Ditemukan 18032 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-05-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Mei 2014 — Teddy Gunawan Affandi, DK
4330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eddy Purnomo, MTselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Non VertikalTertentu/SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air/PJSA pada KantorBalai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat dengan saksiAntor Limbong selaku Direktur PT. Gandaputra Intisejahtera, danatas kontrak kerja pemborong tersebut telah dilakukan satu kaliaddendum dengan Nomor : 05.A/KU.08.10/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008.
    EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayarantermijn ke I atau senilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONGSelaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentangpemeriksaan pekerjaan
    EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayarantermijn ke II atau senilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONGSelaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentangpemeriksaan pekerjaan
    EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayarantermijn ke III atau senilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONGSelaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;Hal. 31 dari 58 hal. Put.
    EDDYPURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT PelaksanaPengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;Hal. 33 dari 58 hal. Put.
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
5611
  • dari PPK dan dokumenyang diterima PPK berasal dari perencanaan yang dilaksanakan olehPemda Kab.
    PPK dan dokumenyang diterima PPK berasal dari perencanaan yang dilaksanakan olehPemda Kab.
    PT Nugraha Adi Taruna, PPK Sdr.Ir.
    dan PPK (Sdr.
Register : 19-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Maret 2011 — Penggugat: Hein Johannis Egeten, BA, dkk; Tergugat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
12194
  • Harus dapat bekerja secara independent; Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuaidengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPKmaupun lewat sosialisasi; Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukanpelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU; Bahwa untuk memproses' ketua maupun anggota PPK yangmelanggar aturan diantaranya harus ada laporan darimasyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran olehKPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etikhanya
    sampai kepada proses penonaktifan ; Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelahhabis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPUbelum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggarkode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saatbelum habis masa jabatannya; Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU,untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPSmaupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan caramengumpul mereka dan memberitahukan kalau ada aturanaturan
    yang baru untuk pelaksanaan Pemiluhan Umum; Bahwa setahu' saksi' tidak ada larangan yang mengaturanggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi dipengadilan; Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK KecamatanTuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi dipengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim MahkamahKonstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;6 BENWE sass am emewaws aad37 Bahwa angota PPK tersebut diberhentikan akan tetapikasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;
    ; Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasilrekapitulasi pada saat pemiluhan umum Presiden danWakil Presiden; Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikanada kesempatan bagi mereka untuk melakukanpembelaan diri ; Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yangdiberhentikan pada saat saksi masih menjadianggota KPU, salah satunya kalau tidak salahbernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yangmengtipex data rekapitulasi; Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasiadalah sesame anggota PPK; Bahwa..
    Ketua danAnggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenatindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian ParaPenggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupapengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ~ sehinggamenurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehinggapermohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusanpengangkatan Ketua dan Anggota PPK
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 2/PID.TPK/2018/PT BBL
Tanggal 5 April 2018 — M. AULIA PERDANA, SH Melawan MOHAMMAD FAJAR FITRA, ST Bin H. MADJID DARMADJI
182106
  • Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK
    /GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum
    Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.
    Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran
    Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.
    ., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur IlCV.
    Komitmen (PPK)dan Saksi Ir.
    ,selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E.,selaku.
    PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihalpemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap PembangunanGedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan24pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan danOpname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, padatanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono,S.E., selaku PPK, Saksi H.
Register : 26-07-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 17/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 31 Januari 2019 — SARAH AMARISSA
Tergugat:
1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli
18172
  • /p>

    Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2018 tentang Berita Acara Hasil

    Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 090/172.ULP/2018, tanggal 27 April 2018

    dan Surat Keputusan Objek Sengketa II berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Lingkungan Hidup

    Kabupaten ToliToli Nomor 525/04-PPK

    SARAH AMARISSA
    Tergugat:
    1.POKJA Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air ULP Pemerintah Daerah Kabupaten ToliToli
    2.PPK Pengadaan Bibit Gaharu DinasLingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli
    Bahwa gugatan Penggugat sehubungan diterbitkannya Surat PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor 525/04PPK/DHL/2018, bertanggal10 April 2018. Perihal: Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)Pengadaan Bibit Gaharu, oleh Tergugat Il menilai sangat keliru danjanggal sebab Penggugat kemudian dalam alasan gugatan, Penggugatmeminta Tergugat II untuk melakukan perubahan syarat teknis pengadaanatau syarat kualifikasi pengadaan.
