Ditemukan 11604 data
38 — 1
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
39 — 25
Eko dibutuhkan autopsi yang mana dalam perkara aquo tidakdilakukan namun dari hasil visum yang menyatakan adanya luka memarpada kepala sebelah kiri menandakan adanya kekerasan terhadapkorban sebelum ybs meninggal dunia dan luka tersebut berdasarkanpendapat Ahli identik dengan penekanan benda tumpul dikarenakan pada sekitar luka tidak ditemukan adanya luka lain; Benar berdasarkan keterangan saksi Desika pada pokoknyamenyatakan ... pada saat melakukan pencarian terhadap adek saksiyaitu Korban Ruslan
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
Terdakwa:
1.ARWAN ALIAS ARWAN
2.AZIS ALIAS AZIS
3.LA ODE MUSTAFA ALIAS ONYONG
4.RUSLAN JAELANI ALIAS OKLAN
5.JUNAIDIN ELO BUTON ALIAS JUNA
6.JUMARLAN KAPOTA ALIAS MARLAN
77 — 29
Lebam mayat : terdapat di punggung, paha bagian belakang, betisbagian belakang, serta tidak hilang dengan penekanan;3. Kaku mayat : persendian leher, persedian alat gerak atas, persendianalat gerak bawah, serta jarijarinya tidak dapat dilawan;4. Pembusukan : tidak ada ;D.
50 — 27
Bahwa selama Saksi2 bertugas di Yonif 642/Kps pernahmendengar langsung penyampaian dari Danyonif 642/Kps atau daripara Perwira lainnya tentang adanya perintah atau penekanan dariPimpinan TNIAD bahwa setiap prajurit TNI AD dilarang keras ikutterlibat atau melibatkan diri di dalam peredaran atau pemakaiNarkotika, baik pada jam Komandan maupun pelaksanaan apel diMayonif 642/Kps, karena bahaya narkoba dan juga sanksinya sangatberat dan bisa dipecat dari Dinas Militer dengan secara tidak hormat.Atas keterangan
152 — 40
pria yang berasal dari suku DayakBenuag.Sehingga walaupun secara formal Anak 2 tercatat beragama Islamnamun secara de facto Anak 2 menganut agama Katholik sehingga Hakimmenganggap Anak 2 sebagai umat beragama Katholik dan akan menjadipatokan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat bagi Anak 2 gunatercapai restoratif justice yang diharapkan;Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu untukmemperbaiki sikap, mental dan perbuatan sang anak menjadi kearah yang lebihbaik yang dalam hal ini penekanan
125 — 50
Penggugat danTergugat; Bahwa pada waktu Penggugat datang untuk pembaharuan saksi tidakmenanyakan akan tetapi ibu (Penggugat) yang menjelaskan keberadaannyasehingga kami membantu dan Tergugat pernah tanyakan hal tersebut dankami juga telah menjelaskan kepada Tergugat ; Bahwa Penjamin Nomor 1 adalah orang yang bertanggung jawab bila adapermasalahan adalah sesama anggota KOPDIT; Bahwa barang jaminan tersebut atas nama Pak Zeth Blegur ( SuamiPenggugat ) ; Bahwa ada aturan yang mengijinkan, karena ada penekanan
136 — 51
Tolak ukur keadaan cukup memaksa yang disampaikan olehPenggugat secara yuridis formal bertentangan dengan penjelasan Pasal 98 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, karena secara jelas dan cermatpenjelasan peraturan a quo memberikan penekanan terhadap KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang memberikan batas waktu pelaksanaansebagaimana contoh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenaipembongkaran rumah yang ditempatinya dengan memberikan korelasi waktu1 2 bulan pelaksanaan, sehingga tepat untuk
H. DARMAWAN, SH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TANJUNG PERAK SURABAYA
89 — 29
Dimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAPHal. 5 Putusan PraperNo.28//Pid.Pra/2019/PN.Sbymenyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikdalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;Dari defeinisi yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 2KUHAP tersebut, maka yang perlu medapatkan penekanan dalamkaitannya dengan perkara ini adalah fraseserangkaian
34 — 7
Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepadaorang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yangdipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum,relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan PenuntutUmum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorangyang didakwa melakukan perbuatan
127 — 39
Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasar pada alas hak yang benar (fiktif/palsu), sehingga mengandungcacat hukum dan oleh karenanya SHM No. 715 harus dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga danoleh karenanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya harus mematikanSHM No. 715/Kelurahan Lontar dan mencoret dari buku tanah yang ada;Bahwa perbuatan Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh daripadanya yang telah memanfaatkan SHM No. 715/Kelurahan Lontar tersebutsebagai sarana untuk melakukan penekanan
44 — 11
pemukulan sehingga anak Tergugat jadi tertekan, hal tersebuthanya alasan saja yang dibuat Penggugat agar dapat bergaul bebasSedangkan Agama Islam menganjurkan bahwa berilah nasehat kepada anakistrimu jika melakukan kesalahan dan jika sudah sering dinasehati jugatidak didengar maka dengan cara keras jika itu diperlukan rtlch aflltrch36lang5130langfe1033langnp5130insrsid3240919 ;rtlch afl ltrch36lang5130 langfe1033langnp5130insrsid10576448charrsid2502011par tab Kemudian mengenai Tergugat melakukan penekanan
58 — 37
Hakim bebasmenjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi. dicetak tebaluntuk penekanan..
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Zakaria
91 — 31
Bahwa hakikatnya Terdakwa telah memahami danmenyadari penyalahgunaan Narkotika adalah dilarangdan telah ada penekanan dari Pimpinan TNI untukPrajurit TNI agar tidak terlibat dalam masalahpenyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa jugamengetahui saat ini Pemerintah sedang giatgiatnyamelakukan perang terhadap Narkotika.3.
62 — 30
Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwaterhadap Saksi1.5 Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa pernah melaporkan kepadaSaksi bahwa isterinya (Saksi1) pergi tanpa ijin Terdakwa dengan membawakedua anak Terdakwa, ke rumah orangtua Saksi1 di Jakarta.6 Bahwa mendapat laporan dari Terdakwa tersebut Saksimemerintahkan Terdakwa untuk mencari dan menjemput untuk kembali kerumah.7 Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi terhadap permasalahan rumahtangga Terdakwa adalah Saksi selalu memberikan penekanan
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
149 — 39
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
127 — 29
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
Terbanding/Tergugat I : JAILANI
Terbanding/Tergugat II : ARNI YANTI
91 — 62
Bahwa terkait Surat Perjanjian, tertanggal 28 Agustus 2018 yangtelah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat beberapahal janggal yaitu :Pertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telah melakukan pembiaran terjadinya penekanan
118 — 58
depan karena tarif Bea Keluar danHarga Ekspor lebih rendah dan dengan sengaja tidak mematuhikonsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK214/PMK.04/2008.ALASAN TETAP DILAYANINYA EKSPORTASI WALAUPUNTIDAK DILAKUKAN PEMBATALANTetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan