Pedoman TERMOHON untuk menyatakanPEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karenanilai pembelian tanah untuk pembangunan Gedung Kantor DinasPerumahan dan Pemukiman Provinsi Papua Barat tidak berpedoman padaNilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau berpedoman pada harga pasar dilokasi terSebut 2222222222 222 Pendapat TERMOHON tersebut jelas menunjukkan TERMOHON tidakmemahami apa pengertian dan fungsi penetapan NJOP.

Pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat yang akanmenjual tanahnya berpedoman pada NJOP, walaupun tanah tersebut akandibeli oleh pemerintah untuk kepentingan umuUmM;Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapat TERMOHONyang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian tanah selanjutnyamenetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak berpedoman pada NJOP pada saat pembelian tanah untukgedung kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Papua Baratadalah sangat keliru;

Hal 8 dari 70 hal Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapatTERMOHON yang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian tanahselanjutnya menetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak berpedoman pada NJOP pada saatpembelian tanah untuk gedung kantor Dinas Perumahan danPemukiman Provinsi Papua Barat adalah sangat keliru;Diperbaiki menjadi :2 202222 n ene ne nen Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapatTERMOHON yang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian

tanahselanjutnya menetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak berpedoman pada NJOP pada saatpembelian tanah untuk gedung Kantor Dinas Perumahan ProvinsiPapua Barat adalah sangat keliru;3.

Hal ini terkesan perkara inidipaksakan atau penyidik TERMOHON tidak memahami secara benarpengadaan tanah yang dilakukan oleh TERMOHON:Diperbaiki menjadi :beste (NJOP) adalah sangat keliru.

Jenderal Pajak Nomor KEP297/WP4J.03/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2005 Nomor00001/273/05/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Keputusan Direktur PajakKEP002/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:dengan Jenderal Nomor NJOP

Per m2Uraian Luas m2 NJOP(m) (Rp)Luas Bumi 1,096.790.000 4,012, 108.670Luas Bangunan 8.980 429.521 3.857.1 Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019 Total NJOP 1.113.527 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adNJOPTKP 7.NJOP untuk perhitungan PBB 11s 520Persentase Nilai Jual Kena PajakNilai Jual Kena Pajak 445.408.1Persentase PBB yang terhutangPBB yang terhutang 2.227.

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019dari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996, tanggal 29 Januari 1996, dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping pembagian luas pengelolaan hutan tanamanindustri, serta mengklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antara Bumimelalui Areal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman danBangunan termasuk emplasemen sesuai dengan asas kemanfaatan,penggunaan, serta peruntukannya dengan benar, dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon

Per m2Uraian Luas (m2 NJOPm Rp)Luas Bumi 1.096.790.000 1,012 1109.670Luas Bangunan 8.980 429.521 3.857.1Total NJOP 1.113.527Perhitungan Pajak TerutangNJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.113.527NJOPTKP 7.1.113.520NJOP untuk perhitungan PBB Persentase Nilai Jual Kena Pajak Halaman 6 dari 9 halaman.

Murung Raya, Kalimantan Tengah, (alamatkorespondensi Gedung Bintara Lantai 4, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 43,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180), sehingga perhitungan jumlahpajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut: NJO NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) KLAS P/m2A. Bumi 1.118.010.000 192 430 480.744.300.000Total NJOP480.744.300.000Perhitungan Pajak yang terutang1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002.

NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.600 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3883/B/PK/Pjk/2019 7. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.600 8. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.150 9.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.201.860.750,00; dengan perincian sebagai berikut:Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP

/m2 NJOP (Rp)A.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5.NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.6007. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.6008. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.1509.

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena in casu terkait dengan nilai kKewajaran bumi dan/atau bangunanyang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan klasifikasi bumiyang melandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp220.207.640,00; dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)= NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =30% x 4.229.622.817.939 PBB yang terhutang =0.5% x 1.268.886.845.382 Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut Pemohon Banding mengajukan Kebera'surat No. 64/KEBPBB/SOR/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 mengajukan perhitungan sebagai OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP Rata TOT!

