Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MAJENE Perdata Khusus Parpol
Register : 23-12-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN MAJENE Nomor 17/Pdt.Sus/2013/PN.Mjn
Tanggal 3 Maret 2014 — DPP Partai PPNUI 2. DPC Partai PPNUI
206 — 110
  • DPP Partai PPNUI2. DPC Partai PPNUI
    Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Jo. perubahan UU No.2Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan pada pasal 32menjelaskan bahwa penyelesaian partai politik di selesaikan melaluiinternal partai politik yang di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga dan penyelesaian sengketa partai Politik melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain wajib di selesaikan selama 60hari..
    adalah abash dan benar sesuai dengan AD/ART Partai.16.Bahwa alasan PENGGUGAT diberhentikan karena diduga melanggarpasal 9 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga yang bunyinya anggota partaidilarang merangkap sebagai anggota partai adalah tidak konsisten dantaat mengingat surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh TERGUGAT1 juga dibuat oleh salah seorang yang juga pindah partai dan menjadicaleg di partai lain yakni Ir.
    Majene maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PNUIdan selalu mengambil tindakan tanpa koordinasi dengan pimpinan partai,mengenai atas kepindahannya menjadi Caleg DPRD kepada partai lainsama sekali yang bersangkutan tidak pernah melaporkan ataumengkonsultasikan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai PNUI Kab.Majene ataupun Kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI.Bahwa Penggugat tidak perlu kaget dengan terbitnya SKpemberhentian dari anggota partai politik/DPRD dan PAW sebab haltersebut merupakan hak
    prerogative Tergugat 1 sebagai hak konstitusipartai atas adanya pelanggaran yang dilakukan anggota partai maupunDPRD dari Partai PNUI.
    partai yang lebih tinggi.Dimana M.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Pgp
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
DEDY YULIANTO
Tergugat:
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, GERINDRA
95 — 13
  • Penggugat:
    DEDY YULIANTO
    Tergugat:
    KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, GERINDRA
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus Parpol
Register : 22-12-2022 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 227/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Plk
Tanggal 17 Mei 2023 — BAJAU
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH c.q. DR. H.M. THAMRIN NOOR, MM dan RIO FERRY ADVENDO, SIP.,M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KABUPATEN GUNUNG MAS c.q. JHON HAPPY, SPd dan MAMBANG A.
198 — 50
  • BAJAU
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH c.q. DR. H.M. THAMRIN NOOR, MM dan RIO FERRY ADVENDO, SIP.,M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KALIMANTAN TENGAH
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KABUPATEN GUNUNG MAS c.q. JHON HAPPY, SPd dan MAMBANG A.
    SINGAM Selaku Ketua dan Sekretaris DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) KABUPATEN GUNUNG MAS
    3.MAHKAMAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) Cq. TONY AKBAR HASIBUAN, SH.,MH dan DEDI SUBROTO, ST.,MM Selaku Ketua dan Sekretaris MAHKAMAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA)
    4.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) Cq.
    Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) MUCHDI PURWOPRANJONO dan FAUZAN RACHMANSYAH, SH Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA)
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 25-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 200/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 9 Oktober 2014 — ISNAAD IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat : Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Sul-Sel Cq. Dewan Pemgurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Jeneponto, Dk
315 — 73
  • ISNAAD IBRAHIM, SH
    Terbanding/Tergugat : Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Sul-Sel Cq. Dewan Pemgurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Jeneponto, Dk
    ISNAAD IBRAHIM, SH: Tempat/tanggal lahirJeneponto, 17 September 1969, pekerjaan Anggota DPRD,Kabupaten Jeneponto (Partai Keadilan Sejahtera), Jeniskelamin Pria, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamatSapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten,selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING~ semulasebagai: PENGGUGAT; MEALAWAN:1. DEWAN PENGURUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SULAWESISELATAN .Cq.
    DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERAKABUPATEN JENEPONTO : Berkantor di jalan Lingkar Bontosunggu,Kelurahan Empang, Kecamatan Binamu, KabupatenJeneponto, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula sebagai: TERGUGAT I ; 2.DEWAN.........2.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN SERANG Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN SRG
Tanggal 14 Desember 2023 — Rahmatulloh
Tergugat:
DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
70 — 38
  • Rahmatulloh
    Tergugat:
    DPC Partai Demokrat Kota Cilegon
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wno
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
SARMIDI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
187 — 47
  • Penggugat:
    SARMIDI
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 12 September 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
173 — 61
  • Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh KabupatenPidie Jaya (Tergugatll) sangat menyayangkan tindakan inklusifPenggugat sebagai utusan partai di lembaga DPRK Pidie Jayakarena dengan sengaja menyembunyikan program reses bulanMaret dan Juni 2015 tersebut dari jajaran pengurus partai.
    Satu) yang dikeluarkanTergugat I, surat tersebut ditujukan kepada Penggugat dalamkapasitas sebagai anggota DPRK PDA, bukan dalam kapasitasnyasebagai anggota Partai PDA/pengurus Partai PDA Kab.
    Rumah Tangga Partai Damai Aceh,Tergugat hanya berwenang melakukan Teguran atau Peringatandan memberhentikan Penggugat dari Pengurus partai di JajaranPengurus Wilayah PDA Kab.
    Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Damai Aceh adalah sebagai berikut :a.
    , sebelum adanya PutusanMahkamah Partai PDA yang menyatakan Penggugat telahmelanggar AD/ART.
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Khusus
Register : 04-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN KOTABUMI Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Kbu
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
Gundala Putra
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
91 — 55
  • Penggugat:
    Gundala Putra
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 20-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
RICO RIVAI SIREGAR
Tergugat:
1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
56 — 25
  • Penggugat:
    RICO RIVAI SIREGAR
    Tergugat:
    1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT, KAB. PADANG LAWAS UTARA.
    2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SUMATERA UTARA,
    3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 28-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 274/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 28 Desember 2023 — Penggugat:
1.LALU ZULFIKAR ALI
2.SUHERMAN
Tergugat:
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
97 — 50
  • Penggugat:
    1.LALU ZULFIKAR ALI
    2.SUHERMAN
    Tergugat:
    2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
    3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya NTB
    4.Dewan pimpinan Daerah Partai Berkarya Kab. Lombok barat
Pengadilan PN Melonguane Perdata Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mgn
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
HIBOR MAABUAT
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
Turut Tergugat:
1.Gubernur Sulawesi Utara
2.Bupati Kepulauan Talaud
64 — 55
  • Penggugat:
    HIBOR MAABUAT
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya MUCHDI PURWOPRANJONO
    2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Talaud
    3.Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
    4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
    Turut Tergugat:
    1.Gubernur Sulawesi Utara
    2.Bupati Kepulauan Talaud
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 22 April 2024 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
53 — 28
  • Penggugat:
    SOPIAN HARAHAP
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)
    4.DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( DPP PARTAI HANURA )
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 17-10-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
148 — 50
  • Penggugat:
    NURJANAH
    Tergugat:
    1.DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) PARTAI AMANAT NASIONAL
    2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
    3.DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 723/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
355 — 34
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 270/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mks
Tanggal 22 Nopember 2018 — - IR ARWAN TJAHJADI Lawan - Dewan Pimpinan Pusat Partai DPP Nasional Demokrat NASDEM - Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan
219 — 66
  • - IR ARWAN TJAHJADI Lawan- Dewan Pimpinan Pusat Partai DPP Nasional Demokrat NASDEM- Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasional Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan
    ;e Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.
    Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 071 Tahun2018 tersebut ke Mahkamah Partai NasDem.
    ;e Penyelesaian perselisihan intemal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    :Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Intemal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.
    ;Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Partai Politik
Register : 25-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 14 Agustus 2014 — HERNIMUS A. RIWU (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
88 — 0
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 445/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.Sidik Jafar, SE
2.Rudi Arifyanto
Tergugat:
Mahkamah Partai Golongan Karya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
288 — 0
  • Penggugat:
    1.Sidik Jafar, SE
    2.Rudi Arifyanto
    Tergugat:
    Mahkamah Partai Golongan Karya
    Turut Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus Parpol
Register : 23-10-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN SERANG Nomor 83/PdtG/2017/PN.srg.
Tanggal 5 Maret 2018 — MAMAN SUDIRMAN sebagai Penggugat - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Dkk. sebagai Para Tergugat
287 — 61
  • DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Eksepsi Para Turut Tergugat DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 mengandung cacat hukum; Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor : 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal
    6 Pebruari 2017; Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 2016-2021; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.
    MAMAN SUDIRMAN sebagai Penggugat- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Dkk. sebagai Para Tergugat
    Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 01/PerMPDPPPPP tertanggal 25September 2017 mengandung cacat hukum;3. Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/PerMPDPPPPP tertanggal 25 September 2017;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor :0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017;5.
    Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali SuratKeputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPWPPP/027/III/2017tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan MajelisPertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syarah Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 20162021;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.
Pengadilan PN JANTHO Perdata Khusus
Register : 29-08-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN JANTHO Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jth
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 41
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 468/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Februari 2019 — KADIR
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
163 — 55
  • KADIR
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
    3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
    Menjadi anggota partai politik lain atau;d. Melanggar AD/ART;Tetapi dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 352/SK/DPP.PD/VII/2018 Tentang pergantian Antar Waktu AnggotaFraksi Partai demokrat DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua BaratAtas Nama DRS.
    Surat Tergugat Ill Surat DPC Partai Demokrat KabupatenKaimana Nomor 228/DPCPD/KMN/2017 Tanggal 30 September2017 tentang Pengusulan Pemberhentian Anggota DPRDKabupaten Kaimana dari Fraksi Partai Demokrat atas Nama Drs.Adjid Hi.
    Dengan demikian tindakan para tergugatdalam menjalankan tugastugasnya telah mengabaikan ketentuanyang diatur dalam: Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik: Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur didalamAD dan ART.
    memperkaran diDewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat selain itu penjatuhanSanksi Bagi penggugat memang tidak melalui Dewan KehormatanDaerah padahal sebagaimana anggaran dasar dan anggran rumahtangga Partai mekanisme Pemberian sanksi bagi penggugat yangberada di legislative daerah dilakukan Oleh Dewan KehormatanDaerah Partai Demokrat.g.
    Diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat;b.