Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-10-2010 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Tbn Tanggal 7 Oktober 2010 — Ir. SUDARMADJI, MM, (P)
PT. BRI (Persero) Kanwil Surabaya Cq. PT.BRI (Persero) Tbk. Cabang Tuban (T.I)
Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL) (T.II)
74 — 13
PT. BRI (Persero) Kanwil Surabaya Cq. PT.BRI (Persero) Tbk. Cabang Tuban (T.I)
Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL) (T.II)
74 — 13
Bahwa menurut pasal 14 ayat (3) Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang haktanggungan, sertifikat hak tanggungan yang memiliki irahirah " Demi Keadilan"Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " mempunyai kekuatan eksekutorial yangsama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ,sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan daapat mengajukanpermohonan fiat eksekusi kepada Pengadilan untuk mengeksekusi jaminandebiturnya ;Bahwa Tergugat I tidak pernah meiakukan penekanan apalagi
Register : 02-08-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 10-G-2013-PTUN-PDG Tanggal 19 Desember 2013 — -CV. SOLID JAYA
lawan
-KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM
133 — 79
133 — 79
adalahmerupakanpernyataan yang tidak berdasar dan merupakan ketidakpahaman KepalaDinas pendidikan Kabupaten Agam dalam menafsirkan frasa Sesuai denganKetentuan FIFA. sebagaimana yang dimaksud di dalam Permendikbud nomor56 Tahun 2011 tentang Juknis DAK tahun 2012 yang secara jelas dan tegasmenerangkan dalam pengadaan peralatan pendidikan SD/SDLB pada angka 4tentang persyaratan teknis huruf 0, mengutamakan produk yang sudahmendapatkan pengesahan/rekomendasi dari lembaga/instistusi yang berwenang.Tidak ada penekanan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — BUPATI LANGKAT., dkk vs PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA, TBK (PERSEROAN)
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi Pertimbangan Hukum Judex Aquo yang diambil alin Judex Facti lebin kepada Penekanan terhadapkekhilafan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ic. BUPATIHalaman 30 dari 37 halaman.
Upload : 05-02-2015
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN.Mpw JAROT HARJOKO Bin KARYADI (Alm)
53 — 7
53 — 7
melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar AlsAphen dilakukan dengan cara tanya jawab, artinya saksi bertanya dahulu dankemudian saksi Libian Supendar Als Aphen menjawabnya, Hasil tanya jawabsaya dengan saksi Libian Supendar Als Aphen, saya berikan dahulu kepada saksiLibian Supendar Als Aphen untuk dibaca kembali sebelum ditandatangani dansesuai peraturan yang berlaku ;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Libian Supendar Als Aphen,saksi tidak pernah melakukan pemaksaan dan penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
184 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1540/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Register : 30-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Kdl Tanggal 30 September 2015 — ZAENAL ARIFIN Bin TUHERI
74 — 11
74 — 11
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu haldengan maksud untuk memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu ;4 Pemakaiannya dapat menimbulkan Kerugian karena pemalsuan surat ;Ad.1 Unsur barang siapa, Menimbang, unsur pertama barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan
Register : 06-02-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb Tanggal 1 Maret 2017 — - TERGUGAT : MUHAMMAD HASBI NASUTION,
- PENGGUGAT : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
247 — 63
247 — 63
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianResirukturisasi Kredit.
Register : 22-11-2012 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA Lebong Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg Tanggal 10 Juli 2013 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
petitum gugatan Penggugat huruf F untukmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi secara tunai, Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugatyang mengenai uang dalam banyak hal, antara lain pengembalian nafkah dua oranganak, pengembalian biaya nikah Shinta, perhitungan hasil sawah Penggugat sendiri,perhitungan hutang di Bank atau sewa rumah bedengan, yang dalam positatersebut tidak ada penekanan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
179 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1009/Pid.Sus/2014/PN-Lbp Tanggal 30 Oktober 2014 — Nama : AKSA NASUTION Alias KECAH ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tgl.lahir : 48 Tahun / 24 Nopember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan Harian Realitas ;
Pendidikan : SMA ;
32 — 7
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
Register : 16-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Jr Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.JU Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 7 Oktober 2020 — TOI Alias TOâÂÂI PALAS Bin DAMAI (Alm.)
189 — 137
189 — 137
bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 — Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577,
56 — 27
56 — 27
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
Register : 02-05-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2227/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 32
65 — 32
Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
Register : 20-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pdt/2011 Tanggal 27 Februari 2013 — R. Soedarmono, P.A vs Slamet Widodo, Dkk;
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.