Ditemukan 2491 data
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada
Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement
Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
117 — 22
Marzuki selaku Kepala Puskesmas le AlangKecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang lama telahmelakukan mekanisme untuk dapat melakukan pengamprahan terhadappencairan dana BOK pada Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieHalaman 6 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHKabupaten Aceh Besar dengan membuat berbagai kegiatan Plan Of Action(POA) / Perencanaan Kegiatan sehingga atas dasar adanya kegiatankegiatan tersebut selajutnya diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten AcehBesar guna dapat melakukan
pencairan dana BOK pada Puskesmas leAlang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, sehingga atasdasar hal tersebut Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besarmelakukan pentransferan dana BOK untuk periode bulan Januari 2012 s/dMei 2012 ke rekening Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieKabupaten Aceh Besar dengan nomor 391301014046539 sebesar Rp.17.083.000, (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengankegiatan Plan Of Action (POA) / Perencanaan Kegiatan yang telahdilaksanakan
Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHBahwa buku rekening tersebut bukan hilang, tetapi ada pada saksiyang saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas le Alang;Bahwa karena mekanisme pencairan serta pertanggung jawaban danaBOK tersebut masih taggung jawab saksi sebagai kepala Puskesmaslama dan masih ada beberapa kegiatan yang belum saksi lakukansaat saksi menjabat sebagai kepala Puskesmas le Alang, namunpencairan dana BOK tersebut harus sesuai dengan laporan pertangungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan POA
(Plant Of Action) di lapangan,sedangkan secara Administrasi dengan laporan pertangung jawabanhasil pelaksanaan kegiatan POA (Plant Of Action) di lapangan saksiyang membuatnya sehingga dana BOK tersebut tidak dapat di cairkanserta tidak dapat di gunakan oleh terdakwa dr.
yaitu pemalsuan buku hilang; Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebutdiperuntukkan sebagai biaya transportasi petugas di lapangan; Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten AcehBesar; Bahwa sistem/mekanisme penerimaan serta penggunaan dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) tahun 2012 dilakukan dengan carasebagai berikut:Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTH Kepala Puskesmas menyampaikan POA
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh KkuasaRadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2882/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali
120 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ary UntungSutoto, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorJKTDZ/POA/00056/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
293 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960),yang diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan KepalaKantor:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Purwantono, Suherman, Surja Consult, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/KontraPK/PoA/X1/2017, tanggal 23 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ary UntungSutoto, beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor JKTDZ/POA/00055/2019, tanggal 13Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali
M A S I H
17 — 10
P2;Fotocopi Pasport RI Nomor : T 866575 tanggal 1 September 2009, atasnama MASIH BINTI KASWARI, selanjutnya diberi tanda ...................P3 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/056/VI/2014, selanjutnya diberiTAN 00. cece cece cece ec ee eee cee ee eee eee scenes eee eee tee eeeeeeteeeeesesene seer ee POA?Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101605180003, tanggal 24 Mei 2018,atas nama Kepala Keluarga MASIH, selanjutnya disebut...........
130 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kKewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Gede Aditya & Partners,beralamat di Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 002/GAPRF/POA/JII/2020, tanggal 3 Februari2020;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKLUNGKUNG, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada Nomor76, Semarapura;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Gede Yuda Setiawan, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danHalaman 2 dari 8 halaman.
14 — 3
PUTUSANNomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Bjm.AT Ale 2 (p05 pS b> call unt 9 (poa) 95> Y oJ Ub 99Artinya :"Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam,kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasukorang yang azalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knususpula, maka berdasarkan azas /ex specialis derogate lex generalis, ketidakhadiran Tergugat dalam sidang, maka perkara ini tidaklah
11 — 1
hal Par Ne ASS4 Pdr QIN Poa Rehan Scanned by CamScannerPerincian Biaya Perkara:Biaya PendaftaranBiaya ATKBiaya PanggilanBiaya RedaksiMateraiJumlah Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 825.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp 916.000,00 (sembilan ralus ena belasThal fo cdari l> had Par Na OS 3.0 Padper Mg Pa Athribu rupiah)Scanned by CamScanner
192 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Purwantono, Suherman, Surja Consult,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor JKTDZ/POA/00051/2019, tanggal 13 Agustus2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutHalaman 1 dari 6 halaman.
156 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra,jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Zeyd,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3807/POA/TCM/FIN/1 1/2018, tanggal12 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan' Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0005/PoA/LEG/TAX/II/2018/NKFE, tanggal 23Februari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
12 — 5
Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada pihak lainen Poa es & fe >yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah cerai.6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang karena belum sempatmendaftarkan penikahan Pemohon dengan Pemohon Il di Kantor UrusanAgama7.
198 — 193
Jenderal SudirmanKav. 52 53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 05/PoA/HP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;5. PT. AETRA AIR JAKARTA, beralamat di Menara Satu Sentra KelapaGading Lt. 2, Jl. Bulevar Kelapa Gading LA 3 No. 1, Summarecon KelapaGading, Jakarta Utara 14240, dalam hal ini diwakili oleh Ir.
122 — 85
Para Advokat Konsultan Hukum pada kantor OTTO HASIBUAN &ASSOCIATES beralamat di Komplek Duta MerlinBlok B 30 Jalan Gajah Mada No. 35 Jakarta Pusat,berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 009/CSD/POA/ITPDir/VIII/13, tanggal 27 Agustus 2013, sebagai Pembanding semula Penggugat ; LAWAN:1. PT.
13 — 1
tinggal bersama di Cimahi selama 1 tahun 2 bulan, namun belumdikaruniai keturunan.Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah danterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang sulitdiatasi sejak bulan Mei 2006.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugatsemakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2007.Bahwa sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena :Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak Mei 2005.Poa
19 — 1
Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor poa ese 13 Mei 2013) ;. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jakarta Selatan ;. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;.
120 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SKU249/P J/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0551/POA
155 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3808/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.