PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut50256/PP/M.X V1/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp2.632.488.635,00;bahwa koreksi positif sebesar Rp2.632.488.635,00 adalah berupa nilai penggantian yangditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG berupa tagihan penggantian spare partsehubungan dengan warranty dari dealer kepada Pemohon Banding atas claim

Barang Kena Pajak (BKP) atau JasaKena Pajak (JKP) sehubungan dengan penggantian yang diterima oleh Pemohon Bandingdari BMW AG;bahwa menurut dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp2.632.488.635,00 adalahreimbursement yang disebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalahberupa nilai penggantian yang ditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG ataspenggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihak dealer BMW kepada PemohonBanding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjamin setiap claim

Jasa Kena Pajak yang harus dipungut oleh PemohonBanding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Mei 2009 sebagai DasarPengenaan Pajak PPN yang terutang;bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dariDealer dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yangterutang pada Masa Pajak Mei 2009;bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan PajakKeluaran atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim

dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMWAG kepada Pemohon Banding adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPNyang harus dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim

warranty kepadakonsumen dapat dijelaskan dan disimpulkan sebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikanmobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajakyang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannyaterlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannyamenim

Fotocopy ...........349.Fotocopy : Expense Claim Form PT.

(BuktiP384) ;388.Fotocopy : Expense Claim Form PT. USU tanggal 26April 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,(Bukti P385) ;233389.Fotocopy : Expense Claim Form PT. USU tanggal 26April 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,(Bukti P386) ;390.Fotocopy : Expense Claim Form PT.

(Bukti P469) ;475.Fotocopy : Expense Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 25 November 2011 sejumlah Rp.713.700,476.Fotocopy : Expense Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 25 November 2011 sejumlah Rp.2.689.000,477.Fotocopy: Expense Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 10 Desember 2011 sejumlah Rp.882.683, ava eees478.Fotocopy : Expense Claim Form dari Zunaidi Mukhsintertanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp.ho 00) 0 0 (BuktiP473);479.Fotocopy : Expense Claim Form dari Rahmatullahtertanggal 17 Desember

Fotocopy ...........536.Fotocopy : Expense Claim Form dari SanggamP.

P553) ;559.Fotocopy : Expense Claim Form dari SanggamP.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut50259/PP/M.XV1/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Dasar PengenaanPajak sebesar Rp2.481.740.530,00;bahwa koreksi positif sebesar Rp2.481.740.530,00 adalah berupa nilai penggantian yangditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG berupa tagihan penggantian spare partsehubungan dengan warranty dari dealer kepada Pemohon Banding atas claim

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan denganpenggantian yang diterima oleh Pemohon Banding dari BMW AG;bahwa menurut dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp2.481.740.530,00 adalahreimbursement yang disebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalahberupa nilai penggantian yang ditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG ataspenggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihak dealer BMW kepada PemohonBanding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjamin setiap claim

Pajak yang harus dipungut oleh PemohonBanding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Agustus 2009 sebagai DasarPengenaan Pajak PPN yang terutang;bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dariDealer dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yangterutang pada Masa Pajak Agustus 2009;bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan PajakKeluaran atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim

dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMWAG kepada Pemohon Banding adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPNyang harus dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim

warranty kepadakonsumen dapat dijelaskan dan disimpulkan sebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikanmobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajakyang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannyaterlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannyadan

PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut50257/PP/M.XVI/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp1.430.785.450,00;bahwa koreksi positif sebesar Rp1.430.785.450,00 adalah berupa nilai penggantian yangditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG berupa tagihan penggantian spare partsehubungan dengan warranty dari dealer kepada Pemohon Banding atas claim

Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan denganpenggantian yang diterima oleh Pemohon Banding dari BMW AG;bahwa menurut dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp1.430.785.450,00 adalahreimbursement yang disebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalahberupa nilai penggantian yang ditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG ataspenggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihak dealer BMW kepada PemohonBanding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjamin setiap claim

Kena Pajak yang harus dipungut oleh PemohonBanding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Juni 2009 sebagai DasarPengenaan Pajak PPN yang terutang;bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dariDealer dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yangterutang pada Masa Pajak Juni 2009;bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan PajakKeluaran atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim

dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMWAG kepada Pemohon Banding adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPNyang harus dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim

warranty kepadakonsumen dapat dijelaskan dan disimpulkan sebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikanmobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajakyang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannyaterlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannyadan

Sinar Mas,maka sekira bulan Januari 2012 saksi Korban GUSMALIADI memerintahkan saksiIVAN untuk mengurus claim Asuransi PT. Sinar Mas Jambi melalui PT Clipan FinanceIndonesia TBK Jambi , atas permintaan saksi korban tersebut selanjutnya saksi IVANmempersiapkan syarat syarat untuk claim asuransi dan memerintahkan terdakwa IELWIN ALDAF ALS WIN Bin DARSAF untuk melanjutkan pengurusan denganmenyerahkan berkasberkas pencairan ke Rekening Bank Mandiri An.

Indonesia TBK Jambimeneruskan permintaan Claim Asuransi ke PT.

Sinar Mas,maka sekira bulan Januari 2012 saksi Korban GUSMALIADI memerintahkan saksiIVAN untuk mengurus claim Asuransi PT. Sinar Mas Jambi melalui PT Clipan FinanceIndonesia TBK Jambi , atas permintaan saksi korban tersebut selanjutnya saksi IVANmempersiapkan syarat syarat untuk claim asuransi dan memerintahkan terdakwa IELWTN ALDAF ALS WIN Bin DARSAF untuk melanjutkan pengurusan denganmenyerahkan berkasberkas pencairan ke Rekening Bank Mandiri An.

GUSMALIADI memerintahkan IVANuntuk mengurus claim Asuransi PT. Sinar Mas Jambi;e Bahwa benar terdakwa ELDWIN ARDAF ada diperintahkan IVANmempersiapkan syarat syarat untuk claim asuransi dan melanjutkan pengurusan denganmenyerahkan berkasberkas pencairan ke Rekening Bank Mandiri An.

merupakan tagihan atas jasa yang diserahkan olehPemohon Banding kepada BMW AG sehingga menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai;Mbahyut Menelist dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp2.423.146.974,00 adalah reimbursement yangdisebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalah berupa nilai penggantian yang ditagiholeh Pemohon Banding kepada BMW AG atas penggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihakdealer BMW kepada Pemohon Banding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjaminsetiap claim

KenaPajak yang harus dipungut oleh Pemohon Banding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa PajakJuli 2008 sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN yang terutang;bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dari Dealer dapatmengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yang terutang pada Masa Pajak Juli2008;bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran atastransaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim

dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding adalahpenyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN yang harus dipungut oleh Pemohon Banding karenadipihak Pemohon Banding merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPNmasa pajak yang bersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuai dengan faktapersidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanat untuk mewakili BMW AGdalam membayar claim

warranty kepada konsumen dapat dijelaskan dan disimpulkansebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikan mobil) kepadakonsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidakmemenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealersebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannya

Penyerahan jasa yang terutang PPN adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dealerdengan konsumen;4) bahwa pembayaran tagihan dari Dealer kepada Pemohon Banding yang sebenarnya adalahmerupakan realisasi pembayaran claim warranty BMW AG kepada konsumen, oleh karena ituPemohon Banding tidak bertindak independen tetapi terkait dengan amanat dari BMW AG;bahwa pembayaran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada dealer bukan bersifat mandiri,tetapi bertindak atas nama BMW AG, maka kedudukan hukum dalam

PutusasDPOh gABiMimPwyeB/ NAddetJeRryapPdrtambahan NilaiTaoagPajakPdkabinSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp2.089.880.030,00 yaitu atas koreksi reimbursement atas claim yang diterimadari Dealer;Mbahbvut berthasatian Audit Report poin 1.

merupakan tagihan atas jasa yang diserahkan olehPemohon Banding kepada BMW AG sehingga menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai;Mbahbyet Menelist dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp2.089.880.030,00 adalah reimbursement yangdisebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalah berupa nilai penggantian yang ditagiholeh Pemohon Banding kepada BMW AG atas penggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihakdealer BMW kepada Pemohon Banding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjaminsetiap claim

dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding adalahpenyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN yang harus dipungut oleh Pemohon Banding karenadipihak Pemohon Banding merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPNmasa pajak yang bersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuai dengan faktapersidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanat untuk mewakili BMW AGdalam membayar claim

warranty kepada konsumen dapat dijelaskan dan disimpulkansebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikan mobil) kepadakonsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidakmemenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealersebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannya

Penyerahan jasa yang terutang PPN adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dealerdengan konsumen;4) bahwa pembayaran tagihan dari Dealer kepada Pemohon Banding yang sebenarnya adalahmerupakan realisasi pembayaran claim warranty BMW AG kepada konsumen, oleh karena ituPemohon Banding tidak bertindak independen tetapi terkait dengan amanat dari BMW AG;bahwa pembayaran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada dealer bukan bersifat mandiri,tetapi bertindak atas nama BMW AG, maka kedudukan hukum dalam

MUHAMAD ZAKI, dan hasil hasil konfirmasi melaluiemail oleh bagian corporate claim, karyawan yang bersangkutan tidakpernah mengajukan claim dan menerima uang hasil claim tersebut,sehingga saksi SRI SETIO INANTORO menanyakan kepada saksi RUDYCAHYADI dan saksi KAMALUDIN kalau seluruh Claim Medical sertakwitansi tersebut di berikan oleh terdakwa untuk dicairkan dan uangnyadisetorkan kembali kepada terdakwa.Bahwa atas perbuatan terdakwa, pihak PT.

MUHAMAD ZAKI.Berdasarkan hasil konfirmasi melalui email oleh bagian corporate claim,karyawan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan claim dan menerimauang hasil claim tersebut ;Bahwa bukti pengambilan slip pengambilan uang penggantian biayapengobatan di klinik (bagian saya), kami menaruh buku di tempatpengambilan.

MUHAMAD ZAKI.Berdasarkan hasil konfirmasi melalui email oleh bagian corporate claim,karyawan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan claim dan menerimauang hasil claim tersebut ; Bahwa bukti pengambilan slip pengambilan uang penggantian biayapengobatan di klinik (bagian saya), kami menaruh buku di tempatpengambilan.

MUHAMAD ZAKI,dan hasil hasil konfirmasi melalui email oleh bagian corporate claim,karyawan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan claim dan menerimauang hasil claim tersebut, sehingga saksi SRI SETIO INANTOROmenanyakan kepada saksi RUDY CAHYADI dan saksi KAMALUDIN kalauseluruh Claim Medical serta kwitansi tersebut di berikan oleh terdakwa untukdicairkan dan uangnya disetorkan kembali kepada terdakwa ;Bahwa atas perbuatan terdakwa, pihak PT.

Rekson saksi sebesar Rp. 2.608.715, tertanggal 2Desember 2006 ;6 Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 08 Agustus 2006, an. MariaTampubolon sebesar Rp. 2.443.294, dan kwitansi untuk pembayaran biayaperawatan rawat inap an. Maria Magdalena Tampubolon dari tanggal29/06/2006 07/07/2006 sebesar Rp. 12.433.294, tertanggal 11Jul2006 ;7 Revisi Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 28 September 2006, an.Pardomuan Tampubolon sebesar Rp. 690.000, ;8 Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 08 September 2006, an.

Rekson saksi sebesar Rp. 2.608.715, tertanggal 2Desember 2006 ;Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 06 Oktober 2006, an. PardomuanTampubolon sebesar Rp. 560.000, dan kwitansi untuk pembayaran biayaperawatan rawat inap an. Pardomuan Tampubolon dari tanggal 05/09/2006 12/09/2006 sebesar Rp. 7.524.908, tertanggal 15Sep2006 ;Revisi Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 28 September 2006, an.Pardomuan Tampubolon sebesar Rp. 690.000, ;Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 08 September 2006, an.

Rekson saksi sebesar Rp.2.608.715, tertanggal 2 Desember 2006 ;Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 08 Agustus2006, an. Maria Tampubolon sebesar Rp. 2.443.294,dan kwitansi untuk pembayaran biaya perawatanrawat inap an. Maria Magdalena Tampubolon daritanggal 29/06/2006 07/07/2006 sebesar Rp.12.433.294, tertanggal 11Jul2006 ;Revisi Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 28September 2006, an. Pardomuan Tampubolon sebesarRp. 690.000, ;8 Tagihan Excess Of Claim, tertanggal 08 September2006, an.

No : 0101429718, keteranganpembayaran claim meninggal dunia PaimanNapitupulu (DPRD Toba Samosir) tertanggal 28 Juni2006 ;Formulir Kiriman Uang dari BNI, pengirim RonnyTuah Purba, jumlah dana yang dikirim sebesar Rp.2.250.000, yang menerima Karimuda SitanggangNo. Rek / Acc. No : 0101429718, keteranganpembayaran claim an.

No : 0101429718, keteranganpembayaran claim meninggal dunia Paiman Napitupulu (DPRD TobaSamosir) tertanggal 28 Juni 2006 ;Formulir Kiriman Uang dari BNI, pengirim Ronny Tuah Purba,jumlah dana yang dikirim sebesar Rp. 2.250.000, yang menerimaKarimuda Sitanggang No. Rek / Acc. No : 0101429718, keteranganpembayaran claim an.

Koreksi DPP PPN sebesar Rp1.987.189.720,00 yaitu atas koreksi reimbursement atas claim yangditerima dari Dealer,2.

merupakan tagihan atas jasa yang diserahkan olehPemohon Banding kepada BMW AG sehingga menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai;Mbahbyutt Meneliat dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp1.987.189.720,00 adalah reimbursement yangdisebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalah berupa nilai penggantian yang ditagiholeh Pemohon Banding kepada BMW AG atas penggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihakdealer BMW kepada Pemohon Banding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjaminsetiap claim

dan ketika terjadi pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding adalahpenyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN yang harus dipungut oleh Pemohon Banding karenadipihak Pemohon Banding merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPNmasa pajak yang bersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuai dengan faktapersidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanat untuk mewakili BMW AGdalam membayar claim

warranty kepada konsumen dapat dijelaskan dan disimpulkansebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikan mobil) kepadakonsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidakmemenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;5)2)3)4)bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealersebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannya

sebesar jumlahpembayaran biaya spare part dan jasa pemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AGberdasarkan amanat yang diberikan oleh BMW Agustus, Jerman kepada Pemohon Banding untukmembayarkan jumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikanbaru kemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut, dibayarkankepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukan sebagai PKP yangsebenarnya;bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan Claim

Saksi EFRAN DIPPOS SINAGA, Umur 45 Tahun, Lahir di Duri, Tanggal 14Desember 1969, Jenis kelamin Lakilaki, Agama Kristen, KewarganegaraanIndonesia, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Asisten Manager Claim PT.Asuransi DAYIN MITRA, Tempat tinggal Jl. Taman Pulo Indah Blok ONo.4A, Kec.

berikutstok barang dagangannya;Bahwa untuk claim asuransi dengan nominal kecil biasanya cukupditunjuk petugas untuk mengecek lokasi dari pihak internal asuransi;Bahwa sementara untuk claim dengan nominal besar biasanya ditunjuklost adjuster untuk mengecek lokasi dari pihak eksternal asuransi;Bahwa pada sekitar Tahun 2008 Terdakwa melakukan claim kebakarandengan nilai claim sekitar delapan setengah milyar rupiah;Bahwa setelah itu DAYIN MITRA menunjuk Sdr.

IFWANTO DAVIS selaku /ost adjusternilai claim yang seharusnya hanya sebesar sekitar empat ratus jutarupiah; Bahwa oleh karena itu pihak DAYIN MITRA tidak membayarkan claimatau claim tidak diterima; Bahwa DAYIN MITRA menolak claim karena hasil survey Sdr.IFWANTO DAVIS selaku /ost adjuster tidak sebanding; Bahwa DAYIN MITRA pernah menawarkan pembayaran claim sebesartiga ratus juta rupiah namun Terdakwa menolaknya karena maunyaadalah sebesar delapan setengah milyar rupiah; Bahwa setelah satu tahun berproses

Saksi bekeria pada Kantor HukumRUDIANTO&Partners;Bahwa Saksi bekerja kurang lebih selama satu bulan;Bahwa setelah mendapatkan dokumendokumen claim asuransidiantaranya berupa notanota pembelian dari DAYIN MITRA Saksisegera turun ke Kota Baubau untuk melakukan verifikasi;Bahwa ketika itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakanapakah benar notanota tersebut adalah notanota yang digunakan olehTerdakwa untuk melakukan claim asuransi, ketika itu Terdakwamembenarkannya;Bahwa sehingga Saksi meminta

asuransi pada sekitarBulan Desember 2008; Bahwa nilai claim asuransi yang Terdakwa ajukan adalah sebesardelapan setengah milyar rupiah sesuainilai polis; Bahwa benar terdapat notanota yang Terdakwa gunakan sebagaiuntuk kelengkapan pengajuan claim asuransi; Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa notanota yang Terdakwagunakan sebagai kelengkapan pengajuan claim asuransi, Terdakwamengakui notanota tersebut bukan nota pembelian yang sebenarnya; Bahwa menurut Terdakwa notanota pembelian yang sebenarnya

Putusa0PO2 sAB/ MiP wyEB/ Nv aOdetJeRryaPdrtambahan NilaiTFaonagPajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajaksebesar Rp1.862.694.707,00 yaitu atas koreksi reimbursement atas claim yang diterima dari Dealer;Mbahbvet bertasatign Audit Report tahun 2008 poin 1.

Pemohon Banding telah melakukanpembayaran kepada Dealer atas biaya Warranty yang seharusnya merupakan tanggung jawab BMW AG;Mbahyutt Menelist dalil Terbanding, jumlah sebesar Rp1.862.694.707,00 adalah reimbursement yangdisebutkan oleh Pemohon Banding, namun pada hakekatnya adalah berupa nilai penggantian yang ditagiholeh Pemohon Banding kepada BMW AG atas penggantian biaya spare part yang ditagih oleh pihakdealer BMW kepada Pemohon Banding, karena BMW AG sebagai produsen mobil BMW menjaminsetiap claim

Jasa KenaPajak yang harus dipungut oleh Pemohon Banding dan wajib dilaporkan dalam SPT PPN Masa PajakMei 2008 sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN yang terutang;bahwa pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterima dari Dealer dapatmengurangi Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Kena Pajak dimaksud yang terutang pada Masa Pajak Mei2008;bahwa dengan demikian, mekanisme menurut Terbanding, Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran atastransaksi penyerahan Jasa Kena Pajak akibat pembayaran claim

warranty kepada konsumen dapat dijelaskan dan disimpulkansebagai berikut:1) bahwa pada hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikan mobil) kepadakonsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidakmemenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealersebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannya

Penyerahan jasa yang terutang PPN adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dealerdengan konsumen;4) bahwa pembayaran tagihan dari Dealer kepada Pemohon Banding yang sebenarnya adalahmerupakan realisasi pembayaran claim warranty BMW AG kepada konsumen, oleh karena ituPemohon Banding tidak bertindak independen tetapi terkait dengan amanat dari BMW AG;bahwa pembayaran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada dealer bukan bersifat mandiri,tetapi bertindak atas nama BMW AG, maka kedudukan hukum dalam

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Putih BA 6875 BC Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RONAL IRWANTO ;- 1 (satu) buah kunci pass 18-19 made in china - 1 (satu) buah tes pen Dirampas untuk dimusnahkan ;- 2 (dua) buah claim pipa yang sudah dirusak ;Dikembalikan kepada pemiliknya PT.PLN ;7. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalama tahanan ;

sebagaimana dalam dakwaan Subsidairmelanggar pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.3 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masingmasingselama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.4 Menyatakan barang bukti berupa : (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Putih BA 6875 BCDikembalikan kepada Pemiliknya yaitu terdakwa Ronal Irwanto (Satu) buah kunci pass 1819 made in china (Satu) buah test penDirampas untuk dimushakan 2 (dua) buah claim

Fadli Nasution membuka claim pipa travo PLN sedangkan terdakwaI dan terdakwa III berperan memantau situasi, setelah selesai terdakwa II. membuka claim pipatravo PLN warga disekitar Komplek Emiliindo melihat para terdakwa sedang berada di TravoPLN, kemudian warga mengamankan para terdakwa dan barang bukti selanjutnya paraterdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya.Bahwa para terdakwa mengambil pipa claim milik PLN, tidak ada izin dari Pihak PLN,Akibat perbuatan para

Fadli Nasution membuka claim pipa travo PLN sedangkan terdakwaI dan terdakwa III berperan memantau situasi, setelah selesai terdakwa II. membuka claim pipatravo PLN warga disekitar Komplek Emiliindo melihat para terdakwa sedang berada di TravoPLN, kemudian warga mengamankan para terdakwa dan barang bukti selanjutnya paraterdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya..Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke4 dan Ke5 Jo pasal 53

Fadli Nasutionmembuka claim pipa travo PLN sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berperan memantausituasi, setelah selesai terdakwa II. membuka claim pipa travo PLN warga disekitar KomplekEmiliindo melihat para terdakwa sedang berada di Travo PLN, kemudian warga mengamankanpara terdakwa dan barang bukti selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantorPolisi untuk proses selanjutnya, dengan demikian unsur ini telah terbuktiAd. 6 Tentang unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan

FadliNasution membuka claim pipa travo PLN sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berperanmemantau situasi, setelah selesai terdakwa II. membuka claim pipa travo PLN warga disekitarKomplek Emiliindo melihat para terdakwa sedang berada di Travo PLN, kemudian wargamengamankan para terdakwa dan barang bukti selanjutnya para terdakwa dan barang buktidibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya, dengan demikian unsur ini telah terbuktiMenimbang bahwa, dari pertimbanganpertimbangan tersebut semua unsur

Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dariAlmarhumah sesuai Hukum Waris yang berlaku guna untuk pengurusanpengajuan claim Asuransi AXA Mandiri, pengajuan claim AIA Asuransi,Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 202/Padt.P/2019/PA.Pdgpengajuan claim Tabungan berjangka pada Bank OCBC NISP, pengajuanpengurusan penutupan Kartu Kredit, pengurusan pengajuan penutupanTabungan pada Bank Mandiri dan keperluan lainnya;Berdasarkan

Syakur Mahmud guna untukpengurusan pengajuan claim Asuransi AXA Mandiri, pengajuan claim AIAAsuransi, pengajuan claim Tabungan berjangka pada Bank OCBC NISP,pengajuan pengurusan penutupan Kartu Kredit, pengurusan pengajuanpenutupan Tabungan pada Bank Mandiri dan keperluan lainnya;5.

