Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 19-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FAIS HENDRIK Als KOWOH
355
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAIS HENDRIK ALS KOWOH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah
    PerkaraNOMOR : PDM 262 /JOMBA/ 05 / 2019 tanggal 17 Juli 2019 yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIS HENDRIK ALS KOWOHbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undangundang RI No36 Tahun 2009;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD
    Jombang atau setidaktidaknya disuatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 20.00 Wib,ketika terdakwa dirumah teman terdakwa yaitu Sdr.
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HCIharus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
Register : 10-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN Penajam Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pnj
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BILL HAYDEN, S.H.
Terdakwa:
ARDIONO bin ARDIANSYAH
2412
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ardiono Bin Ardiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan
    Menyatakan Terdakwa Ardiono Bin Ardiansyah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa PenuntutUmum ;2.
    sebagai berikutKESATU :Bahwa Terdakwa Ardiono Bin Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 30 Januari2019, sekira pukul 14.45 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raden Sukma RT.017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser UtaraKalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah melakukan perbuatan DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi
    Obat jenis Double L(LL) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi AGUNG sebanyak250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa berikan kepada SaksiHAMSAH sebanyak 17 (tujuh belas) linting atau 85 (delapan puluh lima)butir, dijadikan barang Bukti pada saat penangkapan Terdakwa sebanyak 22(dua puluh dua) linting atau 110 (Seratus sepuluh) butir dan sisanya 55 (limapuluh lima) butir Terdakwa konsumsi sendiri;Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatantersebut, Terdakwa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa Ardiono Bin Ardiansyah tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarakan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.
Register : 02-03-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 21-K/PM II-11/AD/III/2010
Tanggal 2 Juni 2010 —
3513
  • Marilahkita kaji ketentuan pasal 12 dan pasal 14dimaksud.Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaranhanya dapat dilakukan oleh : 1) Pabrik obat, 2)pedagang besar farmasi, 3) sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah,1) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.2) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besarfarmasi lainya, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah,
    rumah sakit, dan / ataulembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan.3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahkepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balaipengobatan pemerintah.
    Menjalankan tugas di daerah terpencil yangtidak ada apotek (vide pasal 14 ayat 16).Memperhatikan ketentuan pasal 12 dan pasal 14undang undang psikotropika tersebut diatas nampakperbedaan perbuatan mana yang termasuk kriteriaperbuatan menyerahkan dan perbuatn menyalurkan.Dilihat dari pelaku atau siapa yang diberikanwewenang untuk melakukan penyaluran adalah 1)pabrik obat, 2) pedagang besar farmasi, 3) saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.
    Sedangkandilihat kepada siapa penyaluran itu ditujukanyaitu) hanya ditujukan kepada1) Pedagang besar farmasi atau antar pedagangbesar farmasi,2) Apotek,3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,4) Rumah sakit,5) Lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan,6) Puskesmas, dan7) Balai pengobatan pemerintah.Sedangkan siapa yang diberikan wewenang untukmelakukan penyerahan adalah 1) apotek, 2) rumahsakit, 3) puskesmas, 4) balai pengobatan, dan 5)dokter, dan kepada siapa penyerahan itu ditujukanyaitu
    Demikian juga apabila didapatipsikotripika ada pada sipelaku, maka dipandangsebagai miliknya, tidak perlu) membuktikan hal itumilik siapa, dari mana ataupun baga i manamendapatkannya.Bahwa dari segi pelaku dalam halini adalah Terdakwa yang telah melakukan tindakantersebut di atas tidaklah tepat apabila Terdakwadiidentikan/disamakan dengan : 1) pabrik obat, 2)pedagang besar farmasi, 3) sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, yang termasuk dalampasal 12 sebagai tindakan menyalurkan, tetapiTerdakwa
Register : 04-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN BANJARBARU Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb
Tanggal 10 Mei 2016 — MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS.
2824
  • USMAN beserta barang bukti di bawa kekantor POLRESBanjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah melakukanpermufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidangkesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktekkefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan denganpenyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu.e Bahwa setelah
    USMAN beserta barang bukti di bawakekantor POLRES Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwatelah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan ataufarmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian ataupedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaanNarkotika jenis sabusabu.e Bahwa setelah dilakukan penangkapan
    USMAN beserta barang bukti di bawa kekantor POLRESBanjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa penyalah gunaNarkotika golongan bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau farmasi atauyang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besarfarmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu.Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaanbarang bukti berupa 1 (satu) batang
    ataubekerja di bidang Kesehatan atau yang ada hubungannyadengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yangberhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu tersebut;= Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan;Saksi RISKA HIDAYATI Als.
    SIT ROHANAH;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalampenyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu tersebut;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataufarmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atauHalaman 17 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb18pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan PenyalahgunaanNarkotika jenis sabusabu;= Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan.Atas keterangan saksi tersebut
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Pwd
Tanggal 13 Januari 2021 — Penuntut Umum:
DJOHAR ARIFIN,SH
Terdakwa:
FEBRI RIMANTO Bin RIDAK PARDIANTO
7310
  • Bahwa yang punya hak dan kewenangan untukmemproduksi obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA 2CLONAZEPAM tersebut adalah perusahaan industri farmasi, yangmemiliki ijin produksi dari Kementrian Kesehatan, kemudian untukjin edar ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAMtersebut dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat danMakanan), dari distribusi obat obat itu sendiri adalah dariperusahaan industri farmasi menyalurkan ke Pedagang BesarFarmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF)menyalurkan obat
    Bahwa pekerjaan / praktik kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.
    Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau farmasi ataupuntenaga medis. Bahwa WAHYU juga bukan seorang apoteker atau dokter atau tokoobat resmi. Bahwa Terdakwa membeli obat pada WAHYU dengan cara tanparesep dan secara sembunyi sembunyi.
    Bahwa yang punya hak dan kewenangan untukmemproduksi obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAMtersebut adalah perusahaan industri farmasi, yang memiliki jin produksidari Kementrian Kesehatan, kKemudian untuk ijin edar ALPRAZOLAMdan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut dikeluarkan oleh BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan), dari distribusi obat obat itusendiri adalah dari perusahaan industri farmasi menyalurkan kePedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi(PBF) menyalurkan obat
Register : 04-09-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SEKARING DYAH I.W SH
Terdakwa:
JOKO SUPRIYANTO alias JOKO BELANG bin SUPARJO
312
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIYANTO alias JOKO BELANG bin SUPARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;----------------------------------------------------------------------------------------
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO SUPRIYANTO alias JOKO BELANG bin SUPARJO,
      Menyatakan terdakwa JOKO SUPRIYATO alias JOKO BELANG binSUPARJO (alm) bersalah melakukan tindak pidana sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Smg.memenuhi standar dan/atau persyarakatan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan atau mutu) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;2.
      didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA Bahwa terdakwa JOKO SUPRIYATO alias JOKO BELANG binSUPARJO (alm) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 22.10 WIBatau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018bertempat di Jalan Sendang IndahRT. 003 RW. 004 Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang,setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
      Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilki izinedar; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:ad 1. unsure Setiap orang; Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Smg.Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yangmenjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawabanmenurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
      Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemilki izin edar; Menimbang,bahwa arti sengaja adalah menghendaki dan mengetahul.Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harusmenghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadidapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apayang dilakukan.
      Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIYANTO alias JOKO BELANG binSUPARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin;2.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 120/Pid.Sus/2013/PN.Kdr
Tanggal 30 Mei 2013 — SURACHMAD BUDI HARTONO Als. GENTHO
253
  • GENTHOsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan membayar Dendasebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
    didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya bersenang mengadili perkara tersebut, apabiladitempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat PengadilanNegeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, selanjutnya memilih tempat Pengadilan Negeri Kota Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau pesyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat2 dan ayat 3 Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pulaunsur
    ini,maka haruslah juga dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun2009 sebagai berikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan juga ketentuan pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan
    farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;14Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurutMvT adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens).
Register : 18-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sak
Tanggal 1 Juli 2020 — Pidana -DAFFA RAZANOV alias DAFFA bin AOM MUHARAM
11122
  • terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesiadiagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020//PN SakMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadisebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi
    ,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kemudian dalam ayat (2)disebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan membelidari sdr.
    pergunakan sendiri, Terdakwa tidak memilikiizin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golong dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwamenggunakan daun ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan daunganja tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri, selain itu Terdakwa jugamemperoleh daun ganja tersebut bukan dari Industri Farmasi
    , pedagang besarfarmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memilikiizin, melainkan daun ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yangbernama sdr.
