Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
2439 — 693
  • Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • wewenangPPATK.Pasal 51Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil KepalaPPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a.b.warga negara Indonesia;berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun danpaling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saatpengangkatan;sehat jasmani dan rohani;takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yangbaik;memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi,akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalamankerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh)tahun;bukan pemimpin partai
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 59-K/PM.II-11/AD/IX/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — JOKO HARIYANTO Kopka Nrp.638646
36 — 19
  • Adanya statement pokok dari Oditur Militer pada hal.13 no 13 dengan mengatakan Bahwa benar walaupun padasaat Saksi6 meminta bantuan kepada Terdakwa tidakmenjelaskan mengenai asalusul gula yang akan diangkatuntuk dijual kepada Saksi4, seharusnya Terdakwamenanyakan tentang asal usul gula tersebut karenaTerdakwa mengetahui untuk jual beli gula dalam partai besarharus ada dokumen atau suratsurat apalagi Terdakwa jugamengetahui kalau Saksi6 bukan pedagang gula rafinasinamun Terdakwa tetap tidak mempedulikannya
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 28-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN WNO
Tanggal 21 Juni 2016 — Terdakwa: PUJI SULARSIH Als ASIH
276 — 70
  • Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;Menimbang, bahwa pengertian Distributor dalam Pasal 1 angka 8 peraturantersebut di atas adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggung jawabnya;Menimbang
Pengadilan PN RAHA Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN RAHA Nomor 28/Pid.B/2017/PN Rah.
Tanggal 22 Mei 2017 — - LA ODE MUHAMMAD ARJUNA alias ARJUNA alias JUNA Bin LA ODE JIMIN - LA ODE MAMUNA alias AMUN Bin LA ODE NDOONA - LA KAKUDU alias ANDI alias LA KUDUS Bin LA MBARA - SARWIN alias ERWIN alias WIN Bin LA SIWA - LA SUMARIA Bin LA SULE
133 — 79
  • temannya Ijang lari;Bahwa Saksi mengenali saudara Samsul dimana jarak antara rumahSaksi dengan Samsul berjarak sekitar 100 (seratus) meter serta Samsulpendukung pasangan calon nomor 1, dimana dia adalah salah satujenderal lapangan;Bahwa Saksi mengetahui orangorang sebelum mendatangi rumah Saksiberkumpul di rumah Samsul disebabkan anatar rumah Saksi denganSamsul masih terlihat dan dekat;Bahwa mereka berkumpul dirumah Samsul pada waktu itu awalnyaMenurut info yang saksi dengar mereka akan dibagikan baju partai
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 01-12-2012 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 21-03-2012
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2011
Tanggal 13 Februari 2012 — SERMA H. DAMINGSIADI
43 — 24
  • Bahwa pekerjaan Saksi 1 adalah sebagaikontraktor dan mitra kerja PT.DATC, selain itumenjadi pengurus pada Partai Amanat Nasional (PAN)Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jln.SukawatiKota Watampone kab.Bone, Sulsel.3. Bahwa pada bulan Juli 2010 Saksi 1 mendapatperintah dari Direktur PT.DATC Jakarta atas namaSdr.Djasman Karimin untuk melakukanpenerimaan/perekrutan calon karyawan sebanyak 45(empat puluh lima) yang akan dipekerjakan diBandara di seluruh wilayah Indonesia.4.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-04-2015 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN Spn
Tanggal 8 April 2015 — DESRIANTO, Amd Bin H. KHUDRI MULUK
101 — 19
  • MulyadiYacob, surat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangdisampaikan dari Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang ditanda tangani oleh KetuaPartai Golkar Kota Sungai Penuh H.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 12 Agustus 2015 — -Muhammad Sofwan -Lawan -CV. Panca Sukses Makmur, DKK
116 — 35
  • didalam UUD 1945 maupundidalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM karenanya tidak satupun ketentuanyang mengatur perlindungan terhadap hak asasi masusia baik didalam UUD1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM boleh diartikan bahwasiapapun atau pihak manapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, danmenghapus hak asasi manusia, seperti telah diatur didalam ketentuan Pasal 74UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :Tidak satu ketentuanpun dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1204/Pdt.G/2012/PA.Mdn
Tanggal 7 Januari 2013 — tergugat vs penggugat
27 — 2
  • adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini.Menimbang bahwa bukti P2, adalah akta autentik yang telahmemenuhi syarat formil dan materil tentang akta autentik, bukti manamenerangkan bahwa Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi serta2 orang anaknya adalah satu keluarga, berdasarkan bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah satukeluarga yang mempunyai 2 orang anak sampai dengan saat ini.Menimbang bahwa bukti P3 adalah Akta di bawah tangan yangbersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PRAGSONO
174 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima olehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
    Dr.Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku SekretarisJenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan NomorB110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty
    Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
61 — 15
  • Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.
    Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — BUPATI (KEPALA PEMERINTAH DAERAH) KABUPATEN TANGERANG cq. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD), dkk VS H. AHMAD SYAHRONI BA Bin (ALM) H. SUGANI, dkk
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 129/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 17 Juli 2018 — SUTIKNO bin NGARIJAN,dkk.
484 — 231
  • Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 27-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/PID/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG;
75 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • para petanisawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUTSINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidakmempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja ataukaryawan atau buruh.Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat labaatau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisin hargapembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepadasaksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGAdapat menjual sawit dalam partai
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 11-02-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA SLEMAN Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Smn
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 5
  • ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabpercekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, antaraPenggugat dan Tergugat ada pihak ketiga dari Tergugat ; Bahwa Saksi mengetahui selurun permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat ; Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat kediamanbersama Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai pengurus partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
305 — 131
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 7
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 30/Pdt.Bth/2019/PN Bau
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
97 — 74
  • Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kesatu, 2009, halaman 363 sampai dengan halaman 364, menguraikan:Jika ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg/paal 195 ayat (6) HIR, konteks di atasdiuraikan lebih detail, terdapat dimensidimensi sebagai berikut: Bahwa jenis perlawanan (verxzet) dapat berupa perlawanan dari para pihaksendiri yang lazim disebut sebagai partai verzet dan pula dapat dilakukan olehpihak ketiga yang lazim dalam terminologi disebut sebagai derden verzet; Bahwa secara teoritik dan normatif,
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata Tanah
Register : 19-08-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN BANYUMAS Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Bms
Tanggal 11 Juni 2014 — PENGGUGAT NASIATI, DKK <> TERGUGAT SUPRAPTO, DKK
72 — 11
  • Waktu itu ada konflik masalah Partai Politik antara Prapto(PDI) mengibarkan bendera PDI sehingga dibakar oleh bapaknyaLurah Hardjosudjono (Golkar) sekitar tahun 1976/1977 dan Praptoemosi menebangi pohon cengkih yang tumbuh ditanah sengketamilik Pak Lurah tersebut dan diganti dengan tanaman cabe, karenaditebangi oleh Prapto maka saksi tanya pada Pak Ahmadarsamengapa cengkeh ditebangi, katanya tanah tersebut milik Prapto,tapi kebenarannya saksi tidak tahu, masalah hibah atau bukanhibah saksi juga tidak
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 16-03-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 4/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
SUPRIYADI
Tergugat:
KEPALA DESA / LURAH TIRTOMULYO
655 — 387
  • YKf.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasiterlarang ;i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — DARMO NAPITUPULU VS PT. INTI BRUNEL TEKNINDO
84 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1327 K/Pdt.SusPHI/2017Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh Karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugatkeliru;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas maka telah terbukti bahwaPenggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalamgugatan pada perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.2.