tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari

tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari

kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepadabekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yangbersangkutan;Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karenaTergugat Il Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat selakuHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Dra. Hj.

lain yang lebih dahulumemohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh SertifikatHak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat.Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hakpenguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepadapemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksaatau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri DalamNegeri yang mendasari

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.

Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);4.2. Tidak jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum;4.3. Tidak jelas objek sengketa;4.4. Petitum tidak jelas;4.5. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;4.6.

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);5.2. Tidak jelas objek sengketa;5.3. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;5.4. Posita tidak singkron atau saling bertentangan;5.5. Posita dan petitum saling bertentangan;6. Dasar tuntutan ganti rugi bukan merupakan dasar tuntutan ganti rugiperbuatan melawan hukum dan tidak diuraikan dasar perhitungantimbulnya ganti rugi a quo;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.

Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari

Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.

adalah Rp350.000.000,(tigaratus limapuluh juta rupiah).Bahwa, Penggugat dan Tergugat II telah saling berjanji dan mempercayalsatu sama lain bahwa uang hasil penjualan tanah berikut bangunan tokoyang dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.350.000.000,(tigaratus limapuluhjutarupiah) tersebut, akan dibagi dua bagian yaitu Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan separuhnya lagiRp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat II.Bahwa Tergugat dengan mendasari

harga toko dimaksud, maka secara hukum Tergugat nyatanyata telah melakukan ingkar janji atas perikatan berupa Akta Jual BelliNomor : 250/2013 yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan II berupa :e Hilangnya Hak Penggugat dan II untuk menyewakan toko tersebutkepada pihak lain yang ditaksir harga sewa pertahun Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) akibat toko itu telah dikuasali, dimiliki, sertadialinkan status kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat II ke atasnama Tergugat dengan mendasari

perjanjian jual beli itu cacat yuridis materiil substansial,halaman 11 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA30.31.32.33.karenanya sangatlan beralasan hukum Pengadilan menyatakan Akta JualBeli No. 250/2013 tanggal 17 Juli 2013 batal, tidak sah, tidak berharga dantidak berkekuatan hukum.Bahwa tindakan Tergugat V yang telahmelakukanpencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama hak kepemilikan Penggugat dan Tergugat II padaSertifikat Hak Milik Nomor 22353 tanggal 27 Juni 2011 ke atas namaTergugat dengan mendasari

juta rupiah) perharinyahalaman 12 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA34.kepada Penggugat I, jika sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusanperkara ini terhitung sejak putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai dengan hari Tergugat melaksanakan putusan.Bahwa mengingat sengketa Ini timbul sematamata karena tindakanwanprestasi Tergugat dan II yang telah merugikan Penggugat dan II akibatdokumen alas hak Penggugat telah dilakukan perubahan pencatatankepemilikan oleh Tergugat V dengan mendasari

Menyatakan tindakanTergugat V melakukan pencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No. 22353tanggal 27 Juni 2011 dari kepemilikan Penggugat dan Tergugat II menjadimilik Tergugat dengan mendasari pada Akta Jual Beli No. 250/2013 tanggal17 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat IV adalah cacat yuridis, tidak sah, tidakberharga dan tidak berkekuatan hukum;.

I AURELIA SUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ,yamg masih dibawah umur ; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal8 September 2013 karena sakit ; Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohondengan almarhum suami Pemohon ( ROHMAD SUBEKTI) adamemiliki Sebuah bangunan permanen terletak di KomplekPerumahan Permata Rhabayu Blok B No.33, atas namaPemohon FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIA SUBEKTI danRAHMATUL ALFA ZIO ; Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biayauntuk guna

Menyatakan bahwa Pemohon , FITRI MENDASARI, adalah orangtua( ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anakanak yang belumdewasa bernama : SHOFI AURELIA SUBEKTI, perempuan , lahir diBatam, tanggal 8 November 2010 ( tanggal delapan November duaribusepuluh ) dan RAHMATUL ALFA ZIO , lakilaki, lahir di Batam, tanggal 4November 2013 ( tanggal empat November duaribu tigabelas ) ;3.

Menyatakan memberi jin kepada Pemohon FITRI MENDASARI sebagaiorangtua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakillperbuatan hukum anakanak yang bernama SHOFI AURELIA SUBELTIdan RAHMATUL ALFA ZIO, anakanak sah dari perkawinan Pemohondengan ROHMAD SUBEKTI ( almarhum ) Khusus untuk membuat dan /atau menanda tangani suratsurat yang diperlukan dalam rangka menjualtanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikanh Hak Guna Bangunan No.819, Desa/ Kel.

Sungai Pelungut, NIB 32.02.13.06.03748, letak tanah diKomplek Perumahan Permata Rhabayu Blok B No. 33 ; Surat Ukurtanggal 12/10/2011, No.00177/2011, Luasa 66m2 ( Enampuluh enammeter persegi ) atas nama FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIASUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 241.000.

Invoice Nomor GTR/22/060404tanggal 6 April 2004 dengan total tagihan USD 1.155,(Include PPN) berdasarkan Bank Receipt Voucher tanggal 12Mei 2004 dan Rekening Koran Pemohon Banding pada BankMandiri dengan Nomor Rek: 1220001118598 (Giro RupiahIDRCor) sebesar Rp 10.260.000,00, dengan perinciansebagai berikut....Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/201410.2.Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut,sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaksesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal 76 danPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajaktersebut

Majelis tetap meneliti Rekening Koran PemohonBanding dan terlihat bahwa Pemohon Banding memang tidakpernah menerima pembayaran atas tagihan sebagaimanaInvoice Nomor GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004tersebut sehingga secara faktual Invoice NomorGTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

pertimbangannyadengan analisa uang masuk dalam rekening Koran atasinvoice dari Faktur Pajak yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikanFakturPajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut

yangkemudian menyatakan: ..sehingga Majelis berpendapatbahwa Faktur Pajak Nomor 0580000151 tanggal 23 Maret2004 telah dibatalkan dan diganti dengan Faktur PajakStandar Nomor EBYEB05800001 73 tanggal 28 Mei 2004;Bahwa nyatanyata dalam uji bukti materi, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapatmembuktikan Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajakyang dibatalkan dengan dokumen pihak ketiga maupundokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri yang mendasari

perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari

Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

Hal ini didasari oleh alasanalasan sebagai berikut:Bahwa YAHYA HARAHAP menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atasalasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan,serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatan. Atau bisajuga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dan juga termasuk siapa yang memicuterjadinya pertengkaran;2 Dalil Posita Gugatan Tidak Menyebut Dasar Hukum yang MendasariGugatanDalam gugatan a quo, PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atauketentuan hukum yang mendasari gugatan a quo diajukan kepada PengadilanAgama Jakarta Barat.

Karena mengenai Dasar Hukum yang mendasari GugatanPENGGUGAT telah PENGGUGAT uraikan danjelaskan secara detail sertaspesifik pada Bab II Tentang analisa Yuridis sebagaimana terdapat padaHalaman 3 sampai dengan selesai.b. Bahwa jika dicermati dan dianalisis secara seksama, maka seharusnyaTERGUGAT dapat melihat bahwa dalam posita (fundamentum petendi)sudah terdapat kesesuaian antara dasar hukum (rechts grond) denganperistiwa hukum.

dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV19 Ambonmelimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III18Ambon dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita AcaraPemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saat persidanganPengadilan Militer IIl18 Ambon yang bersidang di Ambon, ternyataTerdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militerkepada Terdakwa sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan OditurMiliter yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 14 November 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon , dimana tertulis dalam buku nikah, XXXXX, padahal yangsebenarnya, PEMOHON , yang mendasari surat dari KUA KecamatanXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor :XXXXXX, tertanggal 18 Juni 2019;4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namaPemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan dengan KTP,KartuKeluarga,serta dokumen lainya;5.

Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antaraPenggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untukberpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;9.