Syakur Mahmud, telah meninggal dunia padatanggal 19 Juni 2019 karena sakit di Kelurahan Jati Baru Kecamatan PadangTimur Kota Padang, dia meninggalkan harta antara lain berupa claim AsuransiAXA Mandiri, claim AIA Asuransi, claim Tabungan berjangka pada Bank OCBCNISP, Kartu Kredit, dan Tabungan pada Bank Mandiri, untuk urusan itu perlupenetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dailildalilpermohonannya Para Pemohon telah mengajukan alatalat bukti surat P.1

AsuransiAXA Mandiri, pengajuan claim AIA Asuransi, pengajuan claim Tabunganberjangka pada Bank OCBC NISP, pengajuan pengurusan penutupan KartuKredit, pengurusan pengajuan penutupan Tabungan pada Bank Mandiri danHalaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Pdgkeperluan lainnya.Menimbang, bahwa karena Para Pemohon dapat membuktikankebenaran dalildalil permohonan mereka dengan alatalat bukti yangdiajukannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkanpermohonan Para Pemohon

Syakur Mahmud guna untukpengurusan pengajuan claim Asuransi AXA Mandiri, pengajuan claim AIAAsuransi, pengajuan claim Tabungan berjangka pada Bank OCBC NISP,pengajuan pengurusan penutupan Kartu Kredit, pengurusan pengajuanpenutupan Tabungan pada Bank Mandiri dan keperluan lainnya, hal inibukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang.Menimbang, bahwa tentang surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon II(Muthia Yasmin) dan Pemohon IIl (Muhammad Raihan Rifki), yang telahmemberikan kuasa kepada Pemohon

Bahwa oleh karena salah seorang ahli waris dari MELYANA BintiZAMZAMI. yang bernama DEVINA AMELIA PUTRI saat ini masihdibawah umur sehingga adik Pemohon belum bisa melakukan tindakanhukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang yang berkuasaatas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Kakak kandungnya untukmewakili adiknya yang bernama DEVINA AMELIA PUTRI dalammelakukan tindakan hukum perdata berupa Claim Polis Asuransi padaDepartement PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE atas namaMELYANA Binti

DEVINA AMELIA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Mannapada tanggal 27042003; Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon semasa hidupnya mempunyaiAsuransi Kesehatan di PT AXA Mandiri atas nama MELYANA; Bahwa karena Ibu Pemohon telah meninggal dunia dan mempunyai PolisAsuransi Kesehatan di PT AXA Mandiri, maka Pemohon bersama samadengan saudaranya yang lain mengajukan claim Asuransi Kesehatan di PTAXA Mandiri; Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan claim AsuransiKesehatan di PT AXA Mandiri

milik lbu Pemohon namun belum berhasilmelakukan claim diakibatkan salah satu saudara Pemohon yang bernamaDEVINA AMELIA PUTRI masih belum dewasa sehingga saran dari PT AXAHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN MnaMandiri agar Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeriuntuk menjadi Wali bagi saudaranya yang belum dewasa;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;.

DEVINA AMELIA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Mannapada tanggal 27042003;Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon jika Ibu Pemohon semasa hidupnyamempunyai Asuransi Kesehatan di PT AXA Mandiri atas nama MELYANA;Bahwa karena Ibu Pemohon telah meninggal dunia dan mempunyai PolisAsuransi Kesehatan di PT AXA Mandiri, maka Pemohon bersama samadengan saudaranya yang lain mengajukan claim Asuransi Kesehatan di PTAXA Mandiri;Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengajukan claim AsuransiKesehatan di

Bahwa benar oleh karena salah seorang ahli waris dari MELYANA BintiZAMZAMI, yang bernama DEVINA AMELIA PUTRI saat ini masih dibawahumur sehingga adik Pemohon belum bisa melakukan tindakan hukumperdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang yang berkuasa atas diri anaktersebut yaitu Pemohon selaku Kakak kandungnya untuk mewakili adiknyayang bernama DEVINA AMELIA PUTRI dalam melakukan tindakan hukumperdata berupa Claim Polis Asuransi pada Departement PT AXA MANDIRIFINANCIAL SERVICE atas nama MELYANA

Expense sehubungan PemohonBanding melakukan transaksi dengan related party berupa Claim Expensesebesar Rp1.966.000.000,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 27:Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa atasbiaya claim ini bukan merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri karenaproses perbaikan produk tersebut dilakukan di luar negeri (bukan didalam Daerah

expense tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan PemohonBanding kepada pembeli yang disebabkan barang yang dikirim kepadapembeli tidak sesuai dengan pesanan; Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding dalam proseskeberatan berupa Bukti Claim Expense yaitu bukti Memo 36 tanggalDesember 2007 bahwa terdapat tagihan claim expense sebesar USD120,556.36 atau sebesar Rp1.130.336.431 ,36; Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahuibahwa biaya tersebut adalah terkait dengan biayabiaya

Atas pemanfaatan Jasa KenaPajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka terhadapadanya beban claim yang dibayarkan kepada YKK AP SingaporePte.

expenses adalah kuitansi claim danHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/B/PK/PJK/2017penjelasan tambahan;7.8.

Bahwa dari kuitansi claim tersebut tidak menunjukkan tempat jasadilakukan, hanya menunjukkan pembayaran sehingga dapat sajajasa tersebut dimanfaatkan di dalam daerah pabean RI;7.9.

QOL/FD/LET/LARSEN/I/93 dan dengan surat tange4 Februari 1993 No, (03FD/LET/LARSEN/IL/93;Bahwa Pengeugat telah mengajukan Claim aay ious Total Loss kepadaTergugat tangeal 12 Februari 1993 No. OOSPD/LET/LARSEN; fae,Bahwa Terzugat telah memberitahukan kepada Penggugat pala SoPT, Suisindo selaku Surveyor untuk melakukan survey terhadap kerusakan kaptersebut; Bahwa Tergugat telah mengadakan survey terhadap kapal tersebut yang dilakukanoleh PT.

Suisindo itu yang disampaikandalam rapat tersebut, menyatakan bahwa Kondisi kapal dalam keadaan Total Lossand Constructive Total Loss, maka Penggugat mengajukan claim asuransi kepadaTergugat dengan surat tanggal 25 Agustus 1993 dan tanggal 30 Juni 1994:Bahwa akan tetapi claim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ditolak olehTerpugat dengan alasan Non disclosure of material facts;Bahwa akan tetapi alasan Non Disclosure of Materials Facts tersebut tidaklahtepat dan tidak relevan karena sejak awal

kerugian berupa nilai pertanggungan sebesar USS 1.000.000,00,(satu juta USS) dan kerugian berupa hilangnya charter Hire terhadap kapal itu yangdirencanakan mulai dioperasikan pada bulan Januari 1994, tetapi juga kerugian berupahilangnya nilai investasi dari claim asuransi yaitu sebesar 29% setiap bulan darijumlah US$ 1.000.000,00 (satu juta USS) sesuai nilai bunga Bank yang berlaku;Bahwa dengan demikian kerugian Penggugat sampai hari ini tanggal 10 Maret1995 adalah sebagai berikut :1, Claim asuransi

Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) karena lalai melakukankewajibannya membayar claim asuransi kepada Penggugat sebagaimanascharusnya;7, Menghukum Tergugat membayar claim asuransi kepada Pengeugat sebagaiberikut :~ Asuransi Hull & Machinary sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta US$): Asuransi Removal of Wrecks sebesar USS 250.000,00 (dua rats limapuluh ribu USS);8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :1.

Bahwa Claim Asuransi ditolak oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembalidengan alasan misrepresentation dan non disclosure of material facts, Le. ;a. Tidak memberitahukan bahwa kapal Lucky Fortune adalah bekas kapalBethesda 2 yang tetah terbakar hingga menjadi Constructive Total Loss(CTL):b. Klasifikasi yang diberikan pada ferlangeuny adalah klasiftkasi mendiangKapal Bethesda 2:4+. Bahwa dali Pengeugat/Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakanbahwa ;a.

Wintrad Jaya yang diwakili oleh direkturnya : Surya Kurniawan (1.c.Penggugat dalam perkara aquo), telah menandatangani Surat PernyataanPersetujuan Pembayaran Claim (Release and Discharge Form).Dalam Surat Pernyataan Persetujuan Pembayaran Claim (Release andDischarge Form) tertanggal 22 Juli 1993 tersebut, Pemohon dan Termohontelah mencapai KESEPAKATAN untuk pembayaran ganti rugi sebesar US$1.500.000, (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;Surat Pernyataan Persetujuan tersebut sampai

Penetapan No.606/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.6)7)8)DITERIMA, karena PN Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut/mutlakuntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;Bahwa sekalipun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimanaTERMOHON uraikan di atas, Pemohon TIDAK BERITIKAD BAIK UNTUKPATUH pada kesepakatan yang telah dibuatnya, yaitu Surat PernyataanPersetujuan Pembayaran Claim (Release and Discharge Form) tertanggal 22 Juli1993.Tibatiba pada tanggal 22 Februari 2011 (setelah 10 tahun

(RELEASE ANDDISCHARGE FORM) TERTANGGAL 22 JULI 1993.Bahwa pendirian TERMOHON ini sudah sangat jelas, karena merupakan suatukonsekuensi logis dari SURAT PERNYATAAN PERSETUJUANPEMBAYARAN CLAIM (RELEASE AND DISCHARGE FORM)TERTANGGAL 22 JULI 1993 yang merupakan hasil dari musyawarah untukmenyelesaikan sengketa mengenai jumlah ganti rugi yang diberikan.Bahwa apabila TERMOHON setuju untuk melakukan upaya hukum pembentukanmajelis arbitrase AdHoc atau penunjukkan Arbiter Tunggal sebagaimanadimohonkan oleh

