Ditemukan 6780 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sahnya salahnya siahaya syahnun syahaya syahnia syahya syahna syahira
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 91/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : ANWAR SIREGAR
Terbanding/Penggugat I : HARYATUN Binti HAMIT
Terbanding/Penggugat II : EDI MUSTOFA Bin AMAT SURATMO
Terbanding/Penggugat III : MUSLIMIN Bin AMAT SURATMO
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq Kecamatan Muara Sabak Barat cq Lurah Talang Babat
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq Camat Muara Sabak Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur
88 — 43
  • sekolahsetara SMP di daerahMagelang Jawa Tengah ; Bahwa Anwar Siregar adalah anak dari Salim Siregarwaktu itu umurnya kira kira 10 tahun ; Bahwa benar Yatmo yang tertulis di bukti P3 dan P4dan tandatangan adalah tandatangan saya dan jual bellihalaman 44 dari 54 PUT 91/PDT/2019/PT JMB4.tanah tersebut terjadi ditahun 1976 namun uangnya barudibayarkan tahun 1984 ; Bahwa waktu saksi membeli tanah dari Salim Siregartidak ada pakai surat / segel, dan waktu jual ke Syafi pakeSurat, tulisan tangan dan bersegel syahnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 —
175 — 111
  • kuasa, seluasitu juga kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh orang yang diberikuasa untuk mengurus melaksanakan artinya tergantung kepada suratkeputusan pemberian kepada Yayasan Gelora Bung Karno itu, ataumencakup juga kewenangan untuk melepaskan kepada pihak ketigasesuai hukum perjanjian;e Bahwa Pelepasan itu dalam konteks kerjasama atau perjanjian duapihak atau sepihak, kalau perjanjian dua pihak prosedur yangditentukan dalam peraturan perundangundangan dilanggar menurutsaya berkenaan syarat syahnya
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 24-04-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
168 — 141
  • persidangan ini salingbersesuaian (Vide Bukti P1.1, P2.1; P3.1, P4.1,P5.1,P6.1,P7.1,P8.1,P9.1,P10.1 danBukti T1.1, TI.2), dan oleh karenanya majelis Hakim berpendapat syarat pertama dankedua dari syarat sahnya PPJB telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam PPJB juga telah menjelaskan prestasi yang jelas darimasingmasing pihak dan PPJB dibuat tidak bertentangan dengan Peraturanperundangundangan, dan oleh karenanya syarat sah perjanjian ketiga dan keempatjuga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa semua syarat syahnya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 07-08-2012 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1398 / Pid.B / 2011 / PN. Jkt.Ut.
Tanggal 7 Agustus 2012 — - SUDIRDJO bin NAWI als. ATRA DARSONO - HADIONO bin KIMAN alias TINGGAL
71 — 28
  • mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Surat DakwaanAlternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya masingmasing dirumuskan secarasaling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukandakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungandengan tindak pidana yang didakwakan dan Biasanya dalam surat dakwaan Alternatif adakata "atau"; Bahwa apa bila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiilseuntuk syahnya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
237 — 113
  • Sdr ImamMughni (Penggugat) tertanggal 7 Nopember 2019, pada intinya menerangkanyang bersangkutan pernah terlibat perkara pidana dibawah register Nomor43/Pid.B/2012/PN.NGJK sebagaima diatur dan diancam delam Pasal 266 ayat(1), (2) KUHP (Vide Bukti T.121) ;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum tersebut dalamrangka pengujian atas penerbitan objek sengketa dengan berpedoman padaketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan :(1) Syarat syahnya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Muhammad Iqbal, SH
Terdakwa:
NAZARHADI Bin Alm. M. DAHLAN YACOP
133 — 49
  • Reg.Perk: PDS02/K.SIMP/Ft.1/04/2020, tertanggal 23 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telahnyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalamsurat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksapenuntut umum, maka telah nyata memenuhi syaratsyarat syahnya suatu suratdakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHAP ;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukanadanya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
269 — 120
  • soal syarat, prosedur, wewenang, substansiatas objek dari tata cara prosedur mekanisme upaya administrasi makadikembalikan ke undangundang 30 Tahun 2014 tetapi kalau peraturandasarnya menyatakan bahwa upaya administrasi harus ditempuh keseluruhandia harus mengikuti prosedur karena hal itu mengacu kepada Pasal 1 ayat 3Perma 6 Tahun 2018 bahwa pengadilan melakukan memeriksa, memutus,menyelesaikan suatu sengketa setelan upaya didalam peraturan dasarnyasudah dilaksanakan sepenuhnya;Bahwa salah satu syahnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
453 — 347
  • pihaknyatidak ada objek sengketa yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat;Bahwa Ahli melihat dalam bukti T.II.Int4 ada catatan disclaimer yang bukanmerupakan keputusan TUN;Bahwa Ahli melihat suatu surat penerimaan pemberitahuan sudah adadisclaimer jika surat keputusan pejabat TUN itu berakibat hukum;Bahwa tidak ada penulisan Keputusan pada objek sengketa dan tidak adadisclaimer itu produk TUN;Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.Bahwa menurut Ahli sesuai UUAP, syarat sebagai syahnya
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 822/Pdt.G/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Tergugat:
1.Asmari Kalam
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
3.KEPALA KANTOR WILAYAH TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA
Intervensi:
JULIANTO WIDJAYA
115 — 621
  • /Pegadungan, Surat Ukur Nomor : 974/2002 tanggal 9 Desember 2002atas nama ASMARI KALAM, dinyatakan tidak syah karena girik yang dipakai dasarpenerbitan SHM ternyata tidak tercatat dikelurahan pegadungan, selanjutnya perjanjianjual beli yang mendasarkan pada surat bukti kKepemilikan dalam hal ini SHM Nomor :9566 /Pegadungan, Surat Ukur Nomor : 974/2002 tanggal 9 Desember 2002 atas namaASMARI KALAM yang sekarang didalilkan dikuasai Penggugat Intervensi dinyatakancacat karena tidak memenuhi syarat syahnya
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 135/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 15 Februari 2012 — TOHA bin DJUM; Lawan; 1. PT. ANTILOPE MAJU PURI INDAH; 2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DKI Jakarta;5. Walikota Administrasi Jakarta Barat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 7. Budy Rahardja; 8. Popie Savitri Martosuhardja Parmanto,SH.
190 — 115
  • Antilope Madju tidakpernah dapat menunjukan surat Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut, danandai kata telah terjadi JualBeli/Surat Pelepasan Hak (SPH) Quod non, maka JualBeli/ Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut tidak memenuhi syaratsyarat yangdiperlukan untuk syahnya persetujuanpersetujuan sebagaimana diatur dalam KitabUndangundang Hukum Perdata yaitu : Bahwa Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan : "JualBeli adalah suatupersetujuan, dengan mana pihak yang satu. mengikatkan dirinya untukmenyerahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
623 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 68 K/PID.SUS/20082.. 34 (tiga puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan SuratKeterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibuat oleh N.SIANIPAR selaku Koordinator P3KB di PT. Mujur Timber Sibolga.. 24 (dua puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulatoleh P3KB yang dibuat oleh M. SINAGA selaku Koordinator P3KB diPT. Mujur Timber Sibolga.. 9 (sembilan) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh P3KByang dibuat oleh PARTALIAN HUTABARAT selaku KoordinatorP3KB di PT.
    Mujur Timber Sibolga.4. 34 (tiga pulun empat) Set Berita Acara Pemeriksaan SuratKeterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dibuat oleh N.SIANIPAR selaku Koordinator P3KB di PT. Mujur Timber Sibolga.5. 24 (dua puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat olehP3KB yang dibuat oleh M. SINAGA selaku Koordinator P3KB di PT.Mujur Timber Sibolga.6. 9 (sembilan) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh P3KByang dibuat oleh PARTALIAN HUTABARAT selaku Koordinator P3KBdi PT.
    Mujur Timber Sibolga.4. 34 (tiga pulun empat) Set Berita Acara Pemeriksaan SuratKeterangan Syahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) yang dibuat oleh N.SIANIPAR selaku Koordinator P3KB di PT. Mujur Timber Sibolga.5. 24 (dua puluh empat) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat olehP3KB yang dibuat oleh M. SINAGA selaku Koordinator P3KB di PT.Mujur Timber Sibolga.6. 9 (sembilan) Set Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat oleh P3KByang dibuat oleh PARTALIAN HUTABARAT selaku Koordinator P3KBdi PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 438/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Yuni Chandra Nurjana
Terbanding/Tergugat III : Walikota Depok Cq Kelurahan Tugu
Terbanding/Tergugat I : PT. TIMAH Persero TBK
Terbanding/Tergugat IV : Walikota Depok Cq Kecamatan cimanggis
Terbanding/Tergugat II : PT. TIMAH KARYA PERSADA PROPERTI
Turut Terbanding/Penggugat III : Saida Nainggolan
Turut Terbanding/Penggugat II : Simin Suwito
150 — 102
  • Mengenai keabsaaan atau syahnya suatu sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) milik Terbanding adalah harus dapat dibuktikan asal / riwayat tanah tersebut seperti tanah Negaramerupakan amanah dari UUPA No. 5 Tahun 1960 merupakanDasar Hukum yang jelas dan harus dibuktikan yang menjadiTanah Negara tersebut sah dan benar apabila :1. Tanah tersebut tidak ada pemiliknya.2. Tanah tersebut di telantarkan pemiliknya.3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G,ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 94
  • ini ditunjukkepada berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnyadianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa adapun maksud eksepsi dari Para Tergugatadalah sebagaimana dimaksud diatas;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalamPasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIRyaitu eksepsi diajukan pada halhal yang menyangkut formalitasgugatan yang mengakibatkan tidak syahnya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 977/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
Edward Seky Soeryadjaya
Tergugat:
1.Ny. Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati
2.Putu Agung Prianta
3.Made Ariani Siswanto
4.Nyoman Astari Siswanto
210 — 133
  • yangtelah menjual Apartemen melalui perusahannya serndiri, hal ini diakui olehPenggugat dengan membuat surat pernyataan tertanggal 23 April 2000 danPenggugat sudah terima uang dari tergugat untuk pembelian apartemen diSingapura sejumlah 1.357.172 Dolar Singapore (satu juta tigaratus limapuluhtujuh serratus tujuh puluh dua Dollar Singapore) namun pembelian ini tidakterlaksana, jadi pemberian uang apartemen di Singapura ini tidak adahubungannya dengan Kerjasama di Kamboja;Menimbang, bahwa syarat syahnya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 23 April 2014 — SUYONO Bin H. JAMAIN
63 — 39
  • Bima Saksi) kepadaKepada Cdesa Gulang termasuk hibah bebas.Hibah atau sumbangan tersebut sah secara hukum karena telah memenuhisyarat syarat syahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320KUHPerdata yaitu :1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri ;2. Cakap untuk membuat perjanjian;3. Obyek tertentu ;4.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 126/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Advoprima Seantero Komunikasi Diwakili Oleh : FRIMA TOTONA HAREFA, SH.MH
Terbanding/Tergugat : PT. Wisata Islami Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Herman Susilo
185 — 166
  • Bahwa untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syaratsyarat yangtelah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 1)perjanjian didasarkan pada kesepakatan (consensus); 2) perjanjian harusdibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjianharus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (Causa) yanghalal.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
128 — 38
  • antara lain : Foto copy surat PN Cirebon tanggal 20 Desember 1999 tentangPengiriman Risalah Lelang dan Penyerahan hasil lelangeksekusi; Foto copy Rincian hutang termohon eksekusi. yang dibuat olehPN Cirebon tanggal 18 Desember 1999 ; Petikan Risalah Lelang No. 403 tahun 19992000 ;bahwa Kwitansi tersebut dibuat dan ditanda tangani sebagai tandaterima hasil lelang dan PN Cirebon, mengenai kwitansi yang telahsaksi tanda tangani dijadikan suatu bukti yang syah sebagai buktipembayaran dan dijadikan bukti syahnya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
290 — 411
  • atas dasar Nota Dinas dimaksud Kepala Kantor Wilayahkepada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak (Tergugat) menerbitkanSurat Nomor : S8103 / WBC. 11 / KPP.MP.01/2018 tanggal 11 Desember2018 Perihal : Pembekuan Izin Fasilitas Gudang Berikat PT.Maju Jaya SaktiSejahtera (Vide Bukti P13 dan T3) ;Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukumtersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;(1) Syarat syahnya
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK
Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’, DKK M E L A W A N SALAM, DKK
82 — 29
  • orangyang telah meninggal tahun 1963 yang bernama Asmaddirubah nama, dengan maksud untuk menghilangkan jejaksupaya tidak ketahuan dirubah dengan nama DJIDEN BINPAK SALAM kepada pihak lain dan terakhir tanah tersebutdikuasai dari Tergugat VII sampai dengan XXII, namun tidakberdasarkan pada pasal 5 UUPA yang menjadi dasar karenajual beli telah sah menurut hukum dan selesai dengandibuatnya akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah danperalihan hak di Kantor Badan Pertanahan atau dahuluAgraria bukanlah syarat syahnya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
1.MAMAN RUKMAN bin AHMAD MEME
2.SITI AISAH binti ADJID
3.TETEP SURELA bin ADE AEN alias AEN
4.LILI bin ADE AEN alias AEN
5.GALIH NUGRAHA bin ADE AEN alias AEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
1.ADE HOERUDIN
1.LANVIN LUKITO
438 — 402
  • Enting Kartini, (VideBukti P.Intv45), berikut Kwitansi pembelian tanah terhadap masingmasing sertipikat dimaksud (Vide Bukti P.Intv 44 dan 46) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;b. Dibuat sesuai prosedur ;c.