Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

, tempat kediaman kecamatan Jonggol KabupatenBogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

ad 3 juga tidak dapatdibenarkan, dan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalamperkara ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakatdan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri.Menimbang, bahwa mengenai ad 4 juga tidak dapat dibenarkan karenawalaupun rumah tangga itu sudah pecah akan tetapi kesalahan itu tidak dapatdibebankan kepada salah satu pihak itu pulalah yang mendasari

terbanding padatanggal 3 November 2008.TENTANG HUKUMINYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingyang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukandalam Undang Undang, maka formil permohonan bandingtersebut dinyatakan dapat diterima.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelahmempelajari berkas perkara yang dimohonkan bandingberikut berita acara persidangan dan bukti bukti yangdiajukan para pihak dan memperhatikan pula pertimbanganhukum yang mendasari

dandituntut oleh para pihak, permohonan/gugatan para Pemohon ini tidak jelas (kabur); Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon(kuasanya) menyatakan dapat menerimanya dan terhadap perkara ini tidak dilanjutkandan akan dicabut; Menimbang, bahwa atas keinginan para Pemohon dan kuasanya untuk mencabutperkaranya dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturanperundangundangan yang berlaku, hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Put No. 28J/PdtGIWI16f>A.Sgm10.Bahwa setelan Penggugat mengetahuiTergugat telah menjalinhubungan dengan Wilnya tersebut maka baik Penggugatsendiri maupun keluarga besamya tidak Jagi berusaha untukmencari keberadaan Tergugat;Barnva dengan kondisi rumah tartgga Penggugat dan Tergugattersebut maka Penggugat sudah tidak bisa lagimempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memmhuntuk bercerai dengan lergugat ;Bahwa aJasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainyatersebut diatas sudah bersesuaian dengan

Bahwa yang mendasari PEMOHON untuk mengajukan Permohonan GantiTahun Lahir pada Paspor PEMOHON adalah untuk keperluan pengurusan pasporyang dikarenakan lembar halaman pada paspor PEMOHON telah penuh sehinggaperlu diganti dengan paspor baru, namun proses tersebut terkendala karenaadanya perbedaan tahun lahir pada paspor dengan identitas lain seperti Akta Lahir,jazah dan KTP PEMOHON ;3. Bahwa yang tertera pada Paspor PEMOHON No.

tetap.Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanapertama Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai manadiatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karenaTerdakwa tidak berada di satuan.Bahwa menurut keterangan Oditur Militer di dalam persidangan bahwaOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalampersidangan berikutnya, dengan mendasari

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

Berkenaandengan hal diatas, mendasari Pasal 271 jo 272 Rv maka kamimenyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata yang sama, diajukankembali oleh Penggugat harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnB.4.

Fransiscus Xaverius Arsin (Turut Tergugat)Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Tdnyang mendasari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat danIl sebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkanNotaris Ny. Linawati Hasan, SH. yang Surat Kuasa Khusus dimaksud diakuidan dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan Akta Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H. Nomor 3 tanggal7 September 2006 yang menyatakan bahwa Tn.

Mendasari Akta Nomor 3 tersebut maka YANG DILAKUKAN OLEHTergugat II (Penerima Kuasa) adalah sebagai berikut :a. Mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT SurgaBelitung Indah pada tanggal 28 Agustus 2017 di hadapan Notaris DR.Fransiscus Xaverius Arsin yang bertempat tinggal di Jalan DR.Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnMamaliwe Raya Nomor 17C Grogol Jakarta Barat.

Mendasari gugatan Penggugat sebagaimana Angka 10, 11 dan 12diatas dijawab sendiri oleh Penggugat sebagaimana GugatanPenggugat Angka 4 dan 5 yang intinya adalah ada pengakuan danmembenarkan surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat IIsebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dibuatoleh Notaris Ny.

yakni menjual / memindahkan / mengalihkan / dan atau melepaskan hakatas saham;Menimbang, bahwa selanjutnya yang tidak dibantahkan oleh paraTergugat dan Turut Tergugat di dalam posita Penggugat menyebutkanHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnPenggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II melalui SuratKuasa Nomor 3 tertanggal 7 September 2006 untuk menjual / memindahkan /mengalinkan dan atau melepaskan hak atas 100 (seratus) lembar saham yangdimiliki oleh Penggugat, maka mendasari

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaanpermohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untukmempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Para Pemohonatas nama Yunita Ariska binti Sajaran masih di bawah umur untuk menikah,namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak ParaPemohon dengan seorang lakilaki bernama Gatot Sufriyanto bin Suhartono.Adapun alasan utama yang mendasari

menginap di Hotel Harmonidan ditempat tinggal sewaan didaerah Loa Duri Tenggarong Samarindasampai Saksi 1 melahirkan, kemudianpada tanggal 10 .Mei 2009 Terdakwadan Saksi 1 melaksanakan nikah siridan pada tanggal 13 Agustus 2009Terdakwa berpisah dengan = Saksiidengan alasan Terdakwa akan tugasoperasi dan menunggu proses. nikahkantor, selama itu Terdakwa tidakpernah memberi nafkah = lahir danbathin kepada Saksi 1 dan anaknya.Bahwa berdasarkan uraian fakta dalamsurat dakwaan tersebut diatasdengan mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain selama 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta;2. Pemohan ingin melindungi calon istri kedua dari perbuatan maksiat;. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabila sudahdiberi izin oleh Pengadilan;.

