Ditemukan 5377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Menghina negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — DR. dr. H. UMAR ZEIN, DTM & H.Sp.PD.KPTI
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eko Jaya Jakarta, Tahun2008) ;Bahwa sehubungan dengan pendapat di atas sangat sejalan dengan apayang dimaksud di dalam Pasal 35 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara yang menetapkan :(1)Setiap pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupuntidak langsung yang merugikan keu angan Negara diwajibkan menggantkerugian dimaksud ;Hal. 366 dari 368 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
113 — 520
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
102 — 29
  • tenaga fungsional masingmasing sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuaidengan Penjelasan UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Keuangan Negara adalahSelurun kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a.Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah;berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah :a.Kerugian Negara/Daerah, sesuai Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, adalah kekurangan uang, surat berharga
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
299 — 210
  • Maka tidak tepat jika Seseorang yangtidak pegawai negeri / pejabat negara dikatakan menyaalahgunakan ;Bahwa dalam SEMA No, 3 Tahun 2017 atau 2018 disebutkan Hakimboleh terapkan Pasal 2 atau 3 jika kerugian negara tidak lebih dari200juta.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
178 — 100
  • Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Halaman 326 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
799 — 2399
  • Biasanya juga didukung dengan Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengankemampuan keuangan terdakwa, ada bukti permulaan yang cukup, adanyaHarta Kekayaan terdakwa yang jauh diluar kemampuan pengasilannyasebagai pejabat negara dan adanya hubungan kausalitas antara pidana asaldengan TPPU serta adanya aliran dana yang berasal dari tindak pidana asal.Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU, hukum acara yang dipakai dalampembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan
    1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan gajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkanketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme adalah pejabat
    Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ketentuan tersebut yangtermasuk dalam Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Menteri.Gubernur.Hakim.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturanoo ew YP
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
110 — 24
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
164 — 488
  • Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwaunsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandungpengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti padadirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum BidangPengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumKADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
466 — 92
  • Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadikarena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masukke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negaratetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
78 — 46
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
123 — 18
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
140 — 43
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan perusahaanyang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Halaman 249 dari 300 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017./PN.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
305 — 183
  • Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
404 — 205
  • Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
199 — 140
  • Bahwa akta outentik yaitu akta yang dibuat oleh ataudihadapan pejabat negara / pejabat publik yang tunjuk dan diberiwewenang untuk membuat akta tersebut (UU. No. 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7 juncto 1867 KUH. Perdata).Baik secara yuridisformil maupun secara teoritisakademis, akta outetikdibedakan atas dua jenis dan/atau terbagi atas:(1) Akta Pejabat (ambtelijke acta), yaitu akta yang dibuat sendirioleh Pejabat Umum (notaris), yang diberi wewenang untuk itu.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
166 — 39
  • Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnyaumum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandungpengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapasaja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyekHal. 387 dari 440 Putusan No.126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbyhukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status Terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum BidangEnergi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumKADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
286 — 184
  • Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
208 — 128
  • (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)Seandainya dalam keputusan Pemerintah tersebut terdapat persoalan,maka langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap keputusan ParaPemohon Keberatan mengenai perpanjangan SPI berupa gugatan tatausaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusanperpanjangan yang dikeluarkan oleh Para Pemohon Keberatan selakuinstansi Pemerintah atau pejabat negara dapat dikategorikan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 9 Undangundang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG
Drs. Herry Ismiradi, MM
70 — 24
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
78 — 14
  • UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan;2) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat Negara danpegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti