Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Kds
Tanggal 19 Juni 2017 — Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin
7813
  • Menyatakan Terdakwa Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Secara Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan IV sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua; 2.
    binNGADMINpada bulan Desember tahun 2016 darnatau pada hari Selasa tanggal 10Januari 2017sekira puku 19.00 WB. atau setidakidaknya pada suatu waktu laindalam tahun 2016 dar/atau tahun 2017 bertempat di belakang SMP N 1 Jati Kudusturut Desa Getas Pejaten Rt 06 Rw. 04, Kecamatan Jali, Kabupaten Kudus atausetidakidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kudus yang berwenang memerksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    binNGADMINpada bulan Desember tahun 2016 dar/atau pada hari Selasa tanggal 10Januari 2017sekira pukul 19.00 WI atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam tahun 2016 darvatau tahun 2017 bertempat di belakang SMP N 1 Jati Kudusturut Desa Getas Pejaten Rt 06 Rw. 04, Kecamatan Jat, Kabupaten Kudus atausetidakidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dar/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majels Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Pasal 106 ayat (1) :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat iainedar.Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Kas.Menimbang, bahwa menurut ahli diterangkan bahwa untuk dapatdiedarkannya sediaan farmasi yang berupa obat harus telah memiliki ijin edar.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian farmasi atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik, insttumen kesehatan yang tidak didaftarkan pada pihak
    Menyatakan Terdakwa Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin tersebutdiatas, teroukti secara sah dan menyakirkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Zn EdarDan Secara Tanoa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan N sebagaimanadalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua;2.
Register : 18-02-2013 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 26-04-2013
Putusan PN POSO Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.PSO
Tanggal 15 April 2013 —
595
  • tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara tersebut;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;Telah memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang padapokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa Faisal Marjun alias Isal terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi
    Put.No.40/Pid.Sus/2013/PN.Pso.setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Awalnya pihak Kepolisian Polres Tojo UnaUna mendapatkan laporandan berdasarkan penyelidikan yakni didapatkan informasi bahwaterdakwa Faisal Marjun
    Tojo Una Una tepatnya dirumah terdakwa sendiri atausetidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPoso, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara berikut :Awalnya pihak Kepolisian Polres Tojo UnaUna mendapatkan laporandan berdasarkan penyelidikan yakni dari keterangan saksi Suaib bahwaterdakwa Hamka telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kerasdaftar G jenis THD dan selanjutnya
    atau konsumen bisa mengalami gangguan pada susunan sarafpusat beruapa rasa cemas, kelelahan, halusinasi, rasa senang yangberlebihan dan ketakutan;e Bahwa seseorang yang bukan apoteker dan juga tidak memiliki apotektidak dibenarkan untuk memperjualbelikan obatobatan yang masukdalam kategori obat keras;e Bahwa tata cara peredaran obatobatan terutama obat keras adalahapoteker/apotik yang telah memiliki ijin yang resmi dari pihak yangberwenang terlebin dahulu memesan obatobatan kepada pedagangbesar farmasi
    Menyatakan Terdakwa FAISAL MARJUN alias ISAL telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR*;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesarRp.500.000, (limaratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) Bulan;3.
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Str
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ASRUL FERRYANDI, S.H.