    Sedang patut diketahui oleh PenggugatSurat PPK kedudukannya sama dengan surat yang diterbitkan olehTergugat I;5. Bahwa alasan pada posita gugatan, poin (1) dan (2) penawarandilakukan Penggugat melalui website LPSE Pokja Kegiatan KonservasiSumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Daya AirUnit Layanan Pengadaan (ULP) memasukan persyaratan administrasi,teknis, harga dan kualifikasi usaha.
    Bahwa sejak ditetaopbkannya pemenang lelang pengadaan bibit gaharu,pada tanggal 27 April 2018, pukul 23.00 Wita di website LPSE KabupatenTolitoli, Tergugat Il selaku PPK telah menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).
    BuktiT.26 : Surat Perjanjian PengadaanBibit Gaharu Nomor : 02/002/PPK/VDLH/2018, tanggal11 Mei 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmendengan CV. Lutungan Jaya (fotokopi sesuai denganasli);7.
    Int. : Surat PerjanjianPengadaan Bibit Gaharu Nomor : 02/002/PPK/VDLH/2018, tanggal 11 Mei 2018 antara PejabatPembuat Komitmen dengan CV. Lutungan Jaya(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);2. Bukti T.Il.Int.2 : Berita AcaraPemeriksaan dan Penerimaan barang dan JasaNomor: 0452/021/PHO/DLH/2018, tanggal 26 Juni2018 (fotokopi sesuai denga asli);3.
Register : 03-04-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 92/Pdt.G/2012/PN.Mks
Tanggal 10 Januari 2013 —
6019
  • Bukti PPK.1Bukti PPK 1.A i Bukti Pemesanan Rumah No. MI. XI1SPT/XV2010,tanggal 24 November 2010, Blok XI No. 1 atas namaRommy Jusak DonnyBukti PPK 1.B : Bukti Pemesanan Rumah No. MI. XI1SPT/XV2011,tanggal 29 Januari 2011, Blok XI No. 3 atas namaNazaruddinBukti PPK 1.C : Bukti Pemesanan Rumah No. MI. XI5 NS/V/2011,tanggal 3 Januari 2011, Blok XI No.5, atas namaSunaryoBukti PPK 1.D.i : Bukti Pemesanan Rumah No. Ml.
    Xt#7/IV2011,tanggal 12 Februari 2011, Blok XI No. 7, atas namaRusman AzisBukti PPK.1.D.ii : Bukti Pemesanan Rumah No. MI XI7NS/2011,tanggal 12 Februari 2011, Blok XI No. 7, atas namaRusman AzisBukti PPK. 1.E : Bukti Pemesanan Rumah No. Ml. XI9/IIV2011,tanggal 15 Maret 2011, Blok XI No.9, atas namaFince H. TandeBukti PPK. 1.F : Bukti Pemesanan Rumah No. MI. Xl(11/IIV2011,Bukti PPK. 1.GBukti PPK.1. HBukti PPK. 1.1Bukti PPK. 1.JBukti PPK. 1.KBukti PPK. 1.Lll.
    Demak Panggabean Selaku PihakBukti PPK.2.BBukti PPK 2.CBukti PPK 2.DBukti PPK 2.EBukti PPK 2.FBukti PPK 2.Glil. Bukti PPK.3Bukti PPK 3.ABukti PPK 3.BIV.
    ComextraMajora / Termohon PK dengan Hak Guna Bangunan(asli sertifikatnya semua ada padaTermohon PK,1.Bukti PPK 4.A Akta Jual Beli No. 139/2012 tanggal 04 062012.Bukti PPK 4.B Akta Jual Beli No. 140/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.C Akta Jual Beli No. 141/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.D Akta Jual Beli No. 142/2012 tanggal 04 062012Bukti PPK 4.E Akta Jual Beli No. 143/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.F Akta Jual Beli No. 144/2012 tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.G Akta Jual Beli No. 145/2012
    tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.H Akta Jual Beli No. 146/2012 tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.1 Akta Jual Beli No. 147/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.J Akta Jual Beli No. 148/2012 tanggal 04 062012.Bukti PPK 4.K Akta Jual Beli No. 149/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.L Akta Jual Beli No. 150/2012 tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.M Akta Jual Beli No. 151/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.N Akta Jual Beli No. 152/2012 tanggal 04 06 2012Semuanya telah dibalik nama Atas nama PT.
Register : 01-08-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 200/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HARI AGUNG PUDJIYANTO.SH
Terbanding/Terdakwa : ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN
4927
  • Tanggal 17 April2019 setelah diterima oleh PPK kemudian Panitia PemilihanTingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 18 April 2019melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara TingkatHalaman 13 dari 28 halaman.
    Bahwa dalam membuat produk DAA1 dan DA1 yang merupakankewenangan/Tugas PPK dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPKuntuk setiap kelompok, dengan dibantu oleh anggota PPS,sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Dengan demikian kewenangantetap melekat kepada PPK karena PPS hanya bersifat membantudan didalam Form DAA1 dan DAt! tidak terdapat tandatangan PPSmelainkan tandatangan PPK, Panwascam dan saksisaksi ditingkatkecamatan;e. Bahwa PPK dan ketua PPK dalam hal ini terdakwa ADE LUKMANBin H.
    Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam keliru menetapkanTerdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangpawitan sebagaiTerdakwa dalam perkara aquo, dimana dalam unsur yang termuat dalampasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 adalah PPK bukan Ketua PPK,karena dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya PPK bersifat Kolektifkolegial, hal ini berkaitan dengan kewajiban dan tugas Ketua PPK, DimanaJaksa Penuntut tidak dapat membuktikan sebagai Ketua PPK, BahwaJaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan SK PengangkatanHalaman
    FISKA MUTIA RAHMAWATI,S.Pd.1 dibawah pengawasan anggota PPK kecamatan Karangpawitan yangbernama Sdr. HERU, sehingga dalam hal ini Ketua PPK mengawasi PPS ;. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan keterangan ahli yangbernama ENDUN ABDUL HAQ dan DR.
    FISKAMUTIA RAHMAWATI,S.Pd.I dibawah pengawasan anggota PPK kecamatanKarangpawitan yang bernama Sdr.
Register : 28-01-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA, Berkedudukan di Jalan Graha Tirta, Jln Raya Setu No. 6A, RT/RW : 001/03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS AFFANDI LUBIS,S.H., Advokat/ Pengacara dari Kantor Aris Affandi Lubis & Associates, beralamat di Jl. Tanjung Raya, Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai.......................................................................................................PENGGUGAT;
168104
  • Kewajiban Penggugat Untuk Menyelesaikan Paket Pekerjaan PeningkatanStruktur Jalan Balai Karangan Entikong Bts.Serawak SesuaiKontrakNo.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014.1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV lahir dari KontrakPaket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Karangan Entikong Bts.Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal Juli 2014(selanjutnya disebut sebagai Kontrak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014, tanggal 1 Juli2014).2 Bahwa Pasal
    Khusus Kontrak danDokumen Koniraklainnya.4 Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b angka 5), 6) dan 8) Kontrak No.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014,menyatakan :Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAKHak dan kewajiban timbalbalik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrakyang meliputi kKhususnya :b.
    Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat IV.5. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan semua perjanjian yangdibuatsecara sah (ic. Kontrak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014tanggal 1Juli 2014) berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat IV;6.
    Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1Juli 2014 (untuk selanjutnya disebut Kontrak No. 06/PPK/BM/ PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli2014).Bahwa berdasarkanasas hukum Pacta Sunt Servanda sebagaimana terkandungdalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka demi hukum Kontrak No.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014 berlakusebagaiUndangUndang yang mengikat Penggugat dan Tergugat IV.6 Bahwa ketentuan SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakansatukesatuan dan bagian yang tak
    terpisahkan dari Kontrak No.06/PPK/BM/ PJNWILL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014, pada hurufH.angka 75 menyatakan"G.
Register : 25-04-2013 — Putus : 05-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 23/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
Tanggal 5 April 2013 — RACHMAD
4620
  • Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang peningkatan jalan menujuperkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec.
    Kerugian Negara atas Surat PerjanjianRp.1.756.4Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/ 34.566./6PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.2.249.4Nomor : 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 56.999.70 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 357.092.950,51Jumlah Kerugian Negara Rp.4.362.984.516,37 (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan
    Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 37.C/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009Re Jumlah Kerugian Negara Re (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga
    Ujung padang untuk kontrakNo :37.C/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 juli 2009.86. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas KegiatanPenanganan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah KabupatenSimalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungunperihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 %Nomor 154.1/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 9 Desember200987.
