hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Halaman 7 dari 19 Nomor 44/Pid.Sus /2016/PN Str.Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;.

rizki hermawan sebagai upah karena saksi rizki hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

mengenai penetapan perbaikan biodatatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kandat(setempat) sangat merugikan hak keperdataan bagiPemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperbaikan biodatanya untuk pengurusan pendaftaran pergi haji Pemohon bersama istrinya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

. ; Bahwa dari bukti bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat sangat kuatdan telah melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku yangditandatangani secara sah oleh saksi saksi, Pejabat Negara (KepalaDesa) Penfui Timur, Camat Kupang Tengah dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan tugastugas pemerintahan yang bersifat atributif.Putusan Nomor 156/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 7 dari 28Oleh karena, Penggugat meminta agar membatalkan PERNYATAANPELEPASAN

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangHal 2 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.Simditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat

Menyusun perubahan tarif PPh pasal 21yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10 % bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan tarif baru.b.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan kepada PIHAK KEDUA;dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan dan penyampaian perubahan SPT ataspajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telahdibayarkan oleh PEMDA sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002.B. Drs. H.

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

Yasin &Rekan) dan Pihak IT menerima tugas tersebut untuk melakukan pekerjaaandalam penyusunan dan pengumpulan perubahan SPT atas pajak penghasilanPasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telah dibayarkan oleh Pemdasebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiscal 2001 dan 2002 yang disesuaikan dengan tarif baruberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.

Pengertian penyelenggaraNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalahmeliputi :a Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara ;bPejabat Negara pada lembaga tinggi Negara ;c Menteri ;d Gubernur ;e Hakim;f Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; dang Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang bahwa

unit HP Nokia 105warna hitam berikut simcard dari Saksi YULI RAHAYU, setelah ditanyakanTerdakwa dan Saksi YULI RAHAYU mengakui memiliki semua barangbarangtersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi YULI RAHAYU dan barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotikajenis Methamfetamin (shabu) milik Saksi YULI RAHAYU adalah untukmemperoleh keuntungan berupa uang dan narkotika gratis.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli,menerima atau menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna beningyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.05.0462.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatanganiHalaman 4 dari 16 halaman Put.

SUS/2020/PT PTKmengakui memiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan2 (dua) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RINomor : LP20.107.99.20.05.0462.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanaknya; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Baratdengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon,kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, makadiperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tempatdan tanggal lahir Pemohon , yang sepatutnya haruslah sama, mengingatalat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran danKartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkanoleh Aparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danKutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah data tentang identitas Penetapan Nomor 447/Padt.P/2019/PA.Bpp 6 dari 9seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yangjuga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yatiu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahteryjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?

Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

sertamempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterimasebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / bulan lahirPemohon II dan nama ayah Pemohon Il yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah Fotokopi kartukeluarga dan surat keterangan Kepala Sekolah

Pemohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon danadministrasi umum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan administrasiumum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patutdikabulkan

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Administrasi umum para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Salinan Penetapan.Nomor 0672/Pat.P/2018/PA.JrMenimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkankepastianakanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anakpara Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut

Mukri bin Nurindengan dibantu oleh TERGUGAT IV yang menerbitkan Akta Jual Beli danTERGUGAT V yang membuat surat keterangan untuk diterbitkan SPPT; Bahwa perbuatan TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill,TERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan khusus yang dilakukan oleh TERGUGAT III danTERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan perbuatan melawanhukum oleh pejabat negara (onrechtmatige overhed daad) ; Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya PENGGUGAT mohonagar

Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat KPU

Putusan Nomor 49 P/HUM/2018perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Halaman 36 dari 61 halaman.

Negara yang berwenang yaitu :Rufina Indrawati Tenggono, SH, Notaris di Tangerang pada tanggal 15Oktober 2010.Bahwa pada saat PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Ilmembuat dan menandatangani kedua akta tersebut yaitu Akta PJB No.4 dan Akta PJB No. 6 pada tanggal 15 Oktober 2010 dihadapan PejabatNegara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT II telah dewasa.b.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak berada dalampengampuan/perwalian berdasarkan putusan/penetapan daripengadilan.3.3.

Bahwa pengikatan jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan ke dalam Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No. 6 tidakbertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan Akta PJBNo. 4 serta Akta PJB No. 6 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan danpersetujuan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan persetujuanTERGUGAT Il yang ditandatangani dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu. Rufina Indrawati Tenggono, SH., Notaris diTangerang.4.

Bahwa dengan Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No 6 yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Illdihadapan Pejabat Negara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono,SH., Notaris di Tangerang, maka berakibat hukumnya Akta PJB No. 4 danAkta PJB No. 6 menjadi akta otentik, yaitu akta yang tandatangan dari parapihaknya tidak diragukan lagi keabsahannya, karena Akta PJB No. 4 dan AktaPJB No. 6 adalah akta otentik sehingga isi dan ketentuan yang tertuangdalam Akita PJB No. 4 dan

TandaPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ditentukan bahwa Contoh permohonan yang dapatdiajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah..dst...nuruf hPermohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (pasal 49 danpasal 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura);Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Catatan Sipil adalah surat ataucatatan resmi yang dibuat oleh pejabat

Negara, yakni pejabat catatan sipilHalaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PN.Wsbmengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dandidaftarkan pada kantor catatan sipil, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran,pengakuan dan pengesahan anak;Menimbang, bahwa mengacu pada dasardasar peraturan tersebut, makaHakim menilai Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Fajar Annisa yangtercantum dalam dokumen

Dengan tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2666/Desa Ciwaruga, maka dimana letak kejujuran dan iktikatbaik Pelawan;Demikian pula dalil Pelawan pada dalil perlawanan Nomor 3:melainkan dilaksanakan sendiri oleh Turut Terlawan sebagai Penjualberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang

Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan);Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga adalah merupakan hartalwan Setiawan (Terlawan) yang dibeli melalui lelang yang diadakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Turut TerlawanI) yang kemudian diterbitkan Sertifikatnya dan atau dibalik keatas namaTerlawan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal25 April 2012 dengan Daftar Isian Nomor 4535;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Pejabat

Negara,sehingga Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, demikian pula peralihanSertifikat kKeatas nama Terlawan oleh Badan Pertanahan juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara;Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksaperkara a quo mengingat: Pelawan sudah tidak mempunyai hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor2666/Desa Ciwaruga sejak dibalik namakan Sertifikat tersebut kepadaTerlawan oleh Badan Pertanahan; Perbuatan

;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanHal. 11 dari 27 Hal.