Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per M2 ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp140,00 per M2 adalah sudah benar, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat

Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2018 NJOP Per M2 Total NJOP Objek Pajak Luas (M2) Kelas (Rp) (Rp)Bumi 2.912.900.000 200 140 407.806.000.000,00NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 407.806.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 407.806.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 407.806.000.000,00 163.117.600.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 163.117.600.000,00 815.588.000,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 815.588.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan

akan dirubah menjadi tuntutan ganti rugidibayar 100% dari nilai NJOP.

Sehingga perhitungan pembayaran ganti rugisebagai berikut :Dari jumlah luas 14.372 m* bukan lagi seperti hasil kesepakatan yakni14.372 m* X Rp. 307.000 (50% NJOP) = Rp4.412.204.000,00 tapi akanmenjadi 14.372 X Rp614.000,00 (100% NJOP) = Rp8.824.408.000(delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapanribu rupiah);Karena Tergugat sudah terlebih dahulu membayar ganti rugi sesuaimusyawarah perdamaian yaitu :14.372. m?

X Rp307.000 (50% NJOP) = Rp4.412.204.000,00 dan disepaktidibulatkan keatas menjadi Rp4.500.000.000,00Dengan adanya perubahan status dari Musyawarah Damai menjadiSengketa Hukum, sehingga ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000,00dianggap sebagai panjar pembayaran Tahap 1.

sama denganRp 4.412.204.000,00 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat membayar penuh 100% dari NJOP Tahun 2007yakni luas 14.372 m? dikalikan Rp614.000/m2 sama denganRp 8.824.408.000,00Menyatakan bahwa sisa luas 898 m? adalah bagian yang tidak terpisahkandari luas 15.270 m? dan wajib dibayar dengan 898 X Rp614.000,00 =Rp 553.372.000,00;Menyatakan bahwa luas tanah 10.000 m?

harus dibayar TermohonKasasi/Pembanding/T ergugat.Dalam kenyataan, sesuai bukti P6 disepakati Pembayaran padaperhitungan setengah dari NJOP yang seharusnya dibayar 14.372 m? xNJOP Rp614.000,00 sama dengan Rp8.824.308.000,00 tapi hanyasetengahnya Rp4.324.308.000,00 yang dibayar atau diterima olehPemohon Kasasi.

pokok sengketakarena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan karena itu maka seharusnyaperhitungan PBB Tahun Pajak 2015 dihitung kembali menurut perhitunganPemohon Banding menjadi sebagai berikut:NJOP BUMI PRODUKTIF Pendapatan Kotor 1.938.233.808.796Biaya Pengupasan (850.211.739.322)Biaya Pengambilan hasil produksi (260.468.997.793)Biaya Pengolahan dan pemurnian (99.238.618.094)Biaya Pengangkutan (207.038.724.232)Hasil bersih 521.275.729.355 NJOP

Putusan Nomor 755 /B/PK/Pjk/2019 NJOP BUMI PRODUKTIF NJOP per m2 427.000NJOP bumi produktif 5.332.418.700.000Dikurangi : NJOPTKP (12.000.000)Jumlah 5.332.406.700.000NJKP (40%) 2.132.962.680.000PBB terutang (0,5%) 10.664.813.400 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT110889.18/2015/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp16.409.339.400,00 dengan perincian sebagaiberikut: Nilai Jual Objek Pajak (Rp)Objek Pajak Luas (M2) KelasPer M2 JumlahBumi 12.488.100 031 657.000,00 8.204.681.700.000,00Bangunan 0 0,00 0,00NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP

Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB No. S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010; ----

10. Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. SK Gubernur No. 012/14/RO. Perlum dan Asset/2010 tentang penjualan rumah daerah gol.III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah); Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlah Keputusan

PALU Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlahn Keputusan

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

PALU1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlan Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor : 012/14/Ro.Perlum & Asset/2010 yang ditanda tangani oleh Pit.Sekertaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah saksi Drs.

Uraian Jumlah (Rp); 4.063.796.832.831 Bumi 42 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB POA ATS4 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB FON ACROSS6 NUKP (40%) reso ome BS7 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.152.924.0968 PBB yang telah dibayar 8.064.097 .9259 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 88.826.171 Halaman 4 dari 10 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBBsebesar Rp20.623.277.312.560,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo, karena in casu nilaikewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankan asaskebenaran materiil dan klasifikasi bumi yang melandaskan KlasifikasiBumi menurut NJOP baik berdasarkan Bumi dan Bangunan

Apabila untuk membangun Rumah Susun Murah/Sederhana yang telahditetapkan dalam SIPPT dihibahkan (Konversi) maka perhitungan nilai:6% x Luas Efektif x (NJOP SIPPT Tefrt + NJOP Terakhir)Kedua:Nilai Kewajiban yang dikonversi dengan dana sebagaimana disebutkan padadiktum pertama huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.qKantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta;Ketiga:Nilai Kewajiban yang dikonversi dengan dana sebagaimana dimaksud padadiktum Pertama huruf b dihibahkan

SIPPT Terbit + NJOP Terakhir)2kepada Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Tidak jelas dari mana datangnya rumusan ini.

Bahwa menjadi pertanyaan, apakah dasar untuk membuat rumuskonversi sebagaimana tertuang dalam pengaturan Pertama KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002.Dari mana datangnya angka 6% (enam persen) tersebut dan apa puladasar perhitungannya menempatkan patokan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) lahan ketika SIPPT diterbitkan ditambah dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) Terakhir dan kesemuanya dibagi dengan angka 2sebagai angka pembagi tersebut.

Putusan Nomor 14 P/HUM/2017sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir ketika denda ditagihuntuk dibayar;. Bahwa dalam kasus yang dialami oleh pemohon (PT Cipta IndahMegah) yang dikenakan kewajiban untuk membayar konversi dalambentuk dana sebagai Pemegang SIPPT.

pada tahun 2016, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)lahan tersebut adalah Rp20.755.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah).

Bila jauh di atas NJOP berartiKemahalan dan sebaliknya.Bahwa, hal ini sesuai pula dengan pasal 1 angka 1 denganPeraturan Mentri Keuangan RI No.150 /PNK.03 /2010 tentangKlasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB);18.Bahwa, terbukti Penggugat telah wanprestasi ke Tergugat l.Oleh karena itu, obyek sengketa dilelang melalui lelang yangdilakukan pada tanggal 28 Maret 2014, maka obyek sengketa /barang jaminan telah laku terjual kepada Tergugat IV,sebagaimana Risalah Lelang RISALAH LELANG

Apakah benar harga nilailimit yang ditetapkan olehTergugat yang menetapkanharga terlampau rendahyaitu relative sama denganharga NJOP dalampelelangan obyek sengketaperkara ini , melanggaraturan, dan bertentangandengan kepatutan dalammasyarakat sehinggamerugikan Penggugat ?2.

Bahwa sebidang tanah yang NJOP per meter Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) misalnya berbeda dengan harga riil atau harga pasar yangbiasa laku dijual cepat dengan harga Rp.5.000.000.

adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar , dan bilamana tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denganobjek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka Majelisberpendapat bahwa NJOP dapat dijadikan patokan sebagai ukurankewajaran harga tanah ;Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dan kepatutansebagai patokan atau ukuran kewajaran harga tanah setempat

dapatdiperoleh antara lain dari hasil Tim Penilai Independen, Surat Keterangandari Camat, dikaitkan dengan harga Tanah dalam NJOP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa pengumumanlelang atas SHM No.340 Luas tanah 2.800m2 terletak di JI.

) tanah dimaksud,karena pada saat dijaminkan oleh Tergugat Tergugat sendiri belum atau tidakmendaptarkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Baratuntuk mendapatkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadi bukanPenggugat sendiri yang menentukan nilah dari Tanah tersebut tetapiberdasarkan nilai harga pada saat jual beli oleh Tergugat, bahwa Nilai JualHal 9 dari 15 hal Putusan No. 171/PDT/2018/PT.SMRObyek Pajak (NJOP) adalah harga ratarata dari transaksi jual belitersebut ;Apabila tidak

terjadi transaksi jual beli maka nilai (NJOP) bisa ditentukanberdasarkan perbandingan harga obyek lain yang sejenis, dapatPenggugat/Pembanding jelaskan bahwa nilai NJOP bisa ditentukan melaluitiga aspek berikut ini yaitu :1.

Perbandingan Harga Obyek : Adalah nilai NJOP berdasarkanperbandingan dengan property lain yang sejenis dan posisinyatidak berjauhan dan telah diketahui berapa harga jualnya;2. Nilai Perolehan Baru : metode nilai perubahan baru ini bisadiketahui melalui penghitungan biaya untuk mendapatkan propertyyang sudah terjadi dan kemudian dikurangi dengan kondisi fidikproperty yang dibeli tersebut;3.

Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti : merupakan metode penentuanpajak berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.Bahwa sangatlah jelas dalam UndangUndang Nomor 28 tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139/pmk.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapannilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.Dalam peraturan tersebut Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah hargaratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar.Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP pengganti.Maka berdasarkan semua yang telah diuraikan sebagaimana tersebutdiatas Penggugat sekarang Pembanding memohon dengan hormat, agarBapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenanmemutuskan sebagai hukum :DALAM POKOK PERKARA1.

Padahal jika Terdakwa selakuKPA melakukan pengujian atas harga pasaran dan NJOP tersebut maka akan didapatkanharga nyata atas tanah tersebut harga senilai Rp. 75.000,/meter untuk tanah yangbesertifikat hak milik dan Rp. 50.000,/ meter untuk tanah yang belum bersertifikat hakmilik. Dan jika Terdakwa melakukan pengujian NJOP atas tanah yang akan dibebaskanmaka akan didapatkan NJOP atas tanah yang akan dibebaskan hanya senilaiRp.10.000,/ meter.

Letakobjek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan Dolok MasihulSerdang Bedagai dengan NJOP Rp.128.000,/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

Wajib Pajak : Nursiah Usman, Hj.Letak objek Pajak di Jalan Besar Lingkungan I Pekan DolokMasihul Serdang Bedagai dengan NJOP Rp. 128.000/m yaitu :e No. SPPT ( NOP ): 12.19.100.013.00700138.0e No.

seharusnya sebesar Rp. 1.225.000.000, (satu milyar dua ratus dua puluh limajuta rupiah) dengan harga Rp.125.000,/m berdasarkan pertimbangan harga Rp.200.000, dan NJOP Rp. 128.000, padahal jika Terdakwa waspada akandidapatkan NJOP Rp. 10.000,/m?

Dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perkotaan dapat dipastikan lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perdesaan.b. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tanah permeter persegi (M2) Tahun 2019 dan Tahun 2020 masingmasing adalah sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp.285.000,00. (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Bukti SPPT PBB Tahun 2019 (No. 00139895) dan Tahun 2020 (No. 00139890) ada padOwes eeeeeeeeeeses.

Lampziran 1.Sedangkan harga pasar tanah pada umumnya nilainya dua sampai tiga kali(23 kali) lebih tinggi daripada NJOP tanah tersebut.

Pasal 87 ayat (3), dinyatakan bahwa Jika Nilai Perolehan Objek Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa Nilai harga ganti kerugian tanah tol ini terdapat kolerasi (berhubungan secara timbal balik atau sebab akibat) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam menghitung

Dengan demikian, nilai harga ganti kerugian tanah tol yang digunakan seharusnya sesuai dengan harga pasar atau jika harga pasar tidak diketahui atau lebin rendah daripada NJOP maka yang digunakan dalam perolehan tanah adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dengan datadata tersebut, Pemohon sangat yakin bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan koordinasi/konfirmasi dengan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terkait harga NJOP PBB di Kelurahan Indralaya Mulya, sehingga

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penghitungan nilai ganti rug!

Perindo No.221 063Develop Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x 4% x NJOPment m? x tahun m? x tahun NJOP x m* x x m* x tahunCharge tahun(DC)Sumbang Rp. 0,45%x NJOP x 0,65% x 2,5% Xan 1.500, m? x tahun NJOP x m? x NJOP x m? Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 397/Pdt/2018/PT MDN Pemeliha x m x tahun x tahunraan tahunPrasarana (SPP)Administr 0,50% x 1% x NJOPasi NJOP x m*x x m* x tahuntahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap adanya perubahan tarif sewalahan diKawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan akandimusyawarahkan dan terlebin dahulu disosialisasikan kepada ParaPelaku Usaha Perikanan;Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m*)/ tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 5 Tahun = Rp. 55,680,000 2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 1 Tahun = Rp. 6,960,000 3.

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 5 TahunRp.228,752,000.2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 1 Tahun3.

,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan SuratPemberitahnuan Pajak Terutang, Keputusan Keberatan, dan PermohonanBanding dalam Tabel di bawah ini: Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihBanding (a) (b) (C) (d) = (b) ) 1 Bumi (M2) 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 2 Bangunan (M2) 3 NJOP

per M2 11.500,00 11.500,00 11.500,00 INNJOP sebagai Dasar4 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00Pengenaan PBB INJOPTKP (NJOP Tidak KenaPajak) INJOP Untuk Penghitungan 6 Sy 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 37.583.012.000.000,00 37.583.012.000.000,00 37.583.012.000.000,008 PBB Yang Terhutang 187.915.060.000,00 187.915.060.000,00 187.915.060.000,00 Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Pemohon Banding mohon kepadaMajelis

Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal30 April 2013 Tahun Pajak 2013, atas nama: BUT Inpex Babar Selaru Ltd,NPWP: 03.190.848.6081.000, beralamat di Gedung Mid Plaza Lantai 7,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 11, Jakarta, 10220, sehinggaperhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 0,00Bangunan NJOP sebagai DPP 0,00NJOPTKP 0,00NJOP 0,00NJKP (40%) 0,00PBB Terutang (0,5%) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Bumi Rp 0,00Bangunan Rp NJOP

Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1051/WPJ.15/2015 tanggal24 Agustus 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor73.09.000.809.323.0021.3 tanggal 30 Mei 2014 Tahun Pajak 2014, atasnama PT Dayacayo Asritama, NPWP/NOP 01.354.220.4809.001/73.09.000.809.323.0021.3, beralamat di Jalan Siloro, Desa Mangilu,Kecamatan Bungoro, Pangkep, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: NJOP

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2020menjadi Rp362.600.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a guo yaitu Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan Bangunan TahunPajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan BangunanTahun Pajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu Majelis Hakim Agung berpendapatbahwa perhitungan atas PBB P3 tahun 2014 untuk komoditas marmermenggunakan angka kapitalisasi untuk komoditas mineral yang telah diujikebenarannya oleh Majelis

b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar Rp362.600.000,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP

.: bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa, Pemohon Bandingpada saat keberatan setuju atas besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)sebagai dasar penghitungan pajak yang terhutang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (3) UU PBB tetapi tidak setuju atas ditetapkan tarif sebesar0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) namun Pemohon Banding setujudengan tarif sebsar 0,2% dari NJKP.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, PemohonBanding dalam surat bantahannya menghitung jumlah

PBB yang terutangadalah dengan tarif 0,2% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), sedangkanNJKPnya adalah sama dengan NJKP yang ditetapkan oleh Terbanding yaitusebesar Rp1.164.563.200,00 (40% dari NJOP sebesar Rp2.911.408.000,00).bahwa dalam persidangan Terbanding menegaskan untuk tahun 2010 tidakdiajukan keberatan walau belum lunas, sedangkan berdasarkan DataPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan SPPT Tahun 2011 telah dibayarlunas.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahuiPemohon

Bumidan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 1994 Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKP yang ditetapkanserendahrendahnya 20% dan setinggitingginya 100% dari NJOP.bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002tentang Penetapan Besarnya NJKP bahwa untuk penghitungan PBB terhadapNJOP sebesar Rp1.000.000.000 atau lebih maka NJKP adalah sebesar 40%dari NJOP.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana tercantumdalam SPPT PBB, bahwa NJOP

Bahwa berdasarkan SPPT tahun 2015, NJOP atas tanah milik PELAWANseluas 681 meter persegi dengan Sertfikat Hak Milik no 683/Setu adalahsebesar Rp 2.176.000 per meter persegi atau total nilai harga tanahtersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.481.856.000.Sedangkan NJOP atas tanah seluas 2406 meter persegi dengan SerttfikatHak Milik no 684/Setu adalah sebesar Rp 2.176.000 atau total nilai hargaHal 3 dari 9 hal. Putusan no. 365/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Tim11.12.13.14.15.16.tanah tersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp5.335.456.000.

Nilai ini jauh dibawah Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP), yang setidaktidaknya bernilai Rp 6.817.312.00018.Bahwa, menurut hukum adalah merupakan perbuatan lelang yangtidak patut dan tidak berkeadilan karena sangat merugikan hakhakdan kepentingan PELAWAN atas obyek sengketa dan II ;19.Bahwa, oleh karena transaksi pelelangan yang telah dilakukan olehTERLAWAN I, Il, dan Ill tidak mendasar pada asas kepatutan dan keadilanmaka dapat dianggap perbuatan transaksional pelelangan atas obyeksengketa dan Il sehingga

HASBI.Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yangmembahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran hargayang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksirsendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,/m2~b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,/m2c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,/m2.Dijumlahkan lalu dibagi 3: menjadi Rp. 132:500,/m2Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan

HASBI yangee raliinat di JI, HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung PermaiSamarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut Ktnuidien ditetapkanoleh Panitia: Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.TSMR/V/2007. tanggal 16.

Mei 2007 tentang Penetapan Besamya Gant :rugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardaaduk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda llir KotaSamarinda, yaitu. besarnya uang ganti kerugian/ santunan. tanah yangdimaksud. ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktorfaktor lokasitanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas sist utilitasserta keadaan lingkungan untuk lokasi

jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Mir/II1/2007 tgl.06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOPadalah Rp.5.000,Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006; 2007dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas haksertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp. 4.000. 000, luas tanah 500m2, harga per meter Pemegiadalah Rp. 8.000,, dengan NJOP

adalah Rp. 7.150,= tertinggi Rp. 138.000.000, dengan: luas tanah:19.235m2 harga permeterpersegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007~sebesar Rp. 4.063.990.750,00, dengan rincian sebagai berikut :1.

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesar Rp11.500 per m?

Putusan Nomor 912/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp66.996.700.000,00 dengan perincian sebagaiberikut: SPPT PBBURAIAN NJOPLuas (m2) NJOP (Rp)(Rp/m2)BUMI 2.912.900.000 11.500 33.498.350.000.000BANGUNAN NJOP sebagai 33.498.350.000.000DPPNJOPTKP NJOP 33.498.350.000.000NJKP (40%) 13.399.340.000.000PBB 66.996.700.000TERUTANG(0,5%) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Banding, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasahukumnya;Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016Kronologis Dan Jumlah Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan MenurutTerbanding;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2010 Nomor: 62.10.050.010.000.00011 tanggal 11Agustus 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Pajak Bumi danBangunan Terhutang adalah sebesar Rp. 331.981.060,00 dengan rinciansebagai berikut: Uraian Luas(M2) Kelas NJOP

2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSampit pada tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan tanda terima BPS Nomor:S2234/WPJ.29/KP.0403/2010;Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal23 Juni 2011 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP339/WPJ.29/2011 yang isinya menolak atas pengajuan keberatan PemohonBanding dan mempertahankan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Luas (m*) NJOP

) Bumi dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010sebesar Rp. 324.200.000.000,00 terlalu tinggi dan tidak wajar kenaikannyadikarenakan tidak ada perubahan kondisi lahan perkebunan Pemohon Bandingyang menyebabkan NJOP Bumi menjadi lebih tinggi, selain itu prasarana danfasilitas umum yang tersedia masih belum terjangkau (listrik dari PLN dan telpondari Telkom belum tersedia);Bahwa menurut Pemohon Banding, kelas bumi pada Tahun 2010 seharusnyatetap mengikuti kelas bumi

sebesar Rp. 5.000,00/m2, penjelasanperhitungan NJOP Bumi dapat dilinat pada uraian tabel di bawah ini:Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 716/B/PK/PJK/2016 ,, Nia Dasa!

;Bahwa nilai jual bumi per m2 yang diperoleh dari perhitungan di atasdigunakan dalam menghitung Nilai Jual Objek Pajak Bumi denganperhitungan sebagai berikut:NJOP Bumi = NJOP Bumi per m2 X Jumlah Luas Bumi= Rp. 5.000,00/m2 X 64.840.000 m2= Rp. 324.200.000.000,00Bahwa NJOP Bumi ini digunakan dalam penghitungan ketetapanPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Objek Pajak dengan62.10.050.010.000.00011 tanggal 11 Agustus 2010 Tahun Pajak2010 atas nama PT.

Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmjsudah didirikan bangunan oleh Tergugat sejak masa hidupnya pewaris (Alm.Nuradi Sidharta) dan Tergugat bersedia menyerahklan bagian warisan paraPenggugat dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi daripemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP );Bahwa kesediaan Tergugat menyerahkan bagian warisan hak para Penggugatatas Tanah Sengketa dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmidari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Penilai PublikSAPTO KASMODIARD & REKAN Penilai Properti dan Bisnis untukmenaksir harga pasar wajar atas Tanah Sengketa; Namun demikian setelah dilakukan taksiran oleh kantor jasa penilai publikdiatas, Tergugat tetap menolak melakukan pembayaran sesuai harga pasarwajar atas bagian warisan para Penggugat sebagaimana posita gugatan no 4di atas dan Tergugat tetap bersedia melakukan pembayaran bagian warisanpara Penggugat sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Nuradi Sidharta); Tergugat bersedia menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dalambentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik; 8.

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bersedia memberikan uang penggantisesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomi Tergugat pada saatini kurang baik baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTergugat ReKONpensi ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHal. 10 dani 35 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmj5.

Bahwa bilamana Penggugat Rekonepnsi telah melunasi seluruh uangpengganti baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTerugat Rekonpensi sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik, namun ada kekhawatiran para TergugatRekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi " menolak untuk menandatangani permohonan permohonan, surat surat / akta akta otentik yangdibutuhkan untuk balik nama

Meares Soputan Mining, NPWP01.061.576.3823.001, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan LikupangTimur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, perhitungan NJOPTanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2019 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total 102.652.706.80NJOP) 0Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB eeePersentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ataspenetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 sebesarRp82.742.916.000,00; yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp183.735.088,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 102.652.706.800Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 102.644.706.800Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus dibayar 183.735.088 Menimbang