(Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.

TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.

10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai

SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai

dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariHal 24 dari hal 66 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Dps.JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

diakui milikterdakwa RAHMAN, setelah di Introgasi Kembali ke dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariJRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas Iain atau partai politik;2. Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.

lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,lambang, atau bendera Ormas;c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasiyang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbolorganisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; ataud. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas lain atau partai

Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

No. 336 K/Pid.Sus/2015762.1 (satu) bundel fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden RItentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama CHAIRUN NISAmewakili Partai Golongan Karya tetap terlampir dalam berkasperkara.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang PembentukanKomisikomisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra KerjaKomisikomisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan 2009 2014 tetap terlampir dalam

Hambit Bintin, MMBupati Gunung Mas;e 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;e 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJalanKramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal

DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima)lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran : SuratKeputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR 2 tanggal06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah,Lampiran Il : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim KampanyeHamiar2 tetap terlampir

No. 336 K/Pid.Sus/2015262e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untukpembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara121 dan No.

ARTON S.DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten GunungMas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/ KPTS/HAMIAR2/V1/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/ V1I/2013) tentangPembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM Drs.ARTON S.

lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci

81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHhal 110 dari 135 hal Put.No.26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg81.82.83.84.Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

(vide Pasal 87 ayat (2);PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor

Pasal 250 PP No.11/2017 Tentang Manajemen PNS.5.1.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

(1) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagaipihak dan mempunyai /egal/ standing untuk mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon;Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 (Fotokopi Surat perjanjianhidup bersama) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpabantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaituakta tersebut dibuat secara partai

bukti surat bertanda P.4 maka terbuktibahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2016 telahpernah membuat perjanjian bersama yang isinya sebagaimana dalamperjanjian tersebut;Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (Fotokopi Surat PernyataanPemohon) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpabantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaituakta tersebut dibuat secara partai

kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan selama aktetersebut tidak ditandatangani oleh pihakpihak yang bersangkutan, yangdimaksud dengan pejabat yang berwenang disini adalah Notaris, Panitera,Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah;Menimbnag, bahwa sebuah akte autentik haruslah memenuhi 5 unsur,unsur pertama dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/berwenang, unsurkedua sengaja dibuat akte tersebut untuk surat bukti, unsur ketiga bersifatpartai, unsur keempat atas permintaan partai

61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 SDwarga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah strata 1 (satu);berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalampenegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalampemberantasan Narkotika;berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, danmemiliki reputasi yang baik;tidak pernah melakukan perbuatan tercela;tidak menjadi pengurus partai

berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai

Kerinci periode 2004 2009yang berasal dari Partai Golkar;Saksi tergabung dalam Panitia Anggaran (Panggar) yang bertugasmembahas APBD Kab. Kerinci;Pada pembahasan APBDP 2008 saksi tidak selalu ikut dalam rapatrapat;Tidak ada anggota Panmus dan Panleg yang diperbantukan di Panggar,Karena untuk menjadi anggota Panggar harus di SKkan oleh Ketua DPRDKab.

Kerinci periode 2004 2009, yang dilantikmelalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada akhir tahun 2008;Saksi berasal dari Partai Bulan Bintang;Saksi tidak ikut membahas APBDP 2008 karena saksi bukan anggotaPanggar;Saksi tidak pernah menerima uang fee proyek baik dari ADI MUKHLISmaupun dari pihak manapun terkait pembahasan dan pengesahan APBD2008;Saksi tidak ada menandatangani surat tanda terima uang dari ADIMUKHLIS;Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menerima uang fee proyek ataupenghasilan

Disini Terdakwa hanya diminta untuk memenuhikorum saja.Bahwa setoran kepada partai sebesar 1 juta dari gaji Dewan.Bahwa tanggal 22 Desember 2008 saat itu Terdakwa sedang mengikuti sidangParipurna pembahasan PPHS di Gedung 4 jenis.Bahwa tujuan demo besaran itu tidak ditujukan kepada Terdakwa, itu terkaitdimana masa meminta pilkada ulang.Bahwa Terdakwa meninggalkan Kerinci pergi ke Jambi tanggal 23 Desember2008 pagi.Bahwa wakiu Adi Muklis pergi Ke Kantor Dewan, saat itu Adi Muklis posisinyasebagai

ADI WIRYATAMA (Sekretaris Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali );. Pengurus Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali;. Tim Advokasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali; MADE GIANYAR,SH.,M.Hum (Bupati Bangli yang baru); 0 Qa 9Hal. 97 dari 118 hal. Put. No. 90 PK/Pid.Sus/2014g. SANG NYOMAN SEDANA ARTHA ( Wakil Bupati Bangli Yang baru);h. Drh. WAYAN SUTAPA, M.si ( Sekda Kabupaten Bangli);i. INYOMAN PUJA (Kabag Kesra Lama);j.

Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwamelalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan.2 Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratuslima puluh juta rupiah), yang diserahkan beberapa kali dan diterimamelalui Paul Nelwan dan Poniran.3 Mahyuddin,sebesar Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) yangdiserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokratdi Bandung.4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta

Rosasebesar Rp. 21 Milyar tersebut dan dibilang Anas : ente minta balik lalu olehsaksi disampaikan ke Rosa minta balikuang itu kalau tidak nanti kau dipecat;Bahwa saksi telah mengenal AnasUrbaningrum sejak tahun 2004 samasamadi partai Demokrat dan bersamasamakomitmen mengusung Anas Urbaningrummenjadi presiden;141Bahwa sepengetahuan saksi aliran feeuntuk proyek Hambalang dari PT AdhiKarya ini diberikan melalui MachfudSuroso;Bahwa Machfud Suroso adalah direkturPT.

DGI dan Machfud Surosomembawa PT Adhi Karya;Bahwa saksi membenarkan adanyapembagian uang pada saat Kongrespemilihan ketua umum Partai Demokratdan salah satu tujuan dari pemberian uangfee proyek Hambalang adalah untukmensukseskan Anas Urbaningrum jadiKetua Umum partai Demokrat yangnantinya disiapkan jadi presiden;Bahwa pembagian uang dikongres PartaiDemokrat sebagian menggunakan uangdari fee proyek Hambalang, dan sebagian142lain menggunakan uang proyek diuniversitasuniversitas;Bahwa saksi membenarkan

ANAS URBANINGRUM.778 1 (satu) buah PIN berwarna biru berlogo Partai Demokrat yang bertuliskanANAS untuk Demokrat.779 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Toyota Jeep No. Pol B 55SFR warna Hitam.780 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan bertuliskan:Hambalang 26/8 20101.GDM =Privilege Sub con2. porsi =15% x 1,2 M (Multi Years)3.

AgendaRSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 10035.5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 10036.2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Tahun 2010. 10037.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Komisi X Tahun 2010. 10038. 1 (satu) lembar foto copy Daftar

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yaitu: Pasal 87;Ayat (4) mengatur:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yaitu antara lain: Pasal 250;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

ADI RIYADI tanggal 14 Februari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No. 28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan Uc PAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Feb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) ; 1 (Satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE. di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;e 1 (satu) lembar kwitansi No.28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, pada BAB Ilsebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan(2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), bahwasanya akta otentik tersebut padaumumnya bersifat partai, inisiatif datang dari para pihak karena pejabat tersebutbersifat pasif;Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang bersifat partai sebagaimanabukti surat tertanda Tl, TT. 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P 8tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan sebagai

lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagaitelah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang samadengan akta otentik bagi pihakpihak yang menandatanganinya serta ahli warismereka dan yang mendapat hak dari pada mereka sehingga berdasarkanPasal 1875 dan Pasal 288 RBg tersebut di atas menentukan bahwa, agar aktadibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulusyarat formil dan meteriil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

Nomor 673 PK/Pdt/2016(4)(9)dihitung bunga menurun bunga kredit tersebut sebesar 5 6%(lima sampai dengan enam persen) perbulan (vide bukti P34);Bahwa sesuai hukum pasar dengan perhitungan dari toko penjualbahan bangunan seperti besi, semen, dan lainlain denganpenjualan secara grosir atau partai besar, jika seorang Pelangganmisalkan membeli material bahan bangunan sejumlahRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai price listjika membayar tunai maka akan mendapat cash discountsebesar 5%

tandatangani benar benar berisiketerangan sayg dengan demikian daya kekuatan pembuktian ABT tersebut,meliputi(1) kebenaran identitas penandatangan;2) menyangkut kebenaran identitas orang yang memberiketerangan,b) Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lainDaya Pembuktian Materiila) lIsi keterangan yang tercantum harus dianggap benarb) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yangmendapat hak daripadanyaSyarat ABT:1)2)Syarat Formil ABT, terdiri dari:a) berbentuk tertulis atau tulisanb) dibuat secara partai

., Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (edisikedua, Sinar Grafika, tahun 2008, hal. 80), yang dicontohkan oleh Andi Hamzahsebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanumum secara terus menerus atau sementara waktu adalah guru besar yang telahpensiun tetapi menjabat Pembantu Rektor Universitas, atau anggota partai yangbukan pegawai negeri tetapi diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan diTempat Pemungutan Suara;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan

terus menerus atau sementara waktu, karenayang dikerjakan oleh Terdakwa bukan menjalankan jabatan melainkanmengerjakan proyek pembangunan rumah pintar melalui rehabilitasi bangunanyang telah ada (SDN 19 Tanjung Pandan) dibangun menjadi bangunan rumahpintar;Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa sebagai pengusaha yangmenjalankan pekerjaannya membangun rumah pintar melalui rehab tersebut tidakdapat disamakan dengan guru besar yang telah pensiun dan diangkatmenjadiPembantu Rektor atau pengurus partai