Bahwa pada hari Senin Kliwon, tanggal 08 Agustus 1977 atau bertepatan pada21897 H telah terjadi perkawinan antara XXX yang telah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman,PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 1 dari 10 halamanberdasarkan kutipan Akta Nikah NoXxX/1977 tertanggal 08 Agustus 1977dimana pernikahannya mempunyai satu anak yang bernama XXX, lakilaki,lahir tanggal 26 Juni 1984;Bahwa telah meninggal dunia XXX pada tanggal 26 Desember 2003 yang padasaat

dariPengadilan Agama Yogyakarta;Bahwa para Pemohon sangup membayar semua biaya akibat perkara iniBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1)2)3)Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember2003 ;Menetapkan secara hukum bahwa. ; XXX; XXX ; XXX;Adalah ahli waris dari almarhum XXX ;PAW

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XX yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar BiasaKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, tanggal 21 Agustus 1987, Bukti P.8;PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 3 dari 10 halaman10.11.12.Surat Pernyataan Silsilan atas nama XXX yang diketahui oleh CamatXXXKota Yogyakarta, tanggal 5 November 2020, bukti P9;Surat Pernyataan Warisan atas nama XXX yang diketahui olen Kepala XXXKecamatan XXX Kota Denpasar, tanggal 14 Februari 2004,

Saksi selama hidupnya almarhum XXX belumpernah bercerai dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia ;Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXX meninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, makaorangtuanya yang masih hidup adalah ibu kandungnya yaituXXXsedangkan ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;PAW

sepengetahuan saksi almarhum XxXXmeninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, ayahkandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya(XXX) masih hidup ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapanahki waris adalan untuk mengurus hartaharta peninggalan almarhumahXXX ;PAW

Sungai Cenranae No. 76Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,disebut Pemohon V ;Hal. 1 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skgdalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa, SH., MH.,Advokat / Pengacara, beralamat di Jin.

Suweda telah memperoleh warisan berupatanah sawah seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Lattimu, Kecamatan Bola,Hal. 2 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg10.Kabupaten Wajo dari ibunya bernama Tcengkeh, dimana Tcengkeh perolehtanah sawah tersebut dari ibunya bernama Mala sebagai bagian warisan.Bahwa tanah sawah tersebut terikat Sertifikat Hak Milik No. 12, gambarsituasi No. 324 tahun 1975 atas nama Mala.Bahwa setelah Ibu para Pemohon yakni Hj. St.

Majelis Hakim PengadilanAgama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranyamemutus sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan permohonan para Pemohon (Pemohon I, Il, III, IV dan V)untuk seluruhnya.Hal. 3 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg2. Menetapkan bahwa Hj. St. Suweda meninggal dunia pada tanggal 31Januari 1997.3. Menetapkan H. Andi Patimbangi dan Pemohon Hj. Andi Sri Wahyunibinti H. Andi Patimbangi, Pemohon II Hj.

Andi Patimbangi dan AndiHal. 8 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA SkgHarasmini, SE., M.Si. bin H. Andi Patimbangi , H. Andi Patimbangi lebihdahulu meninggal daripada Hj. St. Suweda; Bahwa kedua orang tua Hj. St. Suweda lebih dahulu meninggal dunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan suami Hj. St. Suweda,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya Hj. St. Suweda karena sakit, bukan ulah dari istri dananakanaknya.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah Rp 96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidaksesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b.

PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapbkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan;Yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c AD BPP ABUJAPI adalah prosestindakan bahwa apabila telah atau pernah dilakukan PAW dimaksud didalam kepengurusan maka diberitahukan pertanggungjawabannya lewatMusyawarah Nasional.

PAW (pergantian antar waktu) itu TIDAKdilakukan melalui mekanisme MUNAS. MUNAS tidak bisa diadakansewaktuwaktu kecuali ada sebab tertentu, sedangkan PAW bisa diadakansewaktuwaktu Ssesuai kebutuhan pengurus organisasi (AD pasal 19 1b);Bahwa saudara Penggugat TIDAK AKTIF dalam kepengurusan dandibuktikan dalam daftar hadir hanya sekali datang pada tanggal 4 Maret2015, dan untuk rapatrapat lainnya Penggugat tidak pernah datang.

PAW dilakukan dalam rapatpleno dengan mekanisme yang berlaku di BPP ABUUJAPI, sehinggaPenggugat membuat dalil yang terlalu mengadaada, bahwa pengambilankeputusan PAW dilakukan secara sembunyisembunyi. Perlu Tergugatsampaikan juga bahwa tidak ada dasar apapun SK dimaksud untukdiberitahukan ke semua pihak, SK dimaksud bukan untuk diedarkan kepadapublik.

gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat I, Il dan Tergugat Ill serta Tergugat IV telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian;Menyatakan Penggugat tetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dariFraksi Partai Aceh untuk Periode 2014 2019;Menyatakan yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 mengenai: Usulan PergantianAntar Waktu (PAW

) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh KepadaTergugat IV;adalah tidak sah menurut hukum;Menghukum Tergugat III untuk membatalkan surat, yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 kepada Tergugat IV mengenai:Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Aceh dari PartaiAceh;Menghukum Tergugat IV untuk tidak melakukan verifikasi nama calonpengganti dan tidak menerbitkan rekomendasi terhadap proses pergantianantar waktu (PAW) Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara AdlyTjalok Bin lbrahim, sampai

Penggugat/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya; Menyatakan Termohon kasasi I/Tergugat , Termohon kasasiII/Tergugat Il dan Termohon Kasasi Ill/Tergugat Ill serta TermohonKasasi IV/ Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat Adam Mukhlis sah dantetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dari Fraksi Partai Acehsampai akhir periode 2014 2019; Menyatakan yaitu: Surat Termohon Kasasi III/ Tergugat III tanggal 21Juni 2017 mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

) anggotaDPR Aceh dari Termohon Kasasi /Tergugat Kepada TermohonKasasi IV Tergugat IV; adalah tidak sah menurut hukum; Menghukum Termohon Kasasi Ill/Tergugat II untuk membatalkansurat, yaitu: Surat Termohon Kasasi IIl/Tergugat Ill tanggal 21 Juni2017 kepada Tergugat IV mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh; Menghukum Termohon Kasasi IV/Tergugat IV untuk tidak melakukanverifikasi nama calon pengganti dan tidak menerbitkan rekomendasiterhadap proses pergantian

antar waktu (PAW) Pemohon Kasasi/Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara Adly Tjalok Bin Ibrahim; Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat untuk menunda semuaproses serta permohonan proses pergantian antar waktu yangdiajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon KasasiIIl/ Tergugat Ill, sampai dengan berkekuatan Hukum tetap; Mohon Putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang padapokoknya menolak

Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA DpsDUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengannomor perkara O0O/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. tanggal 15 Mei 2020 ,mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.Bahwa pada awalnya Penggugat menyurati Ketua/ Majelis hakimPengadilan Agama Denpasar dengan Surat tertanggal 02 Desember2019, yang pada intinya keberatan atas Penetapan Ahli Waris olehPengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/ PAW

/ 2008/ PA.DPS, Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008, karena sangat merugikanPenggugat, sehingga oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamengajukan Surat Mohon Mencabut Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/ 2008/ PA.DPS, Surat mana telah dibalas oleh Ketua PengadilanAgama Denpasar pada tanggal; 13 Desember 2019, yang pada intinyadalam Surat butir 2 (dua) Bahwa apabila saudara ingin membatalkanPenetapan Ahli Waris tersebut silahkan saudara mengajukan gugatanPembatalan perkara tersebut secara contensius

Nomor: 37/ PAW/ 2008/PA.DPS khusus Halaman 7 ( Tujuh ) huruf Q tersebut pada dalilgugatan Penggugat Butir 9 ( Sembilan ) di atas, terbukti ada unsurHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps12.13.14.Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat karena secara sepihaktelah menguasai SHM milik Penggugat dengan cara mengajukanpermohonan Penetapan, tidak mengembalikan SHM Nomor 1376, luas715 M2, di Desa Dangin Puri Klod Provinsi Bali kepada Penggugat yangpernah dititipkan kepada suami

Tergugat almarhum PEWARIS, olehkarenanya Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkankembali Hak Milik atas tanah SHM No. 1376, luas 715 M2melalui caraLitigasi mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor:37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili Perkara in caso membatalkan Penetapan AhliWaris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS;Bahwa Penggugat merupakanpemilik sah SHM No.1376 Luas 715 M2 diDesa Dangin Puri Klod, Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian

Nomor 2 pada hari Rabu,tanggal 5 Januari 2005 maka Penetapan Ahli Waris Nomor : 37/ PAW/2008/ PA.DPS adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum,khususnya Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Halaman 7 ( tujuh )huruf Q, yang terbukti secara melanggar hukum terhadap penetapanSHM No. 1376 Sebidang Tanah Hak Milik seluas 715 M2 mohondibatalkan demi hukum, dikeluarkan redaksi Penetapan Halaman 7 (tujun ) huruf Q salah satu obyek waris yang merupakanmilikPenggugat;Bahwa oleh karena terbukti secara

DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011perihal PAW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan HI dapat dinyatakansecara hukum bersamasama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehinggapersoalan

BuktiP7> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Putusan Sela Mahkamah Partai PPP No:01/PanMP/PPP/XII/2011 yang pada pokoknya menerangkan memerintahkanDPC, DPW dan DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menangguhkanpelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Saudara Yuli AkmaL S.Sossebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar.............

Sos (Penggugat) adalah AnggotaDPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilihberdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembalisebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 2014. Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di HotelLabersa Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagaiKetua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20112016 dan saksi dipercayasebagai bendahara.

Saksi menerangkan Badan Kehormatan (BK) tidak pernah menerima surat dariDPC PPP Kampar tentang PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat)sehingga sangat terkejut tentang adanya proses PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat). Saksi menerangkan selama saksi sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRDKabupaten Kampar tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupuntulisan tentang diri Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat).g.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IID)Nomor 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti).c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II)Propinsi Riau Nomor 056/IN/DPW/X1/2011 tanggal 10 November 2011 PerihalPAW Yuli Akmal, S.

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dantidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan ;Hal 19 dari 29 Hal. Puts. Perk.

PAW(pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanismeMUNAS.

PerluTergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Suratkeputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW)dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusanBPP ABUJAPI sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yangsama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yangberlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlaluHal 21 dari 29 Hal. Puts. Perk.

Nomor 176/PDT/2017/PTDKI15.16.17.mengada ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secarasembunyisembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak adadasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SKdimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik.

Bahwa tergugat III telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solok berdasarkan kepadaSurat Keputusan No. 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013, dimanaperbuatan Tergugat Ill adalah perbuatan semenamena karenaPenggugat tidak diberikan hak membela diri, perbuatan Tergugat IIIyang mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diripenggugat ke DPRD Kota Solok adalah merupakan perbuatanmerugikan penggugat dan dikategorikan perbuatan melawan10.Bahwa oleh karena pengajuan

Pergantian Antar Waktu atas diriPenggugat didasarkan kepada Surat Keputusan yang dikeluarkantergugat yang tidak sah dan dipersoalkan Penggugat, makapengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga harus dibatalkan dantidak berlaku sampai perkara gugatan atas Surat Keputusan no. 47/KEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 mempunyaikekuatan hukum ;11.Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari partai PKP Indonesiasudah disiasati sedemikian rupa oleh tergugat , Tergugat Il dantergugat Ill sehingga

Penggugat tidak dapat membela diri, fakta inisangat terlihat jelas dari rangkaian peristiwa yaitu begitu cepatnyakeluarnya Surat Keputusan pemberhentian dari partai dan begitucepatnya diajukan Pergantian Antar Waktu, maka dengan demikiansangat beralasan Penggugat menempuh jalur hukum guna membelahak penggugat sesuai dengan AD/ART dan UU No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik ;12.Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah mengajukan PAW atas diriPenggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukangugatan

ke Pengadilan Negeri Solok guna mencari kepastian hukumatas perbuatan Tergugat yang semenaBahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada lbuKetua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami kedua belah pihakyang berperkara pada hari yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksaperkara ini dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut : 222022 2222 nn nnn n nn ne nnn nnn nenneeDALAM PROVISI;Menangguhkan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkanoleh

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum suratpengajuan PAW atas diri Penggugat yang diajukan oleh tergugat Illkepada DPRD KotaSOOO, prema nnn nnn nnn nnn nn AN AR A A RT6. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi namaPenggugat, atas pemberhentian penggugat dari keanggotaanpartal;7. Menghukum Tergugat , tergugat II, tergugat Ill tunduk atas putusaninis8.

