Ditemukan 5377 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
250 — 70
250 — 70
Bahwa yangmenandatangani NPHD itu ada yang bersamasama dan ada yang tidak;Bahwa pedoman kami sudah ada surat domisili pejabat Negara ituberhak bertanggungjawab apa yang sudah ditandatanganinya memangsaksi tidak melihat tim kami tidak mengecek namun saksi sudahmengatakan kepada tim dengan prinsip kehatihatian, lemahnya systemadministrasi ;Bahwa seingat saksi tahun 2012 dirumah dinas memang fokusnya padaTAPD terakhir selaku sekda sebagai TAPD, kepala biro keuangan selakusekretaris TAPD, sakhira zandi
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
144 — 97
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
144 — 97
Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untukpasalpasal berikutnya dalam undangundang ini, dan pengertianPenyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum Pasal1 angka 1 Undangundang Nomor 28, Tahun 1999 yaitu, yang dimaksud denganPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual dengan ketentuanperaturan perundangundangan
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
224 — 120
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
224 — 120
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadap setiappegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerahsecara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semataakan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam halpengelolaan aset Pemerintah Daerah.Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 271 dari halaman394Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
731 — 435
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
731 — 435
barangnya;Bahwa Dibayarkan ketika materialnya sudah berada di lapangan;Bahwa Untuk melakukan proyek tahun 2015, supaya EE tahun2012 dapat diberlakukan untuk pekerjaan tahun 2015 : HPSumurnya 28 hari; EE tahun 2012 harus direview lagi, berdasarkankondisi sekarang, dihitung ulang, tidak harus tender lagi, kdireviewoleh yang punya pekerjaan;Bahwa Bentuk pengakuan negara terhadap HPS adalah karena ituperintah perpres terhadap panitia tender; karena dia dibentukberdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pejabat
negara, PPKmaupun panitia tender bukan dibentuk swasta, sehinggaproduknya adalah produk negara;Bahwa Kewajiban memiliki nowp dan kewajiban perpajakan tahunterakhir, sebagai syarat perusahaan ikut dalam prakualifikasi;dibuktikan pada prakualifikasi;Bahwa Kalau lelang dilaksanakan tahun 2015, tahun terakhirnyaadalah tahun 2014;Bahwa Jumlah HPS tidak rahasia, rinciannya yang bersifatrahasia;Bahwa Berita acara serah terima pekerjaan yang bertanggal 15februari 2017 artinya PHO, sesuai dengan tanggal:
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
406 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
406 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Jakarta dalam hal ini kebutuhan mendesak akan pengadaan bus sebagaimoda transport umum yang berkualitas sehingga menghilangkankepercayaan masyarakat kepada Pemerintah; Perbuatan Terdakwa adalah Typecal Pejabat Negara yang melakukanKorupsi karena keserakahan (corruption by greeds) tanpa mengindahkanhakhak dan kebutuhan masyarakat;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan Pasal 2 ayat
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
78 — 14
78 — 14
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan;2) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat Negara danpegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementaraProtokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaanpelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalamUndangUndang ini; danh.
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA
-ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM
-ATIM BIN SUKARYA
88 — 10
88 — 10
luar rumah saksi ada Terdakwa Entis Sutisna yang mengantarKepala Desa Pajagan ke rumah saksi.Bahwa benar pada saat Kepala Desa menyerahkan uang dan Kepala Desamengatakan ini ada uang pemberian dari warga yang menerimapembebasan dan saksi sempat menolak pemberian uang dari kepala desaakan tetapi kepala desa mengatakan bahwa uang ini aman Karenapemberian dari warga.Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000, tersebut di pergunakan untukDinas dan Kegiatan Kecamatan.Bahwa benar saksi mengetahui selaku Pejabat
Negara atau Pegawai NegeriSipil tidak boleh menerima hadiah atau pemberian.Bahwa benar saksitelah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,melalui Penyidik.Bahwa benarsaksi menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar saksi menandatangani Form C bertempat di Balai DesaPajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, pada saat saksimenandatangani Form C tidak ada Panitia lain yang barenganmenandatangani, karena pada saat saksi menandatangani hanya saksi yangbelum menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi :
- Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
258 — 68
258 — 68
Prasasti Mitra ditujukan kepada MenteriKesehatan selaku petinggi negara dalam arti untuk menghormati makasaksi menerapkan ketentuan di beberapa perusahaan saksi kelola terkaitdokumen yang ditujukan kepada pejabat negara setingkat Menterikebiasaannya surat tersebut saksi yang tandatangani untuk memenuhirasa kepantasan saja ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ingat pernah bertemu dengan NukiSyahrun;Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Nuki Syahrun untuk bertemuSutikno perihal kebutuhan saksi untuk dicarikan
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
286 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangberdomisili masingmasing di Inggris dan di Jepang;2) Tergugat Ill adalah Notaris yang pada saat itu memiliki wilayah kerjadi Kabupaten Tangerang;3) Tergugat IV adalah perorangan yang memiliki domisili hukum diJakarta Selatan;4) Tergugat V adalah perorangan yang memiliki domisili hukum diJakarta Selatan;5) Tergugat VI adalah Notaris yang memiliki wilayah kerja di KabupatenLampung Tengah;6) Tergugat VII adalah Kantor Pertanahan yang berkedudukan diKabupaten Lampung Tengah;7) Tergugat VIII adalah Pejabat
Negara yang berkedudukan di wilayahJakarta Selatan;Bahwa apabila dilinat dari domisili hukum dari masingmasing Tergugattersebut di atas, maka tidak ada satu Tergugat pun yang memiliki domisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
106 — 42
106 — 42
ApalagiTerdakwa tergolong Pejabat Negara yang memiliki kedudukan, seharusnya bisadipercaya masyarakat untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat.Oleh karenanya pula seiring dengan kedudukannya yang tinggi tersebutseharusnya memikul kewajiban yang tinggi pula dan oleh karenanya dituntutlebih atas kepatuhannya terhadap hukum;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menyimpulkan perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana dalam serangkaian peyimpangan yangterjadi telah memenuhi syarat sebagai
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 547
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
512 — 547
dalam pengaruh;Bahwa ilustrasi dalam perkara tindak pidana apabila keterangan terdakwayang satu dengan yang lainnya berbeda, terkait ilustrasi tersebut abhlliberpendapat keterangan tersebut akan berdampak kepada yangbersangkutan dimana seharusnya mengatakan A namun ternyata B justru haltersebut akan menjadi persoalan sendiri makanya untuk membuktikan diaharus mengatakan apa adanya nanti dilihat persesuaian antara keteranganyang satu dengan yang lainnya;Bahwa mengenai ilustrasi apabila ada suatu pejabat
negara legislatifyang membuat surat dimana didalam surat tersebut mengenaiperubahan suatu anggaran kepada pithak eksekutif apakah perbuatanpejabat tersebut merupakan intervensi kepada pihak lain, atas ilustrasitersebut ahli berpendapat ahli hanya membatasi bentuk formulasi surattersebut terhadap perbuatan dan tanggungjawab, seharusnya surattersebut diklarifikasi apakah sesuai dengan sifat dari jabatannya ataubagaimana namun ahli hanya mengkonstruksikan bahwa kalau itubenar ada intervensi artinya
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 K/PID.Sus/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — IR. JERO WACIK, SE
273 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, 3. Menteri, 4. Gubernur,5. Hakim, 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negarasesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; Bahwa Terdakwa IR.
Register : 22-01-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R Tanggal 24 April 2013 — ARBAIN BIN SYAHRILLAH
47 — 10
47 — 10
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah.b.
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
741 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
741 — 1711
operasi standaryang secara profesional seharusnya dilakukan oleh para pengelolakeuangan negara;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola.Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uangyang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kasNegara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapikeluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatanmelawan hukum pejabat
Negara.
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
139 — 46
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
139 — 46
Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgorang yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung jawanhak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikaptindak dan perbuatannya.Bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridismengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukumyang telan melakukan suatu
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 —
119 — 47
119 — 47
pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat
Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanHalaman 357 dari 619 halaman Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2015/PN.
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
269 — 901
269 — 901
Notaris;Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanyamempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan;Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidakberlaku untuk pembuatan akta wasiat.Larangan sebagai berikut :o Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;159o Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) harikerja berturutturut tanpa alasan yang sah;o Merangkap sebagai pegawai negeri;o Merangkap jabatan sebagai pejabat
negara;o Merangkap jabatan sebagai advokat;o Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawaibadan usaha milik negara, badah usaha milik daerah ataubadan usaha swasta;o Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanahdiluar wilayah jabatan notaris;o Menjadi notaris Pengganti atau;o Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengannorma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapatmempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.Bahwa sehubungan dengan Pembelian Lahan dan Bangunan jalan Raya
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP Tanggal 1 September 2015 — Drs. WARYOTO, M.Si
141 — 88
141 — 88
lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerahyang bersangkutan;d melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;e menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilanselain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
440 — 2300
440 — 2300
Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah dan Anti Korupsi Penyalahgunaan No.85/LSMR/VII/2013 Tgl.30 Juli 2013Wewenang Pejabat Negara (LSM LEMHARA) JIn.RM RyacuduNo.12 Kel.8 UluPalembang1166. Fokuss Tannas (Forum Komunkasi dan Kajian Startegi Ketahanan Nasional) No.08/SMR/FTSS/08.2013 Tgl.1Jln.C andrawasih III Blok H Forum Ogan Persadalndah (OPI) Palembang Agustus 20131167. LSM Kesetiakawanan Masyarakat Sumsel Komplek Taman Indah Maskrebet No.15/LSMKMW/SS/VIII/2013 Tgl.2Jin.