Ditemukan 4287 data
Arifin Widjaja
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
277 — 735
Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yangtimbul dari perkara ini;Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1.Foto kopi Surat Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kepada KapoldaMetro Jaya, Nomor : B2336/0.6.11/Epp.1/04/2018, tanggal 18 April2018
389 — 225
Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON' yang menetapkanPEMOHON sebagai tersangka adalah sudah sesuai prosedur yangbenar dan tidak bertentangan dengan hukum;Menolak untuk melepaskan dan membebaskan EKA TAUFIK SYAHPUTRA dari rumah tahanan TERMOHON;Menolak untuk memulihkan hakhak PEMOHON, baik dalamkedudukannya, harkat serta martabat10.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaPEMOHON.Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan
139 — 26
Danhal itu sejalan dengan surat dari Sekretaris Daerah Bangka Selatanyang sebelumnya telah dikirimkan kepada terdakwa SOFIAN,AP., M.Si selaku ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan dengansurat nomor : 900/195.A/TX/2010 tanggal 05 Maret 2010, perihalHal 77 dari 554 hal putusan perkara No. 25/Pid.Sus/TPK/2014/pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yang isinyamenyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman
koordinir langsung oleh saksi ZEFI ZASLIAAls SUNIK dengan cara menunjuk langsung pemilikpemilikcatering sebagai penyedia konsumsi selama masa karantina,namun anehnya cateringcatering mana yang ditunjuk oleh saksiZEFI ZASLIA Als SUNIK menyediakan konsumsi selama masakarantina tidak ada datanya sama sekali dan untuk membuatlaporan pertanggungjawabannya dibuat seolaholah dilakukan olehpihak rekanan penyedia barang / jasa, hal itu terlihat dari SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KONI Bangka Selatanyang
Danhal itu sejalan dengan surat dari Sekretaris Daerah Bangka Selatanyang sebelumnya telah dikirimkan kepada terdakwa SOFIAN,AP., M.Si selaku ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan dengansurat nomor : 900/195.A/TX/2010 tanggal 05 Maret 2010, perihalpengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yang isinyamenyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasapemerintah beserta perubahannya
89 — 19
Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 20113. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 2011Sedangkan perjalanan Pansus X!
Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 201 13. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 201 1Him 58 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid. Sus TPK/2016/PN.BdgSedangkan perjalanan Pansus X!
Perjalanan dinas Banggar ke DPRD Kota Tangerang Selatanyang dilaksakan pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 20113. Perjalanan Dinas ke Pandeglang dan Cilegon pada tanggal08 s/d 10 September 2011Sedangkan perjalanan Pansus X!Il ke DPRD Kofta batamKepulavan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 24Nopember s/d 26 Nopember 2011 terdakwa NOVIANIHim 68 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2228 K/PID.SUS/2012Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa yangdiwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Oktober 2011 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan
205 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soekandi binBaie ketika itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mendapat putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusannyaNomor 560/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 1999 juncto PutusanPengadilan Tinggi Nomor 220/PDT/2000/PT DKI, tanggal 30 Agustus 2000jJuncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2605 K/Pdt/2001 tanggal 10Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimanadinyatakan bahwa Tergugat IV dalam konvensi asal/Penggugat dalamRekonvensi/Pembanding
93 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menghilangkan Makna kata dapat menganut konsep kerugianNegara dalam arti Materiil, dalam rumusan merugikan perekonomian Negara Sosialadequate merupakan sebagai dampak dari suatu akibat yang ditimbulkan secara tidakjelas, sehingga, mengacu dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang membebaskan tiga mantan Direksi Bank Mandiri (Neloe Cs) dengan pertimbangankredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT.