Putus : 06-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 414/Pid.Sus/2016/PN Sda
Tanggal 6 Juli 2017 — MUHAMAD YUSUF Bin KHANAFI
223
  • Pengawas Obatdan Makanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa :Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan danpelatihnan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehHalaman 12 dari 18 Putusan No.414/Pid/Sus/2017/PN Sdapemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, danmenggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapat izin Menteri ;Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi
    , pedagangbesar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,rumah sakit, pusat kKesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, danlembaga ilmu pengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan Undang Undang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebutdiatas, maka sudah ditentukan
    pihak mana saja yang dapat menjual,membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman , yakni Lembaga IlmuPengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izindari Menteri
Register : 15-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 236/Pid Sus/2016/PN Njk.
Tanggal 20 September 2016 — MOHAMAD ABDUS SAHID Al. SANGET BIN KASMIJAN
7413
  • SANGET BIN KASMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;2.
    No.Register Perkara: PDM112/Euh.2/08/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa MOHAMAD ABDUS SAHID AL SANGET Bin KASMIJAN pada hari Senintanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada tahun 2016 di rumah Sdr.TEGUH termasuk Desa Negudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnyamenunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian
    kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)Menimbang, bahwa Pasal 98 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obatayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran,sediaan farmasi
    farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obatobatan maka Terdakwajelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakangudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik bahwa obat double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk DaftarObat Keras dan obat double L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyai reaksi untukmenenangkan pikiran
    SANGET BIN KASMIJAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja TanpaKeahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiPersyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;Halaman 10 aan 12 Putusan Nomor 236/Pid Sus/201G/PN Nik.2.
Putus : 08-06-2011 — Upload : 06-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 139/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 8 Juni 2011 — M. ARIS ZAKARIA Als. DINAMO
263
  • ;Bahwa menurut Terdakwa, ia mendapatkan pil LL dari Santoso, dengan caramembeli seharga Rp.45.000, (Empat puluh lima dua puluh ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa membeli dari Santoso, pada hari Kamis, tanggal12 Maret 2011, pukul 14.30 Wib. dengan cara terdakwa pesan lewat SMS,selanjutnua pil doubel L tersebut oleh Santoso 12 Maret 2011, pukul 14.30 Wibdilapangan Betet, tempat penyerahannya pil doubel L tersebut ;Bahwa Terdakwa menjual pil LL katanya baru 1 (satu) bulan ;Bahwa Terdakwa bukan karyawan farmasi
    ;e Bahwa waktu penangkapan selain ditemukan pil doubel L juga Hand Phone yangdigunakan untuk SMS memesan pil doubel L dan uang Rp.5.000, (Lima riburupiah) ;e Bahwa Terdakwa bukan karyawan farmasi ; Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli banngan ;e Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar ;e Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan
    ARIS ZAKARIA Alias DINAMO sehingga Majelis Hakimberpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum ;Ad. 2: Unsur Dengan sengaja :Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja pelaku menghendaki atau setidaktidaknya mengetahui tentang perbuatan yang ia lakukan ;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini terkait erat dengan unsurberikutnya yaitu unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau
    Oleh karenaterdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun kewenangan atas pil LL tersebut dan tidakpula memiliki ijin atas barang tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsurdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mututerpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Ad. 3 : Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan
    DINAMO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDAR DAN/PERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT, ATAUKEMANFAATAN DAN MUTU * ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 8(DELAPAN) BULAN dan denda sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN ;.3.
Putus : 12-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Amt.
Tanggal 12 Agustus 2015 — - SUPRIYADI Als UTUH Bin AHIM
376
  • Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als UTUH Bin AHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar ; 2.
    Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dalam perkara ini ;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Als UTUH Bin AHIM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI
    dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN;PERTAMABahwa terdakwa SUPRIYADI ALS UTUH Bin AHIM pada hari Kamis tanggal 07 Mei2015 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaktidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat di DesaPangkalan Sari Rt.02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntaiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja ini PeraturanPerundangundangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu makapengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teoriteori yang diberikan oleh para ahli hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2(dua) teori kesengajaan, yaitu:1.
    AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya,menyimpulkan bahwa sediaan tersebut yang berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putihlogo ZENITH dengan berat netto 5,063 gram positif mengandung bahan aktif,KARISOPRODOL, ASETAMINOFEN, dan KAFFEIN.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwaterdakwa telah mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sehingga unsur ini puntelah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari dakwaan
    tersebut makadakwaan dari Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsurhukum dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UndangUndang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, makaterdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang
Register : 04-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 315/Pid.SUS/2016/PN Mdn
Tanggal 5 April 2016 — - Denny Boy Hidayat Als Deni
265
  • kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) yang diajukan Penuntut Umumoleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum)"2222=Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat dipergunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, sedangkan Pasal 39 Undangundang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenegaskan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi
    , pedagang besarfarmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi ataupunpedagang besar farmasi maka Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan ataupunmenguasai Narkotika golongan ; 202002202 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas Terdakwatidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan , sehingga dengan demikianunsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3
    kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) yang diajukan Penuntut Umumoleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum)"2202020=Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat dipergunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, sedangkan Pasal 39 Undangundang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenegaskan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi
    , pedagang besarfarmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam undangundang ini;"Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi ataupunpedagang besar farmasi maka Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan ataupunmenguasai Narkotika golongan ; 202000 202Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas Terdakwatidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan , sehingga dengan demikianunsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;Ad. 3
Register : 23-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Png
Tanggal 24 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ADI PRASETYO, S.H.
Terdakwa:
Agung Mujianto Als.Pentung Bin Sukarni
695
    1. Menyatakan terdakwa AGUNG MUJIANTO als PENTUNG bin SUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dakwaan Alterantif ke satu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
    dan alatkesehatan; Bahwa benar barang bukti berupa obat warba putin yang terdapattulisan LL: dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL yang telah disitaHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pngoleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalamgolongan obat keras Daftar G; Bahwa ciriciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat kerasadalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingaran merah bergaristepi hitam dan didalamnya ada huruf K ada tulisan harus dengan
    (Obat yang dapat mempengaruhi gangguan sususan syarafpusat); Bahwa benar menurut pendapat ahli, orang yang mengkonsumsi obatyang mengandung bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL HCI tersebut jika tidakHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pngsesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembirayang berlebihan); Bahwa benar barang bukti berupa obat warba putin yang terdapattulisan LL: dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL yang telah disitaoleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalamPasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yangmenyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatdan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan
    haruSs memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, Ahli danTerdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benarTerdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Sambit pada hari Jumat tanggal01 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di rumah DukuhKapinan III Rt 01 Rw. 01 Desa Kaponan Kec.
    Menyatakan terdakwa AGUNG MUJIANTO als PENTUNG binSUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutusebagaimana dakwaan Alterantif ke satu Penuntut Umum;2.
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN Penajam Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Pnj
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
EKA RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
RIRIN binti SUHERMAN
5523
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ririn Binti Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan Terdakwa RIRIN Binti SUHERMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKesatu Jaksa Penuntut Umum ;2.
    sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa RIRIN Binti SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 27Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulanAgustus Tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Klotok Rt. 007 KelurahanPenajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPenajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaankefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yangmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa RIRIN Binti SUHERMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan pertama Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.
Register : 10-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DWI WARASTUTI RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
AHMAD SAIFUL GUNAWAN alias POLO bin NUR SALIM
738
    1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saiful Gunawan Alias Polo bin Nur Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut
    Pid.Sus/2019/PN Tlg tanggal 10April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan SaksiSaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ahmad Saiful Gunawan Al Polo Bin Nur Salimbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi
    Ahli Masduki, S.E., M.Kes. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli ketahui dalam perkara ini adalah dimintai pendapatsehubungan dengan adanya peredaran sedian farmasi tanpa ijin edar; Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Pil jenis Double Lyang diedarkan Terdakwa Ahmad Saiful Gunawan Alias Polo Bin Nur Salimmerupakan tablet putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi PT.
    No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Tulungagung karena telahmengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawalpada tanggal 29 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2018, Terdakwamembeli Pil Double L dari Sdra.
    Menyatakan Terdakwa Ahmad Saiful Gunawan Alias Polo bin NurSalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000, ( Tigajuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan ;3.
Register : 11-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN WATES Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Wat
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
UJIANTARI RAHMANIARSI, S.H.
