Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.

Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengan nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2 atau total senilai Rp420.000.000..Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa,SH alamat Jalan Gatot Subroto nomor 14Ungaran Kabupaten Semarang melalui Surat nomor 39/SK/PPAT/VI/2003tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifkat ke Kantor Pertanahan KabupatenSemarang.

(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono..(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihalPermintaan Harga Jual Umum. .

) sebagai patokan yangsignifkan, dimana berdasar pengetahuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangdisepakati dalam musyawarah besarnya Nilai Jual jual Objek Pajak (NJOP) padasaat ini adalah sebesar Rp.64.000,00 (enam puluh empatribu rupiah ) ; Menimbang, berttk tolak pada uraian di atas, maka besarnya uangpengganti yang akan dijauhkan kepada Terdakwa, adalah besarnya uang yangsecara nyata diperoleh Terdakwa dibagi dengan harga NJOP pada tempus delikti,dan hasil yang diperoleh berupa meter persegi

(FOTOCOPY LEGALISIR) Sertifikat Hak Pakai No. 34 terletak di Desa Kalongan KecamatanUngaran Timur Kabupaten semarang (ASLI).Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan KecamatanUngaran Timur Kabupaten semarang. .FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.

NJOP/M KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat PemohonBanding sajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut: Permohonan iNo Uraian SPPT Keberatari Keputusan Keberatan Selisih(a) (b) (c) (d)=(c)(b)T Bumi (v2) 8.214,880.000 8.214.880.000 8.214.880.0002 Bangunan (M) 3 NJOP Per M 140,00 140,00 140,004

NJOP sebagai dasar 4 450 983.200.000,00 1.150.083.200.000,00 1.150.083.200.000,00pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP5 Nak Kena Pajak) 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,006 NYOP untuk 4 450.071.200.000,00 1.150.071.200.000,00 1.150.071.200.000,00pengenaan PBBtoe Boe Jual 460.028.480.000,00 460.028.480.000,00 460.028.480.000,00PBB yang terutang 2,300.142.400,00 2,300.142.400,00 2,300.142.400,00Bahwa sehubungan dengan Keputusan Keberatan di atas, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding

Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% darinilai permukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.0002 Bangunan (M*) 03 NJOP Per M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008

tersebut tidak mendorong investorlainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang Migas yangpada akhirnya akan merugikan negara Indonesia;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding sajikanperhitungan berdasarkan SPPT, Keputusan Keberatan, dan PermohonanBanding dalam Tabel 4 di bawah ini:Tabel 4(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut Keputusan Permohona wa:4 Uraian SPPT aheraiani n Banding Selisih (a) (b) (C) (d)=(b)(c) Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 Bangunan(M*) NJOP

Putusan Nomor 1763/B/PK/PJK/2017kembali menjadi sebesar : Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagaiberikut : Uraian luas (m2) Kelas NJOP PERm2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP 12.000.000NJOP PBB 1.150.071.200.000NJKP = Ro1.150.071.200.000 x 40% 460.028.480.000PBB Terutang = Rp460.028.480.000 x 0.5% 2.300.142.400Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar 2.300.142.400 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,

Putusan Nomor 289/B/PK/PJK/2014antara nilai NJOP dari PBB dan nilai pasar wajar , yang mana hal ini tidaksesuai dengan yang di atur dalam KMK No.251/KMK.03/2002.b.

Putusan Nomor 289/B/PK/PJK/2014Bahwa pendekatan yang digunakan oleh Terbanding yang menggunakannilai yang tertinggi antara NJOP dengan nilai pasar untuk mendapatkan nilaiwajar adalah tidak berdasar. Ketentuan penggunaan nilai terbesar antara nilaiNJOP dengan nilai penjualan hanya dikenal/ terdapat dalam perhitungan PPh5% atas penjualan tanah dan bangunan.

Dalam kenyataannya, NJOP tidak selalu merepresentasikan harga pasarwajar, banyak kasus nilai NJOP terlalu tinggi dari harga pasar wajar.Seharusnya Kantor Pajak menggunakan nilai harga pasar ratarata (bukan dari1 transaksi) yang benarbenar terjadi di lapangan sebagai dasar koreksi bukanberdasarkan NJOP;Bahwa dari uraian diatas, jelas dapat disimpulkan sebagai berikut:Bahwa Konsep dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengankonsep Pajak Penghasilan atas Pengalihan Tanah dan Bangunan (PPhTB);Bahwa

Namun bukan berarti apabila adahubungan istimewa harus dikoreksi, dan mengenai ketidakwajaran harga untukpenjualan tanah dan bangunan tidak dikaitkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP);Halaman 7 dari 26 halaman.

