Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 418/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 13 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : ANDRI S, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TITI SETIAWATI, SH Diwakili Oleh : U. SUSIASIH,SH.MH
485 — 349
  • tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblosgambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara(voice note) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehinggakabar berita dari terdakwa menjadi tranding topic dan viral melaluimedia sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dantelevisi, Sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.1I,mengenai usulan EKatalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari2019 memasuki tahapan Aproval desain surat Suara pasangan calondan partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
Ida Rosida
Tergugat:
Kuwu Desa Sedong Kidul
303 — 194
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
170 — 102
  • Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana. .
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : SINTONG GULTOM Diwakili Oleh : joice novelin ranapida,sh
Terbanding/Penuntut Umum : RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
157 — 48
  • Tapteng. 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalampertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai, bertempat diHotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No.042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai BesarPelaksanaan JalanNasional Prov.
    Tapteng 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun 2017dan Optimalisasi peran DPRDdalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max OneKramat Jati Jakarta sesuai SuratLPPMUniversitas AZZAHRANo. 042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional Prov.
    Tapteng 36 252 09/06/2017 09/06/2017 Mengikuti Bimtek Nasional dengantema Pedoman evaluasipertanggungjawaban pelaksanaan Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT MDN APBD sesuai Permendagri No. 11Tahun 2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai, bertempatdi Hotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal10 Mei 2017 3726416/06/2016Or FP BR16/06/2017Konsultasi ke:1, Balai Besar Pelaksanaan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : SIDELI ZENDATO Diwakili Oleh : joice novelin ranapida,sh
Terbanding/Penuntut Umum : RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
122 — 43
  • Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.
    Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.
    ,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
150 — 200
  • Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
    Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
    Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 27-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — Drs. Ec. APIDIAN TRI WAHYUDI, Phd. ;
178 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal 12 November 2008 perihalPermohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01 Desember 2008 perihalTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI PerwakilanSamarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten KutaiTimur TA 2007 ;Laporan tertulis "*"Laporan Unjuk Rasa Partai PemudaPancasila, tanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli PemudaSejahtera Kutai Sangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari2009 perihal
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08,tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;7 ~~ Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA 2007;8 Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal02 Maret 2009 ;9 Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal01 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Timur TA2007 ;Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal 02Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera Kutai Sangata(KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009 perihal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1887 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
120 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
    Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanHal. 79 dari 154 hal. Put.
    Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perinal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : NY. ENDANG SULISTYORINI
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
68 — 47
  • Bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum yang terdapat didalam ketentuanPasal 1340 BW (KUHPerdata) sebagaimana yang telah TERGUGATterangkan seperti diatas, oleh karena berdasarkan faktafaktadipersidangan telah terbukti PENGGUGAT (in persoon) bukan sebagaipihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA,maka sesuai dengan prinsip kontrak partai (contracterende partij ataucontracting party) yang digariskan oleh Pasal 1340 BW (KUHPerdata):1) Bahwa PENGGUGAT (in persoon) tidak memiliki kapasitas
    Bahwa sesuai dengan prinsipprinsip hukum perjanjian sebagaimanadigariskan didalam ketentuan Pasal 1340 BW (KUHPerdata) yangmenganut prinsip kontrak partai (contracterende partij atau contractingparty), maka yang dapat ditarik sebagai TERGUGAT adalah pihak yangterdapat didalam PERJANJIAN KERJASAMA sesuai dengankapasitasnya dan bukan secara pribadi (in persoon);2.
    Bahwa PENGGUGAT (in persoon) selain telah menggugat TERGUGATsecara in persoon juga telah menggugat TERGUGAT secara exofficio,selain bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1340 BW(KUHPerdata) dan prinsip kontrak partai (contracterende parti) ataucontracting party) hal ini juga bertentangan dengan teori subyek hukumdidalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalahHalaman 15 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMRorang perorangan (naturelijkke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon)
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ANAM BIN KASMUJI
91 — 0
  • Sedan tanggal 13 Maret 2019

    11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/414/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga APBD Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2017.

Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
187 — 149
  • Hal ini didasarkankepada prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Halaman 55 dari 60, Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PN BjbKUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkarayaitu hanya boleh mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat sehinggatidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara bersangkutan dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaanpihak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 823/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 29 September 2021 — Bayu Kusumo Dewantoro, berkedudukan di Jalan Perum Poin Mas Blok G2 No.3 Rt/Rw 04/011, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kel. Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raehandra, S.H. dkk beralamat di kantor hukum RD & Associates, berkantor di Rukan Botanical Junction, Blok i-10 No.9, Jalan Raya Joglo Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 020/RDA-BKD/SK?IX/2020, tertanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan: 1. Dra. Ryza Jazid Adam, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau V Nomor 29, Rt.002/013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, telah diubah menjadi Jalan Sekolah Duta V No.6 Rt004/Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Dwi Nugraha Aluwi, S.H., Ando Christian, S.H., dan Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Advocates/Solisitors, beralamat kantor di Gedung Priamanaya Energi, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 53, Jakarta - 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, sebagai Tergugat ; 2. Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Jalan H. Alwi No. 99, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai Turut Tergugat ;
224 — 124
  • Dalam kasus tersebut,tindakan manarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.51.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
150 — 79
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
228 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 113/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. H. Ridwan Yunus, S.H. S.E. M.M
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
44 — 30
  • Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 145/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
112 — 75
  • a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalan gunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
96 — 31
  • Sebelummenjadi anggota dewan berasal dari partai ;Bahwa saksi selaku ketua DPRD pernah mengirim surat pada Pj.
    Asir (FPDIP).Bahwa tugas pokok sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalahmengkoordinir anggota fraksi dalam rangka kelancaran tugas anggota fraksi di dewan.Penyalur aspirasi masyarakat dari partai politik kebangkitan bangsa serta sebagaikepanjangan tangan partai politik. Saksi jelaskan pula bahwa fraksi bukan alatkelengkapan dewan. Sedangkan yang dinamakan alat kelengkapan dewan adalah :e Komisi, Ketua Drs. Abdul Ghofure Panggar, Ketua H. Madini Farouge Panmus, Ketua H.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN BUPATI SIAK
183 — 103
  • tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2244 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — dr. Eddy Zarkaty Monasir, Sp.OG, vs. Naniek Lukita Hadinoto juga disebut Naniek Lukita, dkk
111 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.