Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2015 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Gs.
Tanggal 16 Juli 2014 — Haji SUPRAYITNO. Melawan. PIMPINAN CABANG BRI (persero) Tbk. CAB. GRESIK. Dkk.
136 — 37
  • Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 08-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pid.B/2019/PN Msh
Tanggal 26 Juni 2019 — -Penuntut Umum: ELIMANUEL LOLONGAN , SH. MH -Terdakwa: Adrianus Tanodi Alias Isak
92 — 52
  • Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1 Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal iniadalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatutindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyekhukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut bergantungpada
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 27/Pid.B/2019/PN Rgt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
AGUSMAN alias AGUS TATO bin alm JUMAN
131 — 28
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-12-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 298-K/PM II-08/AD/XII/2015
Tanggal 31 Maret 2016 — Kapten Arm Nico Aryance
135 — 65
  • Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu padahakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana setelahmengkonsumsi Narkoba tersebut kemudian Terdakwa merasakan badannya sehat danenergik serta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenangnamun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan normanorma yangberlaku maupun penekanan pimpinan
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN Parigi Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
  • Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamkonteks UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnyadisebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupamanusia (persoon) atau badan hukum (recht persoon);Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umummengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama AKBAR binASSE, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benarTerdakwa merupakan subyek hukum pidana persoon
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama Perceraian
Register : 06-03-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan MS LANGSA Nomor 55/Pdt.G/2012/MS-Lgs
Tanggal 14 Agustus 2012 — M.RIJAL ALFATH BIN JAILANI H., vs VILDA NOVIA BINTI M. JAFAR,
45 — 12
  • HarapanPemohon hal ini akan menjadi Stressing poin/penekanan didalam pembuktianperkara gugatan perceraian ini.B. DALAM REKONVENSI.1.Bahwa Pemohon merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. II/b denganPangkat Pengatur Muda Tk.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-01-2020 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AL/I/2020
Tanggal 27 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUSANTO
Terbanding/Oditur : AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
68 — 22
  • Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perorangan maupun = masyarakat, khususnyagenerasi muda, karena Narkotika dapat merusak mental dankejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnyagenerasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, danancaman pemecatan dari dinas
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Kholilah
Tergugat:
Darma Santoso Direktur CV Imperial Prima Food
309 — 376
  • pagi Sampai jam 10 malam karenasaksi ngecek CCTV, bukti nota pada bulan Juli 2018 di ruang meting;Bahwa Penggugat bekerja menangani pembelian, penerimaan,melakukan order, tapi untuk memindahkan barang ada petugasnyasendiri;Bahwa Saksi memeriksa Penggugat dengan tim antara 8 10 orangyaitu saksi sendiri, Fransiska, Sutisno, Hadi, Doni yang lain lupa hasilnyadibuat Berita Acara ditandatangani pemeriksa tapi tidak di tandatanganioleh Penggugat, pemeriksaan wajar saja tidak ada paksaan tapi cumaada penekanan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43556/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
122 — 34
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-09-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 September 2017 — SUGENG VS PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42924/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
142 — 51
  • Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
MULDIANA, SH. MH
Terdakwa:
RIKS HENDRI Pgl. HEN
71 — 17
  • Setiap orang ;2. tanpa hak atau melawan hukum ;3. penyalah guna Narkotika golongan bukan tanaman bagi diri sendiri ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 28-11-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42922/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
132 — 33
  • Tidak12.13.14.15.seperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keadaankeadaantersebut yaitu:" Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa Koramilmerupakan ujung tombak TNI di masyarakat, sehingga kehadiranTerdakwa harus menjadi contoh dan panutan bagi anggota masyarakatdalam segala hal khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotikasebagaimana penekanan pimpinan TNI.= Kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebaliknya yangdapat merusak citra kesatuan Teritorial di masyarakat, yaitu terlibatpenyalahgunaan Narkotika dan menjadi perantara
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 20-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1284/PID/2020/PT SBY
Tanggal 2 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUNARTO SUPANGKAT Bin SUPANGKAT Diwakili Oleh : Ma'arif
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Irwan Syafari, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Irfan Mangalle, SH
260 — 146
  • Lmg dimaksud hanya berdasarkan pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik POLRES Lamongandan secara nyata terdakwa mencabut semua keterangannya yang dibuatdihadapan penyidik karena merasa ada penekanan psikis merasa tertekansehingga mengikuti saja kKemauan penyidik dan lebih memprihatinkan lagiBAP Pemeriksaan yang dibuat dalam hal terdakwa diperiksa tidak dapatmenjawab pertanyaan Penyidik karena merasa tidak melakukan tindakanyang didakwakan, disuruh menyamakan keterangannya denganketerangan
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 12-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb
Tanggal 9 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 41
  • obscuur libel, yaitu gugatan Penggugat yangtidak jelas/kabur ;1.2 Bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) yangtelah Tergugat Konvensi rinci dalam Jawaban sebelumnya yaituketidakjelasan mengenai cara perolehan sub objek sengketa, identitas subobjek sengketa, luas, batas batas, dan/ atau letaknya, rincian sub objeksengketa berupa jenis dan jumlah, serta pertentangan antar posita gugatan,antar petitum gugatan dan antara posita dengan petitum gugatan, denganbeberapa tambahan penekanan
    Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan dengan JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo,yang secara rinci akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;1.5 Bahwa membaca dan mencermati Replik Penggugat Konvensi dalampokok perkara, Tergugat Konvensi tetap berpendirian sebagaimana JawabanTergugat Konvensi yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya ;1.6 Bahwa terkait dalil replik Penggugat Konvensi pada angka 3 dan 4,Tergugat Konvensi menegaskan beberapa tambahan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)Halaman 121 dari 124 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);6.
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
252 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banhwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — ASOSIASI DAUR ULANG PLASTIK INDONESIA, DKK VS GUBERNUR BALI;
564 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);Halaman 58 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/20191. Bahwa Pasal 31A ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:(1)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan di bawahundangundang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b.
    Putusan Nomor 29Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2011;Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu PeraturanPerundangundangan tingkat lebih rendah dari UndangUndang;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);1.
    Dalam alinea 6 Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 dengan tegasdinyatakan bahwa:Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,pembentukan UndangUndang ini diperlukan dalam rangka:c. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalamUndangUndang ini dan pengertian limbah sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang PengelolaanLingkungan Hidup;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);.