2.HASRUL, S.H
Terdakwa:
AZHAR Bin BAHTIAR
4813
  • dengan cara mencampur dengantembakau rokok dan dibalut kembali dalau di bakar dan dihisap seperti orangmerokok;Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul11.30 Wib anggota Polsek Pintu rime Gayo datang ke kebun Terdakwa danmenemukan tanaman ganja tersebut dengan jumlah total 11 (sebelas)batang;Bahwa tujuan Terdakwa merawat ganja tersebut adalah untuk Terdakwapergunakan sendiri;Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan jugabukan pedagang besar farmasi
    Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas makadapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalahlembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah
    mendapatkan izindari menteri;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyataterdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimanaTerdakwa telah menanam dan memelihara 11 (Sebelas) batang pohon ganjayang termasuk narkotika golongan dalam bentuk tanaman, sedangkanterdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menanam danmemelihara narkotika maka perbuatan menanam dan memelihara Narkotikadalam
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN LUMAJANG Nomor No. 166/ Pid Sus / 2014 / PN Lmj
Tanggal 14 Agustus 2014 — RUSLI ADITYA al ADIT bin SUKIRNO
302
  • M E N G A D I L I A Menetapkan bahwa terdakwa RUSLI ADITYA als ADIT bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, KHASIAT DAN MUTUB Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima pulu ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus
    sebagai berikutDakwaan ke SatuBahwa ia terdakwa RUSLY ADITYA ALS adit bin sukirno padahari jumattangal 4 april 2014 sekitar pukul 17.15 wib atau setidak tidaknyapada suatu waktu pada bulan april 2014 atau setidak tidaknya terjadi padatahun 2014 bertempat dirumah saksi susanto (dalam berks perkaraterpisah ) di desa besuk selatan ds tumpeng kec cndipuro kab lumajangatau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahlhukum pengadilan negeri lumajang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    yan tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanankasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat 2 dan ayat 3 perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwamendapat pesanan dari saksi SUSANTO (dalam berkas perkara terpisah)sediaan farmasi berupa pil putin logo Y (pil Trinexypeniyl) sebanyak 100hal 3 Dari hal 19Putusan Perkara pidana No.166/pid,sus/2014/pn.Lmjbutir seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)
    Lumajang, setelah sampaikemudian terdakwa menyerahkan 100 butir pil putih logo Y (pilTrihexypentyl) dan 1 box (1000 butir) pil warna kunig logo DMP kepadasaksi SUSANTO adapun mengenai pembayarannya setelah pil tersebutlaku terjual, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksiMUGI SETIAWAN, SH. dan saksi WASIS PRASETYO (keduanya anggotaPolres Lumajang) bersama dengan anggota lainnya yang sebelumnyatelah melakukan penangkapan terhadap saksi SUSANTO karena telahmengedarkan sediaan farmasi
    Lumajang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwamendapat pesanan dari saksi SUSANTO (dalam berkas perkara terpisah)sediaan farmasi berupa pil putih logo
    pil putih logo Y (pil Trinexypeniyl) dan 1 box (1000hal 5 Dari hal 19Putusan Perkara pidana No.166/pid,sus/2014/pn.Lmjbutir) pil warna kunig logo DMP kepada saksi SUSANTO adapunmengenai pembayarannya setelah pil tersebut laku terjual, akan tetapiperbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MUGI SETIAWAN, SH.dan saksi WASIS PRASETYO (keduanya anggota Polres Lumajang)bersama dengan anggota lainnya yang sebelumnya telah melakukanpenangkapan terhadap saksi SUSANTO karena telah mengedarkansediaan farmasi
Putus : 26-03-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN SDA
Tanggal 26 Maret 2019 — NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK
172
  • Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
    Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yangdidakwa dalam Dakwaan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kami;2.
    Perkara No.66/Pid.Sus/2019/PN SDAlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa:obatkeras merekDouble L (LL) warna putih sebanyak 100 (seratus ) butir, perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut:Berawal ketika saksi Didik Supriatno dan saksi Iswandi selakupetugas dari Polsek Krian sebelumnya telah mendapatkan informasi
    Saksi DIDIK SUPRIYATNOBahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik Polisi;Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Iswandi selaku petugasKepolisian dari Polsek Krian telah menangkap terdakwa karena terdakwatelah mengedarkan Sediaan Farmasi dan / alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar berupa pil Double L dengan cara terdakwa menjualnyasebanyak 100 butir kepada saksi Anggraini seharga Rp. 150.000, padaHalaman 5 dari15 hal.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa NANANG KUSTIAWAN ALS KUTUK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;2.
