Bramantya Putra,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh KkuasaRadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2882/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ary UntungSutoto, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorJKTDZ/POA/00056/2019, tanggal 13 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

dengan batasbatassebagaimana termaktub dalam gugatan tersebut, sehingga harus dipahamibahwa objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada gugatannya;Bahwa faktanya Tergugat menguasai sebidang tanah milik Ndesu berupatanah sawah seluas 1,5 Ha dan tanah kebun seluas 0,3 Ha, sehingga luas tanahyang dikuasai oleh Tergugat adalah 1,8 Ha dengan batasbatas:e Utara : tanah Usman dan tanah Utoyo;e Selatan : tanah Muin dan tanah Kadir;e Barat: tanah Poa, tanah Japar, tanah Syamsuddin;e Timur : tanah Abbas

dengan batasbatas sebagaimana termaktub dalam gugatan tersebut, sehingga harusdipahami bahwa objek sengketa a quo sebagaimana tersebut padagugatannya;Bahwa faktanya Tergugat menguasai sebidang tanah milik Ndesuberupa tanah persawahan seluas 1,5 Ha dan tanah kebun seluas 0,3 Ha,sehingga luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 1,8 Ha denganbatasbatas:e Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah Utoyo;e Sebelah Selatan : Tanah Muin dan tanah Kadir;e Sebelah Barat : Tanah Poa, tanah Japar dan tanahmilik

DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanHalaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Maret2011 sebesar Rp54.794.536.525.,.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)Principle of Agreement (PoA

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilangLNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentuk businessentity.b.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

NTS kepada Soekotjo Gunawan No. 013/Poa/2006tanggal 4 Juli 2006 ;c. Surat kuasa dari PT. NTS kepada PT. Central Investindo No.015/Poa/2006 tanggal 7 Agustus 2006 ;d. Proposed terms & conditions PT. NTS & PT. Central Investindo (proposalsyarat dan kondisi sewamenyewa tower antara PT. NTS dengan PT.Central Investindo jo lampiran draft perjanjian kerjasama) tanggal 15Agustus 2006 ;e. Surat Pemberitahuan dari PT.

hal Par Ne ASS4 Pdr QIN Poa Rehan Scanned by CamScannerPerincian Biaya Perkara:Biaya PendaftaranBiaya ATKBiaya PanggilanBiaya RedaksiMateraiJumlah Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 825.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00Rp 916.000,00 (sembilan ralus ena belasThal fo cdari l> had Par Na OS 3.0 Padper Mg Pa Athribu rupiah)Scanned by CamScanner

Purwantono, Suherman, Surja Consult,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor JKTDZ/POA/00051/2019, tanggal 13 Agustus2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutHalaman 1 dari 6 halaman.

li>

Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 26 November 2020 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 11 Desember 2020 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Golo Bilas dengan Nomor:Pem.593/GB/64/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, dan juga telah diketahui pula oleh Camat Komodo dengan Nomor:Pem.593/21/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 berikut dokumen-dokumen lain terkait jual beli Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dan CHANDRA SANTOSO PANJAYA POA

Askhara Danadiputra, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ary UntungSutoto, beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor JKTDZ/POA/00055/2019, tanggal 13Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

P2;Fotocopi Pasport RI Nomor : T 866575 tanggal 1 September 2009, atasnama MASIH BINTI KASWARI, selanjutnya diberi tanda ...................P3 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/056/VI/2014, selanjutnya diberiTAN 00. cece cece cece ec ee eee cee ee eee eee scenes eee eee tee eeeeeeteeeeesesene seer ee POA?Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101605180003, tanggal 24 Mei 2018,atas nama Kepala Keluarga MASIH, selanjutnya disebut...........

RRR ER PEEFETFFFFFTFFFTFTTFREI RR RRR RE EEE EA PEP PF e FF 7 6 b948c0810080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002139316b948cceefe 7 FFFFFFFR FFT F TREE FREER EEE EEE EE EFFERRITE RRR RRR RR PEFEFFFFFFTFFFTFTTFRPP FRPP PREP E FFE E EEE PT FPP TPP PPP e 7 efe7 6b948494b5a5bdd6ce5a847beff7 7 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE FFF FFFFFFTTFREE E PPE FR PREP EE EPTFE EE EPP PPP PPP PFS 4b 5a5183129adb5b5ffffff738c84293939e7f7 FE FFE EEE EEEEEEPEFRPP RFR F PREFER ERE FE ERP PPP PP Poa

