Menyatakan Terdakwa Misran Als Iran Bin Anang Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ";2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;3.

Menyatakan terdakwa MISRAN Als IRAN Bin ANANG JAILANI bersalahmelakukan tindak pidana pengedaran obat / sediaan farmasi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2016/PN TjgBahwa awalnya Kepolisian Sektor Banua Lawas mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana pengedaran obat/ sediaan farmasi, kemudian beberapa anggota kepolisian dari KepolisianSektor Banua Lawas diantaranya saksi DENNY IRIYANTO Bin M.SAFTIIE,saksi M.

Rp 10.000, (sepuluh riburupiah) per 3 (tiga) butir.Bahwa dari penjualan obatjenis Carnophen terdakwa memperoleh keuntungankurang lebih sebesar Rp 40.000, (empat puluh ribu rupiah) per box.Bahwa terdakwa menjual obat kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari.Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek dan tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk menjual obatobatan tersebut.Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2016/PN Tjg Bahwa terdakwa juga tidak memiliki kKeahlian khusus di bidang farmasi

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2016/PN TjgMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Misran Als lran Bin Anang Jailani telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ";2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;3.

Pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotek, SaranaPenyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan LembagaPenelitian dan/atau Lembaga Pendidikan.b. Pedagang besar farmasi, kepada pedagang besar farmasi lainnya,Apotek, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, RumahSakit dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan.c.

Sarana Penyimpanan selain Farmasi Pemerintah kepada Rumah SakitPemerintah, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan berdasarkan informasi darimasyarakat saksi Dadang Nofwardi, saksi Indon Susilo dan saksi Firdaus Agusril(Petugas Poltabes Pekanbaru) telah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa yang baru saja turun dari dalam sebuah mobil Suzuki Escudo warnahitam No Polisi BM. 80 KY

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAINAL Bin YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

Menyatakan Terdakwa BAINAL Bin YUSRAN bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 197Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

Sus./2017/PN.Mrh.kali berjumlah 3 box.Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT.

Bin AGUS SUJITO, sebagaimana termuat dalam BAPpenyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik;Bahwa Carnophen produksi PT.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.Halaman 9 dari 14 PutusanNomor 249/Pid. Sus./2017/PN.Mrh.Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsuryang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif.

Obatobatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagimemiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya dimasyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Secara sah danmeyakinkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PRAYITNO Alias JIMMY Bin GUMONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan

Ngawi atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mengedarkansediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis

Ngawidengan jabatan seharihari adalah Kepala Gudang Farmasi Kab. Ngawi, KasiSeksi Farmasi meliputi obat, obat tradisional dan kosmetik serta pengadaanobat di Dinas Kesehatan Kab. Ngawi ;+ Bahwa saksi memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaanterhadap sediaan kefarmasian, obat, obat tradisional dan kosmetik dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.

Ngawi ;** Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi obat/ pil koplo jenis double Lkepada masyaraat yag membutuhan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan,Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaanfarmasi berupa obat/ pil koplo jenis double L tersebut dengan cara membelidari apotek dengan menggunakan resep dokter ;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Ngw+ Bahwa saksi mengetahui bahwa obat/ pil koplo jenis double L tersebut adalahtermasuk obat sediaan farmasi obat keras

NYONG membawa ataumenguasai 1 (satu) plastik klip warna putin yang didalamnya berisi 20 (Duapuluh belas) butir Tablet Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo DOUBLE Lyang disimpan didalam saku celana depan sebelah Kanan ;Menimbang bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi obat/ pil koplojenis double L kepada masyarakat yang membutuhan adalah melalui DinasKesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obatsediaan farmasi berupa obat/ pil koplo jenis double L tersebut dengan caramembeli

Menyatakan terdakwa PRAYITNO Alias JIMMY Bin GUMONO tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa JAITURAHMAN Alias IJAI Bin BADARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;2.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

UnsurMemproduksiatauMengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang

, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dankosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan,instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau

membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi danalat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh izin edar dari menteri ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuunsur telah teroenuhi maka unsur initelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,berdasarkan

Menyatakan Terdakwa JAITURAHMAN Alias IJAI Bin BADARUDIN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;2.

didalam daerah hukumnya terdakwa bertempattinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenangmengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempatkedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,makaPengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, yaitudengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi

Pasal 38 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanyadapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, dimana setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;Menimbang, bahwa menjual adalah termasuk perbuatan menyalurkan,sementara Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang memiliki wewenang untukmenyalurkan narkotika golongan

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifatalternatif, karenanya cukup apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur initelah terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada norma hukum yang melarang danyang memberikan kewajiban yaitu

Sedangkan norma hukum yang memberikan kewajibandalam Pasal 98 Ayat (3) adalah adanya kewajiban dalam pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat,obat tradisional, dan kosmetika, dimana pengertian obat menurut Pasal 1 angka

bahwa Terdakwa telah mengedarkansediaan farmasi;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja/berprofesi di bidang pelayanankesehatan dan farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan dan farmasi, serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkansediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, karenanya Terdakwadilarang untuk itu;Menimbang, bahwa dengan demikian maka subunsur

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Bayu Aji Bin Bakir Khoiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Menyatakan Terdakwa TEGUH BAYU AJI Bin BAKIR KHOIRItelah terbukti bersalan melakukan Tindak Pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa = memiliki ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu ;Z.

Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwaBarang Bukti dengan Nomor : 04130/2019/NOF seperti tersebut dalam (I)adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyaiefek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras , sedang diketahuiTerdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LLHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN TIgtersebut bukan sebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, PedagangBesar Farmasi

sebelum diedarkanharuS mempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi olehIndustri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik(CPOB) ; Bahwa sesuai surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 09 tahun 2017dan Peraturan Menteri kesehatan No.30 tahun 2017, yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat khususnya daftar Gadalah pedagang besar Farmasi dan Apotik, Rumah sakit danPuskesmas ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang No.23Tahun 2014 tentang Pemerintah

Simbok sekitar bulanFebruari 2019 sebanyak 1 (Satu) Lotob yang berisi 1000 (seribu) butir pildobel L dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapisaat akan menyerahkan pil dobel L tertangkap oleh Petugas Kepolisian ; Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil dobel L kepada orang lain ; Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada orang lain tidakmenggunakan resep dari Dokter ; Bahwa Terdakwa tidak

Menyatakan Terdakwa Teguh Bayu Aji Bin Bakir Khoiri telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3.

Muklas Anwar bin Haryanto dan Terdakwa II Firgiawan Ristanto bin Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan " ;2.

MUKLAS ANWAR Bin HARYANTOdan Terdakwa II FIRGIAWAN RISTANTO Bin RIYANTO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2 ) dan ayat (3) ;3.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah ;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk membeli ataumenjual pil Triheksifenidil HCl harus menggunakan resep dokter dan saatditangkap para Terdakwa dalam membeli pil Triheksifenidil HCl tidakmenggunakan resep dokter ;Menimbang, bahwa Nomor Lab. : 2118/NOF/2014 tanggal 04 April 2014,setelah dilakukan

keahlian dan kKewenangan dibidang farmasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas makaunsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu telah terpenuhi ;21Ad. 3.

Muklas Anwar bin Haryanto dan Terdakwall Firgiawan Ristanto bin Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara Bersamasama DenganSengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarkesehatan " ;2.

Menyatakan terdakwa AKMAD HAMDANI AHADILLAH MUJIBUR ROHIM BIN ISDAROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan persedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;----------------------------2.

Lumajang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut : Bahwa terdakwa AKMAD HAMDANI AHADILLAH MUJIBUR ROHIM BINISDAROKI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah ditangkap saksiWasis Prasetyo dan saksi Mugi Setiawan selaku petugas

Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yang tidakmemenuhi standard/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatandanAd. 1. Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai pengertian yang sama denganunsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan11rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semuaperbuatan yang telah dilakukannya.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yang tidak memenuhi standard/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telahterbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan,terdakwa mengaku mendapatkan/membeli pil Trihexyphenidil tersebut dari JO (DPO).Selanjutnya tanpa memiliki keahlian dan kewenangan karena tidak memiliki ijin sebagai13distibusi farmasi dari dinas kesehatan, terdakwa menjual obat/pil Trihexyphenidil tersebutkepada temantemannya dan masyarakat umum dengan harga Rp. 2.500, (dua ribu limaratus rupiah) per butir.