Terdakwa:
SYAIFUL AMIN Alias IPUL Bin EDDY SULAIMAN
766
  • Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMIN Als IPUL Bin EDDY SULAIMAN tidakberhak menyalurkan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Mersi Alprazolam kepadaSaksi Andiawan Saputro karena penyaluran Psikotropika dalam rangkaperedaran hanya dapat dilakukan pabrik obat, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;ATAUKeduaBahwa Terdakwa SYAIFUL AMIN Als IPUL Bin EDDY SULAIMAN
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Watb. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;c.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, Puskesmas dan balai Pengobatan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwaTerdakwa bukanlah pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. tersebut telahterpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat
Register : 25-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN TUBAN Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Tbn
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
ROKIMUN ALI DIKA bin PUNIDI
307
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Rokimun Ali Dika Bin Punidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh
    Menyatakan Terdakwa ROKIMUN ALI DIKA bin PUNIDI, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan YangTidak Memiliki Izin Edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana PasalHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Tbn197 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimanadalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
    Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UndangUndang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. setiap orang;2. dengan sengaja;3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    tanpa ada ijin edar tersebutadalah perbuatan yang dimaksudkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;Unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin EdarMenimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksuddengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologiyang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiolog!
    Obat jenis Pil LL (dobel L)terkandung Zat TRIHEXY PHENIDIL HCL; Bahwa setiap toko atau perorangan tidak berhak menjual ataumendistribusikan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut, yang berhakHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Tbnmenjual atau mendistribusikan obat jenis Pil LL (dobel L) di FasilitasKefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;Dengan demikian Unsur mengedarkan sediaan farmasi tanpaiin edar, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena
    Menyatakan Terdakwa Rokimun Ali Dika Bin Punidi telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana dendasebesar Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama4 (empat) bulan;3.
Register : 14-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Mlg
Tanggal 14 Juni 2016 — CHOIRUL ROZIQIN ALS. BOKIR BIN WARISAN
594
  • BOKIR BIN WARISAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3.
    Lowokwaru Kota Malang atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang ,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) UURI 36 tahun 2009, yang menyatakan sediaanHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN Mlgfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
    BOKIR , pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan diawal dakwaan kesatu, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan , dan mutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikute Berawal terdakwa mendapatkan pil koplo/ iwak ( berlogo LL ) sebanyak1 botol yang berisi 1000. butir pil koplo seharga Rp. 450.000. dariBINTANG ( belum tertangkap ) bertempat di JI Bulutangkis
    BOKIR, pada waktu dan tempatsebagaimana telah diuraikan diawal dakwaan kesatu, dengan tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud dalam pasal 108 yang menyatakan praktik kefarmasian yang meliputipembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional harus dilakukan oleh tenaga
    BOKIR BINWARISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpaizin edar;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyatatidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirimaupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagaisubyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidanadi Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatunkanpidana
    BOKIR BIN WARISANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
Register : 16-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 463/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 13 Juni 2017 — FEBRIYANTO Alias FEBI Bin IYA SUTAHYA (Alm);
387
  • Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTO Alias FEBI Bin IYA SUTAHYA (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    PRIMAIR :Bahwa terdakwa FEBRIYANTO Alias PEBI Bin IYA SUTAHYA (Alm), padahari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 14.00 WB, atau disekitar waktu itu dalambulan Maret tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di JalanKampung Margalaksana Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy KabupatenBandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BaleBandung yang berwenang mengadili, telan melakukan perouatan yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Sample mengandung TRIHEXYPHENIDYLPOSITIF, dimana barang bukti tersebut telah digunakan untuk pengujan dilaboratorium, sedangkan sisa dari barang bukti tersebut telah dikembalikan kepihakKepolisian;terampirdalamberkas perkara);Halaman 9 dari hal 28 Putusan No 63/Pdt.G/2017/PN Blb Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandungTrihexyphenidyl Positif yang tidak memenun standar darvatau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat
    (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu Ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetaokandengan Peraturan Pemerintah, adalah tanoa izn dan pihak yang berwenang yangtidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau denganpekeraaan
    informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaanobat secara tepat, rasional dan aman;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena tidak ada identitasberupa nama dan nomor registrasi maupun keterangan lainnya, makadipastkan obat tersebut merupakan produk sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;Bahwa obat jenis Hexymer yang mengandung Trihexilohenydil dan Tramadoladalah termasuk obat keras yang hanya dapat diberikan berdasarkan resepdokter;Bahwa Trihexilohenydil
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsurtersebut ~ Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.