PenentuanHarga Pasar Wajar untuk tanah dan bangunan dalam konsep UndangundangPPN tidak dikaitkan dengan NJOP, sehingga jika tidak dikatakan dalamUndangundang PPN, jangan dianalogikan dengan Undangundang yang lain.Setiap Undangundang memiliki karakteristik masing masing;Asas KeadilanBahwa Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam halpemungutan pajak.

Bahwa isi keberatan yang disampaikan pemohon, yang memintaagar termohon membayar ganti kerugian tanah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) x luas tanah milik pemohon yangterkena proyek irigasi 1.075 meter persegi = Rp. 1.075.000.000,(satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) menurut Kami mengadangada karena besaran nilai ganti rugi yang diinginkan Pemohontidak berdasarkan harga pasar tanah dan NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) setempat.

Layak tidaknya suatu penggantian kerugian umumnya didasarkanpada harga pasaran di sekitar lokasi tanah tersebut, diimbangidengan nilai NJOP tahun sebelumnya pada tanah dimaksud,sehingga dalam hal adanya keberatan seperti saat ini, untukpenilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi di KabupatenHulu Sungai Selatan akan terasa asas kemanfaatannyasebagaimana amanat Pasal 3 UU 2/2012 yang berbunyiPengadaan Tanah untuk

Nomor 411/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.I.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak SebagaiDasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor PedesaanDan Perkotaan Dan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan TerndahKabupaten Hulu Sungai Selatan (T.1.7); Photo Copy Klasifikasi Dan Besarnya NJOP

Saksi mengetahui tentang Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah di desa Karasikan yang berdasarkan SK Bupati HuluSungai Selatan per meter persegi adalah Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah). NJOP ini masih mengacu pada NJOP padatahun 2015.Bahwa biasanya NJOP untuk menentukan pajak tanah sehinggaNJOP lebih rendah dari harga Pasar. NJOP tersebut ditetapkandemikian agar tidak menjadi beban masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Jika NJOP dinaikan akan berpengaruh terhadapPBB dan akan mendapat gejolak dari masyarakat. NJOP yangditetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Menjualtanah harus berdasarkan NJOP tetapi hanya sebagai patokan sajayang berlaku adalah berdasarkan harga pasar. Bahwa Kepala BPN adalah Panitia Pengadaan Tanah. BerdasarkanSK Kepala BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bertugasmelakukan pengkuran terhadap lahan yang terkena dampak Irigasidalam Proyek Irigasi di Desa Karasikan.

dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuaidengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00900 atasnama Wajib Pajak HS.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (Satu) exemplar dokumen berupa :a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah KabupatenSleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak34.04.070.001.005.00920 atas nama Wajib LIE FONG MON,Letak Objek Pajak di JI. Kaliurang Rt. O00 Rw. 00, alamatWajib Pajak di JI.

Pandega Wiratama Il Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal,Sleman, Yogyakarta.2. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuaidengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00910 atasnama Wajib LIE FONG MON, Letak Objek Pajak di Jl.Kaliurang Rt.

GandekanNo. 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah KabupatenSleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak34.04.070.001.005.00920 atas nama Wajib LIE FONGMOW, Letak Objek Pajak di JI. Kaliurang Rt. OOO Rw. 00,alamat Wajib Pajak di JI.

GandekanNo. 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a.c.11 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah KabupatenSleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari2018 sesual dengan Nomor Objek Pajak34.04.070.001.005.00920 atas nama Wajib LIE FONGMOW, Letak Objek Pajak di Jl. Kaliurang Rt. 000 Rw. 00,alamat Wajib Pajak di Jl.

dapat ditetapkan dengan berpedoman pada hargadasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavlingperumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI, dan DPRD, sedangkan untukInstansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapatditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak dan/atauharga pasaran umum setempat;Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedomanpada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;Bahwa kemudian saksi Drs.

Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;14. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;15. Permohonan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan TukarMenukar tanggal 07 Mei 2007;16. Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei2007;17. Foto copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12September 2007;18. Perjanjian Pengadaan Aset Pengganti Tanah Brigif 9 tanggal 12Oktober 2007;19. Surat Ukur dari Kator Pertanahan tanggal 14 Januari 2008;20.

Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;15. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;16. Permohonan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan TukarMenukar tanggal 07 Mei 2007;Hal. 17 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/201517. Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei2007;18. Foto copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12September 2007;19. Perjanjian Pengadaan Aset Pengganti Tanah Brigif 9 tanggal 12 Oktober2007;20.

Bahwa Sesuai Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Bumi dan Bangunan Perkotaan & Pedesaan Nomor 974/1000/422/2014 (Bukti PK6) diketahui bahwa estimasi terendah NJOPHal. 25 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015untuk wilayah sekitar tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRADadalah Rp802.000,00 per M2.

Sehingga apabila dibandingkandengan harga penjualan atas tanah eks markas Brigif 9/2KOSTRAD dengan nilai Rp904.233,00 per M2 tetap masih beradadiatas harga estimasi terendah NJOP Rp802.000,00 per M2,sehingga adalah tidak tepat pertimbangan Judex Juris terkaitpenentuan harga penjualan aset a quo bahwa tanah eks markasBrigif 9/2 KOSTRAD dijual kepada pihak swasta PT. TSM tidakmendapatkan nilai wajar karena tidak memperhatikan estimasiterendah NJOP.

Nomor 2079 K/Pdt/2015seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Tanah seluas 1030meter persegi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Bahwa Pembanding/Termohon kasasi menentukan harga harga limitberdasarkan ketentuan PMK Nomor 93PMK.06/2013 dimana ketentuanlimit tersebut adalah berdasarkan NJOP harga limit tersebut tidak di bawahNJOP.

Bahwa apa bila menggunakan dasar tersebut jelas tidak benarkarena NJOP di Perkotaan tidak sama dengan NJOP di daerah pedesaandimana harga NJOP di Pedesaan nilainya murah. Tidak cocok denganharga Obyek. Terbukti dalam perkara ini obyek sengketa dijaminkandengan Harga Rp200.000.000,00 akan tetapi dijual dengan harga cumaRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu harga di atas NJOP makadengan demikian akan merugikan negara karena tidak menjual sesuaidengan harga pasar.

Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Nomor 024 tanggal 13 November 2018, atas nama PT Ladang Sawit Mas,NPWP. 02.389.119.5703.001, beralamat di Jalan Melawai Raya No. 10Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan NOP PBB 61.04.080.016.0002129.1beralamat di Sungai Kelik, Desa Simpang Tiga Sembelangaan dan DesaTanjung Medan, Nanga Tayap, Ketapang, Kalimantan Barat, sehinggadihitung kembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Bumi (m*) 56.964.6272 NJOP

Menyatakan NJOP PBB dipakai secara utuh dalam perhitungan BPHTBtanpa memisahkannya menjadi Nilai Dasar Tanah atau Standar InvestasiTanaman;6. Mempertahankan NPOP BPHTB Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTerbanding) sebesar Rp. 299.064.291.750, sehingga Pajak BPHTByang terhutang sebesar Rp. 14.953.212.758,;7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) untukmembayar seluruh biaya dalam perkara ini;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 290/B/PK/Pjk/2021Atau Setidaknya:1.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Bumi (m*) 56.964.6272 NJOP

Tebet Timur Raya No. 56,Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN BgrJakarta Selatan, berdasarkan Hak Guna Bangunan No.2232/Tebet Timur luas tanah 540M" dan luas bangunan440tVT yang diperkirakan nilainya berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) berdasarkan Pergub DKI No. 408tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumi dan Bangunandi Propinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan total menjadisebesar Rp. 13.568.460.000, (NJOP tanah per meter Rp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meter Rp

Tebet Timur Raya No. 57,Jakarta Selatan berdasarkan Hak Guna Bangunan No.3507/Tebet Timur luas tanah 56QM~ dan luas bangunanA420IVK yang diperkirakan nilainya berdasarkan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) berdasarkan Pergub DKI No. 408tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumi dan Bangunandi Propinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan total menjadisebesar Rp. 13.946.100.000, NJOP tanah per meter Rp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meter Rp.3.441.000,Sebesar Rp. 8.582.400, yang merupakan 3% dari nilaiTanah di

dan luas bangunan 440M yang diperkirakanHalaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor.150/Pdt.G/2019/PN Bgr6.3.nilainya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkanPergub DKI No. 408 tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumidan Bangunan di Propinsi DK! Jakarta Tahun 2017 dengan totalmenjadi sebesar Rp. 13.568.460.000, (NJOP tanah per meterRp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meterRp. 3.441.000, ; Sebesar Rp. 418.383.000, yang merupakan 3% dari nilaiTanah dan Bangunan di Jl.

JakartaSelatan berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 3507/Tebet Timurluas tanah 560M dan luas bangunan 4201 yang diperkirakannilainya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkanPergub DKI No. 408 tahun 2016 tentang Penetapan NJOP Bumidan Bangunan di Propinsi DK! Jakarta Tahun 2017 dengan totalmenjadi sebesar Rp. 13.946.100.000, (NJOP tanah per meter Rp.22.323.000, dan NJOP bangunan per meterRp. 3.441.000,; Sebesar Rp.8.582.400, yang merupakan 3% dari nilai Tanah diCipaok.

Tebet Timur Raya No. 57 ,Jakarta Selatan berdasarkan Hak Guna Bangunan No.3507/Tebet Timur luas tanah 560M2 dan luas bangunan420M2 yang diperkirakan nilainya berdasarkan Nilai JualObjekPajak (NJOP) berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.408 tahun 2016 tentang Penetapan NJOP bumi danbangunan di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dengan totalmenjadi sebesar Rp. 13.946.100.0000, (NJOP tanah permeter Rp. 22.323.000, dan NJOP bangunan per meter Rp.3.441.000,); Sebesar Rp. 8.582.400, yang merupkan 3% darinilai

Hal ini terbuktidari besarnya nilai ganti rugi atas tiaptiap bidang tanah, bangunan dantanaman tegakan diatasnya yang jauh lebih tinggi dari nilai objek pajakbidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupun harga pasar setempat.Bahwa sebagai bukti atas dalil Termohon tersebut diatas, dapat dibuktikandari perbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari beberapa warga yangterkena pembebasan dengan Nilai ganti rugi yang telah ditetapkan olehPanitia Pengadaan Tanah yang mendasarkan pada hasil perhitungan

sampai dengan Rp. 327.000 perm* sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegipada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jualtertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantai kijing +sebesar Rp. 68.181, (enam puluh delapan ribu seratus delapan saturupiah) per meter persegi sehingga keberatan Pemohon terhadappenetapan harga yang terlalu rendah tidak berdasar.Bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak dalil PemohonKeberatan pada Posita butir

Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebih Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkannilai yang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerahtersebut.Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mpw Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenaitidak dilibatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, haltersebut telah diatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :a.

Pelindo tidak ada membayar ganti rugi dibawha NJOP, yangada diatas NJOP semua;Bahwa sosialisasi hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan harga gantirugi dalam pembebasaan lahan;Bahwa pihak PT.

Pelindo tidak ada membayar ganti rugi dibawah NJOP, yangada diatas NJOP semua; Bahwa sosialisasi hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan harga gantirugi dalam pembebasaan lahan; Bahwa Data yang diminta berupa KTP, KK, Serifikat atau SKT atau SPT; Bahwa Pertemuan kedua membahas tentang pembebasan lahan; Bahwa Pertemuan ketiga yang dibahas tentang harga tanah, bangunandan tanam tumbuh tidak mengikuti NJOP tetapi mengikuti harga pasarsekarang; Bahwa tidak semua warga memiliki hak kepemilikan berupa

SK Pengangkatan Hazil Dahlan sebagai Manager Government Relations (Hazil Dahlan)290. 1 (satu) bundel Perhitungan NJOP Menara Telekomunikasi :o PT. Dayamitra Telekomunikasi 15 Tower.o PT. Protelindo 15 Tower.o PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia 3 Tower.o PT. Tower Bersama 6 Towero PT. Indosat 1 TowerDikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Muara Enim nomor 10 tahun 2010 tentangPajak Daerah berikut perubahannya, telah disebutkan yang merupakansalah satu kualifikasi bangunan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaandan Perkotaan (PBB P2) adalah menara sehingga NJOP Pajak bumi danBangunan Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk menghitungbesaran nilai retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kab.Muara Enim, adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan (PBB P2) di wilayah Kab.

