Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H. Lamen Sarihi, S.H, M.H) yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bintan Cq.Fraksi Golkar DPRD Kaupaten Bintan tidak sesuai dan bertentanganHalaman 2 dari 6 hal.

Put.Nomor 565 K/Padt.SusParpol/2018dengan tahapan, mekanisme dan proses yang diatur dalam PP Nomor 16Tahun 2010, UU Nomor 2 Tahun 2011, Tata Tertib DPRD KabupatenBintan Nomor 004/KPTS/DPRDBintan/2016 dan UU MD3 Nomor 17Tahun 2014; Cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum;Menyatakan batal demi hukum surat usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sdr.

H.Lamen Sarihi, SH) atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak memproses lebih lanjutsurat usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintanatas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H., M.H., (Penggugat) sampai putusandalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht);Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten BintanCq.

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan untuk membayar dendasebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isiputusan ini;Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H, M.H.

berikut:1:2.Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan surat pengunduran diri atas nama Sudirman Ruslan tanggal1 Mei 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 13 April2017 tentang anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum,Menyatakan Surat Tergugat Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017tanggal 16 Mei 2017 Perinal PAW

Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Menyatakan semua tindakan Tergugat melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRD KabupatenBanyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai Sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita

Menyatakan Surat Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 Perihnal PAW Anggota DPRDKabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;5. Menyatakan semua tindakan Tergugat/Termohon Kasasi melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRDKabupaten Banyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.SusParpol/20196.

Bahwa kesalahan prosedur iniSepatutnya ditujukan kepada DPP dan DPC Partai Demokrat yangmemutuskan dan mengusulkan PAW dan bukan merupakan kesalahanTergugat yang tidak berurusan dengan masalah Internal Partai Demokrat(Putusan halaman 58));2. Bahwa Penggugat terlibat masalah narkoba sebagai pengguna (Bukti T6)dan karena sebagai pengguna yang dianggap sebagai korban, diselesaikandengan cara rehabilitasi adalah merupakan fakta.

Bahwa sebab bergulirnya kasus ini adalah diawali Penggugat yangHalaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMtertangkap razia narkoba oleh BNN Propinsi Sumatera Selatan, sehinggasetelah melalui berbagai tahapan proses bermuara pada PAW oleh DPPPartai Demokrat lewat Surat Keputusan Nomor 44/SKDPP.PD/V/2016tanggal 31 Mei 2016 (Bukti T3) dan Surat usulan DPC Partai DemokratKabupaten Banyuasin kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin perihalPAW (Bukti Th 4); === === ==

= Menimbang,bahwa sampai disini secara materiil sebab dan akibat yang melatar belakangiterbitnya obyek perkara adalah dikarenakan ulah/perbuatan Penggugat sendiri(nuansa perbuatan pidana dalam hal ini Narkoba) sehingga terkena sanksiberupa PAW oleh internal Partai Demokrat (nuansa politik dalam hal ini PAW).Bahwa dengan kata lain Partai Demokrat mulai DPP, DPD Provinsi, dan DPCKabupaten telah merespon hal ini.

Bahwa akibat hukum berupa PAW atasnama Penggugat yang diganti dengan Sdr. Sahiridi, ini merupakankebijakan/kehendak dari DPP Partai Demokrat; 5).

Bahwaberdasar PAW yang diputuskan DPP Partai Demokrat maka DPC sPartaiDemokrat Kabupaten Banyuasin mengusulkan PAW ke DPRDKabupaten Banyuasin, dan DPRD Kabupaten Banyuasin meneruskan keGubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin yang akhimyaBupati Banyuasin meneruskan ke Gubernur Sumatera Selatan dan terbitlahSK obyek perkara (Bukti T3,T4,T5,T2,T 1 ) Menimbang,bahwa pada tahapan inimenunjukkan bahwa latar belakang terbitnya SK obyek perkara serta akibathukum dari penerbitan SK obyek perkara

PAW. No.888/Pdt.P/2020/Ms.SgiMengurus Rumah Tangga, KewargaNegaraan Indonesia, Alamat : GampongBeurawe, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, di sebutSebagai Pemohon III;Dalam hal ini Pemohon I s/d III diwakili oleh Kuasanya USTAMAM,S.HIAdvokata/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM &PARTNERS yang beralamat Jl. Medan Banda Aceh Km 105,Gp. Karieng. Grong grong, Kabupaten Pidie.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi1. Bahwa pada tahun 1965 telah melangsungkan pernikahanantara Muhammad Gade Bin Yakob dengan Tihawa BintiIbrahim (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan;2. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia SuamiPemohon I atau Paman kandung Pemohon II dan Pemohon IIIyang bernama Muhammad Gade Bin Yakob di rumahnyaGampong Puuk Kecamatan Delima, Kab.Pidie denganmeninggalkan ahliwarisny yaitu :2.1. Tihawa Binti Ibrahim (Isteri);2.2.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi2. Nuraini binti Husen (anak perempuan saudara kandung)pemohon II;3. Ainul Mardhiah binti Husen (anak perempuan saudarakandung) Pemohon IIIo Bahwa saksi yakin bahwa almahum Muhammad Gademeninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagaimanadisebutkan diatas dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;oBahwa saksi mengatahui para Pemohon /Kuasanyamengajukan permohonan ini untuk keperluan warisan darialm Muhammad Gade;;o Bahwa saksi mengetahui alm.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgisedangkan secara materil suratsurat bukti tersebutdipertimbangkan sebagai berikut;Berdasarkan bukti P1 s/d P3 (Foto kopi SuratKeterangan Kependudukan) atas nama para Pemohonmerupakan bukti bahwa para Pemohon berada dalamwilayah hukum Mahkamah Syar iyah Sigli ;Berdasarkan bukti P4 (Foto kopi Surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama M.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi(Pemohon 1) dan 2 (dua) orang anak perempuan saudarakandung sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) danPasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. AlQuranSurat AlNisa Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut yangmaknanya;9ig SV lg ob sll Jz i lk.

perjuangan dan pengorbanan yangkeras baik pengorbanan tenaga, waktu dan dana yang tidaksedikit untuk dapat duduk sebagai Anggota DPRDKabupaten Kayong Utara yang mewakili konstituen/pemilih sejumlah Suara Sah Pemilih sebanyak 1048 suaradan bukan hasil pemberian atau adanya belas kasihan dariTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana apabilaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berusahamelakukan upayaupaya Pemberhentian Antar Waktuterhadap Penggugat untuk dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

yang dalam PEMILULegislatif Tahun 2009 masuk Daftar Calon AnggotaDPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah PemilihanKayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III yang bertentangan dengan asas kepatutan,ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimilikiseseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik sertamelanggar Hak subjektif orang lain dan Melawan Hukumdalam usahausaha untuk melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

) menimbulkan kerugian bagi Penggugatberupa kerugian Materil dan Immateril dengan perinciansebagai berikut :a Kerugian Materil :Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada AKHMAD SUANDI yang dalam PEMILU LegislatifTahun 2009 masuk Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong UtaraDaerah Pemilihan Kayong Utara 1 yang hanya memperoleh Suara Sahsebanyak 360 Suara saja yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IT danTergugat HI secara Melawan Hukum akan

K/Pdt.Sus/20121010alasan yang jelas dan tanpa diberikan Surat Peringatan terlebihdahulu kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernahdiberikan/tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahuiadanya Surat Keputusan tersebut adalah perbuatan yangbertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupanbermasyarakat yang baik serta melanggar Hak subjektif oranglain dan Melawan Hukum dalam usahausaha untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

DimanaBukti Surat yang keliru atau tidak dipertimbangkan yaitu :Copy Surat dari Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan yangditujukan kepada Ketua Umum DPP PDK Provinsi Kalimantan Barat Nomor :PDK/A/PPSJ/167/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal : PAW (PergantianAntar Waktu) Saudara RUDIANSYAH, Anggota DPRD Kabupaten KayongUtara (Bukti P8 = Identik dengan Bukti TI, TIl, T.1M18).

Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRD Provinsi Baliperiode 20142019 yang disertai dengan Surat Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiBali yang intinya menyatakan Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRDProvinsi Bali, periode 20142019 Dapil Kuta Selatan dari PDI PerjuanganProvinsi Bali dan sebagi calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Bali Periode 20142019.Halaman 17 dari 41 hal. Put.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN)Nomor 017/PHPU/MPPAN/V/2016, tertanggal 20 Mei 2016, yangdikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiAmanat Nasional (PAN), sehingga surat tersebut tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan Surat Persetujuan Penggatian Antar Waktu (PAW)Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP.PAN) NomorPAN

/A/KUSJ/113A6/IX/2016, tertanggal 30 September 2016dikelurkan Tergugat Il, dan Surat Proses Penggatian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maros, yang dibuat DewanPimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD.PAN) KabupatenMaros Nomor PAN/21.09/AB/KS/009/ 2017, tertanggal 15 Mei 2017,yang dikeluarkan Tergugat Ill, tidak sah dan batal demi hukum atausetidaktidaknya dapat dibatalkan;Menyatakan Penggugat Hasanuddin Anggota Partai Amanat Nasional(PAN) yang sah;Menyatakan bahwa Penggugat Hasanuddin

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi melakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Pemohon Kasasi dan mengusulkan Tn. Amril untukmenggantikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD KabupatenMaros periode 20172019, pergantian mana menurut Pemohon Kasasiadalah tanpa alasan sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;b.

Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terhadapPemohon Kasasi bukan perbuatan melawan hukum sehingga sah;c.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapatdan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan Judex Facti salahmenerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukupterhadap dalil serta buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yangmenunjukkan bahwa alasan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalamperkara a quo adalah tidak sah yaitu adanya selisih suara yang tidaksignifikan antara suara yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi denganTn. Amril;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan IIl adalah perbuatan melawanhukum;3.

tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi;Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.Kewenangan Mengadili Secara Absolut;Penggugat seharusnya mengajukan gugatan penyelesaian sengketaPergantian Antar Waktu (PAW

) ke Mahkamah Partai Politik karenasengketa PAW ini merupakan sengketa internal partai politik ic PartaiNanggroe Aceh, bukan ke Pengadilan Negeri Sabang seperti yangditempuh oleh Penggugat sekarang ini;Syarat Formil Gugatan:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 4/Pdt.SusParpol/2018/PN Sab., tanggal 18 Januari 2019;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Provisional: Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Penggugat; Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahantindakan Termohon Kasasi mengusulkan kepada Termohon Kasasi II danIll untuk pengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PemohonKasasi sebagai Anggota DPR Kota Sabang periode 20142019, tindakanmana menurut Pemohon Kasasi adalah tidak sah sehingga harusdibatalkan;2.

Bahwa objek gugatan menyangkut usulan pengganti antar waktu (PAW)yang diajukan oleh tergugat dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang PartaiHati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidaksesual dengan Kaidah hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;2. Bahwa penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauanterhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah No.171/181/Ro.ADMPUMGST/2011;3.

Bahwa usulan pengganti antar waktu PAW yang diajukan oleh tergugat dalam bentuk surat tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 31/DPCHANURAKAB. BANGKEP/XV/2013, yang ditujukan kepada tergugat Ill Ketua DPRDKabupaten Banggai dimaksudkan agar tergugat Ill melakukan PAWterhadap penggugat yang kemudian akan digantikan oleh sdr. YURDIN;4.

Bahwa demikian pula ditempatkannya tergugat Ill Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan tergugat NVKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaipihak dalam perkara ini karena menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku proses pengajuan PAW terhadap pengugatdilakukan dam melalui institusi tersebut sebelum dilanjutkan kepada Bupatibanggai Kepulauan seterusnya kepada Gubernur Provinsi SulawesiTengah;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PDT/2015

Menetapkan memerintahkan agar Tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilihanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini ;2.

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ahkir ;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor79/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :DALAM PROVISI: Menetapkan memerintahkan agar tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilhanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:Dalam Konvensi:1.

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiHalaman 10 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKSMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dari orangyang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;C.

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;4.

Bahwa posisi Turut Tergugat II pada saat itu telah menyikapi SK Gubernurnamun eksekusi terhadap proses mekanisme PAW ada pada DPRD Kab.Luwu Timur;Halaman 13 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKS5.

Bahwa menurut Pembandinggugatan Penggugat atau Terbanding I, lebin kepada mempersoalkan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2009 2014 yang telahsesuai prosedur dengan mengajukan bukti P1 s/d bukti P9, dan memintabahwa proses PAW sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi hematPembanding setidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertentangkanHalaman 16 dari 35 hal.

Surat Nomor: 236/1N/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW);d. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;e. Berita Acara Nomor 13/DPRD/2013 tentang Pemberhentian danPergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Periode 20092014 tertanggal 29 April 2013;f.

Surat Nomor: 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW);d. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;e. Berita Acara Nomor 13/DPRD/2013 tentang Pemberhentian danPergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Periode 20092014 tertanggal 29 April 2013;f.

Surat Nomor: 236/1N/DPD15/IV/2013 perihal Usulan PenggantianAntar Waktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Surat Nomor: 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Saha Budinditulis juga Haji Saha Budin, (vide : Penetapan Pengadilan AgamaDenpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Ahli Waris , Hal. 7, huruf: q ) ;Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut, maka Penggugatmenyampaikan keberatan dan teguran awalnya secara kekeluargaankepada Tergugat dengan menyatakan bahwa: harta sebagaimanayang diuraikan dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 yakni berupa :bidang tanah

Haji Saha Budin ( Alm) sehinggakemudian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar sebagai hartawarisan dan menjadi miliknya berdasarkan Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris ;Bahwa perbuatan dan itikad jahat Tergugat yang diwujudkanberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 tentang PenetapanAhli Waris menunjukkan bahwa : Tergugat telah dengan sengaja dan melawan

Bahwa Tergugat di dalam permohonan Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris, banyakmengajukan buktibukti tanah yang asalnya milik suami Tergugat (Tn.

Bahawa Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada Angka 17,sebab pengajuan Tergugat terhadap Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS tertanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris adalah benarterhadap Harta Warisan dari Pewaris H.Saha Budin dan kemudianterbitlah Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor37/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23 Desember 2008 tentangPenetapan Ahli Waris.

Bahwa, dahulu pada tahun 2008 Tergugat mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Denpasar yang kemudianpermohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Denpasardengan Nomor 37/ PAW/ 2008/ PA Dps. tanggal 23 Desember 2008 ;2.

Sit.Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Situbondo,sebagaimana Surat : Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPCPD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, perihal usulanpemecatan dan PAW sdr.SUNARDI, S.H. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, Nomor34/DPD.PD/JATIM/XV2016, tanggal 21 November 2016, PerihalUsulan Penggantiann Antarwaktu Anggota DPRD dan PencabutanKartu Tanda Anggota Partai Demokrat.

angka 4 s/d 8, yang dapatdikonklusikan obyek sengketa (obyectum litis) adalah perbuatan atautindakan Tergugat Ill yang mengajukan usulan pemecatan dan PAW atasdiri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Il sebagaimana surat DPCPartai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC.PD/SIT/IX/2016.Perihal : Usulan Pemecatan dan PAW Sdr.

tentang kewenangan Tergugat , Il dan Illuntuk mengeluarkan Usulan dan SK PAW sebagai kewenangan yang telahdiberikan oleh Undangundang secara atributif, guna mengaburkan dasarkonstitusional Parpol melakukan PAW.

