Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
1.ARIF HARIONO
2.BAKIR
3.AMIRUDDIN
4.JONI SIAPPA
Tergugat:
PT. RUSIANTO
105 — 31
  • kapal di laut, semuabeban di perusahaan dan kerusakan sedikit sekali;Bahwa saksi menerangkan Jabatan Manager Operasional, dan tidak tahupara Penggugat, masuk bekerja dengan Tergugat;Bahwa saksi menerangkan pendidikan saksi S1 Jurusan ekonomi;Bahwa saksi menerangkan menentukan berangkat atau tidak yangmenentukan, syahbandar;Bahwa saksi menerangkan kapten yang bertanggung jawab di kapal;Bahwa saksi menerangkan yang memberangkatkan anak buah kapaladalah kapten;Bahwa saksi menerangkan kapten memberikan sangsi
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 27-07-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 93/Pid.B/2016/PN Wsb
Tanggal 6 Oktober 2016 — Terdakwa : ZULFIKAR Bin PURNOMO WARDHONO, Penuntut Umum : DIAN PURNAMA, SH
63 — 6
  • ke rumah saksi memberitahukan bahwauang angsuran saksi yang dititipkan kepada terdakwa Zaulfikar pada tanggal 29Januari 2016 tidak disetorkan kepadaBank Surya Yudha Kantor Kas Selomerto;Putusan No.93/Pid.SUS/2016/PN Wsb, halaman 33dari55Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang manaketerangan ahli tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa dapat dikenai sangsi
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 02-07-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 112-K/PM III-16/AD/VII/2012
Tanggal 3 September 2012 — KOPTU AMIRUDDIN HARUNA NANDRANG
71 — 35
  • Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNIAD, Terdakwaadalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengansendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia,termasuk diantaranya Undangundang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwamerupakan Subyek Hukum Indonesia.Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki dan menggunakanNarkotika Golongan adalah dilarang dan pelanggaran terhadaphal itu akan mendapat sangsi atau hukuman jika tidak mendapatijin dari pejabat yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 PK/Pdt/2008
Tanggal 21 Mei 2012 — Drs. RIDWAN HASIBUAN vs. UNIVERSITAS TARUMANAGARA
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Bab IX Peraturan UniversitasTarumanagara nomor: 036 tentang Kedosenan UniversitasTarumanagara yang menyatakan sebagai berikut: Setiap pelanggaranperaturan atas ini dapat dikenai sangsi paling ringan sampai berat, yangsecara berturutturut meliputi, teguran, peringatan, skorsing ataupemberhentian status Dosen;Maksud Norma Kedosenan adalah peraturan yang berlaku di UniversitasTarumanagara yang harus dipatuhi oleh para Dosen;2.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN
373 — 34
  • Ratah Timber dan setiap orangataupun koorporasi dilarang melakukan kegiatan menebang pohon di dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang syah dari pejabat yang berwenangjadi perbuatan seseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negaradan dapat dikenakan sangsi hukum pidana dan denda; Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam penentuan titikkoordinat tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)adalah Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor SK.718/Menhutll
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 03-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2018
Tanggal 3 Oktober 2018 —
256 — 158
  • Putusan Nomor :75K/PM.II09/AD/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sangsi hukum pidana danatau perdata apabila tidak dilaksanakan.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwayang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagaiberikut :1.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 30 Juni 2011 — EDI SURYANA; LAWAN; PT. TA GLOBAL INDONESIA;
81 — 16
  • bukti T5, T7, T8, T10,tindakan Penggugat yang sering tidak masuk kerja tidak dapat dikategorikan tindakan25mangkir, oleh karena ketika Penggugat tidak masuk kerja seharusnya Tergugatmelakukan Pemanggilan secara patut dan tertulis, akan tetapi terbukti Tergugat tidakmelakukan panggilan secara patut dan tertulis ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 karena tidak ada korelasinya denganperkara maka patutlah untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa Tergugat barumenjatuhkan sangsi
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 28-06-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 347/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - Prof. Dr. POLTAK SINAGA, SE, M.Si (PENGGUGAT) - Pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, (TERGUGAT I) - Pimpinan Universitas Methodist Indonesia (TERGUGAT II) - Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, diwakili oleh Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi (TURUT TERGUGAT)
88 — 29
  • adahubungannya dengan status dan pekerjaan Penggugat sebagaiPegawai/dosenpada Tergugat .Penggugat dalam menerbitkan Surat Nomor 012.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal pencairan Dana Atas Nama GMIWilayah yang ditujukan kepada Ketua Dewan Bishop GMI, Pimpinan KanwilPT.Bank BRI Medan dst.................0 adalah dalam kapasitas sebagai KetuaBadan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia se Indonesia dan tidakdalam kapasitas sebagai dosen, sehingga tidak dapat dihubungkan untukmenetapkan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-12-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — I KADEK ARY KURNIAWAN vs I KETUT NGAMPING Alias PAN MERI, dkk
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana dalam setiap pembuatan dan penerbitan akta jual belliresmi, baik yang diterbitkan/dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Camat atau Notaris, adalah sangat tidak lazim dan janggal ada tulisan tanganmaupun tulisan stempel yang terlinat menjolok dan jauh berbeda dibandingdengan ketikan tulisan lainnya;Bahwa oleh karena Penggugat sangat sangsi dan meragukan keabsahanhukum isi dari foto copy akta jual beli terhadap objek sengketa yangditunjukkan dan diberikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat:
WAHYU ILAHI SYAHRIR RAMADHAN
Tergugat:
KETUA STIKES SURABAYA
191 — 110
  • penerbitannya telah dilaksanakan dengan berdasar pada peraturanHalaman 42 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.perundangundangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa karena kedudukan Tergugatmerupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakanPendidikan Tinggi, dan Tergugat diperintahkan oleh Dirjen KelembagaanKementerian RISTEKDIKTI dalam suratnya Nomor : 3383/C.C5/KL/2017,tanggal 10 Oktober 2017, perihal : Sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
217 — 197
  • harian atau Pelaksana tugas untukmelaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;Menerbitkan izin,dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai denganPeraturan PerundangUndangan;Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalammenjalankan tugasnya;memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayahkewenangannya;Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; danMenjatuhnkan sangsi
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 19-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN POSO Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Pso
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
1.Ny. Jamalia Binti Lasamu Damapolii
2.Tuan. SAFRIN BIN LASAMU DAMAPOLII
3.Ny. RIANO BINTI LASAMU DAMAPOLII
4.Ny. INDRAWATI BINTI LASAMU DAMAPOLII
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cq Kantor Cabang Pembantu Ampana
Turut Tergugat:
Ny. Dewi Murtafia Estetika Rini, SH., MKN
82 — 18
  • Bahwa apabila Tergugattidak taat dengan undang undang A quo dan Undang Undang Lain yang adakaitan dengan Perbankan maka selain sanksi Pidana juga ada sangsi dendaminimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);19.Bahwa tindakan tergugat dengan cara menghalang halangi paraPenggugat dalam mengambil obyek sengketa padahal utang kredit Alm.MUHIDIN Bin DAMOPOLII telah lunas bertentangan Pasal 49 Ayat 2 Huruf (B)Undang Undang Nomor; 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor; 07 Tahun 1992
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 75-K/PM I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Terdakwa-I : Supriyanto Praka / 31060814030685 Ta Kompi Tank Denkav-1/MTC Terdakwa-II : Salomo Solin Praka / 31060837970685 Ta Kompi Tank Denkav-1/MTC
96 — 44
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara , sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hernan Kamdani alias Kam How Giok Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Pembanding/Penggugat II : Sriyati Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Panin, TBK, KCU Menara Imperium Special Asset Management
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian ATR BPN C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bekasi C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi
102 — 40
  • Sembilan Desember Dua Ribu Tiga Belas) jangka waktupinjamanselama 180 (Seratus delapan puluh) bulan atau 15 (Lima Belas) Tahun,Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 628 /PDT/2020/PT.BDG.terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 (sembilan Desember qua ributiga belas) sampai dengan 9 Desember 2028 (sembilan Desember duaribu dua puluh delapan) adalah kesepakatan awal yg mengikat dan apayang dituangkan dalam Perjanjian Kredit tersebut mempunyai kekuatanhukum, mulai jangka waktu, denda keterlambatan dan sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — SURANTINI VS PT. NIAGATAMA ARSARAYA
180 — 73
  • satpam di Hotel Grnad Candisaksi tidak mengamati apakah Penggugat datang apa tidak ;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 tahun 2002 satpam harusmemenuhi asas legalitas sebagai satpam ;Bahwa untuk pembinaan satpam dibagi 2 yaitu untuk Satpam PNSmengenai hubungan kerja tunduk pada UndangUndang PNSnya danuntuk Satpam pada swasta itu hubungan kerja dan sistem kerja tundukpada UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa satpam yang tidak mengikuti sosialisasi dalam Berita ditelegram itutidak menyebut adanya sangsi
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Khusus
Register : 30-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Krg
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
SRIKANAH, SH
Terdakwa:
ADI BUDIARTO Alias BUDI JENGGO Bin Alm. HADI PUJOSUTOYO
111 — 16
  • Sangsi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf(b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selamalamanya 1 ( satu) tahundan atau denda setinggitingginya Rp 1.000.000, ( satu juta rupiah ).Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan2.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 16 Nopember 2016 — Taqwa Taufani, SH., VS PT. Binakarya Agung Propertindo,, Cs
373 — 55
  • Binakarya Agung Propertindo), maka akan mendapat saksi dari pihak P2B, namun saksi tidak tahu sangsi dari pihak P2btersebut ;Bahwa akibat yang timbul atas kesepakatan pengerjaan pembangunanTower Apartemen Casablanca East Residences (CER) Il dikerjakan sejakpukul 08.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 21.30 WIB tersebut,secara fisik otomatis pembangunan tower tersebut mengalami hambatan;Bahwa saksi mengetahui ijin pembangunan Tower Apartemen Casablanca East Residences (CER) II sudah lengkap karena
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
495 — 354
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 18/Pid.Prkn/2012/PN. Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — ADY A. RAHMAN Als. ASUI
87 — 38
  • Pasal 8 ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokokkomulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukumankurungan sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayardenda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 27-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 21 April 2016 — TAUFIK HIDAYAT LUBIS. AMD LAWAN PT. TRIA AUSTENITE, Tbk
77 — 31
  • sekali dengan Perusahaan, padahal jelasjelas adalahtugas dan kewajibannya untuk menggunakan waktu kerja atau fasilitasperusahaan secara efektif untuk memberikan kontribusi (Sumbangan ide,fikiran, atau pemasukan) terbaik bagi kemajuan Perusahaan.Jikalau Penggugat tetap bekerja sesuai prosedur kerja yang benar dan telahdilakukan bertahuntahun seperti selama bekerja 10 tahun lebih dan tidakmelakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 85 ayat 2huruf m, maka dapat dipastikan tidak akan ada sangsi