133 — 73
yang pertama dalam rangka sosialisasi35Pemilu Kabupaten Buru Selatan dan yang kedua tidak ada kegiatan tapiSaksi hanya diminta untuk menandatangani lembaran merah SPPD saja;Bahwa dalam dua kali kunjungan kerja tersebut hanya ada 1 orang staffSaja yang diterima oleh Saksi, sedangkan berapa banyak staff SekretariatDPRD Kabupaten Buru Selatan yang ikut Saksi tidak tahu dan Saksimenandatangani lembaran merah SPPD yang dibawa, tetapi disitu tidaktercantum namanama staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatanyang
75 — 105
: 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenanganBupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan SuratKeputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.Selanjutnya setelah pertemuan tersebut beberapa waktu kemudian,Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menandatangani Surat27Keputusan Bupati terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunanBalaiBenih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang berlokasi di DesaBawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatanyang
124 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djaja TanLiang Hin berdasarkan Akte Keterangan Waris Nomor. 08, Tanggal 09 April2008 yang dibuat di hadapan Notaris Rawat Erawadi, SH. yang merangkumdan membuktikan bahwa: Penggugat adalah istri yang sah dari Mulja Djaja Tan Liang Hin, dan Penggugat Il s/d Penggugat VIIl adalah anak kandungnya, selanjutnya,Mulja Djaya Tan Liang Hun sebagai pewaris, meninggalkan tanah totalluas 34.916 m2 dan di atasnya ada 3 bangunan gudang masingmasingluasnya 3.000 m2, terletak di Jalan Pancoran Timur II/4 Jakarta Selatanyang
230 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
sejumlahRp10.00.000.000,00 (sepuluh miliar);Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya gugatan Penggugat, karena adanyakekhawatirkan Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkankepemilikan atas nama sertifikatsertifikat a@ quo kepada pihak ketiga, makasesuai Pasal 198 ayat (1) juncto Pasal 199 ayat (1) HIR Penggugat berhakuntuk menuntut agar Pengadilan Negeri menetapkan atau meletakkan sitajaminan (conservatoir beslaag), oleh karenanya dengan ini Penggugatmohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
79 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping itu ada salah dalam menerapkan hukum dan keanehanlainnya pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menyangkut Rekonpensi di halaman 66 dalam putusan perkara a quoNomor 1243/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel yang menyebutkan :Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Para PenggugatRekonpensi, Majelis Hakim melihat dan menilai bahnwa Para PenggugatRekonpensi telah secara jelas menguraikan surat gugatannya, termasukperbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi.
462 — 1439
EFFENDI SIRAGIH, SH.MH.Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakrta Selatanyang mengadili perkara ini mempelajari dengan seksama jawab jinawabkedua belah pihak berperkara dapat menyimpulkan bahwa yang menjadipokok permasalahan dalam perkara ini adalah disatu pihak Pemohonsebagai terlapor merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka dalamPenyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/630/VI/2014/Bariskrim tanggal 18Juli 2014, Laporan Polisi Nomor : LP/105/I/2016/Bariskrim dan dilainpihak Termohon
113 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi , Pemohon Kasasi II danPemohon Kasasi Ill dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memorikasasi Pemohon Kasasi tanggal 2 April 2013, memori kasasi Pemohon Kasasi IItanggal 9 April 2013 dan memori kasasi Pemohon Kasasi III tanggal 12 April 2013dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2013, dinubungkan dengan pertimbanganPutusan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
MUHAMMAD UMAR,DKK
Tergugat:
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA.TBK
265 — 93
Perusahaan Perkebunan LondonSumatra Indonesia Tbk (Tergugat)yang bergerak dibidang perkebunan kelapasawit dan ditugaskan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatanyang tersebar di beberapa Estate: Bukit Hijau Estate, Riam Indah Estate, SeiHalaman 13 dari 132, Putusan Nomor 16/Padt.SusPHI/2021/PN.Plg.Gemang Estate,Belani Elok Estate, Mentari Kulim Estate dan Sei KepayangEstate;.
Terbanding/Penggugat : JULIYANTO SURYARAHARDJA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CITRA LELANG NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
221 — 95
sebagaimana dalam pokok perkara,dimana pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan dengan mengabulkan gugatanPenggugat sekarang Terbanding untuk sebagian dan menyatakan Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta selatan dalam pokok perkara a quo, Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan amarputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
93 — 16
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun2006 dinyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ataspelaksanaan APBD bertanggung jawa terhadap kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum dipersidangn pada Tahun 2012 diKabupaten OKU telah mengadakan MTQ yang ke XXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatanyang
62 — 22
Aceh Selatanyang bersumber dari anggaran APBA tahun 2009, karena saksisaat itu sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Prov. NAD yang diangkat berdasarkanSK Gubernur;e Bahwa tugas saksi selaku bendahara pengeluaran yaitumenerima, mengeluarkan, menyimpan atas perintah atasandan memberikan laporan kepada Dinas Keuangan;e Bahwa atasan saksi dalam hal ini adalah Pengguna Anggaranyaitu Ir.
145 — 72
Sebelah Barat dengan Dusun David Pieter ;Adalah milik dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris AlmarhumFrederik Pattiasina, kecuali diantara batas sebelah utara dan selatanyang terletak ditengahtengah yang adalah jalan raya telah digunakanuntuk kepentingan fasilitas umum pemerintah ;5. Menetapkan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV yangmenempati atau menjual tanahtanah bagian dari warisan dusunNuntetu Pasir Putih adalah melawan Hak dan merugikan Penggugat;6.
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
DODO ZAKARIA, SH
143 — 62
Konawe Selatanyang dilakukan oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda, saksi sudah diperiksadan diminta keterangan oleh penyidik sampai dengan 3 (tiga) kali;Halaman ke 33 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN. KdiBahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi penyalangunaan dana keuangan diPerusda Kab.