temanggung yang diletakkandibawah sebuah pohon sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwabayarkan ; Bahwa terdakwa membeli pil aprazolam tersebut dengan maksudhendak terdakw ajual kembali dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus riburupiah setiap stripnya); Bahwa satu strip sudah terdakwa pergunakan sendiri sedangkan yang 9strip belum laku dijual;halaman8dari18 Putusan No. 78/Pid.Sus/2017/PN.Mgg Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi

Prasetyo untukmengambil Pil Aprazolam di Pringsurat temanggung yang diletakkandibawah sebuah pohon sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum terdakwabayarkan ;Bahwa terdakwa membeli pil aprazolam tersebut dengan maksudhendak terdakw ajual kembali dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus riburupiah setiap stripnya);Bahwa satu strip sudah terdakwa pergunakan sendiri sedangkan yang 9strip belum laku dijual;Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi

Nomor Urut 2 lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah kegiatanmenyalurkan Psikotropika tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dalampasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Menimbang, bahwa 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika mensyaratkan bahwa penyaluran psikotropika hanya dapatdilakukan:halaman13dari18 Putusan No. 78/Pid.Sus/2017/PN.Mgga. pabrik obat kepada pedagang besar farmasi

, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian dan atau lembaga pendidikan;b. pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumahsakit dan lembaga penelitiandan atau lembaga pendidikan;c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumahsakit pemerintah, puskesmas, dan balai pengobatan pemerintah;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dariketerangan saksisaksi

maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa tersebuttidak bekerja sebagai pedagang Farmasi besar, sebagai pabrikan Obat, ataupunsebagai sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, sedangkan konsumenyang membeli pil aprazolam dari terdakwa juga buka apotek, puskesmas ataupunlembaga pendidikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 12 ayat(2) tersebutdiatas;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dariketerangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah mengetahui bahwapsikotropika

Menyatakan terdakwa M.ARIF HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ; 2.

Menyatakan terdakwa M.ARIF HIDAYAT bersalah melakukan T/NDAKPIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAIJIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasla 197 JoPasal 106 ayat (1) UU RI No.86 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalamdakwaan Pertama2.

Mlgtidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memilikin izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1), yaitu berupa 115 (seratus lima belas) butir pil double L warna putih (sisa100 butir dari penyisinan untuk labfor dan BPOM), yang dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa saksi Zendy Kurniawan dan

DENI yang kemudian oleh terdakwa di jual kepada Sdr.Wulan adalahtermasuk dalam kategori mengedarkan, karena terdakwa telah mengalihkan ataumembuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan dengan disepakatiharga tertentu ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang buktiberupa : 100 (seratus) butir pil double L dari jumlah awal 115 butir dikurangi 10 butiruntuk pemeriksaan labfor dan 5 butir ke BPOM termasuk dalam sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan ;Menimbang,

(1), (2), sehingga barang tersebut di atas dapat digolongkansebagai sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengandemikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Halaman 10 dari 14Putusan No. 289 /Pid.Sus/2016/PN.

Menyatakan terdakwa M.ARIF HIDAYAT telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

bukti berupa Kristal bening berat Netto0,09373 gr (nol koma nol sembilan tiga tujuh tiga gram) yang telah HABISUNTUK DI UJI diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF (+)METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan Nomor Urut 61menurut Lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalammelakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabudan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi

barang bukti berupa Kristal bening berat Netto berat0,09373 (nol koma nol sembilan tiga tujuh tiga) gram yang telah HABISUNTUK DI UJI diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF (+)METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan Nomor Urut 61menurut Lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam halmemiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu dan terdakwatidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi

terdakwa mengakui terhadap barang bukti tersebut adalah milikTerdakwa yang di beli dari seseorang yang belum terdakwa kenalsebelumnya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu riburupiah) di Kampung Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan TelukBetung Timur Kota Bandar Lampung tidak lama sebelum Terdakwaditangkap;Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalamhal memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu danterdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi

milikTerdakwa yang di beli dari seseorang yang belum terdakwa kenalsebelumnya dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu riburupiah) di Kampung Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan TelukBetung Timur Kota Bandar Lampung tidak lama sebelum Terdakwaditangkap;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Tjk Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalamhal memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu danterdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenangdalam hal memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabudan terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dibidang Farmasi sertatidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi dan terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untukdisalahgunakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam undangundang ini ;2.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undangundang No.35 tahun2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan,dan penyaluran persediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin kKhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.

IRWANDI serta dari keterangan terdakwa dipersidangan,diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untukmendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorangapakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataubukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasitertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi

Menyatakan Terdakwa SETA GRAHA CAHYA PUTRA BIN WIRYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU 2.

