Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah (BB.168)169 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;168 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;162 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia di atas Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila: pada huruf b,disebutkan bahwa melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas kepolisian.yang dalam penjelasannya ditegaskan berperilaku merugikan antaralain

Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil

Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan

Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal 12 November 2008 perihalPermohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01 Desember 2008 perihalTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI PerwakilanSamarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten KutaiTimur TA 2007 ;Laporan tertulis "*"Laporan Unjuk Rasa Partai PemudaPancasila, tanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli PemudaSejahtera Kutai Sangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari2009 perihal

Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08,tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;7 ~~ Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal 01Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA 2007;8 Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal02 Maret 2009 ;9 Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009

Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08, tanggal12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08, tanggal01 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai Timur TA2007 ;Laporan tertulis *Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasila, tanggal 02Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera Kutai Sangata(KIPPSKS), tanggal 24 Februari 2009 perihal

EDI ARIADI, M.Si ModelBKWKKPU yang ditandatangani DPD Partai Politik yang mengajukan pasangancalon. ; 1 (satu) lembar asli Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kota Cilegon tahun 2010 yang ditandatangani Ketua KPU Kota CilegonSYAEFUL BAHRI. ; = 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota CilegonNomor :46/Kpts/KPUClg015.436430/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang ditandatanganiSYAEFUL BAHRI Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan WakilWalikota Cilegon

Periode 20102015 pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kota Cilegon tahun 2010. ; = = = = = === = 24 (dua puluh empat) lembar Fotocopy dan asli Surat Pernyataan Partai Politiktidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil WalikotaCilegon tertanggal 8 Februari 2010 Model B 1.AKWKKPU yang ditandatanganioleh masingmasing Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Kota Cilegon.; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir form lexus sales order No. 090262 tanggal 27 Oktober 2009. ; =2 nme

SPM : 931/04/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus duabelas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpaNomor) perihal Pengembalian Atas Temuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar KotaCilegon yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ; 1 (satu) lembar asli Slip PENARIKAN TUNAI Bank Jabar Banten tertanggal 20Februari 2009 dari Nomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFAAT,Ssos, Msi, H sebesar Rp. 215.000.000

SPM : 931/20/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 12 Mareti 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus duabelas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpaNomor) perihal Pengembalian Atas Temuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar KotaCilegon yang keempat sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ; 1 (satu) lembar asli Slip SETORAN Bank Jabar Banten tertanggal 31 Mareti 2009 keNomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFA'AT sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah

Untuk tahun 2008adalah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.Bahwa Pos Anggaran Bantuan Keuangan adalah dipergunakan untukbantuan kepada organisasi, partai politik, LSM.Bahwa ada pemanfaatan dana atau anggaran di luar ketentuan/ tidaksesuai dengan peruntukannya pada TA. 2005 pada Setda Ende yaitudiambil dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kode Rekening2.01.03.4.Bahwa sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan KerjaBagian Keuangan Setda Kabupaten

Kerugian immaterial akibat Perbuatan Melawan HukumPARA TERGUGAT membuat PENGGUGAT I yangmerupakan seorang ketua DPC Partai MHanuraKab.Wonogiri yang memiliki banyak pengurus ,pengikutlebih dari puluhan ribu massa yang tersebar di 25kecamatan,seorang Advokad Muda dari Peradi yangharus selalu taat pada hukum dan bagian dari penegakhukum,danPENGGUGAT II yang sebagai seorang karyawanRumah Sakit MARGA HUSADA Wonogiri merasasangat malu kehilangan hak, harkat dan martabatnyayang tidak dapat dinilai dengan

diakui dan dibenarkan oleh TerbandingI/Tergugat/Tergugat Intervensi Il dalam persidangan perkara ini di PengadilanNegeri Denpasar, sehingga menurut pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBGbukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aktaAutentik, oleh sebab keberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formildan maiteriil, karena agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai

sebagai Ketua Dewan PertimbanganPartai Nasdem Kota Solok; Saksi mengetahul kenapa Penggugat menggugat Walikota Solokkarena karena Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaHalaman 41 Putusan Nomor:10/G/2020/PTUN.PDGDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu olehWalikota Solok; Saksi mengetahui kalau Penggugat menjabat menjabat sekitar 3tahun ; Saksi mengetahui sebab Penggugat diberhentikan darijabatannya karena Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bertemu denganTergugat di kantor Partai

Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana. .

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.

tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblosgambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara(voice note) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehinggakabar berita dari terdakwa menjadi tranding topic dan viral melaluimedia sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dantelevisi, Sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.1I,mengenai usulan EKatalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari2019 memasuki tahapan Aproval desain surat Suara pasangan calondan partai

Pigkalau dalam partai besar saksi korban tidak sanggup, dan terdakwa berkata barangbarang apa saja yang ada ditoko korban yang terdakwa butuhkan tolongdikirim, kalau tidak ada ditoko saksi korban tolong diambilkan ditoko lain danpembayarannya akan dibayar lunas setiap barang yang sudah diterima danterdakwa akan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek BankSumsel Babel, dan tabungannya tersebut tidak pernah kosong dan selalu lancardalam bertransaksi karena terdakwa adalah seorang pemborong dan

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.

Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.

Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut

Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

Sebelummenjadi anggota dewan berasal dari partai ;Bahwa saksi selaku ketua DPRD pernah mengirim surat pada Pj.

Asir (FPDIP).Bahwa tugas pokok sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalahmengkoordinir anggota fraksi dalam rangka kelancaran tugas anggota fraksi di dewan.Penyalur aspirasi masyarakat dari partai politik kebangkitan bangsa serta sebagaikepanjangan tangan partai politik. Saksi jelaskan pula bahwa fraksi bukan alatkelengkapan dewan. Sedangkan yang dinamakan alat kelengkapan dewan adalah :e Komisi, Ketua Drs. Abdul Ghofure Panggar, Ketua H. Madini Farouge Panmus, Ketua H.