(Nilai Jual ObjekPajak) dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) MenaraTelekomunikasi;Bahwa NJOP yang menjadi dasar perhitungan Pajak Bumi danBangunan Menara Telekomuniasi di Wilayah Kabupaten Muara Enimdiatur di Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2014 tanggal 27 Maret2014 tentang Klasifikasi dan NJOP PBB Pedesaan PerkotaanKabupaten Muara Enim;Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;halaman 64 dari 146 Putusan Nomor:27/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgMARSARIFUDDIN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya

Bahwa total nilai NJOP untuk 40 (empat puluh) menara telekomunikasisebagaimana terdapat dalam hasil rekapitulsi yang dibuat danditandatangani oleh ahli dan Kepala Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Muara Enim adalah sebesar Rp. 26.654.000.000, (duapuluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah); Bahwa jumlah retribusi yang harus dibayar dengan cara, NJOPMenara Telekomunikasi dari masingmasing menara tersebut dikalikan2 % (dua persen) atau dengan kata lain total seluruh nilai NJOP dikali2

Penetapan retribusi hanya bisa dibuatkalau ada NJOP PBB dari Dispenda sebagai dasar penetapan danperhitungan retribusi.

NJOP harga Rumah:Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2017Pada tahun 1996 harga NJO Perumahan di daerah KecamatanJohar Baru adalah sebesar Rp335.000,00/m?, kemudian denganasumsi terjadi kenaikan harga NJOP sebesar 10% pada tahun1997 maka diperkirakan nilai NJOP tahun 1997 adalah sebesarRp368.500,00/m?;Pada tahun 2013 harga NJOP rumah di lokasi yang sama adalahRp2.243.403,00/m? (meningkat 509%) (vide Novum 12 dan 13);e.

: Rp1.367.760.000; (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah);Nama Wajib Pajak: Tanah Kuburan Hindu;Alamat Wajib Pajak: Dusun Labuhan Aji Desa Temukus; KecamatanBanjar Buleleng;Dibuat di Singaraja pada tanggal 13 Desember 1012; oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Muhamad Riza; SuratKeterangan NJOP Nomor Ket319/WPJ.17/KP.03/2012; sesuaidengan Bukti T.IV.13 dari Tergugat IV;Bahwa, dengan bukti pengeluaran Surat Keterangan NJOP NomorKet319/WPJ.17

NJOP; Luas Tanah; atas nama Tanah.

tanah; dimana padaSurat tersebut terbukti Isinya Tidak benar yaitu: menyangkutperihal Nomor NJOP; Luas Tanah; atas nama Tanah.

yang Isinya Patut DidugaPalsu pada Akta/Surat; dan dipergunakan untuk mendukungperbuatan hukum penipuan untuk dapat mengajukan SuratPermohonan Sporadik Permohonan hak atas tanah; dimana padaSurat tersebut terbukti Isinya Tidak benar yaitu: menyangkutperihal Nomor NJOP; Luas Tanah; atas nama Tanah.

Nomor 358 K/Pdt/2015Nama Wajib Pajak: Tanah Kuburan Hindu;Alamat Wajib Pajak: Dusun Labuhan Aji Desa Temukus; KecamatanBanjar Buleleng;Dibuat di Singaraja pada tanggal 13 Desember 2012; oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, Muhamad Riza; SuratKeterangan NJOP Nomor Ket319/WPJ.17/KP.03/2012; sesuaidengan Bukti T.IV.13 dari Terbanding IV/Tergugat IV;Bahwa, dengan bukti pengeluaran Surat Keterangan NJOP NomorKet319/WPJ.17/KP.03/2012 (sesuai bukti T.1V.13 dari Tergugat IV)berarti telah

NJOP: Rp.4.800, yangdikeluarkan oleh kepala kantor pelayananpajak bumi dan bangunan curup padatanggal O02 Januari 2004;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajakterutang pajak bumi dan bangunan tahun2005 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP)17.03.020.027.004 0161.7 An. Wajib PajakMUCHTAR S, alamat Desa MHarapan MakmurBengkulu Utara, objek pajak jalan Desaharapan makmur Bengkulu Utara, bumi luas10.000 M2.

Wajib pajakJumeri alamat Desa Harapan Makmur, TalangEmpat, Bengkulu Utara, letak objek pajakjalan Desa Harapan Makmur, Talang Empat,Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas10.000 M2 NJOP : = ARp. 4.800, yangdikeluarakan oleh Kepala Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Curup padatanggal 14 Januari 2008.(DIKEMBALIKAN KEPADA SLAMET MARSUDI NIN ISMAIL(ALM) )4.

NJOP: Rp.4.800, yangdikeluarkan oleh kepala kantor pelayananpajak bumi dan bangunan curup padatanggal O02 Januari 2004; 1 (satu) lembar Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan29tahun 2005 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT(NOP): 17.03.020.027.004 0161.7 = An.Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat DesaHarapan Makmur Bengkulu Utara, letakobjek pajak jalan Desa, Desa harapanmakmur Bengkulu Utara, objek pajak bumi,luas : 10.000 M2.

NJOP: Rp.6.600,yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Curuppada tanggal 14 Januari 2008;(DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHTAR SANUSI BINKARYONO ) 1 (satu) buah sertifikat tanah dengannomor hak milik 602 An.

SPPT(NOP) : 17.03.020.027.004.0153.7 An.Wajib Pajak Jumeri alamat Desa HarapanMakmur , Bengkulu Utara, letak objekpajak jalan Desa, Desa Harapan Makmur,Talang Empat, Bengkulu Utara, objekpajak bumi, luas 10.000 M2 NJOP : Rp.4.800, yang dikeluarakan' oleh KepalaKantor Pelayanan Pajak Bumi dan BangunanCurup pada tanggal 14 Januari 2008.(DIKEMBALIKAN KEPADA SLAMET MARSUDI BINISMAIL);6.

Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengan nilaiJual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2 atautotal senilai Rp 420.000.000.

(FOTOCOPYLEGALISIR) 24Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25 Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor :593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 diKelurahan Nyatnyono. .FOTOCOPY LEGALISIR) Hal. 18 dari 45 hal.Put. Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg 26Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPY LEGALISIR) 28Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal InformasiNJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. ..FOTOCOPYLEGALISIR) 29Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor$.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Kp.

(Foto copy Legalisir).29.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalinformasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang Rejo KelurahanNyatnyono (Foto copy Legalisir).30.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorLS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Jl.Pring Gading KelurahanKalongan.

Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg29.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalinformasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang RejoKelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).30.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorLS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di JI.Pring Gading KelurahanKalongan. (Asli).31.Foto copy KTP A.n.JOKO MARGITO.SH ;32.

Penggugat hanya menerima photo copy saja ;Bahwa setelah Penggugat mempelajari isi perjanjian ini, ternyataPenggugat merasa di rugikan dengan perjanjian jual beli tersebut ;Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena jual beli tersebut tidak sesuaidengan NJOP atau harga pasar di JI Bangka ;Dimana Penggugat mengetahui dari orang lain, bahwa harga pasaran diwilayah JI bangka adalah sekitar 5.000.000, per meter (Terlampir buktiP3) ;Bahwa oleh karena itu Penggugat, meminta kepada Tergugat untukmembatalkan

BuktiP3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pokok Bumi DanBangunan Perdesaan Dan Peertkotaan Tahun 2014 YangMenyatakan Bahwa NJOP Atau Harga Pasaran DiJl.Bangka Jakarta Selatan Adalah Sekitar Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) (Sesuai dengan aslinya)4. BuktiP4 : Buku Bank Mndiri Sebagai Bukti Transfer Bahwa TergugatSelaku Membayar Diatas Tanggal 20 an Setiap Bulannya(sesuai dengan aslinya) ;5.

60.000.000.00, (enam puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebesarRp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat sudahmembayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000.00, (lima juta rupiah) ;Bahwa pada saat dilakukan penandatangan perjanjian jual beli saksitidak ikut menyaksikan ;Bahwa setahu saksi pada waktu perjanjian ditanda tangani Penggugattidak dalam tekanan dan paksaan karena perjanjian itu dilakukan dirumahPenggugat dan saksikan ketua RT.Bahwa saksi tidak tahu berapa harga NJOP

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga NJOP tanah di Jalan Bangka, dantidak tahu berapa harga pasaran tanah sekarang, karena saksi tidaktinggal di Jalan Bangka ; Bahwa harga rumah yang dijual Penggugat kepada Tergugat adalahwajar karena di jual buat keluarga ;Menimbang, bahwa dari keterangan yang diajukan Tergugat danPenggugat terjadi/terdapat perbedaan keterangan sepanjang mengenaikeadaan/kondisi perilaku dari Penggugat, saksi yang yang diajukan Penggugatmenerangkan kondisi kejiwaan Penggugat labil

maka harga rumah dan tanah yangdijual Penggugat adalah seharga 60 M2 X (dikali) Rp. 1.862.000.00, jumlah Rp.111.720.000.00, (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). danberdasarkan praktek jual beli yang terjadi di tengah masyarakat bahwa hargapasar selalu diatas harga NJOP, sehingga apabila mengikuti mekanisme hargapasar bahwa harga tanah diatas harga NJOP. dan dihubungkan denganketerangan saksi Armi yang menerangkan harga pasaran tanah Mampang,sebesar Rp. 3.000.000.00, (tiga juta

Pelawankepada Terlawan I, bahwa sangat Jjelas terlihat kKesewenangwenangan Terlawan dalam hal penentuan limit lelang, karena jika melihat nilai limit lelang adalah Rp.152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) maka harga tanah Objeksengketa tersebut 1 (Satu) meter hanya dihargai Rp.19.500 (Sembilan belas ribulima ratus rupiah) permeter, di mana penilaian/taksiran harga pasaran Objekyang dijaminkan tersebut saat ini adalah Rp.100.000, per meter sehingga sesuaiharga pasaran dan sesuai dengan NJOP

, harga tanah di sekitaran ObyekJaminan, sehinga taksiran harga obyek Jaminan adalah Rp. 100.000, Per meterX 7.649 M2. total harga dari Objek sengketa adalah senilai Rp. 764,900.000(tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sehinggatindakan Terlawan yang menentukan harga limit lelang jauh dibawah nilai hargapasaran dan NJOP. adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikankepentingan Pelawan, karena berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Aspraisal(penilaian) tidaklah mungkin

Wildan Suyuthi Musthofa, SH dalam hal 398 : penentuan harga limitlelang mempertimbangkan harga NJOP (PBB) digabungkan dengan hargapasaran dibagi menjadi 2 (dua) dibuat sebagai stadart harga limit lelang, namunHalaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.Bth/2018/PN Jmrsebaliknya yang dilakukan oleh Terlawan adalah menentukan harga limit lelangserendahrendahnya jauh dari harga dasar apalagi dari harga pasar, denganmembuat nilai transaksi (nilai limit) Rp. 152.000.000 (seratus lima puluh

Bahwa oleh karena Penetapan Lelang terhadap obyek Lelang tersebutpenentuan harga Limit Lelang tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOP,harga tanah di daerah obyek Lelang, sangat merugikan kepentingan hakPelawan dan tindakan Terlawan dan Terlawan Il, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga patut jika Lelang pada tanggal 23 Oktober 2018,terhadap obyek Lelang adalah batal demi hukum, dan secara Mutatis Terlawan Ill,selalu Pemenang adalah Lelang atas obyek Lelang sebagaimana di maksudadalah

Menyatakan bahwa Limit Lelang atas obyek jaminan yaitu Objek sengketa,sesuai dengan harga pasaran dan nilai NJOP.

No. 161 PK/Pdt/2013Desember 2000, untuk lengkapnya dikutip ketentuan tersebut sebagaibenkut:Ayat (1): Dalam hal barang yang akan dinilai berupa tanah, sumber data/informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan nilaipasar adalah:a.Data transaksi tanah, antara lain dan PPAT, Kantor Lelang, KepalaDesa, Perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tanah danbangunan.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan (KPPBB).Iklan Surat Kabar serta informasi dan

Bahwa NJOP pada tahun 2004 terhadap objek sengketa adalah sebesarRp.111.262.000,00 sesuai SPPT dan Kantor Pelayanan PBB Balikpapantanggal 6 Maret 2008 (salinan). Atas dasar NJOP tahun 2004 terhadapobjek sengketa dapat disimpulkan bahwa penentuan harga limit olehTergugat adalah tidak mengacu peraturan yang berlaku dan syaratsyarat tidak wajar dan tidak patut.10.

Nilai NJOP terhadap objek sengketa Rp.111.262.000,00.Harga lelang Tergugat dan II Rp.23.000.000,00.Selisih harga NJOP & Harga Lelang Rp.88.262.000,00 .b.

Baharuddin yang menjadi Hak Mlik Para Penggugatsetelah meninggal pada tanggal 30 Juni 2001.Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat yang menentukanharga limit tidak sesuai NJOP tahun 2004 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum oleh Pemerintab (onrechtmatige overheidsdaaq).Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 11 yang telahmelepas objek sengketa kepada penawar tunggal yaitu Tergugat Illyang mengandung unsur kolaborasi tidak ada persaingan sehat danaltematif pilinan sebagai perbuatan meiawan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor Pelayanan PajakBumi Dan bangunan.c. Iklan Surat Kabar serta informasi dari masyarakat setempatsebagai sumber data tambahan.2) Dalam hal barang yang akan dinilai berupa bangunan, sumberdata/ informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalammenentukan nilai pasar adalah:a. Lembaga/instansi yang mengeluarkan data standar hargabangunan (d.h) Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum).b. Jurnal buku bangunan, konsturksi dan Instansi.c.

Bahwa isi keberatan yang disampaikan pemohon, yang memintaagar termohon membayar ganti kerugian tanah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) x luas tanah milik pemohon yangterkena proyek irigasi 746 meter persegi = Rp. 746.000.000, (tujuhratus empat puluh enam juta rupiah) menurut Kami mengadangada karena besaran nilai ganti rugi yang diinginkan Pemohontidak berdasarkan harga pasar tanah dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) setempat.Bahwa nilai ganti kerugian tanah milik Pemohon berupa uangsejumlah

Layak tidaknya suatu penggantian kerugian umumnya didasarkanpada harga pasaran di sekitar lokasi tanah tersebut, diimbangidengan nilai NJOP tahun sebelumnya pada tanah dimaksud,sehingga dalam hal adanya keberatan seperti saat ini, untukpenilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi di KabupatenHulu Sungai Selatan akan terasa asas kemanfaatannyasebagaimana amanat Pasal 3 UU 2/2012 yang berbunyiPengadaan Tanah untuk

Nomor 410/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.1.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414 tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak SebagaiDasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor PedesaanDan Perkotaan Dan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan TerndahKabupaten Hulu Sungai Selatan (T.I.7); Photo Copy Klasifikasi Dan Besarnya NJOP

Saksi mengetahui tentang Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah di desa Karasikan yang berdasarkan SK Bupati HuluSungai Selatan per meter persegi adalah Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah). NJOP ini masih mengacu pada NJOP padatahun 2015.Bahwa biasanya NJOP untuk menentukan pajak tanah sehinggaNJOP lebih rendah dari harga Pasar. NJOP tersebut ditetapkandemikian agar tidak menjadi beban masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Jika NJOP dinaikan akan berpengaruh terhadapPBB dan akan mendapat gejolak dari masyarakat. NJOP yangditetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Menjualtanah harus berdasarkan NJOP tetapi hanya sebagai patokan sajayang berlaku adalah berdasarkan harga pasar. Bahwa Kepala BPN adalah Panitia Pengadaan Tanah. BerdasarkanSK Kepala BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bertugasmelakukan pengkuran terhadap lahan yang terkena dampak Irigasidalam Proyek Irigasi di Desa Karasikan.

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya = 0,5%dari NJOP yang berlaku/ m?/ tahun;b.

Perindo7 221 No. 0631 Development Rp. 4.000, 0,5% x 0,65% x 4% XCharge (DC) x m* x tahun NJOP x m NUOP x m*? x NJOP x m?x tahun tahun x tahun2 Sumbangan Rp. 1.500, 0,45%x 0,65% x 2,5% XPemeliharaan x m* x tahun NJOP x m NUOP x m*? x NJOP x m?Prasarana (SPP) x tahun tahun x tahun3 Administrasi 0,50% x 1% xNJOP x m* x NJOP x mtahun x tahun Lihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh TERGUGATlberdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1 /01 Januari s/d31 Desember 2016 = 2.5% x NJOP yang berlaku x luas tanah x MasaPerjanjian = 2.5% x Rp 464,000, x 273.00 M2 x 1 tahun=Rp3,166,800,;. Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan) = 1% x NJOP yangberlaku x Luas Tanah = 1% x Rp 464,000, x 273.0 =Rp 1,266,720,Jumlah = Rp 29,767,920, PPN 10%. =Rp 2,976,792,;. Biaya Materai (Satu Kali Dalam Perpanjang) = Rp 15,000, Jumlah Total(1+24+3+4, = Rp 32,759,712,;.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke2 /01 Januari s/d31 Desember 2017 = 2.5% x NJOP yang berlaku x Luas Tanah x MasaPerjanjian =2.5% x Rp 464,000,x 273.00 M2 x 1 Tahun = Rp 3,166,800,PPN 10%. = Rp 316,680,Jumlah (5) = Rp 3,483,480,;.