Menyatakan terdakwa AKMAD HAMDANI AHADILLAH MUJIBUR ROHIM BINISDAROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan persedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.

Menyatakan Terdakwa : DODI PRANATA PURWADI Bin PURWADI,terbukti bersalah melakuka Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimanadiatur dalam pasal Primair Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, Subsidair Pasal 196 UU RI No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan;2.

didakwakan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tanggal 05 September 2012 ;PRIMAIR:Bahwa ia terdakwa DODI PRANATA PURWADI BinPURWADI pada hanMinggu tanggal 7 Juli 2012 sekira jam 21.000 WIB atau setidaktidaknyapath suatu waktuwaktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belasbertempat ii Bakung Kec Sukorejo Kota Blitar atau setidaktidaknyapadatempattempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Blitar ,dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaaan farmasi

putih logo LL tersebut diatas adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifenidhil HCL mempunyai efek sebagai antiparkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UU RI No 36 Tabun 2009 Tentang kesehatan ;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DODI PRANATA PURWADI Bin PURWADIsebagaimana pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primairtersebut diatas dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaaan farmasi

SAKSI JULI HARTANTO, dengan dibawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Benar bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindakpidana menyediakan persediaan farmasi berupa obat pit doubleL yang dilakukan oleh terdakwa pada han Minggu tanggal 8 juti2012 malam hari sekira jam 19.00 Wib bertempat di JI BakungKec Sukorejo kota Blitar.e Benar bahwa awal penangkapan adatah pada hari Sabtu tanggal7 Juli 2012 sekira pkl 22.00 Wib datang disatreskoba Poires kotaBlitar

SAKSI LULUK HARIS SETYAWAN, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Benar bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindakpidana menyediakan persediaan farmasi berupa obat pit doubleL yang dilakukan oleh terdakwa pada han Minggu tanggal 8 juti2012 malam hari sekira jam 19.00 Wib bertempat di JI BakungKec Sukorejo kota Blitar.e Benar bahwa awal penangkapan adatah pada hari Sabtu tanggal7 Juli 2012 sekira pkl 22.00 Wib datang disatreskoba Poires kotaBlitar

Menyatakan terdakwa DITA FERDIAN SAPUTRO al DITA bin MINADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu;2.

Melonmerupakan sediaan farmasi, dan berdasarkan uji petik yakni dengan manyamakan cirricirri fisik / bentuk obat dan keterangan Uji lab.Akafrma Sunan Giri Ponorogo, obattersebut adlah dextromethorphan dan apabila diedarkan dalam bentuk kemasan asli daripabrik, termasuk dalam golongan obat bebas terbatas, tetapi karena sudah lepas darikemasan asli dari pabrik, maka obat tersebut sesuai dengan kandungan bahanpembuatannya termasuk dalam golongan obat keras daftar G.

Dalamhal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang harus mempunyai keahlian dibidang kefarmasian, minimal lulusan sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA)atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya memiliki surat ijin kerjaserta surat ijin usaha dari Disperindag setempat.

Jadi kalau seseorang ingin membeli obat tersebut secaraeceran, maka yang dibenarkan agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiatatau keamanan dan mutu, membelinya di sarana distribusi/pelayanan yang resmi yaknitoko obat dan apotik dalam bentuk kemasan asli dari pabrik.Ciriciri kemasan dalam bentuk botol maupun bentuk strip adalah terdapat nama obat, isi/komposisi obat, khasiat atau kegunaan obat, kontra indikasi, kode produksi, alamatindustry, kode farmasi atau lambang farmasidan nomor