Nilai Jual Obyek Pajak.bahwa metode penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP tanah adalah berdasarkan pendepasar yaitu membandingkan secara langsung obyek pajak yang akan dinilai dengan data transaksi piyang telah dianalisa, dengan menggunakan factorfaktor penyesuaian (adjustment);a.

/m2 sebesar Rp. 64.000,00,Kawasan Salonsa dan Pontada NJOP/m2 sebesar Rp. 36.000,00,Kawasan lainnya berupa hutanhutan NJOP/m2 sebesar Rp. 1.700,00,bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1.bahwa data pembanding yang dipergunakan Terbanding Perumahan Villa Danau Matano derRp. 160.703,00 per m2, berdasarkan Perjanjian Perikatan antara Muhammad Kuddus selakUtama PT Waraindo Property dengan Daryus Yunus selaku Konsumen pada perjanjian SPJB/2007, harga kelebihan tanah

(NJOP)bahwa menurut Pemohon Banding Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan mulai dari Keberatan samBanding adalah sebesar Rp. 3.105.766.867.114,00 / Rp. 3.158.157.126.426,00 sedangkarTerbanding besarnya NJOP adalah Rp. 3.706.367.078.944,00 sehingga yang menjadi sengketaObyek Pajak Bangunan adalah sebesar Rp. 600.600.211.830,00 / Rp. 548.209.952.518,00;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa dari 17 wilayah Pemohon Bardikenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangunan, hanya terhadap Bangunan

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutansebagai berikut: Objek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 3.705.574Bangunan 722.051 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 30 % PBB yang terhutang = 0.5%

Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2019Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian Luas (m2) NJOP Per m2 (Rp) NJOP (Rp)Luas Bumi 1.096.790.000 1.110 1.216.974.379.650Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.221.795.379.650Perhitungan Pajak TerutangNJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.221.795.379.650NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.221.787.879.650Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 488.715.151.860Persentase PBB yang terhutang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi danBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2006 atas Areal Produktif Tanahyang belum menghasilkan umur 2 Tahun Berdasarkan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2006yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2019mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum dimana dapat ditelusuri daridokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 38/Kptsll/1996tanggal 29 Januari 1996 dan Majelis Hakim telah melakukan Mappingpembagian luas pengelolaan hutan tanaman industri sertamengklasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) antara Bumi melaluiAreal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman dan Bangunantermasuk emplasemen sesuai

Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 1.096.790.000 1.110 1.216.974.379.650Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.221.795.379.650 Perhitungan Pajak Terutang Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2019 NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.221.795.379.650NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.221.787.879.650Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 488.715.151.860Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.443.575.759 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

kelas bangunan dan perubahan NJOP bangunan dari kelasA03 menjadi kelas A06, sehingga nilai terjadi penurunan terhadap bangunan NJOP,sehingga nilai NJOP untuk perhitungan PBB seluruhanya menjadi sebesar Rp.129.685.690.000, (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Tanggal 11 Maret 2004, dengan Nomor Objek Pajak35.78.070.005.0080001Okelas bumi Al4 dan kelas banguna AO7 nilai NJOPsebesar Rp. 80.156.000.000, e Bahwa terhadap NJOP yang

, karena aset tersebut sebenarnya telah memiliki NJOPsebagaimana NJOP yang tercantum dalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

Barata Indonesia (Persero), yang mengakibatkan adanya dua NJOP yangberbeda dan terjadi penurunan NJOP, yang mana SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11Maret 2004 tersebut dibuat secara manual dengan cara menurunkan Kelas Tanah darisemula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp.1.722.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh duaribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanah Al4 NJOP sebesar 1.147.000, (satu juta seratusempat puluh tujuh ribu rupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya56.658 m2 dengan kelas

yang berbeda dan terjadi penurunan NJOP, yaitu NJOP sebesarRp.129.685.690.000, (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi NJOP sebesarRp.80.156.885.000, (delapan puluh miliar seratus lima puluh enam juta delapanratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peninjauan NJOP/PBB aset tanah danbangunan PT.

Menimbang bahwa Terdakwa yang membuat dan menandatangani suratpermintaan penurunan NJOP karena dianggap terlalu mahal adalah perbuatan yang tidakpatut, karena aset tersebut sebenarnya telah memiliki NJOP sebagaimana NJOP yangtercantum dalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

Putusan Nomor 50/B/PK/Pjk/20211 Bumi : 24.650.000 MP x Rp.10.000/MF =Rp. 216.500.000.0002 Bangunan : 24.616 MPxRp.480.000/MP = ==Rp. 10.375.680.0003 NJOP : (142) =Rp. 226.875.680.0004 NJOPTKP =Rp. 12.000.0005 NJOP untuk penghitungan PBB (34): =Rp. 226.863.680.0006 Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) : 40% x (5) =Rp. 90.745.472.0007 PBB Yang terutang > 0,5% x NUKP =Rp. 453.727.360Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 November 2015;Menimbang, bahwa amar

=Rp. 10.375.680.0003 NJOP : (142) =Ro. 226.875.680.0004 NJOPTKP ; =Rp. 12.000.0005 NJOP untuk penghitungan PBB (34): =Rp. 226.863.680.0006 Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) > 40% x (5) =Rp. 90.745.472.0007 PBB Yang terutang > 0,5% x NUKP =Rp. 453.727.360Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan NJOP Bumi per m?

Bahwa yang menjadi pokoksengketa berupa penetapan NJOP Bumi per m?

=Rp. 10.375.680.0003 NJOP > (142) =Rp. 226.875.680.0004 NJOPTKP : =Rp. 12.000.0005 NJOP untuk penghitungan PBB (34) : =Rp. 226.863.680.0006 Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) : 40% x (5) =Rp. 90.745.472.0007 PBB Yang terutang : 0,5% x NJKP =Rp. 453.727.360Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00204/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: : , NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.591.458.893,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp. 1.591.458.893,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) Kelas Per m2 Jumlah Bumi Bangunan Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3463 B/PK/Pjk/2018 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.591.458.893,00Pengurangan Rp.

Terubuk No. 10, Tangkerang Tengah, MarpoyanDamai, Pekanbaru), alamat objek pajak : Teluk Binjai, Teluk Merapi,Pelalawan, sehingga PBB dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% Rp 90.635.600.000 36.254.240.000Pajak yang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebesar Rp201.001.200.000,00;Tahun Pajak 2015 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yangmenjadi dasar perhitungan PBB adalah kondisi obyek dalam keadaanper 1 Januari Tahun yang bersangkutan, sehingga perhitungan NJOPberdasarkan Klasifikasi Nasional dengan Klas 197 NJOP Rp 230,perM2 adalah

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp181.271.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

per m2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 394.120.000 197 230 90.647.600.000Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 90.647.600.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000NJOP untuk menghitung PBB = 90.635.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% Rp 36.254.240.000= 90.635.600.000Pajak yang terhutang 0,5% Rp 181.271.200= 36.254.240.000 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan

SPPT PBB Tahun 2011 versi KPP PBB setempat; was NJOPObjek Pajak Kelas Per M2 Jumlah(M) (Rp) (Rp)Bumi 21.525 B.34 14.095.000 303.394.875.000Bangunan 1.198 A.22 968.000 1.159.664.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)= 40% X NJOP untuk perhitungan 303.554.539.00012.000.000303.542.539.000121.817.015.600PBBPBB yang terutang = 0,5% X NJKP 609.085.078Pajak Bumi dan Bangunan yang harus =dibayar 609.085.078 Pokok Masalah

Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Badan PengelolaGelora Bung Karno Senayan (yang dikuasai Sek.Neg RI) adalah telahdibebaskan atas objek PBB nya;Bahwa Pemohon Banding tetap menolak dan keberatan jika NJOP (NilaiJual Objek Pajak) Bumi Tanah yang dibebankan dalam SPPT PBB adalahsebesar NJOP dikalikan dengan luas 21.525 M?

terdapat Nilai Sengketa sebesar Rp 236.210.513.000,00;Bahwa NJOP atas Bumi seluas 21.525 M?

Kelas NJOP/M?

Kelas; NJOP/M?

/Pdt.G/2021/PA.CbnBahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerainomor: 5872/AC/2021/PA.Cbn tertanggal 08 November 2021 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Agama Cibinong;Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahmemperoleh harta bersama berupa :Kontrakan di Daerah : Kampung Tlajung Udik, RT. 001, RW. 008, Desa TlajungUdik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Atas nama Lilis Suryani;Objek pajak = Bumi BangunanNOP : 32.03.140.003.0170586.0Luas : 83, Kelas 071, NJOP

Per M Rp, 464.000, Total NJOP : 38.512.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 = 38.512.000NJOP untuk perhitungan PBB P2 = 38.512.000PBB P2 terhutang 38.512Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang harus dibayar Rp;Nol RupiahTanggal jatuh tempo : 31 Agustus 2021Tempat pembayaran : Bank BJB, Indomaret, Alfamart, PT.

Pos, Tokopedia,Bukalapak, BRI, UPT Pajak Daerah;Rumah di Daerah : Tlajung Udik, RT. 004, RW.007, Desa Tlajung UdikKecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;Nama dan Alamat Wajib Pajak atas nama : MasruhObjek Pajak : Bumi Bangunan, Luas : 134, Kelas : 071, NJOP Per M Rp.464.000, Total NJOP Rp. 62.176.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 = 62.176.000NJOP TKP (NJOP tidak kena pajak) : 0NJOP untuk Penghitungan PBB P2 : 62.176.000PBB P2 yang terhutang = 62.176Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

SosMmoawZFo SFM aAanNanKaAMSS 2alerikutcape mpeaeanodoodn orn Ww UraianMenurut TerbandingMenurut PemohonBandingSelisih brhitungan PBB Bumi Produktif: Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)176.333176.333 olesHarga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan450.000450.000 c Harga Jual Hasil Tambang ROM 79.349.850.000 79.349.850.000 Keseluruhand Biaya Eksplorasi Run of Mine 54.809.699.243 86.380.219.202 31.570.519.959e Hasil Bersih Galian Tambang 24.540.150.757 (7.030.369.202) 31.570.519.959f NJOP Bumi Produktif

(9,5*e) 233.131.432.192 (66.788.507.419) 299.919.939.611 brhitungan PPB diluar areal produktif: 11.234.317.8005.357.767.8005.876.550.000 PIa NJOP Bumi diluar Bumi Produktifb NJOP Bangunan5.876.550.0005.876.550.000 c Jumlah NJOP 244.365.749.992 11.234.317.800 233.131.432.192d Dikurangi NJOPTKP 5.000.000 5.000.000 e NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 244.360.749.992 11.229.317.800 233.131.432.192 MenurutTerbandin arespO oediao gaeegre cevuSeAanrOD< 2spZSTvor seQorsnae & YM seseegvusni Susu aoes mma.

oy oC 2=eco paM F< &agsoMajelis mengambil pengertian yang ada pada PSAKn~n p>e.e om 5 OB Ww5 coo CSonaoS so nsec woace Deo...os GB ceWua=oFeNnsCSUv=osCScc5SnccCSUv=oS3 &aoMwaG osok sons o Saueadtcguaae Sos wo DS=CS>3.4,0 sus sma chtwoOo~5Qast0 sn 55 osna caSS&onaag ov=osso 8&Scmua Bo Ssetvsasemandganano ce modtSyw FS oae BEawVUsetpcaeewmn eh ooseii ge5seo FaMeayMs Fi spate Mote Ode wees et Sea BPBaUMnon3)Se so 5aroace ScoocooooOoO CoC UEm3~~S @oEOor owalerikut Pehitungan PBB Terutang :RpJumlah NJOP

di luar bumi produktifRp11.234.317.800 NJOP atas Bumi ProduktifRp123.992.251.943 Jugmlah NJOPRp135.226.569.743 Dikurangi NJOPPTKPRp5.000.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBRp135.221.569.743 NJIKP (40%)Rp54.088.627.897 PB B Terutang (0,5%) Rp 270.443.139 jelis II Pengadilan Pajak yang ditetapkan KetuaTEETER Se VSB BeSese penvnenpemospoeareMajelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: NMayun Winangun,oyerrsWijono,M.PKN.se2a?

KEP3075/WPJ.28/KB.0207/2008 tanggal 8 September 2008;Alasan Permohonan BandingBahwa perhitungan besarnya PBB bagi sektor Perkebunan tahun 2008 khususnya bagiPemohon Banding sangat memberatkan terutama dengan kenaikan NJOP untuk arealperkebunan yang sangat tinggi (lebih dari 100 %), seperti yang tercantum berikut ini : JENIS SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2006 Kenaikan NJOP (M2) Kelas NJOP (M2) Kelas NJOP (M2)KelasKelapa SawitTanaman Menghasilkan 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 3 Tahun 41 2.450 44 910

Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2013Lu83.184.3780286.1.0086.1172.dikeluarkan oleh pemerintah setempat, ternyata NJOP per meter seperti yang tercantumdi SPPT PBB tahun 2008 sangat tinggi.

lebihtinggi dibandingkan harga NJOP disekitar kebun yang hanya sebesar Rp. 500/M2, tetapimenurut pemeriksa NJOP yang digunakan adalan NJOP tahun 2007 yaitu Rp. 2.450/M2;Bahwa seharusnya Pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB tahun 2008masih mempergunakan NJOP tahun 2006 sebesar Rp.910/M2 bukan NJOP tahun 2007sebesar Rp. 2.450/M2 yang saat ini juga masih dalam proses banding;Bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan NJOP tersebut sangat tinggi dan sangatmemberatkan Pemohon Banding;Bahwa bagaimana

mungkin Pemohon Banding menggunakan NJOP tahun 2007 sebesarRp. 2.450/M2 tersebut sedangkan NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 910/M2 yang PemohonBanding gunakan sudah lebih tinggi dibandingkan NJOP disekitar kebun yang hanyasebesar Rp. 500/M2;Bahwa Pemohon Banding mohon penjelasan bagaimana cara pemeriksa dalammenentukan kenaikkan NJOP yang sangat tinggi tersebut;Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi

Agro Muko, NPWP:01.069.149.1311.001 dan menetapkan SPPT 2008 berdasarkan hitungan sebagai berikut No Keterangan NJOP sebelum Keberatan NJOP setelahKeberatan Keberatan 1 Areal KebunKelapa SawitTanaman Menghasilkan 66.114.200.000 (22.899.800.000) 43.214.400.000 Halaman 5 dari 32 halaman.

Kelas NJOP(Rp/m?)

Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505.400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017

Putusan Nomor 4607 B/PK/Pjk/2020Objek Pajak Luas (m* Kelas NJOP(Rp/m*) Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0.5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505 400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2013 Bahwa penetapan NJOP seperti yang tercantum di atas tidak beralasanditerapkan untuk daerah di perkebunan Pemohon Banding karena berdasarkan hargapasar yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, ternyata NJOP per meter seperti yangtercantum di SPPT PBB Tahun 2008 sangat tinggi.

yang Pemohon Banding pakai masihlebih tinggi dibandingkan harga NJOP di sekitar kebun yang hanya sebesar Rp 500/M?,tetapi menurut pemeriksa NJOP yang digunakan adalan NJOP Tahun 2007 yaitu Rp2.450/M?;Bahwa seharusnya pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB Tahun2008 masih mempergunakan NJOP Tahun 2006 sebesar Rp 910/M? bukan NJOP Tahun2007 sebesar Rp 2.450/M?

yang saat ini juga masih dalam proses banding;Bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan NJOP tersebut sangat tinggi dansangat memberatkan Pemohon Banding;Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Banding menggunakan NJOP Tahun 2007sebesar Rp 2.450/M? tersebut sedangkan NJOP Tahun 2006 sebesar Rp 910/M? yangPemohon Banding gunakan sudah Iebih tinggi dibandingkan NJOP di sekitar kebunyang hanya sebesar Rp 500/M?

, ternyata NJOP Tahun 2006 masihlebih tinggi sebesar Rp 910/M?;Bahwa namun untuk membantu penerimaan negara, Pemohon Banding tidakmengajukan keberatan terhadap SPPT PBB Tahun 2006;Bahwa seharusnya pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB Tahun2008 mempergunakan NJOP Tahun 2006 yaitu sebesar Rp 910/M?;Halaman 7 dari 40 halaman.

NJOP(M?)

29Desember 2017, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak2017 Nomor Objek Pajak: 11.13.041.104.1100001.1 tanggal 29 Mei 2017atas nama PT Syaukath Sejahtera, NPWP 02.887.564.9104.000, beralamatdi Jalan Iskandar Muda, Nomor 693, Kota Bireuen, Kota Juang, Bireuen,sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2017 dengan NomorObjek Pajak: 11.13.041.104.1100001.1 dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP

per m2 (Rp) NJOP (Rp)Bumi 19.804.000 158 5.750) 113.873.000.000)Bangunan 2.800 057 1.833.000 5.132.400.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 119.005.400.000)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 118.993.400.000)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP sebagai Dasar Penghitungan PBB 47.597.360.000PBB yang Terutang (0,5% x NJKP) 237.986.800 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 1992/B/PK/Pjk/20202017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.887 .564.9104.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi Rp237.986.800,00, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi padaSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanNOP.11.13.041.104.1100001.1 tanggal 29 Mei 2017 Tahun Pajak 2017yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp237.986.800,00, dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP

per m2 (Rp) NJOP (Rp)Bumi 19.804.000 158 5.750 113.873.000.000Bangunan 2.800) 057 1.833.000 5.132.400.000INJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 119.005.400.000)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000INJOP untuk Penghitungan PBB 118.993.400.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%INJKP sebagai Dasar Penghitungan PBB 47.597.360.000PBB yang Terutang (0,5% x NJKP) 237.986.800 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

) dari masingmasing Propertiyang dijual.Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndangPajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)dari masingmasing Properti yang dijual dapat dipergunakansebagai data pembanding karena nilai tersebut ditentukanberdasarkan nilai jual wajar di masingmasing lokasi dimana obyekpajak terletak.

menentukan nilai transaksi yang wajar atas PenjualanKembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebelumnya)kepada Wayan Gatha adalah data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)dari masingmasing Properti yang dijual.Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atasPenjualan Kembali Properti yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berdasarkan pada data Nilai JualObyek Pajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual

Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2014Vi.jual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) yang wajar.d.

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)juga telah ditentukan berdasarkan hasil penelitian atauperbandingan dengan obyek pajak sejenis di lingkungan sekitardimana obyek pajak terletak;11.

Bahwa perhitungan kembali harga jual yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali terkait dengan penjualan dibawah NJOP yang dijadikandasar koreksi atas objek pajak PPh Pasal 23 Termohon Peninjauan Kembaliadalah tidak tepat:c.

Putusan Nomor 125 B/PK/PJK/2013Bahwa perhitungan besarnya PBB bagi sektor Perkebunan tahun 2008 khususnya bagiPemohon Banding sangat memberatkan terutama dengan kenaikan NJOP untuk arealperkebunan yang sangat tinggi (lebih dari 100%), seperti yang tercantum berikut ini: JENIS SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2008NJOP (M2) Kelas NJOP (M2) Kelas NJOP (M2)KelasKelapa SawitTanaman Menghasilkan 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 3 Tahun 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 2 Tahun 41 2.450 44

910 3 169%Tanaman Berumur Tahun 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Bibit 41 2.450 44 910 3 169%Areal Emplasemen 38 7.150 39 5.000 1 43%Areal tidak produktif 46 480 48 270 2 78% Bahwa penetapan NJOP seperti yang tercantum diatas tidak beralasan diterapkan untukdaerah di perkebunan Pemohon Banding karena berdasarkan harga pasar yangdikeluarkan oleh pemerintah setempat, ternyata NJOP per meter seperti yang tercantumdi SPPT PBB tahun 2008 sangat tinggi.

sebesar Rp. 910/M2 yang Pemohon Banding pakai masih lebihtinggi dibandingkan harga NJOP di sekitar kebun yang hanya sebesar Rp. 500/M2, tetapimenurut pemeriksa NJOP yang digunakan adalan NJOP tahun 2007 yaitu Rp. 2.450/M2;Bahwa seharusnya Pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB tahun 2008masih mempergunakan NJOP tahun 2006 sebesar Rp.910/M2 bukan NJOP tahun 2007sebesar Rp. 2.450/M2 yang saat ini juga masih dalam proses banding;Bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan NJOP tersebut sangat tinggi

dan sangatmemberatkan Pemohon Banding;Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Banding menggunakan NJOP tahun 2007 sebesarRp. 2.450/M2 tersebut sedangkan NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 910/M2 yang PemohonBanding gunakan sudah lebih tinggi dibandingkan NJOP disekitar kebun yang hanyasebesar Rp. 500/M2;Bahwa Pemohon Banding mohon penjelasan bagaimana cara pemeriksa dalammenentukan kenaikkan NJOP yang sangat tinggi tersebut;Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998

Putusan Nomor 125 B/PK/PJK/2013Bahwa jika dibandingkan dengan harga pasar tanah saat ini di daerah sekitar kebundengan NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 500/M2, ternyata NJOP tahun 2006 masih lebihtinggi sebesar Rp. 910/M2;Bahwa namun untuk membantu penerimaan negara, Pemohon Banding tidakmengajukan keberatan terhadap SPPT PBB tahun 2006;Bahwa seharusnya pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB tahun 2008mempergunakan NJOP tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 910/M2;KesimpulanBahwa berdasarkan uraian di atas

NJOP/m? (Rp) KetetapanBumi Bangunan Bumi Bangunan (Rp)Semula 88.966.200 85.784 7.150 505.000 1.358.858.500Menjadi 88.966.200 85.784 7.150 505.000 1.358.858.500 Halaman 3 dari 10 halaman.

akan menyebabkanpeningkatan yang signifikan terhadap beban beban perusahaan dalam rangkamempertahankan kelangsungan usaha dan pemanfaatan tenaga kerja;bahwa kondisi ekonomi yang belum membaik sehingga mempengaruhi kinerjaperusahaan dan mengganggu gairah investasi baru di sektor perkebunan;bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalamSPPT PBB tahun 2009 sebesar Rp 636.108.330.000,00 terlalu tinggi dan tidakwajar kenaikannya dibanding dengan NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun

2008dengan alasan sebagai berikut:bahwa tidak ada penambahan tanaman dari tahun 2008 ke 2009;bahwa kemampuan menghasilkan tanaman menurun dari tahun ke tahun;bahwa menurut Pemohon Banding, NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009tidak sepantasnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan NJOP Bumi dalamSPPT PBB tahun 2008;bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut di atas maka jumlah PBBterhutang menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: Uraian RupiahBumi 320.112.383.210Bangunan 43.320.920.000NJOP

Bumi636.108.330.000320.112.383.210 Bangunan43.320.920.00043.320.920.000 NJOP679.429.250.000363.433.303.210 NJOPTKP05.000.000 NJOP PBB679.429.250.000363.428.303.210 NJKP (40 % x NJOP PBB )271.771.700.000145.373.321.284 PBB Terutang (0.5% x NJKP )1.358.858.500726.856.606 PBB yang masih harus dibayar 1.358.858.500 726.856.606 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ), NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009 sebesar Rp.636.108.330.000 terlalu tinggi jika di bandingkan

Dan sebagai penjelasan tambahan bahwa data yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding)sebagai dasar untuk melakukan perhitungan NJOP (data di peroleh dariKepala Desa Bathin VIII yaitu. Bapak Saparudin) merupakan datapembanding atas tanaman dengan rata rata umur tanaman kurang dari 5tahun.