Pemohon, maka secara hukum konsekuensi logisnya adalahTERMOHON secara nyata telah setuju untuk mengingkari kesepakatan denganPemohon sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN PERSETUJUANPEMBAYARAN CLAIM (RELEASE AND DISCHARGE FORM)TERTANGGAL 22 JULI 1993.Bahwa bagi TERMOHON, penghormatan kepada janji atau kesepakatan adalahdasar paling utama dalam menjalankan bisnis sebagai Penanggung (asuransi),sehingga pelanggaran atas janji atau kesepakatan adalah tindakan yang tidak dapatditolerir karena akan

Bukti T9 :Surat Pernyataan Persetujuan Pembayaran Claim Atas Nama PT.Wintrad Jaya Ex Polis No. 88.10.03.1.1.09159 tanggal 22 Juli 1993,yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan ditandatanganiBapak Surya Kurniawan selaku Direktur PT. Wintrad Jaya (foto copydari foto copy) ;Surat dari Dewan Asuransi Indonesia No. 883/DAI/94 tanggal 24Agustus 1994 kepada Kantor Pengacara. Prof. Mr. DR.

Quest untuk meminta membayar terlebihdahulu Damage Claim,justru sebaliknya berdasarkan keterangan darisaksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi yang telah memberikanketerangan secara tegas bahwa PEMOHON KASASI TIDAK PERNAHBERINISIATIF UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAUPUNMEMINTA KEPADA PIHAK PT. QUEST BERKAITAN USULAN BIAYADAMAGE CLAIM DAN CASH ADVANCE,yang berinisiatifmemutuskan perihal biaya itu adalah pihak PT. MRI dengan pihakPT.

MRI.Bahwa, alat bukti persidangan telah membuktikan bahwa uangDamage Claim adalah milik PT.

Quest untukmembayar terlebih dahulu Damage Claim, karena Pemohon Kasasitidak pernah terlibat dalam perjanjian untuk Damage Claim itu, memintadan atau menerima uang Damage Claim sebesar USD. 50.000, (limapuluh ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan keterangan KhairulRizal, Anton Trisnaldi, Asep Wijaya yang menerima Cash AdvanceUSD. 50.000, (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah Dadayyang merupakan karyawan PT. ADP selaku Konsultan dari PT.

sendiri uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim sebesar USD. 50.000,(lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

50.000,(lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) Pemohon Kasasi tidakterbukti menerima dan menggunakan uang Damage Claim USD.50.000, (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

The Parties agreed to settle thecase of the Dispute Object, and theFirst Party agrees to settle the Lawsuitby way of signing this SettlementAgreement then the Parties willcontinue to file the SettlementAgreement for court legalization toDeed of(Acta van Dading) to the Court after theSecond Party settle the BBG claim forthe BBG A.

The Second Party agrees to pay theBBG A claim to the First Party in theamount of Rp.7.436.953.614, (Sevenbillion four hundred thirty six million ninehundred fifty three thousand six hundredand fourteen Rupiahs) without delaypenalty (hereinafter referred to asPayment of BBG A Claim) no later 1.

The First Party agrees to submit all the35 (thirty five) vehicle units of BBG Atogether with its BBG Invoice (originalcopy) and the Supporting DocumentsVehicle(original copy), inter alia BPKB, STNKand KIR) to the Second Party within 30(thirty) after the date of Payment of BBGA Claim to the First Party, and theParties agree that since the date ofPayment of BBG A Claim, the Second(including the DocumentsParty shall take over all its ownershipand legal rights of the all vehicle unitswhich its BBG claim

Cooperation Agreement for theremaining 19 (nineteen) vehicle units ofBBG B as detailed in Appendix B of thisSettlement Agreement to be proposedfor the Payment of BBG B Claim to theSecond Party (hereinafter referred to asPayment of BBG B Claim).Regarding the delivery of vehicles inBBG B list together with the BBG Invoice(original copy) and SupportingVehicleDocuments (original copy) such asBPKB, STNK and KIR) shall follow thevehicle delivery process, as stipulated inDocuments (including thethe Cooperation

The Parties agree that the Second Partyshall be relieved from the obligation toperform Payment of BBG B Claim to theFirst Party, if the First Party failed tocomplete all the BBG Invoice and theSupporting Documents (including theVehicle Documents, inter alia BPKB,STNK and KIR) beyond the Due Date ofPayment of BBG B Claim, as referred toin Article 7 of this SettlementAgreement.Para Pihak sepakat bahwa Pihak Keduaakan dibebaskan dari kewajiban untukmelakukan Pembayaran Klainm BBG Bkepada Pihak Pertama