Menyatakan terdakwa ACHMAD RIZAL BUDIYANTO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 197 Undang undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan.ATAU KeduaBahwa Terdakwa ACHMAD RIZAL BUDIYANTO pada hari RabuTanggal 16 Maret 2016 sekitar Pukul 07.30 WIB atau setidak tidaknyapada bulan Maret 2016 bertempat didepan SMP Krian Desa KemangsenKecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak tidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan :Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1Ayat (1) adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan bahan kosmetik,dan dalam peredarannya sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin, dan berdasarkan uraian diatasdihubungkan dengan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum :e Bahwa awalnya terdakwa membeli 100 butir pil warna putih logoLL dari seseorang

bernamaEKO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.60.000,Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab : 2765/NOF/2016 tanggal 30 Maret 2016 barang buktinomor barang bukti = 4115 /2016/NOF : berupa tablet warna putin denganlogo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras).Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin untukmengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan terdakwa ACHMAD RIZAL BUDIYANTO tersebut, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 1 UU RINo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;.

Menyatakan Terdakwa Hendro Ari Suseno Bin Suriyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2.

Menyatakan bahwa terdakwa HENDRO ARI SUSENO Bin SURYONO,bersalah melakukan tindak pidana" dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undangundang RINo:36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

PDM. 449/JOMBANG/07/ 2017, sebagai berikut :DAKWAAN:Bahwa terdakwa HENDRO ARI SUSENO bin SURIYONO pada hari rabu 26April 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2017, bertempat di Jalan Desa /Kec Peterongan arah Sumobito, atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Ad. 1.

Unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualatkesehatan yang tidak memenuhistandardan/ataupersyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu :Menimbang, bahwa terdakwa HENDRO ARI SUSENO binSURIYONO telah mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saksi ELLAWARDANI sebanyak 1 Lop berisi 1000 butir Pil DoubLe L dengan hargaRp.500.000,. terdakwa mendapatkan pil doubel L tersebut dari Sdr.

Menyatakan Terdakwa Hendro Ari Suseno Bin Suriyono, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartdan mutu ;2.

ARUN Bin ASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekitar

Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi yangdikeluarkan badan POM agar produk tersebut Secara sah dapat diedarkan di wilayahIndonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.

ARUN BinASKAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar :Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Krs Halaman 102. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH. HARUN AL HARUNWIJAYANTO AL.

Menyatakan Terdakwa NURYANTO Bin MARIYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar

Menyatakan terdakwa NURYANTO Bin MARIYANI bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa jjinedar sebagaimana yang diatur dalam pasal sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan , dalam dawaan primair kami;2.

Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaanHalaman 3 dari 14 halaman Put.No.253/Pid.B/2012/PN Bit.farmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.

Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cam menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaanfarmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.

Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet dobel Ldengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkan sediaan6farmasi . Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik diPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ProJustitia No.

Bahwa terdakwa mengedarkan tabletdobel L dengan cara menjual tersebut, dengan tanpa memiliki ijin mengedarkansediaan farmasi.

Kowok Bin Heri Susanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

BitKESATUBahwa ia terdakwa, EKO WAHYUNI als KOWOK Bin HERI SUSANTO,pada hari Sabtu tanggal 3Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau padawaktuwaktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa alamat di Lingkungan Tenggong Kelurahan TangkilKecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya terdakwa membeli pil merk / logo Y secara onlinedengan harga Rp.340.000, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)mendapatkan 500 (lima ratus) butir pil merk / logo Y, kemudian pil merk /logo Y tersebut dijual Kembali dengan cara terdakwa ecer kepada temantemannya dengan harga Rp.2.000, (dua

tujuanuntuk membeli pil merk / Logo Y dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 50 (limapuluh) butir merk / Logo Y kepada saksi WAHYU TRIWIBOWO, setelahitu. oleh saksi diserahkan kepada temannya yang bernama ADIPRASETYO;Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam saksiWAHYU TRIWIBOWO telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dariPolres Blitar, di Stasiun Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,karena mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi

197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa, EKO WAHYUNI als KOWOK Bin HERI SUSANTO,pada hari Sabtu tanggal 3Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau padawaktuwaktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau tahun 2020 bertempat di dirumah terdakwa alamat di Lingkungan Tenggong Kelurahan TangkilKecamatan Wlingi Kabupaten Blitaratau pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa Eko Wahyuni alias Kowok Bin HeriSusanto tersebut diatas, terbukti Ssecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN. BIt2.

RAHAYU : e Bahwa benar saksi didengar keterangan sesuai dengan pengetahuan.e Bahwa benar yang berwenang memberikan 1jin peredaran persediaan farmasi yaituMenteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.e Bahwa pekerjaan kefarmasiaan diatur di Undangundang R.I No. 23 Tahun 1992tentang kesehatan. Bahwa obat dan obat tradisional tanpa ijin edar yang ditemukan ditoko Terdakwatersebut melanggar pasal 41 (1) Jo. Pasal 81 (2) butir c UU No. 23 Tahun 1992 tentangkesehatan.

Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan;B. Tanpa iin edar ; Ad. 1. Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa unsur barang adalah siapa saja yang dapat menjadi subjekhukum suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang secara juridis dapatdimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakankepadanya.

Unsur Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alatalatkesehatan ; Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau opzet dan melawan hukum dalampasal 41 ayat (1) Jo. Pasal 8layat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 1992merupakan. satu kesatuan tentang adanya tujuan yang disadari dandikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam perkara iniTerdakwa telah didakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan tanpa ijin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, unsurdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpaijin edar telah terpenuhi; 123. Tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa TJEN KOK LIONG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALAT KESEHATAN TANPA IJINEDAR DARI YANG BERWENANG ;1. Menghukum Terdakwa TJEN KOK LIONG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) Subsidair 1 (satu)bulan kurungan ;2. Menyatakan barang bukti berupa:5.

Menyatakan Terdakwa DWI MULYANTO Bin MARYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart Kesehatan 2.

Semarang Barat Kota Semarang, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, yang dilakukan dengan cara:e Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib, saksi SUPRIYADI,S.H. bin SAMIDJO bersama saksi AJI WIJAYANTO bin WIDARTO melakukanpenangkapan terhadap saksi MOCHAMAD FAUZI bin MISNAN di Jl. KumudasmoroKel. Bongsari Kec.

pemeriksaan laboratis 1 (satu) butir dan sisanya 8(delapan) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapimengandung KLORFENIRAMIN MALEAT, BB731/2015/NPF berupa 2 (dua) butirtablet kemasan warna hijau bertuliskan GRANTUSIF, digunakan untuk pemeriksaanlaboratis (satu) butir dan sisanya 1 (satu) butir adalah NEGATIF (tidak mengandungNarkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN HBr,GLYCERYL GUAIACOLATE & DIPHENHYDRAMINE HCLTerdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi

tanpaijin edar yaitu apabila seseorang menjual/ mengedarkan sediaan farmasi (Obat, ObatTradisional, Kosmetika dan bahan obat) yang tidak memiliki ijin edar dari BadanPOM, Sedangkan pekerjaan kefarmasian adalah Pekerjaan kefarmasian adalahpembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional.

Tenaga kesehatan yangdimaksud adalah apoteker yang telah memiliki STRA (Surat Tanda RegistrasiApoteker) dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madyafarmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang telahmemiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian);Saksi menerangkan bahwa seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan untukdapat menjual atau mengedarkan obat keras;Saksi menerangkan bahwa berdasarkan bentuk pengemasan yang

Menyatakan Terdakwa DWI MULYANTO BinMARYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkansebersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidaksememenuhi standart Kesehatan2.

ALI BADRUN, terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar melanggar pasal197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Alternatif Keduakami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. MUHAMMAD MUJIB bin R.

Bahwa atas dasar barang bukti tersebut diatas, terdakwa telah melakukan tindakpidana memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa ObatTradisional tanpa ijin edar dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 196 dan atau Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan.2.

Di Bagian Sub Sie Pengujian Obat tradisional pada kantor yang sama pada tahun2001 s/d 2004 Bahwa sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di seksi pemeriksaan BBPOM diSemarang pada tahun 2001 s/d 2004. Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan tahun 2013 sampaisekarang.

Bahwa sesuai dengan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, dan ObatTradisional; Bahwa untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional harustelah memiliki ijin edar; Bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalahMenteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi kesehatanyang memperoleh pendelegasian (Badan POM RI); Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian

mutusediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan disitribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Menyatakan Terdakwa Agus Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertam primair;2.

Berdasarkanketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian.Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memilikikeahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan danketentuan yang disebut tenaga kefarmasian, terdiri dari Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi,Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi

dan Alat Kesehatan adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tanganan.

Membantu Pimpinan dalam menyiapkan bahan norma, standar,prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;2. Menyiapkan datadata terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan obat publik;3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pimpinan;Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks Bahwa setiap industri kefarmasian harus ada ijin.

Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi yang diterima. Mencakup: kKesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah,kebenaran harga, keutuhan kemasan, kebenaran label, tanggalkadaluwarsa. Memberi paraf/tanda tangan dan stempel pada faktur penerimaansediaan farmasi dan alat kesehatan (ditandatangi sebagai tandaterima). Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidak sesuaianagar dilakukan perbaikan.

, mengolah,membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurutPasal

JITANG Bin ISRUSKANDAR bersalahmelakukan Tindak PidanaPenyalahgunaan sediaan farmasi danpenyalahgunaan Psikotropikasebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 UURl Nomor 5 tahun 1997 tentangPsikotropika.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaVITNU HIDAYAT Als.

KulonProgo, atau setidaktidaknyamasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat tersebut diatas, PetugasPolres Wates diantaranya saksi Rasdi, SH dan saksi SelfikaCH, S.Pd melakukan penangkapan terhadap terdakwa VITNUHIDAYAT Als.

JITANG BinISRUSKANDAR pada saat memiliki, menyimpan dan/ataumembawa 4 (empat) butir Pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG dalam kemasan warna hijau tidak memiliki ijin yang sahdari yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahliandan kewenangan dalam memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan serta terdakwabukanlah farmasi atau dokter, atau memiliki resep dari dokter.Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim PolriLaboratorium

Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsubjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yangidentitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa VITNU HIDAYAT Als.

Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa syarat sediaan farmasi bisa atau dapat diperjualbelikan sesuai UndangUndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 27 dari35 Putusan Nomor 62/Pid.

352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi

danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017

/PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas

dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim

termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan

NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Bin Suwoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA: Bahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Undangundang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;ATAUKEDUABahwa terdakwa SUWARNO bin SUWOTO, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2019atau setidak tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah termasuk DusunCukurguling Kulon Il Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, , atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Tanpa hak dan melawan Hukum dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salahsatu perbuatan dari berbagai perbuatan telah terpenuhi maka unsur inidianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelakumenghendaki atau menginsyafi perbuatannya tersebutMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi

telah memenuhi kualifikasi Tanpa hak danmelawan Hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sehinggadengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaan PenunitutUmum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinanHalaman 9 dari