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Surat Keputusan Nomor: 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei2017 dan Surat Rekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 yangditerbitkan Tergugat serta Surat Usulan PAW Anggota DPRKBireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepadaPimpinan DPRK Bireuen yang diterbitkan Tergugat Il dan suratsuratlain yang akan diterbitkan oleh Tergugat dan Il yang berkaitandengan PAW Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidakberkekuatan hukum;4.

Olehkarena itu dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, maka seharusnya Penggugat mengajukangugatan guna penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakansengketa internal partai politikic Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalamHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.mana Penggugat menjadi salah satu anggotanya, bukan ke PengadilanNegeri.

Bahwa apa yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam posita gugatanpada angka 4, 5 dan 6 adalah benar, namun tidakan Tergugat dimaksud adalah masih sebatas rekomendasi atas usulan Tergugat Il,artinya Pergantian Antar Waktu (PAW) secara de facto dan de juresebagaimana dimaksud oleh Penggugat belum terjadi. PAW barudianggap telah terjadi dan sah adalah setelah adanya Surat KeputusanGubernur ic. Gubernur Aceh tentang PAW atas diri Penggugat denganTergugat III;.

Bahwa terkait posita gugatan sebagaimana yang disebutkan dalamangka 8 dan 9 merupakan karangan Penggugat semata karena Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah dan bahkan tidak berwenang untukmelakukan PAW atas diri Penggugat. Tergugat danTergugat II hanyasebatas mengusulkan, diterima tidaknya itu adalah kewenanganGubernur ic. Gubernur Aceh.

Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata ditegaskanbahwa:Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebutsuatu peristiva, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantahhak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang merupakan PengadilanUmum yang mempunyai kompetensi yuridisuntuk mengadili, memeriksa danmemutuskan perkara sengketa Pemberhentian Antar Waktu ( PAW

Bahwa TERGUGATIIl telah melakukan perbuatan yang merugikanPENGGUGAT dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena telahmengelurkan Surat Nomor: PAN/ 0115/B/ K S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24Januari 2017 yang dikirimkan kepada Ketua Dewan perwakilan RakyatHalaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Kabupaten Aceh Utara yang isinya antara lain meminta untuk diprosespenggantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRK Aceh Utara Daerahpemilihan dari Partai Amanat Nasional atas nama M.

Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscurrumlibellum) karena didalam merumuskan dalildalil berkenaan dengangugatan tersebut penggugat tidak menyampaikan secara lengkap, jelasdan terang tentang persoalan yang menjadi pokok gugatan. Penggugattidak menerangkan bahwa Penggugat pernah diperiksa dan diadili olehMahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD dan ART) Partai.

) terhadap diri Penggungat, dan berdasarkanbukti yang telah diterima Tergugat V atas usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat dalam permasalahan tersebut, Tergugat Vtelah menerima salinan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional secara tertulis yang ditujukan kepada DPRK ACEH UTARANomor : PAN/A/KUSK/032/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 PerihalPengajuan Pemberhentian dan Penetapan PAW (Pergantian Antar Waktu)Anggota DPRK Aceh Utara (An.M.Sani Ishak) dan menunjuk Sdr.

Bahwa terhadap posita 8 Perbuatan Hukum terhadap perselisihanperolehan suara antara Penggugat dengan Partai merupakan persoalaninternal Partai yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat VIISupaya mengurungkan niatnya dan atau /untuk tidak menandatangani suratpersetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ,menurut hemat Tergugat VII yang akan menandatangani surat persetujuanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang ditujukankepada Tergugat VII sudah benar dan

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

Hal ini merupakan suatu kesengajaan dan rekayasa yang dilakukanoleh Tergugat agar dapat menyingkirkan Penggugat dari keanggotaan PertaiDemokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan SuratPeringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dari Tergugat telahmengeluarkan Surat Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III2013tertanggal 29 Agustus 2013 tentang "Usulan PAW Saudara YohanisSampebulu anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara".

kerugianmateriil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian Materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba' M.S.Somalinggi.

oleh Pimpinan Partai Politikkepada gubernur dilakukan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap atas gugatan tersebut;3 Bahwa untuk itu seluruh pihak terkait dengan Proses Pengurusan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara mentaati ketentuantersebut di atas;4 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danutamanya masyarakat pemilih, yang telah mempercayakan aspirasinya kepadaHal.5 dari 15 hal.

Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal PersetujuanPAW (Penggantian Antar Waktu) Saudara Yohanis Sampebulu Anggota DPRDKabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Agustus 2013 (BuktiT4); Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusan organisasiyang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK.

Danseluruh Indonesia tidak ada PAW anggota DPRD dari PDK yang diPAWpaska Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut;Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakimtelah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agungjo.

Bahwa berdasarkan surat KPU nomor : 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 maka DPRD kabupaten Gowa telah menyurat kepada BapakGubernur Sulawesi Selatan Selaku Wakil Pemerintah pusat dengan nomor :171/239/DPRD perihal Proses PAW anggota DPRD dari partai Demokrattertanggal Sungguminasa, 25 September 2018. Melalui Cq Bupati Gowa10.

Ilselaku Biro Pemerintahan yang memproses secara Administrasi SKPemberhentian dan SK Pengangkatan Anggota DPRD tidakmelaksanakan proses PAW tersebutBahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il; Tidakmelanjutkan, atau setidak tidaknya Terlambat Malanjutkan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sadr.Andi Lukman, MM Dg. Naba di gantikan oleh Sdr. Hernest. L, SH selakuPENGGUGAT sesuai Surat Usulan Bupati Gowa dan Perintah PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Poin 12 bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IIselaku pelaksana dalam proses administrasi danpembuatan konsideran SK Gubernur dan yang bertindakselaku wakil pemerintah pusat, dan Para Tergugat tidakmelaksanakan proses PAW sebagaimana diamanatkanoleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia....b. Poin 13 pahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II tidakmelaksanakan proses PAW....c.

Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;Fotokopi berupa Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GowaNomor: 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 tanggal 10 April 2018Perihal: Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Naba Nomor: HF/04/IX/2018tanggal 1 Oktober 2018 perihal permohonan penundaan proses pergantianAntar Waktu (PAW) DPRD Kab. Gowa A.n Andi Lukman, M.M., Dg. Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III.1;Asli dan fotokopi berupa Surat Bupati Gowa Nomor: 171/059/Bag. Hukumtanggal 7 Desember 2018 Perihal Pengantar, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.III.2;Asli dan fotokopi berupa Nota Pertimbangan dari Kepala Biro PemerintahanSetda Prov.

14/Pdt.G/2011/PAW

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab.

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 2019.Adalah perbuatan yang sewenang wenang dan dikualifikasimerupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata;2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkanPergantian Antar Waktu ( PAW ) a.quo adalah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat ( 1 ) huru C UU Nomor32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;3.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili GugatanPerkara Perdata Nomor 18/Pdt.susParpol/2018/PN.Klk atas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatanPerbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dapat kami tanggapi dalam jawaban (Eksepsi) yang teruraisebagai berikut:1.

Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan PartaiBulan Bintang Badan Kehormatan Cabang kepada H PahmiS,Sos, Selanjutnya diberi tanda T14 ;Halaman 22 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkT15 :Fotocopy Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentiandari Keanggotaan PP An.

Hariani binti Hasan Rifai, (anak)4 Bugisman bin Hasan Rifai, (anak)Hal. 2 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg5. Ade Muarif bin Hasan Rifai, (anak)6. Bahwa almarhumah St. Hasnah binti Kama, semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 27 September 2012,untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) dengan Rekening Nomor 0195.01.006339.51.3;7. Bahwa almarhumah St.

Hasnah terlebin dahulum meninggal dunia;Hal. 4 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg Bahwa semasa hidup St. Hasnah pernah menikah sebelum manikah denganHasan Rifai, tapi sudah meninggal dan tidak memiliki anak; Bahwa agama yang dianut semasa hidup St. Hasnah adalah agama Islam; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St.

Hasnah dengan Hasan Rifai telah melahirkan 5orang anak, yaitu: Ritas, Harianti, S.Pd, Hariani, Bugisman dan Ade Muarif;Hal. 7 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Hasnah, adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Hasnah karena sakit, bukan ulah dari anakanaknya. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus tabungan haji almarhum St.

