Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakWa, = == 222 nnn nnn nnn nnn nn on nnn nn an nen nnn en nnn nce necesMenimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakvaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatifbagi setiap

subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yangsangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yangbersifat imperatif dimana dari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (seg/positif dan segi negatif) maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalambatasan yang telah diuraikan dalam mater surat dakvaan dan tidak dibenarkanmenjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelasadanya dimana

ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Alat bukti yang sah ialah :a).b).Cc).d).e).Keterangan saksi ;Keterangan ahli ;Surat ;Petunjuk ;Keterangan Terdakwa ;Yaitu tidak mempertimbangkan :1).Keterangan saksi verbalisan yaitu saksi BAMBANG NURDIANSYAH(Putusan Hlm.22 Poin 4) saksi SURYANTO LAWASA (PutusanHlm.23 Poin 4) dan saksi ROMAN ARIEF (Putusan Hlm.24 Poin 4)yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan BeritaAcara diberikan tanpa ada penekanan

, pemaksaan, maupunkekerasan, dan keterangan tersebut sama dengan laporanhasilPenelilian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh BalaiKemasyarakatan Klas Il Luwuk yang juga keterangannya tidakdiberikan dalam keadaan tertekan, paksaan maupun kekerasan.Begitu pula dengan keterangan saksi tambahan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi OKTAFIANUS, saksiYOMAN KALONGGI dan saksi RIDHO yang menyatakan bahwaterhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan,pemaksaan maupun

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.14.

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalahguna telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan .Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal (I) ke1 undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapatmeyebabkan penurunan atau perubahan

Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi

masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan

dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan

sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian

Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.

;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan

Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga koroban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke2 KUHP ;ATAUKEDUA :Hal. 14 dari 74 Hal. Put.

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 338 KUHP Jo.

GustiGede Dharma, A. berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidakwajar dengan penyebab kematian akibat penekanan pada saluran napasbagian atas (batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen(asfiksia) yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo.

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke2 KUHP ;LEBIH LEBIH SUBSIDAIRKESATU :Hal. 27 dari 74 Hal. Put.

Gusti Gede Dharma, A.berkesimpulan bahwa cara kematian korban adalah tidak wajar denganpenyebab kematian akibat penekanan pada saluran napas bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia) yangmengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.

Kaku mayat:Mudah dilawan, pada seluruh persendian.Lebam mayat:Hilang pada penekanan, bagian leher, punggung dan pinggang.7. Mayat adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan,ras Mongoloid, berumur antara delapan tahun sampai lima belastahun, kulit Sawo matang, gizi cukup, panjang tubuh seratus tigapuluh tujuh sentimeter, zakar, labia mayora dan minora.Identitas khusus:Terdapat jaringan perut pada lengan bagian luar bentukmemanjang ukuran tiga sentimeter.8.

Kaku mayat:Mudah dilawan, pada seluruh persendian.Lebam mayat:Hilang pada penekanan, bagian leher, punggung dan pinggang.7.

IkanMas Rt 024 Lk Ill Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun beluk dikaruniahi anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugatyang beralamat di Kecamatan

unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan

berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan

perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganMs.Sperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

Unsur barang siapa ;Menimbang, unsur barang siapa, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjukpada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjekhukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atassegala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orangtersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akandibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa selanjutnya

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yangmenikah secara agama Islam pada tanggal 9 Mei 1999, dihadapan dan dicHalaman 1 dari 11 putusan Nomor 0824/Pdt.G/2020/PA.Mtatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung.dalam register Akta Nikah Nomor:264/59/V/1999;2.Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Duda dan Termohon

Muliasari;on ea FW NY PUang sejumlah Rp.100.000.000,Oleh Penggugat dan Istri Penggugat diberikan karena terpaksa dan disertaiancaman; Menimbang, bahwa oleh Tergugat dan Tergugat II dalam jawabannyamengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIkepada Penggugat dan istrinya, semua diawali dengan kesepakatan terlebihdahulu tanpa adanya penekanan dan paksaan, seperti apa yang dimaksuddalam surat gugatan Penggugat: Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban yang diajukan olehkuasa

tanggal tanggal 23 September 1975 di Kantor Urusan AgamaKecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan

menyarankan pulangkerumahnya masingmasing;Terdakwa menjelaskan bahawa perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukumdan perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan terdakwa sendiri tanpa ada perintahdari orang lain;Terdakwa sangat menyesali perbuatanya dan ber anji tidak akan mengulangi lagibaik kepada saksi korban atau kepada orang lain;Terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut dibuangterdakwa didekat rumah terdakwa; Terdakwa selama memberikan keterangan tidakmerasa ada. penekanan

Bahwa Pengugat dan Termohon adalah pasangan suami istri sahmenurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat, 27November 2016 rumah orang tua Termohon dengan mas kawin uangsebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupia) dibayar tunai, Sesuai dengankutipan buku Akta Nikah Nomor : xxxx/66/XI/2016 tertanggal 27November 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati AgungKabupaten Lampung Selatan.Bahwa perikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan

Rastam di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan NatarKabupaten Lampung SelatanBahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri(bada dukhul) namun belum dikaruniai anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkontrakan didaerah Panjang Selatan Kota