Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN PONOROGO Nomor 44/Pid.B/2023/PN Png
Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Mayang Ratnasari, S.H.
Terdakwa:
GATOT SUPRIYANTO BIN SUJITO (ALM)
9814
  • Ponorogo;
  • 300 (Tiga Ratus) karton air mineral merk Amidas Gontor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPW PM Gontor) melalui saksi Ilham Aulia Fatani;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/AG/2009
TGK. ZAKARIA BIN TGK. H. M. AMIN; M. HASAN BIN TGK. H. M. AMIN, DKK
14023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yusuf dansawah kepunyaan Mesjid/wakaf;Tanah kebun kelapa Lam Muko (obyek no. 5.2 gugatan), terletak di DesaKeuneu eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, luas124 M tanah tersebut berbatas :Utara dengan tanah H. Adnan;Selatan berbatas dengan tanah Aisyah;Barat dengan tanah Hj. Ti Aman dan tanah H. Adnan;Timur dengan tanah H.
    Yusuf dansawah kepunyaan Mesjid/wakaf;Tanah kebun kelapa Lam Muko (obyek no. 5.2 gugatan),terletak di Desa Keuneu eu, Kecamatan Peukan Bada,Kabupaten Aceh Besar, luas + 124 M tanah tersebut berbatas :Utara dengan tanah H. Adnan;Selatan berbatas dengan tanah Aisyah;Barat dengan tanah Hj. Ti Aman dan tanah H. Adnan;Timur dengan tanah H.
Putus : 26-02-2016 — Upload : 12-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/Ag/2016
Tanggal 26 Februari 2016 — 1. MUBAIYIN, S.Pd.I bin H. ABDULLAH, dkk vs 1. MASKUR bin H. SUHAIRI, dkk
6651 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 57 K/Ag/2016Kabupaten Jembrana dengan batasbatas : Sebelah Utara : JalanDesa, Sebelah Selatan: Wakaf Masjid Hayatul Islam, Sebelah Timur :Tanah milik H. Abdullah, Sebelah Barat : Tanah milik Badiah;b. Tanah sawah dengan sertifikat 1305 dengan luas tanah 5000 M@atas nama H.
    Putusan Nomor 57 K/Ag/2016 Sebelah Selatan : Tanah wakaf Masjid Hayatul Islam; Sebelah Barat : Tanah milik Mustafa dan Abdul Kadir/H. Jailani;yang saat ini telah bersertifikat hak milik:Nomor 4043 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 2750 m?;Nomor 4044 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 950 m?;Nomor 4045 atas nama Muhamad Yatim Padli, luas 2750 m?:Nomor 4046 atas nama Rapiah, luas 1375 m?;Nomor 4047 atas nama Syahidah, luas 1375 m?;Nomor 4048 atas nama Sam/ani, luas 1375 m?
Putus : 11-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.SPN
Tanggal 11 Juli 2017 — - SUNARDI dkk L A W A N - SUKMAWATI
1046
  • Arufmenyerahkan setumpuk tanah perumahan yang terletak di luar Dusun KotoLanang di samping jalan sebelah kanan jalan ke Semurup, berukuran lebar+ 21m dan panjang + 30 m. berbatas sebagai berikut :Sebelah Mudik dengan tanah Kembang Tiris cs desa Koto LanangSebelah Hilir dengan tanah wakaf M.
    Aruf menyerahkan setumpuk tanahperumahan yang terletak di luar dusun Koto Lanang di samping jalansebelah kanan jalan ke Semurup, berukuran lebar + 21 m dan panjang +30 m. berbatas sebagai berikut :Sebelah Mudik dengan tanah Kembang Tiris cs desa Koto LanangSebelah Hilir dengan tanah wakaf M.
Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2092 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Maret 2012 — ISMAIL bin H. WASIP ; ROSIATI binti MARSUDI. dk
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat pada tahun 2004, yaituselama 1975 2004 = 29 tahun, setidaktidaknya sudah lebih dari 20 tahun;Menurut hukum meskipun tanah objek sengketa tersebut belum dilakukanpendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan, secara yuridis hubungan antaraPenggugat dengan tanah yang telah dikuasai secara terus menerus dalamkurun waktu lebih dari 20 tahun tersebut tetap diakui dan dilindungi sesuaidengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku;174.Apabila bukti P1 dihubungkan dengan bukti P5d yaituSurat Perjanjian Wakaf
    Oleh karenanya bukti P5dsecara hukum "mengikat" dan berlaku sama denganUndangUndang bagi Pihak dan Pihak II;Bahwa bukti P5d tidak mungkin akan terjadi/ timbul tanoa adanya bukti P1,sehingga bukti P5d mendukung bukti P1 yang bermakna bahwa benarPenggugat mempunyai tanah tersebut sehingga terjadilan wakaf tanah,sebagiannya dari sisanya sekarang menjadi objek sengketa dalam perkaraint;5.Menurut hukum acara perdata, gugatan Penggugat bukanditolak, akan tetapi semestinya dinyatakan tidak dapatditerima
Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2274 K/Pdt/2020
Tanggal 16 September 2020 — SOLEKHAH BINTI ABDULLAH ZAENI, dk LAWAN MAMAH CHOTIMAH BINTI M. MARTASASMITA
16353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MaksumSebelah Selatan : Batas Desa BanjarmulyaSebelah Barat : AminahTanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00001Gambar Situasi 24052016 Nomor 00533 / Kramat/2016 seluas+ 6.687 m? atas nama nazhir:1. Drs. H. Moh. Romadlon (Ketua)2. Moh. Miftahchudin (Sekertaris)Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/20203.53.63./3. Akhmad Khamdan (Sekertaris)4. A. Syaichu (Anggota)5.
    AsngariTanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 275Gambar Situasi Nomor 114/1976 seluas + 13.300 m? atas namaTjakijan Parmo, yang terletak di Desa Banjarmulya, KecamatanPemalang, Kabupaten Pemalang dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tarwad RumiSebelah Timur : TersiyerSebelah Selatan : Wari DaisahSebelah Barat : Jalan DesaTanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84Gambar Situasi 26121967 Nomor 1830/6/1967 seluas + 189 m?atas nama Mochamad bin H.
Register : 18-12-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
13133
  • penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanahn Negara atau tanah hakpengelolaan;sli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenalhak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;ak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang; Conn nn nn nn rt nn I Tanah wakaf
    dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;C . nnonane nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn cnn ceee hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;OQ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.> TODO 0000000 00000000000 0000 (00 0000000 00000000 0000000 (00 0000000000000 000000000000 00000000000 00000000000Pasal 24:(1) 222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn
    Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuatsebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangyang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavelingtanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, atauI.
Register : 11-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.MS
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1610
  • UbLIl,AY algArtinya : Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI aGolaiwYLoolgid! Guar Y lei al aor) aasi> gil pL YI Jlsgwogally clsiJl odArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.SVgJlq Gilg Sgolg SVQIlg Cunt! 09 cuxdbid!
    ais doleiwVL doleil Taigax Igig TISI9 Jizlly aSg/lg aVoJlyArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Padt.P/2021/PA.MSdiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);lil 9m LS elow!
Putus : 28-04-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/AG/2011
Tanggal 28 April 2011 —
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha kekeluargaan dan musyawarah berulangkali telahdilakukan tetapi hingga saat ini para Penggugat dan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan permasalahan ini secara baikbaik, maka berdasarkanUndangUndang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawnan, weris, wasiat, hibah, wakaf
    Asasi Manusia (HAM) karena memaksaPemohon Kasasi/Tergugat untuk tunduk dan mentaati hukum Islammelalui Pengadilan Agama Surakarta dimana Pemohon Kasasi/Tergugatberagama Kristen sebagaimana UndangUndang No.3 tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamadalam pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b.waris,c.wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 13-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bil
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
1.LULUK AMALLIYAH
2.FIRMAN ASGAF DIMAS SETIAWAN
367
  • 2006, kewenanganPeradilan Agama mengalami perluasan, yang sebelumnya hanya menanganisengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan sadagah, kemudianditambahkan dengan menangani sengketa zakat, infaq dan ekonomi syariahsebagaimana dituangkan dalam perubahan Pasal 49 UU Peradilan Agama yangmenyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang Bergama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
    Dengan demikian, Pengadilan Negeritidak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang Bergama Islam di bidangPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaqg, Sadaqah, dan EkonomiSyariah dan Apabila merujuk pada Pasal 50 ayat (2) UndangUndang PeradilanAgama, terdapat ketentuan bahwa Apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut
Putus : 08-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 129/Pdt/2017/PT SMG.