Sit.10.digunakan sebagai dasar/alasan Usulan Pemecatan dan PAW Sdr.

Sit.11.12.13.alasanalasan Pemberhentian Antar Waktu sebagaimana huruf a sampaihuruf i tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitukewenangan PAW yang diusulkan oleh Parpol dan kewenangan PAW yangdiproses melalui Badan Kehormatan DPRD.

sesualsurat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua)berkas, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

NABA /n Casu Penggugat, tidak berdasarkan hukumadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali surat TergugatTanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua) berkas,Perihal: PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yangditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg.

Sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat / Terbandingmengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Pimpinan KPU Kabupaten GowaNomor 171/18/DPRD, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

NABA, yang secara sukarela memenuhi putusanPengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Sgm., tanggal21 Desember 2017 padahal telah menyatakan banding, telah membuktikanbahwa perbuatan Tergugat / Terbanding yang menerbitkan surat Nomor171/18/DPRD, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab.

Sehingga patut danberalasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mencabut dan menarikkembali surat Tergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD,Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dariPartai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowaincasu Turut Tergugat. Dan menghukum pula Tergugat untuk menundaproses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dariPartai Demokrat atas nama ANDI LUKMAN MM Dg.

Esweli selaku pihak kedua akan melakukanpencabutan pengaduannya di Poltabes Pekanbaru yang kini menjadiPolresta Pekanbaru serta memulihkan nama baik Penggugat sebelumPihak Pertama/Penggugat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) olehTergugat I;Bahwa selanjutnya Tergugat I Tanpa dasar hukum yang jelas kembalimengajukan surat kepada Turut Tergugat I dalam hal pengajuanpengganti antar waktu atas nama Penggugat digantikan oleh Drs.

GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tidakditindaklanjuti dengan surat pernyataan pengunduran diri Penggugatyang bermaterai cukup, maka penggantian antar waktu terhadapPenggugat tidak bisa diproses dan apalagi terhadap surat perjanjiantersebut sudah dilakukan pembatalan baik secara lisan maupun secaratertulis oleh Penggugat selaku pihak pertama;Bahwa disamping itu juga berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA), Penggantian Antar Waktu (PAW

Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

dari TergugatI, karena dasar pengajuan PAW bukanlah berdasarkan Pasal 104 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf g Peraturan Tata Tertib DPRD KotaPekanbaru, dengan demikian Turut Tergugat II Tidak mempunyaikewenangan hukum memproses pengajuan pemberhentian danpenggantian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari PartaiGerindra atas nama Penggugat digantikan oleh sdr.

Eswek yang mempergunakan kop surat Dewan Pimpinan PusatGERINDA Nomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi bukankah persoalan internal partai tetapi lebihkepada keinginan Termohon Kasasi I dan II untuk melakukan PAW yang tidakprosedural dan melawan hukum;7 Bahwa menurut Pemohon Kasasi SEMA Nomor 4 Tahun 2003 adalahberalaku hanya daam kasuskasus perdata yang berkaitan denganpemilihan umum.

No.119 K/Pdt.SusPar Pol/2013Partai Hanura dan selanjutnya DPP Partai Hanura dan DPD Partai HanuraProvinsi Bali Partai Hanura telah mengusulkan kepada Tergugat (DPC PartaiHanura Kabupaten Buleleng) untuk pemberhentian Penggugat darikeanggotaan Partai Hanura dan Pengantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng;Bahwa Tergugat (DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng) atas usulanDPD Partai Hanura Provinsi Bali melalui surat tanggal 1 April 2012 Nomor 82/DPDHanura/IV

Surat DPP Partai Hanura NomorA/048/DPPHanura/II/2012 tanggal 21 Maret 2012) telah menyetujuipemberhentian dan PAW Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura dansebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng;Bahwa, Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTTergugat, dan alasanalasan Tergugat bahwa Penggugat telah mencemarkannama baik Partai Hanura adalah tidak

Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai Hanura dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART Tergugat dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 berhubungan dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran AD/ART Tergugat;4.

ontvankelijk verklaard); Bahwa sesuai dengan UUNomor 2 Tahun 2011 pasal 33 ayat (2) Putusan Pengadilan Negeriadalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukankasasi kepada Mahkamah Agung; jadi tidak ada upaya hukum Banding;berarti perselisihan ini tidak termasuk yang diatur dalam UU Nomor 2Tahun 2011; UU Nomor 27 Tahun 2009, dan PP Nomor 16 Tahun 2010.Exceptie Obscuri Libelli:Bahwa, Surat Nomor A/048/DPPHANURA/IIV2012; tertanggal 21 Maret2012; Perihal: Persetujuan Antar Waktu (PAW

) adalah Ketua Umum danSekretaris Jenderal; Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura); beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 4 Menteng JakartaPusat; sudah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); sedangkan saatgugatan ini diajukan belum terbukti terjadi proses PAW; oleh karenanyagugatan tersebut adalah prematur;Exeptie Plurium Litis Consortium:Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pulayang lainlain; bukan hanya

Bahwa berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 6 Nopember 2013di dalamnya telah secara nyata tertulis dalam Konsideran poin b,menyatakan nama MAPERINCE COMBO sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Saudara Demi Wanimbo, S.Sos;.

Bahwa Pengganti Antar waktu (PAW) atas nama MAPERINCECOMBO TIDAK BERDASARKAN HUKUM untuk ditetapkan sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) dalam Surat Keputusan a quo,karena yang bersangkutan bukan berasal dari Daerah Pemilihan 3tetapi dari daerah pemilihan 2 dan tidak memperoleh suara samasekali;.

Bahwa yang harus menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) dalamSurat Keputusan Aquo adalah saudara PENGGUGAT, hal ini sesuaiusulan DPC maupun DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)kepada DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;Bahwa akibat adanya keputusan TERGUGAT, maka telahmembawa kerugian bagi PENGGUGAT, karena mencemarkannama baik dan tidak dapat menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW)anggota DPRD periode 2009 2014 tindakan TERGUGAT telahmenghilangkan Hak Konstitusi PENGGUGAT sebagai wargaNegara Indonesia yang

MaparinceGombo ;Saksi : PURNOMO KAHAR ;e Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa ;e Bahwa saksi tahu tentang rekomendasi PAW dariKetua DPC PKB Kabupaten Mamberamo tengahSaat saksi disuruh antar surat pengunduran diriPak Demi Wanimbo ke Pak Petrus Gombo ;e Bahwa saksi mengetahui isi surat dari Sdr. DemiWanimbo yaitu) surat pengunduran diri danpermintaan rekomendasi PAW atas nama AmirYikwa/Penggugat ;e Bahwa saksi menerangkan setelah saksimenyerahkan surat tersebut, kepada Sdr. PetrusGombo, Sdr.

Demi Wanimbo, S.Sos kepada Ketua DPC PKBKabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 17 Juli 2013,Perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW), (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Bukti T4 :Surat Pernyataan Sdr.

Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2016, terbit surat siluman yangmengatas namakan Keputusan Penggugat dengan Nomor:141/07/BPD/K2016 tentang Pembentukan Pergantian Antar Waktu(PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo KecamatanHalaman 9 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDNLotu Kabupaten Nias Utara dengan personil Panitia yaitu: Ketua:Itolo Harefa, Sekretaris: Idaman Harefa, Bendahara: ReniaroHarefa, Anggota: Erniwati Harefa dan Eduar Harefa, yangditandatangani oleh ATAELI HAREFA.

SE Wakil Ketua BPD DesaFadoro Fulolo PadahaltidakpernahPengqugatmemberimandatkepadaWakil Ketua BPD FadoroFulolo. sertamekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan LotuKabupaten Nias Utara Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangPembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia PemilihanKepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utaraselain pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku(melampaui kewenangannya sebagai

(PAW)Panitia Pemilihan Kepala Desqa fadoro Fulolo Kecamatan Lotu ,hal ini jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 Ayat 1 huruf a sampaidenganf ;b. Pembentukan Panitia Pemilinan kepala Desa Pergantian antarwaktu (PAW) sama sekali belum ada aturan dan ketentuan untukitu, Kecuali pemilihan kepala Desa antar Waktu ;c.

Sebab, disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwasanya AtaeliHarefa, SE telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengambilalih wewenang Ketua BPD dengan mengeluarkan surat keputusan BadanPermusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangHalaman 21 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDN10.Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan KepalaDesa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Bukti P12Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten NiasUtara Nomor : 141/07/BPD/K 2016 tertanggal 25 Oktober2016, Perihal : Pembentukan Pengganti Antar Waktu (PAW)Panitia Pemilinan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kec.

sekarang sebagaimana telah Penggugat sebutkandiatas ; Bahwa Tergugat I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukumsejak tanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke Kipsehingga partai tersebut tidak lulus verifikasi faktual sebagai Partai Lokalpeserta pemilu tahun 2014 sebagaimana pengumuman Komisi PemilihanUmum Pusat tanggal 9 Januari 2013 ; Bahwa namun yang menjadi substansi perkara ini adalah pada tanggal06 Desember 2012 Tergugat I menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW

) kepada Tergugat Hf dan Tergugat HI untuk melakukan PAWterhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Pidie hal mana sesuai dengan surat Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal PengajuanPemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ semula Penggugat, paraTerbanding/ semula Tergugat telah mengaju jawaban yang antara lain sebagaiberikut ;1.

)kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat dari Tergugat I denganNomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggl 06 Desember 2012 perihalpengajuan Pemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tentang keterikatan Tergugat I,Tergugat IT dan Tergugat III adalah benar, karena untuk melakukan PAWterhadap Penggugat oleh Tergugat I adalah tidak dapat dipisahkan dan tindakanTergugat II dan Tergugat HI merupakan perbuatan yang tidak bertentangandengan Hukum

2014 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/478/ 2009 tanggal 14Agustus 2009 yang diusung oleh Partai Suara Independen Rakyat Aceh KabupatenPidie dalam Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan 3 (Tiga); Bahwa benar Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012 menerima Surat dariTergugat I tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRKabupaten Pidie sesuai dengan suratnya Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pengajuan Pemberhentian dan PengusulanPenetapan PAW

, akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2012 Tergugat II memintakembali persyaratan kepada Tergugat I karena belum lengkap dengan suratnyaNomor : 171/428/2012 perihal Pemberitahuan ;Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat II menerima surat dariKomite Pimpinan Wilayah (KPW) Pidie Partai SIRA (Suara Independen RakyatAceh) Nomor:10/Eks/KPWPidie/2012 perihal Klarifikasi yang meminta Tergugat IItidak melanjutkan proses PAW Penggugat ;Selanjutnya Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2012 dengan

Nur Jafar,SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 Mtentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) selanjutnya tergugat menerbitkan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat II dengan No. 047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli 2012 Myang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihalpengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum ;8.

Nur Jafar, SH sebagai Anggota PartaiKeadilan Sejahtera dan Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu(PAW) Muh. Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahterayang ditandatangani oleh Saudara ILHAM YUSUF dalam kedudukannya15sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalah Anggota DPRDKabupaten Bima.

Nur Jafar dan bahkanundangan resmi DPD untuk menghadiri pembicaraan dan rapat terkaitperjanjian PAW tidak lagi dihadiri ; Bahwa dalil yang dikemukakan penggugat pada point 8 sebagai alasanmengapa penggugat mencabut surat perjanjian/pernyataan pada tanggal 14Syafar 1433 H/6 Februari 2012 : .