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02

Karena SuratKuasa tanggal 29 April 1984 yang mendasari RifkiyazDaud bertindak selaku penjual adalah surat kuasa yangmemuat keterangan palsu/tidak benar dan atausesuatu yang dipalsukan maka secara hukum suratkuasa yang demikian adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum. Karena surat kuasanyacacat hukum, maka secara hukum Akta Jual BeliNomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984 tanggal 5 Mei 1984yang dibuat oleh M.A.

Karena yang mendasari peralihanhaknya cacat hukum, maka secara hukum SertifikatHalaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor 34/PK/TUN/2016Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787, luas2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudin adalahcacat hukum.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataantanggal 9 Desember 1984 tentang Pernyataan/Persetujuan Pembatalan Akita Jual Beli Tanah parapihak yang terlibat dalam jual beli telah membatalkanAkta Jual Beli Nomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984tanggal 5 Mei 1984, karena ada kesamaan dalam halyang mendasari peralinan haknya (Surat Kuasatanggal 29 April 1984), pihak penjualnya (RifkiyazDaud), objeknya (bekas tanah milik Adat C.2346 atasnama H.M.

Demikian pula terhadap permohonansertipikat penggganti dari Sertipikat Hak MilikNomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787,luas 2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudinseharusnya Tergugat lebih hatihati, cermat danteliti, dan menjadikan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam perkara Nomor65/G/PTUNBDG/1995 = sebagai pertimbangan,karena walaupun tidak sebagai objek gugatandalam perkara Nomor 65/G/PTUNBDG/1995 tetapiada kesamaannya yaitu yang mendasari

Ciputat, Tangerang, Gambar Situasi no. 3787, luas 2510 m2, asalpersil 46 D.IIl C. 2346, luas 2510 m2 atas nama Muhamad Chaerudin,yang kemudian menjadi Sertifikat pengganti yang merupakan obyeksengketa yaitu nomor : 25/Benda Baru, tanggal 5 Februari 2008, SuratUkur tanggal 9 Oktober 2007, nomor 188/Benda baru/2007, luas 2510 m2atas nama Surya Abbas Syauta, yaitu karena adanya kesamaan dalam halyang mendasari peralihnan haknya antara lain :a.

seadiladilnyaberdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui dalam Jawaban ini;Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 1 dan point 2, dapat diterima untukdijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena merupakan hakPenggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini mendasari

SPB/03/M.PANRB/10/2011, No. 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, No. 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukanproses penataan yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan regulasiproduk hukum dan pendataan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerahyang mendasari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PerhitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan

DalamKeputusan ini disebutkan dalam Lampiran Il, bahwa Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan Untukmenandatangani mutasi tempat kerja Guru dan PNS Golongan , Golongan Il,Golongan Ill, dan Golongan IV ( yang tidak menduduki jabatan struktural ) dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;Bahwa pengalihan tugas Penggugat tersebut diatas juga mendasari ketentuanPasal 22 UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang

Yusuf Adam selaku dulu Terdakwa IIIdalam perkara Pidana No.53/Pid/B/ 1984/PN.Uj.Pdg, dan sipenerima Hibah iniberhak pula menjualnya kepada Penggugat, halhal mana memang telahdijadikan pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg., seperti tersebutpada butir 7 diatas ;Bahwa dengan demikian pula maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S.Il Kohir No. 390 Cl di Kelurahan Rappocini tersebut adalah sah milik Penggugatyang diperoleh

Uj.Pdg. terjadi karena antara Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV memberi kuasakepada Tergugat V untuk mengadakan jual beli tanah sengketa secara tidaksah kepada Tergugat VI ;Bahwa jual beli antara Tergugat VI, Il, Ill, IV dan V dengan Akta Jual Beli No.171/II/1981 tidak sah dan tidak memenuhi syarat menurut UU, oleh karenanyajual beli tersebut harus dibatalkan ;Bahwa oleh karena jual beli yang tidak sah itu yang mendasari putusan dalamperkara Perdata No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka keputusan

Timurama, yang telah mendasari putusan Pengadilan TinggiSulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg. tersebut,harus dipandang telah mengenyampingkan isi putusan dalam perkara Perdata diHal. 6 dari 16 hal. Put.