Tanggal 8 Juli 2017 — SITI SAROFAH Binti HAJI NURHADI dkk melawan ASRORI dkk
9753
  • dengan orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,pada akhirnya Penggugat tergerak hatinya untuk memwakafkan tanahtersebut kepada Yayasan Nurul Ulum melalui orang tua Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secaralisan dan menyerahkan buku tanah hak milik No 125 atas nama Hj.Saudahtersebut dengan perjanjian bahwa orang tua Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akanmenyertifikatkan wakaf
    , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menanyakanmengenai proses sertifikat perwakafan atas tanah milik Penggugat padatahun 1991 yang secara lisan telah diwakafkan kepada Yayasan Nurululum melalui orang tua Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI apakah sudah dilaksanakan.Bahwa Tergugat Ill memberitahukan kepada Penggugat mengenaipenyertifikatan wakaf atas tanah Penggugattersebut belumdilaksanakan,sebaliknya Tergugat Ill memberitahukan
Putus : 24-05-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID/2012
Tanggal 24 Mei 2012 — ABDUL HALIM
5734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
    Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanPondok Pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
    Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;17e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IIT
    Serta adanya buktipemberian wakaf tanah masyarakat kepada Pondok Pesantren AlZaitun yang telahdiserahkan melalui saksi IMAM SUPRIYANTO sehingga saksi IMAMSUPRIYANTO merasa bersalah atas hal tersebut setelah dikeluarkannya dariYayasan karena merasa tidak bisa menjalankan amanah dari masyarakat yang telahmemberikan wakaf tanah kepada saksi IMAM SUPRIYANTO.
Register : 19-02-2024 — Putus : 26-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 62/Pid.B/2024/PN Jmb
Tanggal 26 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.DWI YULISTIA,S.H
2.SUKMAWATI,S.H.,M.H
Terdakwa:
ARI WIBOWO Als ARI bin JAILANI
7613
  • tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah kotak wakaf
Putus : 14-05-2012 — Upload : 14-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 221/PID/2012/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2012 — CHARLES SIHOMBING
219
  • Wakaf No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Nopember 2011 ; . Hj. Anisyah Damanik, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dijalan Pemekar Timur III No. 10. Kelurahan Mekar Mulia, kecamatanPenyilaukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;2. Bahrumnsyah Lumbanbatu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jln.Pattimura bawah No. 240 belakang, kelurahan Tomuan, kecamatan SiantarTimur, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;3.
Register : 21-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3511/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10424
  • Putusan No. 3511/Pdt.G/2018/PA.SdaUndangundang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaratingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomisyariah.
PERMA
PERMA Nomor 14 Tahun 2016
1421602
  • Tentang : Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
  • UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4459);12.
Register : 09-07-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN WATES Nomor 53/Pdt.P/2015/PN Wat
Tanggal 28 Juli 2015 — ROHADIYANTO
3410
  • adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 02-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0016/Pdt.G/2014/PTA.Sby
Tanggal 25 Februari 2014 — PENGGUGAT-TERBANDING & TERGUGAT-PEMBANDING
11563
  • ,tanggal 20 Mei 2013;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam, c. wakaf
Register : 24-10-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PTA BANDUNG Nomor 209/Pdt.G/2011/PTA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 —
5126
  • Abu Hair No. 48Rt. 02/01 Dusun 1 Kudu Keras, Kecamatan BabakanCirebon dengan batas batas: Sebelah timur Wakaf Ny.Supriah;Sebelah selatan Hafid;Sebelah barat CecepSebelah Utara Jaland. 56,5% dari nilai jual Tanah dan bangunandengan luas + 100 m2, yang terletak diKomp.Panca Motor, di Jin. Bayam Blok C20RT.04/015 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara,Kota Bekasi dengan batas batas: Sebelah timur Jalan Bayam; Sebelah selatan Kuslian; Sebelah barat Suyono Sebelah Utara Rokidie.
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Ba
Tanggal 27 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
200
  • telah jelasbahwa a quo beragama Islam dan mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa,Pemohon pun berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara.Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang nomor 3 Tahun 2006Perubahan Atas UndangaUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf