Ditemukan 2236 data
58 — 28
aly ja harus memilih;Menimbang, bahwa dalam chuah hadist disebutionSi be abd ge Lill ago Ly Lee be ) SL 5 dal ISArtinya : Barang siapa mempue ai 2 (dua) orang fon dan ba condong kepadasalah satu diantara mera niscaya pada har!
ROBBY HIDAYAT.SH
Terdakwa:
1.YULIUS BEREK Als BENI
2.LASROHA HUTAPEA
3.MHD YANTO
4.MARTIN LUTHER GADJA Als MARTIN
5.JEFRI SIPAYUNG
96 — 47
Pekerjaanoa FON >Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggal7. Agama8. Pekerjaan. Nama lengkap. Tempat lahir: Yulius Berek als.
97 — 30
Drs.RichardSimbolon dan Helmina Br Sitinjak sebanyak 5 (lima) orang yakni :Ronald Martua Hamonangan Simbolon,Rinawati Sintauli Hotmaida Simbolon,Agustina Delima Rismauli Simbolon,Rita Maria Mutiara Simbolon,ao FON =Ratna Diana Lindawati Simbolon.Bahwa selanjutnya secara nyata datadata identitas diri anakanakkandung dari Alm.Drs.
79 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parateeksekusi harus melalui flat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarkiperaturan perundangundangan adalah:UndangUndang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO FO FON >Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu)Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan
18 — 10
Sepeda motor Supra X tahun 2011oa FON >Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi semulakehidupan tidak ada masalah beijalan rukun, tentram dan hamonis, padatahun 2008, sudah mulai goyah oleh karenanya dipicu oleh pihak ketiga /lain;6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memben Nafkah kepada PenggugatHal. 7 dari 49 hal.
15 — 1
6fbf5fFfJafbf2ff8lfbedff89fbe9f fI3fbeb6ffIcfheoffa8fheaffb7 fbf0ffcafbf/ffed0fbfefff9fb050016fc090035fc0a0026fc2 60015 fc250007fc2600f 9fb2700e8fb2900d4fb2e00c3 b350 0b 3fb3e00a3fb4600 92Ffb4c00 7e fb50007 4fb4f 006afb4c 0062b47005bfb 410059fb400057 fb3 0055 fb3f0053fb400052Ffb420051b440050fb4 600 4e fb 480 04cfb 4a 003 8b555001ffb5e0003 fb6500e3fabb00c2fabe00aOfa700081fab6e0065fab6a00 4a fa6 30033 fa5c0031fa64002efabb002afa6f0029fa710020fa70001 6fa 6d000cfab690004Fa6600 Fd 9630 0FbF96200F297200e8 9800 0dcf9 8b00d5F 98 FON
81 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturanperundangundangan adalah:Undang Undang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undangundang /Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO aA FON
70 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggatidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkanJenis, Hirarki Peraturan Perundangundangan adalah:Undangundang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undangundang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan PresidenPeraturan Daerah Provinsi;NO A FON >Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia(in cassu) Nomor: 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan
13 — 2
~ Ati gOANGASOH 20Ctxypda ;8 xyiUS foN~ 6)F~4 2 i? WHjz ?EWYW? x ~BOAUUC.ea xASz?l6 2 G/+E O(8OSED ? Pl?= 7341 SUGii 2ASIZ A cAo N e4914 A2 Ji VLAEU? xo a7%A7MA# c/i4(?Epp@Yw?AEpx AU s?1*O8 e2=A 234C Eix,; 2aa7j?20cx & GY?AEA?&Ue?~ii 170?83A mZ3E@ak AAP 1! Ea< ),26 66"U7DY>71G 6 ThidE=FwIQl2/&6iE*%e?+enR 068??AUZ?7R+RUE??#? PE?Ez 2,Vi x3427E4e DBAIQ sd Zx dVOI+.,1272F/%4 EE?0 @4'E#UONIAT8 LP+FU 16%2.468 X EFrEii&@ E?pU6 !wMiNOu2 V"XU Zrk;B?9246 ,A,:r+bU=?wf?1?2PO??p?2$EOSty 7Pupye9~17?0T!G4s+m?
75 — 16
OemarZein dan terdakwa II Tuwanku Abdul Rahim Bin Tuwanku Musa;Menangguhkan biaya perkara ini Sampai putusan akhir;Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannyatelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut: iiSoaeSTe)fon)aLOTe) i i nn hal ituluh aanBilNn A Au ia nM simn mhahma lkian nm Wi0 Hyet idsaI al MlWU Sy aMe it Menimbang, bahwa diantara barang bukti yang ada hubungannya denganketerangan saksisaksi dan terdakwa telah diperlinatkan kepadanya dipersidangan dan telah dibenarkan keberadaannya
17 — 13
Perkawinanbertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan ragadalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus,sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:POMWHE BA00 OOMOUNS 2OOW BOON O0S O50 FON OHBoMORGADS OF Neh SOT0e@0ewOH) 4070909 a00GOOD@@OOHO F390@020eS ONIN YOO xe AOIS0+0 ROe@Oe@OTh WONMOOO OR* OORO SCONDLOOOOL@0OR@4 0K) HOd60 S040+*ONeroTerjemahnya:Hal. 25 dari 51 hal. Putusan PA.
90 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga pelaksanaan Parate Ekselusi harusmelalui fiat ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturanperundangundangan adalah:UndangUndang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO aA FON >Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (incassu) Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri KeuanganRepublik
72 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaTidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui FiatKetua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor: 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan, adalah yaitu:Undangundang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;Undangundang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO aA FON >Peraturan Daerah.Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu)Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo
106 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan status Hak Pakai Nomor 10/1981,Fon >yang telah berakhir pada tanggal 27 Mei 1991;Bahwa Drs. H. SUHADI ABDULLANI selaku Ketua Panitia PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum sudah selesai dilaksanakanmelakukan pembayaran ganti rugi tanah sesuai dengan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) kepada Sdr. PEDRO HALIM, masingmasing:1.
25 — 6
6FFfLO08006FfHO020071fbfcff76fbf5ffJafbf2ff81fbedff89fbe9I FFI3fbe6ffIcfhbebffa8fbheaffb7 fbf0ffcafbf7ffedfbfefffIfb050016fc090035fc0a00 26 fc260015fc 250007 fc2600 9fb2700e8 fb2 90 0d 4 fb 2e00c3fb35 00b3fb3e0 0a3fb460092fb4c007e fb5 00074 fb 4f0 06afb4c0062fb47005bb410059fb400057 fb3f0055fb3f0053fb400052Fb420051fb440050fb46004ef b48 004cfb 4a0038fb55001ffb5e00 03 b650 0e3 fa 6b0 0c2fabe00a0fa700081fa6e00 65fa6a00 4afa630033fa5c0031fa6400 2efa6b00 2afab6f0029fa710020fa700016fa6d0 00cfa690004Ffa6600 fd f96300fbF9 6200F 2F97200e8F 98000dcf 98b00d5f98 FON
22 — 15
PUTUS ANNomor 132 /Pid.Sus/2017/PN.BkoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acarapemerksaan biasa dalam tingkat pertama menijatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :oa FON =Nama : Deden Bin AmranTempat lahir : Pagar Alam (Sumatera Selatan)Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 04 Mei 1983Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Pasar Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec.Lembah masurai Kab MeranginAgama
Pembanding/Tergugat I : LIEN DJULAEHA MAROEF, AHLI WARIS Prof. Haji. R. AHMAD MAROEF Diwakili Oleh : Bangun Sarono,SH.MH.,
Pembanding/Tergugat II : MOHAMAD TOPIK MAROEF, AHLI WARIS Prof. Haji. R. AHMAD MAROEF Diwakili Oleh : Bangun Sarono,SH.MH.,
Terbanding/Tergugat IV : SARAH NURUL SUSANTI. SE, AHLI WARIS HJ. HENY SUHENDANI
Terbanding/Tergugat II : MOHAMAD TOPIK MAROEF, AHLI WARIS Prof. Haji. R. AHMAD MAROEF
Terbanding/Tergugat VII : ADAM GUSMAN IRAWAN, AHLI WARIS HJ. HENY SUHENDANI
Terbanding/Tergugat V : DEFFY ANDRIANI. SH, AHLI WARIS HJ. HENY SUHENDANI
Terbanding/Tergugat III : LIA AMALIA LUTFIATI,SE, AHLI WARIS HJ. HENY SUHENDANI
Terbanding/Tergugat I : LIEN DJULAEHA MAROEF, AHLI WARIS Prof. Haji. R. AHMAD MAROEF
Terbanding/Tergugat VIII : INDAH SINTHAWATI, AHLI WARIS HJ. HENY SUHENDANI
Terbanding/Tergugat VI : YANA TRIANA INDRAWATI. SH, AHLI WARIS HJ. HENY SUHENDANI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR KECAMATAN CILANDAK
Te
96 — 46
langsung dengan Kali Pesanggrahan, sehingga perbuatanTergugat DR/Penggugat DK dalam menempati serta menguasai tanahmilik dari Penggugat DR / Tergugat dan Tergugat II DK jelas merupakansuatu perbuatan melawan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Perbuatan TergugatDR /Penggugat DK tersebut dalam menempati tanah milik Penggugat DR /Tergugat dan Tergugat Il DK sebagaimana tertuang dalam Sertifikat HakMilik No.795/Lebak Bulus adalah seluas 820 M2 jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum fon
14 — 10
~ Ati gOANGASOH 20Ctxypda ;8 xyiUS foN~ 6)F~4 2 i? WHjz ?EWYW? x ~BOAUUC.ea xASz?l6 2 G/+E O(8OSED ? Pl?= 7341 SUGii 2ASIZ A cAo N e4914 A2 Ji VLAEU? xo a7%A7MA# c/i4(?Epp@Yw?AEpx AU s?1*O8 e2=A 234C Eix,; 2aa7j?20cx & GY?AEA?&Ue?~ii 170?83A mZ3E@ak AAP 1! Ea< ),26 66"U7DY>71G 6 ThidE=FwIQl2/&6iE*%e?+enR 068??AUZ?7R+RUE??#? PE?Ez 2,Vi x3427E4e DBAIQ sd Zx dVOI+.,1272F/%4 EE?0 @4'E#UONIAT8 LP+FU 16%2.468 X EFrEii&@ E?pU6 !wMiNOu2 V"XU Zrk;B?9246 ,A,:r+bU=?wf?1?2PO??p?2$EOSty 7Pupye9~17?0T!G4s+m?
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat, Para Penggugataoa fon >sangat keberatan karena Para Penggugat sebagai bakal pasangan calonWalikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang mendaftar melalui 16partai pengusung yang seharusnya diloloskan oleh Tergugat, namunTergugat malah meloloskan Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra.
91 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hierarki PeraturanPerundangUndangan adalah yaitu:UndangUndang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO oO FON