Gubug Kab.Grobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Berawal pada sekitar bulan Pebruari 2017 terdakwa sudah mulai berjualan pilHexymer kepada para pembeli yang membutuhkan pil tersebut

Gubug Kab.Grobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Berawal pada sekitar bulan Pebruari 2017 terdakwa sudahmulai berjualan pil Hexymer kepada para pembeli yang membutuhkan piltersebut, selanjutnya apabila terdakwa kehabisan stok/persediaan pil Hexymer

PwdAhli RUPMINI, S.Farm.Apt Binti SUKARNO Bahwa Ahli adalah pegawai di Dinas Kesehatan kabupaten Grobogandan penanggungjawab Farmasi di Puskesmas Gubug; Bahwa menurut Ahli obat jenis Hexymer termasuk obat keras terbatasyang hanya boleh dijual dan dibeli di Apotek yang memiliki ijin untukmengedarkan jenis obat tersebut ; Bahwa untuk dapat membeli obat tersebut harus memakai resep dokter ; Bahwa obat tersebut untuk mengobati penyakit epilepsi dan sakit jiwakarena efeknya bisa membuat orang parkinson

jenis pil HEXYMER yang menurutAhli termasuk dalam obat keras terbatas yang hanya boleh dijual di Apotek yangberijin dan dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar,maupun ijin keahlian dan kefarmasian dari pihak yang berwenang karenaTerdakwa tidak pernah belajar secara formal dibidang farmasi ataupun sebagaiparamedis ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 80 (delapanpuluh) butir pil warna kuning berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik No.

berupapil/obat Heximer tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan KesatuPenuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT SERTAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDARDAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT ATAU KEMANFAATANDAN MUTU?

Menyatakan terdakwa Hartono Bin Rasimin, terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesehatan yaknidengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar dimaksud dalam pasal :197 UU RI No. 36 tahun 2009, sebagaimana dalam surat dakwaan Kami.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hartono Bin Rasiminselama: 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dandenda Rp. 1.500.000.000, subsidair 1 (satu ) bulan Kurungan.

Tuban atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnyaterdakwa HARTONO Bin RASIMIN pada mulanya sedang menjual /mengedarkan pil Carnophen yang bertuliskan ZENITH kepada orang yangmembutuhkan dengan cara terdakwa menunggu

Tuban atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnyaterdakwa HARTONO Bin RASIMIN pada mulanya sedang menjual /mengedarkan pil Carnophen yang bertuliskan

Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dariKeterangan saksi 1. Junaedi dan saksi 2. Fredy Bayu W saksi 3. Dra.

Menyatakan Terdakwa HARTONO BIN RASIMIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkanobat sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 6 (enam ) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satumilyard ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harusdiganti pidana kurungan selama: 1 (satu ) bulan..

Menyatakan terdakwa ROCHMAN ALIAS PAK MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.2. Mempidana terdakwa ROCHMAN ALIAS PAK MAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1.

Menyatakan terdakwa ROCHMAN ALIAS PAK MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.2.

surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ROCHMAN ALIAS PAK MAN pada hari Minggu Tanggal04 September 2016 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidak a tidaknya sekitar waktu laindalam bulan September 2016 bertempat di Dusun Cangkring RT. 023 RW. 006Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak 4 tidaknyaditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.KeduaBahwa Terdakwa ROCHMAN ALIAS PAK MAN pada hari MingguTanggal 04 September 2016 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidak a tidaknya sekitarwaktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di Dusun Cangkring RT. 023 RW.006 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak atidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga.Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2016/PN SDABahwa benar saksi bersama dengan Anggota Polsek Candi Sidoarjo telahmelakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 04September 2016 sekitar Pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun CangkringRT. 023 RW. 006 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo KabupatenSidoarjo.Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukantindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa , benar pada hari Minggu Tanggal 04 September 2016 sekitar Pukul 06.00WIB bulan September 2016 di Dusun Cangkring RT. 023 RW. 006 KelurahanSidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ROCHMANALIAS PAK MAN dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpamemiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1),Bahwa, benar terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama TOTOK (ditahandi Lapas Kediri) yang diketahui menjual atau mengedarkan Pil warna putihdengan logo LL.Bahwa, benar terdakwa

Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanaHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2016/PN SDAdimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.Adapun yang dimaksud dengan Pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar .Sediaan farmasi sesuai dengan pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika,

hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paketdan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;Bahwa, sabu yang dimiliki oleh Terdakwa berdasarkanpengakuannya, didapatkan dengan cara membeli dari temannyayang yang biasa dipanggil GURU, warga Banjarbaru, sebanyak 1(satu) paket besar dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu Rupiah);Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnyapositif mengandung Metamphetamina;Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

hinggaRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);e Bahwa, Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli sabu dariGURU dan seluruhnya selain untuk dikonsumsi, juga sudah habisterjual;e Bahwa, Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli menjadipaketpaket kecil dengan cara diukur menggunakan timbangan;e Bahwa, Terdakwa mengetahui memiliki dan menjual sabu adalahperbuatan yang dilarang undangundang dan dapat dipenjara;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

Dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan

,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai peneliti lembagailmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, danketika Terdakwa

SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;

Menyatakan Terdakwa SLAMET SANTOSO Alias MEDEK Bin Alm.BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar Sebagaimana diatur dan diancamHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Tlgpidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sesuai Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum..2.

Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan,Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya yangtermasuk dalam Daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik,Rumah Sakit dan Puskesmas ;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Tlg Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah,Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangdiberi wewenang untuk memberi rekomendasi, perijinan, pembinaan,pengendalian dan pengawasan distribusi sediaan farmasi tersebut adalahDinas Kesehatan; Bahwa sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/Per/VI/2011, yang diberikan ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obatkhususnya yang

termasuk Daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi danApotik, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa jika ada orang yang membutuhkan Obat yang termasuk Daftar G,harus atas petunjuk dan perintah dari Dokter yaitu dengan menggunakanResep Dokter ; Bahwa Perbuatan dengan sengaja telah membawa, menyimpan, memilikidan atau mengedarkan pil Dobel L dengan tanpa ijin dari pihak yangberwenang adalah sebagai tindak pidana sesuai ketentuan pasal 197Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentangKesehatan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als BUSU Bin ARMAN (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah

Menyatakan terdakwa SAMSURI Als BUSU Bin ARMAN (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, danmutu,sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.2.

Als BUSU Bin ARMAN (Alm) pada hariJumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di DesaBadalungga RT.003 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

.80 tahun 2017 tentang BadanPengawas Obat dan Makanan Pasal 2 Ayat (2) Obat dan Makanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat,narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemenkesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah inimengatur Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusiatau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi

, Ayat (2) PekerjaanKefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; Bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang StandarPelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 (10) Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalaniPekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli MadyaFarmasi, dan Analis Farmasi;Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN PrnBahwa berdasarkan

Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als BUSU Bin ARMAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidakmemenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dakwaantunggal Penuntut Umum;2.

SYAIKHUL ARWANI Bin SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 1 ( satu ) bulan penjara

Menyatakan terdakwa MOCH.SYAIKHUL ARWANI Bin SOLIKIN bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanaHalaman 1dari25 putusan Nomor.237/PID.Sus/2017/PN.Sdadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 196 UU RI No.36 Th.2009 tentangKesehatan, dalam surat Dakwaan Kesatu;2.

dalam kapasitas jumlah yangbanyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan ObatBaik) yang ditetapkan oleh peraturan Mankes dan megedarkan adalah setiap kegiatanHalaman 12dari25 putusan Nomor.237/PID.Sus/2017/PN.Sdaatau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai denganperaturan Menkes.b) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

bahanpenyusun sediaan farmasi yang sesuai usulan rancangan awal produksi sediaanfarmasi yang dimaksud persyaratan khasiat atau kemanfaat yang dimaksud bahwasetiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji peneliti.

Bahwa prosedur peredaran obat keras :a) Dari pabrik farmasi ke PBF (Perdagangan Besar Farmasi) dari PBF ke Apotek,Rumah Sakit dengan tenaga Apoteker serta Dokter praktek yang berada dijalanPerifer dan jauh dari pelayanan apotek.b) Pemberian obat keras kekonsumen harus dengan resep dokter.

SYAIKHUL ARWANI Bin SOLIKIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar maka digantidengan ( satu) bulan penjara ;3.

Menyatakan terdakwa AHMAT FATONI ARDIANTO als KABUL bin SARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan 15(lima belas) hari; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Trenggalek atau setidaktidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Trenggalek, mereka melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Sebelumnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulanSeptember 2013 YOHAN EPENDI Als BAKRI bertanya mengenai pildouble L kepada terdakwa

BAKRI yaitu merkASIAFONE type AF801 warna hitam dengan sim card nomor087756718416, sedangkan pada diri Diana Novitasari als Enjelditemukan pil warna putih logo LL dalam kemasan plastic klipsebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir yang di akui baru membelidari terdakwa dan Yohan Efendi Als Bakri, sedangkan terdakwadidalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putihlogo LL tersebut tidak memiliki ijin edar karena terhadap pilLL yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak ada penandaannyabaik mengenai

Menyatakan terdakwa AHMAT FATONI ARDIANTO Als KABUL binSARIMAN bersalah melakukan tindak pidana Turut SertaMengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang18Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaanPrimair ;2.

BAKRI telah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel Ltanpa ijin edar;e Bahwa barang bukti yang telah disita dari DIANA NOVITASARI Als. ENJEL berupa pil dobel L sebanyak 71 (tujuhpuluh satu) butir kemasan plastik klip sedang telahdisita juga dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphonemerk CROSS type E10 warna putih dengan sim card nomor087755386399 dan yang disita dari YOHAN EPENDI Als.

Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Ijin Edar;3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan,;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satupersatu unsurunsur dari dakwaan tersebut diatas sebagaiberikut:Ad.1.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AYU SITA WULANDARI alias AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 2 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.00.000,00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama

bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalampersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut :1.3.Menyatakan Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkkan sediaan farmasi

Surat Dakwaan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :Kesatu :Bahwa terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU pada hari Senintanggal O7Juni tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaktidaknya padasuatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kakenturan IlKecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluhdelapan) butir Trihexypenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki Perizin Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan daninformasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, yang perbuatanmana terdakwa lakukan dengancaracara dan uraian kejadian sebagai berikut :Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 130

berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluhdelapan) butir Trihexypenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutupelayanan farmasi

Sediaan Farmasi Alat Kesehatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.