FTE FFF FFF TF FFF FFT FPP TTT Pf e 7 7 F7 C6dece7b948c42635a0018101821185a6b63c6ded6fffffff7ffff94adad213931000000000000000000080808000000000000000000080808000000000000000000080000000000293131d6f7 efffffTfTTFFTFTTTFTITTFRPP FP PE FP PE FREE EEE EE EE EE PP FPP TPP Pod 6 e 7 e7 21313163737 367 FFF FETE PTT E FTESFFFFFFFTFFFTFFTTFFITIFO 4 9494313131181818000000000000000000 7373753 fFFFFFFFFFFFTFFFTFFITFFITFFITIF ffff42524a29524affffffd6e7de31524a7b94 94 FFFFFFFFFFFFFTTFFTTFTTFFRPP ARR REE PEEPS Poa

efef6 b84 7 badadadffffffa5c6bd528473deefe 7 FFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFTTFFFTFFTTFFTFFPP FFFEFF FE FF EE EFT EEE PEPE PPP PPP b dd6ce1831298ca59cffffff7 39484314a42d6dede FF FFFFFTFFFETFFTFF FET EFETF FETE FT TFT EFF PTFFP FFE FFE FP PE FP EE PEP PTET Poff fas adad213931la5bdb5ffffff5a6b63294239d6efe7ffFEF FTIR LR FRPP EE FEE REFER EEE PEFEF FF FE FFE FP EE EPTFE EE EE PPP PPPS PP oa dc6bd63847 bdeefe78ca59c7 39c94effft7 fff TTTFRPP FRPP CEFR EE FEE EEE EE EEFRPP FRPP PEPE E PEE FETE EEE PPP PPP PP Poa

2bdbdbdeff7f78c8c84adada5f7f7 ef fffttfftTfFTTTTFTTITITIITT TTT fb 5 b5b58c8c8cdedede949494181818bdbdc6fffffffitfffb5c6c6182118314a42e7f7eff7 fff63847b000000000000213131b5d6d 6FFFFFFFFFFFFFFFFFFTFFTFFTTTFTFRPP ARR RRR EE PEPE PPP 5S d6ce1829218cada SfftttttttrtttttttttttttTFFFFFFFTFFTTFFIFFFO 4 9494636363c6c6cO6fffffff ff fffefefefdededefttttTTTTFTTTFTTTFFTTTTTTTTTTTeff7f7395a4a42635af7ffffbdcebd1039399cada ad FTF FFF FFFIFFFFTFFE FFT FE FEEE FTE FFE FFE FEET FFT FETE FEET FEET FEET FP PEP PPP Poa

EEE ER PEEP PPP PPC 6 ded6314a39637 36bcee7 deffftfftTtTtTttTtTtTtTTTfFRPP FP PR FR FE FREE EEE EEFRPP RR RITTER RR RRR RE EE PR RR EE EE EEFFFFFFFTFFFTFFFTFF FF FFE FF FEFFPE FPF PT iP a5 b5ad0818186b8c84 67 FFFFFFFFFFFF FEF FEF EEE PEE EE PFFTfFFFFFTTFTFFFFCc6 cC6c68c8c8C2929290000000000008c8c8cc6c6c6949494 dedede fff TTfTTTTTTTTTTTTTfHd6efe 72139395273 6bffffffe7f7 ef2139315a6b6bf7 FFFTTFFFTTTFTTT TTT TTTFRPP ARR CRP RRRRRRE E R E E EEE EFFFFFFFTFFFTFFFTFRPP FP FE FRPP PFET FFE E EEE PT PPP Poa

Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960),yang diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan KepalaKantor:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinda Gultom,beralamat di Purwantono, Suherman, Surja Consult, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/KontraPK/PoA/X1/2017, tanggal 23 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suprianto,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaKuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4338/POA/KTD/FIN/12/2018,tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan

PUTUSANNomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.Po>*Poa)SA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara : PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai"Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempattinggal di Kabupaten Cilacap, sebagai "Tergugat"Pengadilan Agama tersebut ;Setelah

Marpoyan DamaieS uasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 ;Poa dalam tahanan berdasarkan Penahanan :Q Penyidik, tanggal 02 Juni 2016 Nomor : Sp Han/84 /V1/2016 sejaktanggal 02 Juni 2016 s.d. tanggal 21 Juni 2016;2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal16 Juni 2016 Nomor :B 86/N.4.23/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 22Juni 2016 s.d tanggal 30 Juli 2016;3.

tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAIGUGAT antara :pe umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,dengan ini memberi kuasa khusus kepada Yuliswan SH.MH dan rekanAdvokat berkantor di Perum Pinang Mas No.37 RT.04 RW.0O1 KelurahanBentering Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkuluselanjutnya disebut sebagai penggugat;MelawanPT umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaanSwasta (petani), bertempat tinggal di Poa

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama dan Stephanus Demo W,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4335/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

SKU249/P J/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0551/POA

Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Menara Prima Lantai 30 Unit A,B,C, Jalan IdeAnak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 3808/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 12 November2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.