Register : 14-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 25 April 2016 — MARTHEN PILIPUS PARINUSSA
12438
  • C / IX / PPK / BDN 2014 tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-0007. Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO.
    C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO. NPWP : 02 996 339 4 - 941- 00013. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl,17-12-2014.14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.
    C / IX / PPK / BDN - 2014, tanggal 16-09-2014.16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO : KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september 2014.
    KO. 003 / 904.C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010 / 2014 , 05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl, 17-12-2014.21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No.
    KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung jawab NO. KU . 006 / BDN 2014. tanggal 18 Desember 2014.24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO.
    Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bandar UdaraBandanaira yaitu saksi Petrus Marina, ST mengeluarkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPJB) Nomor : KU.003/893/IX/PPK/BDN2014 tanggal 08 SeptemberKepada Direktris PT.
    C / XIl/ PPK / BDN 2014 pada Hari Senin tanggal15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500, yang dibayarkanke rekening No. 0101007618 atas nama PT.
    KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN22014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO. KU.003 / 2004.A / XIl / PPK/BDN ?
    Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014.3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas namaPT.
    C / X / PPK/ BDN 2014, tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NOKU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat BulananMC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XIl/ PPK/BDN 2014 tanggal 16september 2014.
Putus : 14-11-2006 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166K/PID/2006
Tanggal 14 Nopember 2006 — Rahmat Sorau, ST.; Drs. Mutiara Tonga; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Unaaha
13055 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai anggaranmasingmasing PPK kemudian bendahara PPK menyalurkan kepada masingmasing anggota KPPS dan PPS .Bahwa Terdakwa RAHMAT SORAU, ST bersamasama denganTerdakwa Il Drs.
    Konawe tidakmenyetujui pemotongan dana tersebut karena tidak melalui rapat anggota PPK,KPPS dan PPS tetapi mereka Terdakwa mengirim surat dan pemberitahuanlisan bahwa akan ada pemotongan dana PPK untuk pengadaan ATK, pin, topidan asuransi .Bahwa dalam pemotongan dana PPK, KPPS dan PPS tersebut untukpengadaan pin, ATK, topi dan asuransi tidak sesuai dengan harga di pasaransehingga terjadi pemarkupan anggaran .Bahwa dana PPK, PPS dan KPPS Kab. Konawe yang dipotong melaluiHj.
    Sehingga dana PPK, PPS dan KPPS Kab.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — HENDRI YULIZAR, ST, MT Bin ALI KASIM, DKK
14293 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011berikut 8 (delapan) lembar foto copy legalisir lampiran Berita Acaraserahterima barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 yangditandatangani oleh PPK Sdr.
    Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selakuDirektur CV.
    Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. EdyWaluyo selaku Direktur CV.
    Bahwa benar, berita pemeriksaan Nomor 104/PPK/03/BAPB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Nomor 104.A/PPK/03/BAPB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan acara pemeriksaan Nomor104.B/PPK/03/BAPB/IV/2012 tanggal 11 April 2012 kalaudiperhatikan dari kode yang digunakan yakni PPK maka dalam halHal. 49 dari 72 hal. Put. No. 1469 K/Pid.Sus/2016ini adalah benar yang membuatnya adalah PPK (M. Tanggung,SE, MSi);.
Putus : 06-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Oktober 2014 — CORRY SALAMPUNGE TUMIMBANG
3818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Infonmasi kKemajuan pekerjaanyang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak ditelitidan diperiksa oleh PPK ;Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Kegiatan konstruksi fisik yangharus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lainyaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengandokumen penawaran.
    No. 536 K/Pid.Sus/2014berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSM/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendirimaupun dengan Drs. HUSNI MANDIRI, M.M.
    Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/20145.17.
    Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 ;Hal. 17 dari 35 hal. Put.
    Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian Pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VHI/2008 tanggal 28 Agustus 2008 ;17.
Register : 25-01-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/PID.SUS/2016/PT JAP
Tanggal 26 Januari 2016 — YULIANUS MAGAI, SKM
4017
  • :Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasilpenghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a Ketua PPK
    memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAAKWKdan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1K WK beserta lampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara diformulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasil penghitungan diTPS.Pasal 12 :Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).
    Model DA6 KWK dank).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dandibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :
    :a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir modelDAAKWK dan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir ClKWK besertalampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungansuara di formulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasilpenghitungan di TPS.Pasal 12:Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).
    ModelDA6 KWK dan k).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK danl (satu) orangAnggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK danSekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganSuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :Ayat
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mnk
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.AMROS EDISON MNAO
2.FILEMON J.S ARIKS
3.ISHAK MARAN, A.Md
11847
  • dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik /Kecamatan ( PPD / PPK ) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK.; Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Ketua Panitia PemilihanKecamatan (PPK) Manokwari Barat bersama Terdakwa ISHAK MARAN, Terdakwa FILEMONJACOB S.
    ARIKS AnggotaPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dan sdr.
    Pemilihan Distrik / Kecamatan ( PPD / PPK ) ManokwariBarat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugasPPD / PPK.
    KPU Kab./ / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan PengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan ( PPD / PPK ) Manokwari Barat KabupatenManokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK..
    Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPK Manokwari Barat.
Putus : 20-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Kag
Tanggal 20 Januari 2016 — - PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. DARIUS, 2. SYAHRUL SALEH, 3. NITA SARI, 4. SYAFAWI AR, 5. H. KAILANI, 6. YAHYA (PARA TERMOHON)
216
  • - PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. DARIUS, 2. SYAHRUL SALEH, 3. NITA SARI, 4. SYAFAWI AR, 5. H. KAILANI, 6. YAHYA (PARA TERMOHON)
    ., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.
Putus : 20-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 34/Pdt.P/2015/PN Kag
Tanggal 20 Januari 2016 — - PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. SYAFAWI AR DKK, 2. A. RACHMAN AS, 3. HERMAN, 4. ZAINAL ARIFIN, 5. ACHMAD KORI (PARA TERMOHON)
233
  • - PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG INDRALAYA KEMENTERIAN PU (PEMOHON) VS - 1. SYAFAWI AR DKK, 2. A. RACHMAN AS, 3. HERMAN, 4. ZAINAL ARIFIN, 5. ACHMAD KORI (PARA TERMOHON)
    ., MT, Jabatan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 664/KPTS/M/2014 tanggal 31 Desember2014 beralamat Griya Palem Kencana Nomor 162 Kelurahan TalangKelapa Kecamatan AlangAlang Lebar Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukum MUZAKIR ISMAIL, SH., MH dan Hj.ANDI SRI MULYATI, SH Advocat/Pengacara yang beralamat di JalanHM. Dhani Efendi Blok 53 LT.II No.
Register : 27-05-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN LBB
Tanggal 9 Juni 2021 — IPM
Tergugat:
Pemerintahan Daerah Kabupaten Again “ Cq” Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Again “ Cq” Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP ( Bantuan Keuangan Provinsi ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu
18921
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
    3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak
    Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  • IPM
    Tergugat:
    Pemerintahan Daerah Kabupaten Again Cq Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Again Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP ( Bantuan Keuangan Provinsi ) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2174 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Suhardin,S.Si Als Suhardin Bin Malagani(T1),DKK
12690 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Anggaberi;PPK Kecamatan Wawonii Lambuyu;PPK Kecamatan Lambuya;PPK Kecamatan Uepai;s,s SK K&R KN OSPPK Kecamatan Routa;> Ir.
    HAJARTUL ASWATH TARIDALA:PPK Kecamatan Tonganua;PPK Kecamatan Abuki:;PPK Kecamatan Puriala;PPK Kecamatan Asinua;PPK Kecamatan Latoma;LS NN NNNPPK Kecamatan Onembute;> SUHARDIN, S.Si:PPK Kecamatan Wawotobi:PPK Kecamatan Konawe;PPK Kecamatan Wonggeduku;PPK Kecamatan Pondidaha;x & & AHal. 6 dari 206 hal. Put.
    No. 2174 K/Pid.Sus/2017v PPK Kecamatan Amongedo;PPK Kecamatan Meluhu;> RUDIASIN, A.Md:PPK Kecamatan Sampara;%PPK Kecamatan Bondoala;PPK Kecamatan Soropia;PPK Kecamatan Beselutu;PPK Kecamatan Kapoiala;KS NN NNNPPK Kecamatan Lalonggasomeeto;> BISLAN, S.Ag:PPK Kecamatan Wawonii Barat;PPK Kecamatan Wawonii Tengah;PPK Kecamatan Wawonii Timur;PPK Kecamatan Wawonii Utara;SN NNNPPK Kecamatan Wawonii Selatan;v PPK Kecamatan Timur Laut;Dan berdasarkan SK tersebut, para Terdakwa selaku Komisioner dansebagai
    Kecamatan Anggaberi;PPK Kecamatan Wawonii Lambuyu;PPK Kecamatan Lambuya;PPK Kecamatan Uepai;LS NN NNNPPK Kecamatan Routa;> Ir.