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
Zulkipli Als Kipli Bin Saini
264
    1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als KIPLI Bin SAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dengan sengaja memperduksi atau menghedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persayaratan keamanan khasiat atau kemanfataan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada
    Menyatakan terdakwa Zulkipli Als Kipli Bin Saini terbukti secara sah danmeyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaituOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggalmelanggar Pasal 197 Jo Pasal 196
    Ratih Binti Latip (Berkas tersendiri);Bahwa selain terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kerasdoubel LL sebanyak 70.000. (Tujuh puluh ribu) Butir doubel L, terdakwa jugamemakai / mengkonsumsi obat keras doubel L;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Samarinda Nomor : RPP.01.01.110.1102.05.20. 0094tanggal 13 Mai 2020 yang di tandatangani oleh Drs. M. Faizal, Apt.
    (Kepalabidang pengujian Balai Pom Samarinda) Benar mengandung TrihexyphenidylHydrochlorida = pisitif;Bahwa terdakwa Zulkipli Als Kipli Bin Saini (Alm) dalam halmengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras doubel LL sebanyak 70.000.(Tujuh puluh ribu) Butir doubel L, tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Jo Pasal 196 UU RI.
    (Tujuh puluh ribu) Butir adalah untuk terdakwa jual kepada konsumenterdakwa;Bahwa terdakwa Zukipli Als Kipli Bin Saini dalam hal mengedarkansediaan farmasi berupa jenis obat keras doubel L sebanyak 70.000. (TujuhHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN Smrpuluh ribu) Butir doubel L, tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlinatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Hp.
    Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als KIPLI Bin SAINI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaOrang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan itu, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.
Register : 15-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 12 Oktober 2016 — HERLIADI bin MANSYAH.
375
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    HERLIADI bin MANSYAHbeserta seluruh lampirannya;Telah mendengar atau) memperhatikan keterangan SaksiSaksi,pendapat Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan1.Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1).
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).
    Apt binti BACHRUN (alm)(dibacakan) yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas KesehatanKab. Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.
    Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.
Register : 29-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Wiwik Anggraini, SH
Terdakwa:
HENNI APRIANI Alias HENNI anak dari LIM KWANG HIE
6114
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hie telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hie oleh karena itu dengan
    Menyatakan terdakwa HENNI APRIANI Alias HENNI anak dari LIMKWANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pasal 106ayat (1) jo pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    Purnama Komplek PurnamaAgung VII Blok PQ Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Pontianak,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak tidak memiliki ijin edar yaitu berupa kosmetika berbagaijenis dan merk, perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bermula, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi ARDIANSYAH yangmerupakan anggota Dit Reskrimsus Polda
    Purnama Komplek Purnama Agung VII Blok PQ KecamatanPontianak Selatan, kemudian saksi ARDIANSYAH menindaklanjuti informasitersebut dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa dirumahtersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan kosmetik tanpa izin edar /tidak terdaftar dan ketika saksi ARDIANSYAH melakukan penggeledahandirumah tersebut ditemukan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika sebanyak75 (tujuh puluh lima) pcs dengan berbagai jenis dan merk yang disimpanterdakwa di ruang tamu
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan SediaanFarmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan atau mengadakan obatdan bahan yang berkhasiat obat hanyalah orang yang memiliki kKeahlian khusus,keahlian mana diperoleh dari pendidikan khusus;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 menentukan Sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hietelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IzinEdar;2.
Putus : 10-08-1900 — Upload : 04-09-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN. Kdr
Tanggal 10 Agustus 1900 — SUGIONO Alias NOBLING Bin KUSNANSUWITO
11610
  • Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;2.
    Setono Utara No. 213Rt.001 Rw.002 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, berupa pildouble L, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :n Bahwa pada hari Sabtu
    membayarlangsung secara cas (ada uang ada barang) ;Bahwa saksi memperoleh Pil Dobel L tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana saksi membeli dari seseorang yang bernama RINDI sebanyak 1000 (seribu) PilDobel L dengan harga Rp. 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimanatransaksi pembelian tersebut di lakukan di sekitar rumah saksi pada hari Kamistanggal 31 Maret 2016, sekitar Pukul 22.00 Wib ;Bahwa saksi menjual Pil Dobel L kepada terdakwa tanpa ada ijin ataupun keahlian dibidang farmasi
    Kota Kediri ;e Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TerdakwaSugiono alias Nobling, terdakwa tidak dapat menunjukkan suratataupun resep dokter yang menerangkan bahwa ia adalah seorangpasien yang sedang dalam perawatan medis dan sedangmenggunakan obat jenis Dobel L tersebut dan bukan seorangHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Kdrapoteker atau yang bekerja di Farmasi dan terdakwa tidakmempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L;e Bahwa terdakwa mengetahui
    Kota Kediri ;e Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugionoalias Nobling, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun resepdokter yang menerangkan bahwa ia adalah seorang pasien yang sedangdalam perawatan medis dan sedang menggunakan obat jenis Dobel Ltersebut dan bukan seorang apoteker atau yang bekerja di Farmasi danterdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli PilDobel L;e Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannyatersebut adalah
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehingga denganterpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsur tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa awalnya pada hari Sabtu 02 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di depan SLB(Sekolah Luar Biasa) Jl.
Register : 10-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ADE VITA, SH
Terdakwa:
RAFI HENDRA Pgl RAFI
263
  • Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan FarmasiPemerintah sesuai dengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiiliki ijin Knusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Paq.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Permana, M.Ramadhan H. dan saksi Syafwan, serta dari keterangan terdakwadipersidangan, dinubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paketsedang terbungkus plastik klip berisikan kristal bening narkotika
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin Knhusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Permana, M.Ramadhan H. dan saksi Syafwan, serta dari keterangan terdakwadipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwaHalaman 18
    dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Pag.bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataubukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasitertentu yang memiiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milikNegara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan terdakwa membeli atau
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Sdr
Tanggal 23 Maret 2016 — PARAMITA
15028
  • Menyatakan Terdakwa PARAMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);2.
    tanggal 12 Februari2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengarketeranganSaksisaksi, Ahidan Terdakwamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;sertaSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut: 1 Menyatakan Terdakwa PARAMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama :Bahwa dia terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015bertempat di Desa Lanrang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau:Kedua :Bahwa dia terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015bertempat di Desa Lanrang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alatkesehatan menyatakan :a Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaanfarmasi dan alat keshatan;b Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtangannan.Sesuai peraturan Kepala Badan POM No.
    ) akan akibat dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.
Register : 16-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 40/Pid.Sus/2017/PNBjb
Tanggal 4 April 2017 — SONY DEWANTARA alias SONY bin SURATMAN
3418
  • Menyatakan Terdakwa SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Menyatakan terdakwa SONY DEWANTARA Als SONY Bin SURATMANbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.2.
    Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi ataumenjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanandan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir paket C /Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakangpendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apotekerdan tidak mempunyai sertifikasi uji konoetensi sebagai tenaga farmasidan terdakwa telah mengedarkan sediaan
    farmasi atau menjual obat obat tersebut diatas kepada orang lain berjalan selama 6 (enam) bulandengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidakmenggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebutatas permintaan konsumen/pembeli.
Register : 19-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ACHMAD JAYA MUHIDIN
Terdakwa:
HERU KURNIAWAN Bin MIRAN
232
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MIRAN bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kln
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI P.R, S.H.
Terdakwa:
ESRIKA YUNIAR PRATIWI Als. LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO Alm
6417
  • LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 1.0
    LEKMAN BintiEDI SUHARIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL/MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDARsebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ESRIKA YUNIAR PRATIWIAls.