Bugisman binti Hasan Rifai, (anak);Hal. 8 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg4. Ade Muarif binti Hasan Rifai, (anak) dan5. Ritas bin Hasan Rifai, (anak);adalah ahli waris almarhumah St. Hasnah binti Kama.3.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp250.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg

, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon V.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 22 Oktober 2018,telah menguasakan kepada Pemohon IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta bertempat tinggal di xxxxxxxxx;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti bukti tertulis danketerangan para saksi di persidangan;Hal 1 dari hal 10 Pen PAW

hli waris inibertujuan untuk endapakan dasar/alas hak sebagai landasan gunamempermudah dalam pembagian harta warisan dari pewaris Bapak xxxxxxxserta agar mendapatkan kepastian hukum dimana para Pemohon maupun yangada dalam posita dalam permohonan ini adalah syah secara hokum sebagaipara ahli waris Bapak xxxxxxx, dan resmi diketahui oleh Pemerintah jugasebagai bukti hukum terhadap siapapun yang membutuhkan;Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;Hal 2 dari hal 10 Pen PAW

Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon IV. xxxxxx No xxxxxx, tanggal 09 Maret 2013aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telahHal 3 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.10.11.12.13.dimateraikan cukup dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Keterangan Pemohon V Nomor xxxxxx tanggal 29 November 2017, aslinyadikeluarkan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx, telahdimateraikan

Il, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan tani/ perkebunan, pendidikan SD,bertempat tinggal di xxxxxxx;Setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan keluarga besar almarhum Bapak xxxxx denganPemohon karena saksi bekerja ditempat almarhum bapak xxxxx sejak tahun1973; Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bersih ersih dan momong cucu; Bahwa almarhum bapak xxxxxx mempunyai usaha perhotelan yaitu hotel Utaradan juga jualan minyak dan gas;Hal 5 dari hal 10 Pen PAW

Noor Emy Rohbiyati, SH, MSIHakim Anggota Hakim AnggotaHal 8 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.Dra. Hj. Farchanah Mugoddas, M.HumPaniteraDrs. Achmad ArifinPenggantiNanik Najemiah, SHPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pencatatan2. Biaya proses3. Biaya panggilan4. Redaksi5. MateraJumlah: Rp. 30.000,00: Rp. 50.000,00: Rp. 480.000,00> Rp. 5.000,00:Rp 6.000,00: Rp 571.000,00Hal 9 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.

Nomor 809 K/Pdt.Sus/2012mengeluarkan Surat Rekomendasi PAW atas nama Penggugat/Sdr. ASEPSAEPUDIN, SH., dengan Nomor 07/REK/DPDBARNAS/BTN/2012.

SuratKeputusan dan Surat Rekomendasi tersebut cacat hukum karena tidak melaluiproses yang diatur dalam AD/ART Partai;14 Bahwa, benar TergugatII pada tanggal 7 Februari 2012 DPD Partai BarisanNasional membuat 2 (dua) surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebakdengan Nomor 05/Pem/DPDBarnas/H/2012 dan Nomor 05/PAW/DPDBARNAS/Btn/2012 Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Lebak.

;Dalam Surat tersebut tercantum alasan dilakukanya PAW antara lain:1Tidak melaksanakan pembinaan terhadap konstituen selama sdr.

Gugatan atas pemberhentian sebagaimana Anggota partai pilitikdan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Asep Saepudin, SH.

Lebakuntuk tidak memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugatsebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);Dalam Konvensi:Hal. 11 dari 33 hal Put.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa perbuatan TERGUGAT A tidak sampai disitu' saja(pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), akan tetapi TERGUGAT A telah pula mengirimsurat kepada TURUT TERGUGAT C tanggal 22 September 2010Nomor: 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010 tentang Pergantian danPersetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasuk kepada TURUTTERGUGAT D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor: 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuan kepada TURUT TERGUGAT C dan TURUT

TERGUGAT D,untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di manaPenggugat sebagai anggota DPRD yang sah menurut hukum, akandiganti dengan pengganti dari anggota partai PPRN juga dengannama: PASRIAL St.

(Pergantian AntarWaktu);Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

(Pergantian Antar Waktu);73Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

AD/ART partai, di mana prosesnya dimulaidengan adanya pengusulan dari DPD yang kemudian dilaporkankepada tingkat DPW sampai dengan tingkat DPP, kemudian DPPmengeluarkan surat PAWnya, sedangkan secara ekstern di mulaidengan adanya surat PAW dari partai yang dikirimkan kepadaKetua DPR/DPRD kemudian diteruskan kepada KPU/KPUD, Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur dan Mendagri laludikeluarkanlah surat keputusannya;Bahwa sekarang ini proses PAW Penguggat sudah sampai tingkatGubernur Sumatera Barat;