    HAJARTUL ASWATH TARIDALA:PPK Kecamatan Tonganua;PPK Kecamatan Abuki;PPK Kecamatan Puriala;PPK Kecamatan Asinua;PPK Kecamatan Latoma;A K&R KR KH APPK Kecamatan Onembute;> SUHARDIN, S.Si:PPK Kecamatan Wawotobi:;PPK Kecamatan Konawe;PPK Kecamatan Wonggeduku;PPK Kecamatan Pondidaha;PPK Kecamatan Amongedo;PPK Kecamatan Meluhu;> RUDIASIN, A.Md:PPK Kecamatan Sampara;KS NN NNNPPK Kecamatan Bondoala;PPK Kecamatan Soropia;PPK Kecamatan Beselutu;PPK Kecamatan Kapoiala;LS NN NNNPPK Kecamatan Lalonggasomeeto;
Register : 21-07-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 01-11-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 513/Pid.Sus/2014/PN Llg
Tanggal 7 Agustus 2014 — (Terdakwa) Hironimus E.Mbeko,SE ; Flores ; 39 Tahun / 01 Februari 1975 ; Laki-Laki ; Indonesia ; Jalan Padat Karya No.54 RT.03 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau ; Katolik PNS ( Kasubag Teknik dan Hupmas KPU LLG) ; S.I ;
356
  • berisikan aplikasi situng dikembalikan kepada Elidia Kartika, 3 (tiga) lembar Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara partai Politik dan calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta calon anggota DPD ditingkat kab/Kota Lubuklinggaudalam Pemilu tahun 2014 (model DB), 2 (dua) lembar model DB 1 DPD, 1 (satu) lembar berita acara tentang perbaikan rakapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kota Lubuklinggau (DA1 DPD), 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK
    Lubuklinggau Utara I, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Utara II, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Barat I,1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Barat II, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Selatan I, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Selatan II, 1 (satu) bundel DA1 DPD RI dari PPK Lubuklinggau Timur II, 4 (empat) lembar berita acara perbaikan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota
    Lubuklinggau Timur Il ,selanjutnya terdakwa l(Hironimus E.Mbeko,SE) langsung menghubungiketua KPU Efriandi Suhendri, SOS.I dan dilakukan pengecekan kembailisecara bersama sama di lantai 2 (dua) mes Llg di Jakabaring dankambali ditemukan penambahan suara calon DPD An, AIDIL FITRISYAH sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) suara yang terdapatpada semua PPK pada kecamatan Kota Lubuklinggau.
    Lubuklinggau Timur Il ,selanjutnya terdakwa ((Hironimus E.Mbeko,SE) langsung menghubungiketua KPU Efriandi Suhendri, SOS.I dan dilakukan pengecekan kembalisecara bersama sama di lantai 2 (dua) mes Llg di Jakabaring dankambali ditemukan penambahan suara calon DPD An, AIDIL FITRISYAH sebanyak 6.090 (enam ribu sembilan puluh) suara yang terdapatpada semua PPK pada kecamatan Kota Lubuklinggau.
    Bahwa ketua PPK Timur Il adalah Maulana. Bahwa model formulir yang dibacakan adalah model DA.I. Bahwa hasil rekapan tersebut saksi ada bawa ke KPU Lubuklinggau. Bahwa saksi pulang dari Palembang tanggal 25 April 2014 tengahmalam . Bahwa pernah ada keluar formulir kejadian awal dan saat itu adakesalahan yang seharusnya nama A. Amin adalah nama saksi dannama A.
    Sekira jam 23.00 wib pembacaan DA1 dari setiap PPK sekotaLubuklinggau selesai.5.
    Selesai penghitungan dan perolehan suara, staf dan jajaran KPUkota Lubuklinggau menyalin data dari hasil printnan yangsebelumnya telah dicatat oleh operator saat pembacaan data olehmasing masing PPK sekota Lubuklinggau.5.