Sedangkan pasal 106 ayat (1) UU no. 39 tahun 2009menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli obat dengan kandungandextromethorphan HBr termasuk golongan obat keras daftar G (obat bebas terbatas) yangpada kemasannya ditandai dengan symbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepihitam dan didalamnya terdapat huruf K yang dikeluarkan/diedarkan harus dengan resepdokter, karena penggunaanya harus sesuai

Aan untuk membelikan atau memindahtangankanatau. mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan kandungan tunggaldextromethorphan Hbr sebanyak 178 butir,tanpa resep dokter sedangkan terdakwa sendiribukanlah orang yang diberi izin untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidakmempunyai keahlian khusus sebagai apoteker berizin;Menimbang, bahwa semula terdakwa telah membeli obat daftar G tersebut disebuah apotek (Cokro) di Madiun tanpa resep, yang kemudian obat tersebut diserahkankepada saksi

Menyatakan terdakwa SANI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;2.

Menyatakan terdakwa SANI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.

dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar?

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki yin edar.Ad. 1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki jin edar.Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat tunggal, dan apabila salah satu terpenuhi,maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa makaternyata pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wita saat saksiSUNOTO, SH dan rekan kerja yang lain diantaranya saksi TOTOK LESMANA serta rekanbuser lainnya sedang

Menyatakan terdakwa SANI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar. sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;2.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als AMAT Bin AGUS telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar 2.

Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als AMAT Bin AGUS, pada hariJumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak tidaknya masih padatahun 2015, bertempat di Gedung Eks Bioskop Rantau Kecamatan Tapin UtaraKabupaten Tapin, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dua) butir disisinkan sebanyak 5 (lima)butir / tablet untuk pengujian Laboraturium Badan Pemeriksaan Obat danMakanan Banjarmasin yang berdasarkan laporan pengujian dengan suratnomor : PM.01.06.1001.08.15.0221.LP tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuatdan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dra.Mahdalena, Apt, M.Si menerangkan bahwa tablet warna kuning denganpenandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya adalah sediaantersebut mengandung Dekstrometorphan HBr; Bahwa sediaan farmasi

Mahdalena, Apt, M.Si menerangkan bahwa tabletwarna kuning dengan penandaan NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisilainnya adalah sediaan tersebut mengandung Dekstrometorphan HBr; Bahwa sediaan farmasi jenis Dektrometrofan sudah dibatalkan ijin edarnyasesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1,35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obatmengandung dekstrometrofan sediaan tunggal dan untuk mulai berlakunyapada tanggal 30 Juni 2014;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

AMAT Bin AGUS telahterbukti Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar dari pihak yang berwenang melanggar Pasal 197 JoPasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NADAR Als.

Atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanPebruari 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mojoroto Gang IV No.16 Rt.07, Rw.03,Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, bahwa terdakwa yang dengansengaja telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana

dengan dakwaanalternatif, yaitu :e Pertama melanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; Ataue Kedua melanggar pasal 3 (1) Staatblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang dianggapterbukti, yaitu pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3 ,Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur

kedua ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;10Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi

tanggal 16 Pebruari2011, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 0930/2011/KNF berupa tablet wamaputih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dan juga berdasarkanberita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka11Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

AT baru 1 (Satu) kali, akan tetapi Terdakwa juga sering membeliNarkotika Golongan jenis sabusabu maupun ekstacy kepada orang lain,namun siapa nama penjualnya dan berapa kali Terdakwa membelinya sudahlupa; Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker atau pedagangbesar farmasi, pekerjaan Terdakwa hanya sebagai sopir dan tidak adahubungannya dengan bidang farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak berwenang untuk membeli,menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan

, danpekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;Bahwa terhadap Narkotika Golongan jenis sabusabu dan pil ekstacy yangdijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendrik Hariyanto BinAchmad Junaidi (alm), telah dilakukan pemeriksaan di LabolartorisKriminalistik Polda Jawa Timur, yaitu. sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ganda Gunawan danSaksi Is Sugiyantoro serta keterangan Terdakwa Hendrik Hariyanto Bin AchmadJunaidi (alm) di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan oleh seseorangapakah termasuk jenis Narkotika atau

bukan dan Terdakwa bukan pula sebagaipetugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan Terdakwa menjual shabushabu bukan dari lembaga yangmemperoleh

Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan=5=keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukandengan Cala : Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari informasi masyarakat bahwa di JI Pulau kacil Rt 08 desaKotabaru Hilir Kecamatan Pulau laut Utara

,pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebutadalah untuk golongan obat bebas, bebas terbatas dapatdikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai ijin yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyai penanggung jawab seorang asistenApoteker, dan bagi yang

tidak memiliki ijin dan penanggungjawab seorang asisten Apoteker mereka tidak bolehmengeluarkan obat tersebut ;Bahwa obat yang termasuk golongan obat keras yangbernama Carnophen (Zenith) yang mempunyai kegunaansebagai obat rematik yang bila dikonsumsi secaraberlebihan akan mengakibatkan gangguan lambung danginjal ;Bahwa sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standarmaupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yangditetapkan dalam farmacope Indonesia

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;=21=(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan

Menyatakan terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer;2.

Menyatakan terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI bersalahmelakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandalam dakwaan Primair Penuntut Umum.2.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair :aon Bahwa terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI, hari Sabtu tanggal 14Januari 2017 sekitar jam 11.45 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2017,bertempat di depan penyedotan Pasir tepatnya di Desa Penggambau HuluKecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, denganHalaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Brb.sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

; Bahwa, benar terdakwa telah menjual sediaan farmasi yaitu berupa obatCarnophen yang positif mengandung Parasetamol ,kaffein dan Karisoprodolsesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.

Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan terdakwa MISRANI als ICAN bin SARAWANI tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer;2.

Menyatakan Terdakwa BANJAR SUSANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,-- ( lima ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan ;

1010/Pid.Sus/2017/PN Sda tanggal :5Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa BANJAR SUSANTO secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Mojokerto yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KitabUndangundang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjoberwenang mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 Sdr.

CEKER (DPO) dengan harga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkankeuntungan dalam jual beli pil dengan logo LL sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya.Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengertidengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) dilarang oleh undangundang yang berlaku.Berdasarkan Pemeriksaan LABKRIM : No.LAB6925/NOF/2017 yangdibuat

Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar;Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui artikesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yangte temengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki danmengetahui (willens en wetens), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengajaberarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk segalaakibatnya.

Menyatakan Terdakwa BANJAR SUSANTO tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAVIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 ( sembilan ) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,( lima ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu )bulan ;3.

Menyatakan terdakwa PRIYO WAHONO bin KASPANI, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja dan tnpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan padaDakwaan Pertama kami ;2.

Kelud Desa Tawang KecamatanWates Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, , setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

AZIS SAMSURIZAL, keterangannya dibacakan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuaipasal 98 U.U.

RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dilarangmengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanbagi setiap orang yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan ; Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obatdan bahan baku obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan sesuai pasal 108 UU RI.

No.36 Thun 2009 tentangKesehatan ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangpengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan danmengedarkan diperbolehkan adalah yang sudah memenuhisyaratFarmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudahmendapat ijin dari Pemerintah ; Bahwa menurut saksi barang bukti pil warna putin dengan logo LLtersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh di edarkan apabila dimeasannyawajib diberi

Menyatakan Anak ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda yang beralamat di Jalan Panjaitan Komplek Indo Vice Blok A Nomor A20, kota Samarinda selama 6 (enam) bulan;3.

Menyatakan Anak Bermasalah Hukum ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebagaimanadakwaan ke satu pasal 197, jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan.2.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI bin SAMAJI bersama Saksi I DEWA GEDE KARANG (AnggotaPolisi Sektor Tenggarong

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat LL tersebuttanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undangundang.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memnuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfataan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IISamarinda yang pada pokoknya, sebagai berikut:KESIMPULAN:1.Achmad Syamsul Hakim bin Hambali berlatar belakang dari keluarga yang utuh,diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, jo. pasal98 ayat (2) dan (3), jo. pasal