952005 yangdikeluarkan oleh Turut Terlawan Il dan turunannya tidak mempunyaikekuatan hukum dan batal demi hukum,;3. Menyatakan Pelaksanaan Lelang Nomor 109/2014, tanggal 17 Juni 2014tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum kepadapihak Terlawan V dan atau pihak lainnya;4. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan IV kepada PengadilanHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 21/7/2005, tanggal 952005 yangdikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi Il dan turunannya tidakmempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;3. Menyatakan Pelaksanaan Lelang Nomor 109/2014, tanggal 17 Juni 2014tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum kepadapihak Termohon Kasasi III dan atau pihak lainnya;4.

permintaan akanpemeriksaan dalam tingkat banding oleh PenasihatHukum terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dengan caraSerta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut dapatditerimaMenimbang bahwa, Penasehat hukum Terdakwamengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBlora juga pada tanggal 25 Maret 2014 dan memoriBanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama dan turunannya

diserahkan kepada kepadaJaksa Penuntut Umum oleh jJurusita PenggantiPengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 Maret 2014;Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umummengajukan Memori Banding tertanggal 7 April 2014yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blorajuga pada tanggal 7 April 2014 dan memori Bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksamadan turunannya diserahkan kepada kepada PenasihatHukum terdakwa oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Blora pada tanggal 8 April 2014;Menimbang

bahwa, Jaksa Penuntut Umummengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7April 2014, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Blora juga pada tanggal 7 April 2014 danKontra memori Banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama dan turunannya diserahkankepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8AprilMenimbang, bahwa permintaan akanpemeriksaan dalam tingkat banding oleh PenasihatHukum Terdakwa maupun oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta syaratsyarat