    Klaten atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jamHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN KIn20:30 Wib saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama Tim berhasil
    Ahli NUR RAHMAWATI, S.Si.Ahli tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan/pendapat ahisebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yangdiberikan dengan di bawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diBalai Besar POM di Semarang;Bahwa untuk mengetahui obat/sediaan farmasi sudah memiliki. jjinedar dapat dilihat pada kemasannya, ijin edar obat wajib dicantumkanpada kemasannya.
    Apabila informasi yangada di kemasan lengkap harus di cek terlebin dahulu di website BadanPOM apabila produk tersebut tercantum di website Badan POM makadapat dikatakan bahwa obat tersebut mempunyai ijin edar;Bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan ataupemindahtanganan. Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetika.
    Pil bulat warna Putin dengan merk/logo Ytidak diketahui dikeluarkan dari perusahaan farmasi mana, karenauntuk mengetahul produsen dari obat tersebut harus melihat kemasanobat;Bahwa untuk produk obat ijin edar harus dicantumkan sampai dengankemasan terkecil, obat yang dikemas kembali dengan bungkus klippolos tanpa identitas dapat dikategorikan tidak memiliki jin edar dariBPOM.Bahwa Trihexylphenidil adalah obat keras golongan antikolinergikantimuskarinik.
Register : 27-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 26 Juni 2019 — Masruhin Alias Boim bin Sarip lawan Penuntut Umum : Mustika D, SH
1108
  • Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
    Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.
    Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
    dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.
    Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
Register : 07-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdw
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMAD SANUSI bin ANWAR
2.AZAHAR bin ANWAR
6433
  • Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.
    Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika
Register : 05-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 21 Agustus 2017 — ZOGI SUKARTA als DOGI
373
  • Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU; 2.
    2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa oleh ZOGI SUKARTA ALS DOGI bersalahmelakukan tindak pidana tanoa memiliki keahlian dan kewenangan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi ANGGI EKA SAPUTRA alsANGGEK karena sebelumnya saksi
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya,TRIHEKSIPHENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil doubleL tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan
    Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 08-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 19 Mei 2021 — 1.BUDIANNOR Alias GOMBLOH Bin KASRIANSYAH 2.SYAIFURRAHMAN Alias IPUR Bin ANNANG SYAMSUDIN
6027
  • Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 T:2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedaBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemersesual dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimp.sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagainrdimaksud pada ayat
    (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nom2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi,pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar fartertentu yang telah memiliki izin Knusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di ;maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwerdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan
    sapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus Ltmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkpersidangan, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas keseh:peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak melperizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demperbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan menjual NarkGolongan adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beral.bagi Majelis Hakim
Register : 03-04-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM
Tanggal 15 Mei 2018 — JAUW ON Als RUDI anak dari RUSTIAH
4667
  • RUDI anak dari RUSTIAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als.
    Bahwa di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidaklahdijelaskan pengertian dari mengedarkan namun pengertian tersebut dapatditemukan di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang masih berlakuberdasarkan Pasal 203 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.
    Dalam pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tersebut dinyatakan Peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sedian farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.
    Rudi anak dari Rustiah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 197UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo.
    RUDI anak dari RUSTIAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als.
Register : 03-07-2012 — Putus : 11-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 134/Pid.Sus/2012/PN.Ktb
Tanggal 11 Nopember 2012 — MEGA MUSTIAH Binti (Alm) MAT ALI
5610
  • Menyatakan Terdakwa MEGA MUSTIAH Binti (Alm) MAT ALI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga;2.
    Abdullah Desa Pantai Rt. 02 Rw. 01 KecamatanKelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Berawal dari saksi DEDY SUTIONO yang tertangkap tangan olehanggota Polisi yaitu saksi ANDRY EKA SAPUTRA dan saksi AGUSPURWANTO
    Abdullah Desa Pantai Rt. 02 Rw. 01 KecamatanKelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal dari saksi DEDY SUTIONO yang tertangkap tangan olehanggota
    Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;31Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.
    ataupun37memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alatkesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiantelah terbukti serta telah memenuhi secara hukum oleh perbuatanterdakwa pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaanKesatu Pasal 197 UU.