Satu)buah bekas rokok merk Chief yang didalamnya berisi 1 (Satu) klip plastik yangberisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1 (satu) plastik klip yangberisi 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L, dengan total seluruhnya 87(delapan puluh tujuh) butir pil dobel L.1 (Satu) buah rokok merk Ziga yangdidalamnya berisi 9 (Sembilan) plastik klip yang masing masing klip berisi 10(sepuluh) butir pil dobel L dengan total seluruhnya 90 (Sembilan puluh) butir pildobel L.Dengan totol pil dobel L selurunhnya

dobel L ;Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jbg 1 (Satu) buah bekas rokok merk Chief yang didalamnya berisi 1 (satu)klip plastik yang berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L dan 1(satu) plastik klip yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir pil dobel L,dengan total selurunnya 87 (delapan puluh tujuh) butir pil dobel L ; 1 (Satu) buah rokok merk Ziga yang didalamnya berisi 9 (Sembilan)plastik klip yang masing masing klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil dobel Ldengan total selurunhnya

90 (Sembilan puluh) butir pil dobel L ; Dengan totol pil dobel L selurunhnya 2797 (dua ribu tujuh ratus sembilanpuluh tujuh) butir pil dobel L ; 1 (Satu) buah Hp merk LUNA warna putin kombinasi emas dengannomor simcard 085851934971 dengan nomor Whatsapp dan nomorTelegram 085851934971 ;di musnahkan ;6.

Putusan Nomor 5183/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01487/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001/

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan tanpa hadirnyaTergugat (Verstek) ;3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di KantorDinas Catatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Kedirisebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan (bagi Warga NegaraIndonesia) No. 154/VII/2001; yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil danKependudukan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2001 tersebutPUTUS KARENA PERCERAIAN4.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 831/B/PK/Pjk/202011 Desember 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2012Nomor 00005/245/12/823/14 tanggal 9 Desember 2014:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82537/PP/M.IVB/36/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp602. 136.519;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009826.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

dan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih; Bahwa Narkotika jenis shabushabu tersebut adalah milik terdakwayang diperoleh dengan cara membeli dari AMMUH.YUSUF Als UCUsebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumForensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3691/NNF/IX/2018 tanggal19 September 2018 disimpulkan bahwa 5 (lima) saset narkotika jenis shabushabu dengan berat netto 0,2723 gram setelah dilakukan pemeriksaan beratnetto selurunhnya

berat brutto 0,28 gramdan 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan narkotika jenis sabudengan berat brutto 0,16 gram (kode B s/d E berat netto keseluruhan 1,1725gram) yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam tabung bekas CDR warnakuning dalam dompet warna hitam yang terdakwa simpan dalam rak tempatbuku; Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiriyang diperoleh dengan cara diberikan oleh orang yang bernama Keni (DPO)melalui system setoran apabila sudah laku terjual selurunhnya

Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.

beralasanhukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinanPenetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimanaditentukan dalam amar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Putusan Nomor 5191/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01495/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Agustus

Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telahdipanggil secara sah dan patut menurut hukum;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yangnNdilangsungkan secara agama Hindu di Br. Dinas Bhuanasari, DesaKayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal13 Nopember 1994, sesuai Surat Keterangan Menikah/ Kawin Nomor:470/12/Ket/2017, adalah SAH;4.

Bahwa Termohon tidak pernah mengatakan uang belanja kurang,besarkecilnya uang belanja yang termohon terima relative sesuai kebutuhanekonomi yang ada dipasar dengan harga sumbako,dan adalah suatukebohongan Pemohon memberi uang penghasilan selurunhnya kepadaTermohon, Termohon tidak pernah diberi tau berapa penghasilannya setiaphari;.

Penghasilan Kena Pajak 593.240.462.234PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 3.984. 104.538Kredit Pajak 3.984. 104.538 PPh kurang (lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117601.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Bandingyang terutang untuk Masa Pajak November 2013 adalah Nihil dan segeramemerintahkan Terbanding untuk mengembalikan segala kelebihanpembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini besertaimbalan bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002505.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Mengabulkan selurunhnya permohonan banding Pemohon banding;2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00261/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1/7 Maret 2016 tentangHalaman 1 dari 8 halaman.

(Lebih) Bayar (135.717.543.120,00)Dikompensasikan 135.717.543.120,00PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115579.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutanshabushabu (selanjutnya disebut dengan shabushabu), perbuatan tersebut Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 478/PID.SUS/2020/PT MKSdilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam15.00 Wita, Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket pipet plastik kuning berisikanMetamfetamina (Shabushabu) dengan berat netto selurunhnya

Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti :1862/2020/NNF dengan berat netto selurunhnya 0,1232 gram, 1863/2020/NNFHabis untuk pemeriksaan.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.