, menerima SOPP2 danNeraca harian loket, kemudian memvalidasi Datalalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor PosPemeriksa), atas transaksi yang terjadi di KantorPos Cabang dan Loket KPRK (Kantor PosPemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi MenuAkuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK ( Kantor Pos Pemeriksa)dan per Mitra PosPay' sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan falidasi dan yang terakhirmemasukkan data dari semua neraca

MelakukanRekonsiliasi dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi di UPTdalam lingkup tanggung jawabnya tentang data transaksi keuangandan produksi harian loket penerimaan layanan Pos Pay, keagenan danWesel Pos, huruf h. Mencocokan kebenaran data transaksi keuangandan produksi layanan di bagiannya antara Neraca Loket danDokumen Sumbernya. Huruf m. Melakukan pengawasan melekatterhadp pekerjaan layanan di Bagiannya.

Huruf o melakukanCoaching dan Conseling kepada Karyawan di lingkungan kerjanya.Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa SUTARYO BinSUDAR~ menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telahmenandatangani Neraca Harian Loket tanpa melakukan verfikasi datatransaksi keuangan dengan dokumen sumber atau melakukanverifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehinggaKUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagaiSupervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT.

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto,baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Supervisor lainnya,yakni Supervisor Akuntansi KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA(Diperiksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Selasa tanggal 02Nopember 2010 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012atau setidaknya pada waktuwaktu lain pada periode penerimaan uanglayanan bulan Nopember 2010 sampai dengan periode bulan Pebruari2012 atau setidaknya pada waktuwaktu tertentu antara tahun 2010sampai dengan

, menerima SOPP2 danNeraca harian loket, kemudian memvalidasiData lalu mencetak (SOPP6 = laporanrekapitulasi transaksi harian dalam satu KPRK(Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yangterjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK(Kantor Pos Pemeriksa) yang tersedia padaAplikasi Menu Akuntasi yang direkapberdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) danper Mitra PosPay sebagai dasar pertanggungan akuntansi danmonitoring pelaksanaan falidasi dan yang terakhir memasukkan datahal 27 dari 51

Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan,pengakuan biaya dan saat pelunasannya.bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Bandingberdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, serta didukung dengan buktibukti perhitungan yang konsisten;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak

pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan buktibukti pendukung atas biaya tersebut;bahwa Pemohon Banding menyatakan koreksi Terbanding tersebut merupakan perbedaanselisih kurs yang berlaku pada saat penerbitan invoice dan faktur pajak (untuk pembayaran PPNmasa) dengan kurs yang berlaku pada saat penerimaan/pelunasan pembayaran penjualan,berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan,berdasarkan prinsip akuntansi

Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US$229.971.00 Terbanding menyatakanPemohon Banding tidak dapat menunjukkan buktibukti transaksi yang menjadi dasarperhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;bahwa menurut Pemohon Banding, buktibukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPTPPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan selisih kurs, yangpenghitungannya menggunakan sistem aplikasi akuntansi

Klipingkliping media tentang adanya MoU antara PDAM Tirta Mukti KabupatenCianjur tahun 2008 s.d 2011 dengan BPKP Provinsi Jawa Barat(Tergugat); 222 nnn ere ree enre ean8SK Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Tergugat) atas LaporanKeuangan PDAM Tirta Mukti Kabupaten Jawa Barat Tahun 2008 s.d tahun2011, 4 (empat) tahun berturutturut dengan hasil Wajar dan Mematuhi dalamsemua hal yang material maupun pasalpasal yakni tentang hukum danperaturannya serta telah sesuai dengan sistem standar akuntansi

Putusan No.65/G/2013/PTUNBDG1112tahun 2011, 4 (empat) tahun berturutturut dengan hasil Wajar dan Mematuhidalam semua hal yang material maupun pasalpasal yakni tentang hukum danperaturannya serta telah sesuai dengan sistem standar akuntansi yang berlaku diIndonesia dengan Nomor : LAK4113/PW10/4/2008tertanggal 5 Juni 2008;Nomor : LAK5557/PW 10/4/2009 tertanggal 21 Juli 2009; Nomor : LAK4541/PW 10/4/2011 tertanggal 14 Juni 201 1;Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjuryang

kerja Perusahaan baik dari segi kinerja,kepatuhan serta keuangan termasuk di dalamnya adalah dana operasioanalDirektur telah diawasi dan diaudit oleh Tergugat secara berturutturut setiaptahunnya dari tahun 2008 s.d tahun 2011, dimana Tergugat telah mengeluarkankeputusan Hasil Audit tentang laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan PDAMCianjur dengan hasil Wajar dan Mematuhi dalam semua hal yang material,maupun pasalpasal yakni tentang hukum dan peraturannya serta telah sesuaidengan sistem standar akuntansi

pengawasan internal secara langsung baik dari segi kinerja,mutu dan pengelolaan perusahaan yang dinilai sangat baik selama Penggugatmenjabat, mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan airminum kepada masyarakat setiap tahunnya, dan juga berdasarkan keputusanHasil Audit tentang laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan PDAM Cianjurdengan hasil Wajar dan Mematuhi dalam semua hal yang material maupunpasalpasal yakni tentang hukum dan peraturannya serta telah sesuai dengansistem standar akuntansi

Dimana hal ini nyatanyata menimbulkan kerugian bagiPenggugat;9 Bahwa, Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Tergugat pada perkara a quo tersebutsangat bertolak belakang, dimana hasil audit pertama menyatakan Wajar danMematuhi dalam semua hal yang material maupun pasalpasal yakni tentanghukum dan peraturannya serta telah sesuai dengan sistem standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, sedangkan hasil audit yang kedua menyatakan terdapatkerugian negara yang berakibat hukum bagi Penggugat.

Keuangan (PSAK)Nomor 34 menyatakan:Paragraf 1:Pernyataan ini harus diterapkan pada akuntansi untuk kontrakkonstruksi didalam laporan Keuangan kontraktor;Paragraf 23:Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikantahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagaiHalaman 12 dari 28 halaman.

Bahwa menurut pendapat Majelis, penggunaan metodecost to cost yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilaperedaran usaha Tahun Pajak 2007 sudah sesuai denganketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138Tahun 2008 dan Pasal 28 ayat (5) UndangUndang KUPserta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34:9.3.

Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2013Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) atas PeredaranUsaha sebesar Rp 14.472.646.914,00 telah dibuat tanpapertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yangnyatanyata terungkap dalam persidangan, serta aturanperpajakan yang berlaku' yaitu Pasal 28 ayat (5)UndangUndang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor138 Tahun 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi KeuanganNomor 34 serta Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak.Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682

Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2013Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34paragraf 23 menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan danbeban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatukontrak sering disebut sebagai metode persentasepenyelesaian (percentage of completion).

Pasal 28 ayat (5)UndangUndang KUP, Pasal 9 ayat (2) UndangUndang PajakPenghasilan, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34serta Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak. MakaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 tersebut harus dibatalkan;C.

Jadi setiap mutasitransaksi atau perubahan yang terjadi baik itu menambah ataumengurang pada akun Other Receivable (Piutang LainLain)harus di lengkapi dengan sumber dokumen, sehingga tidak adasatupun transaksi yang tidak memiliki sumber dokumen;Bahwa berdasarkan buku Pengantar Akuntansi.

Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/20172.7.Expenses (Beban Yang Ditangguhkan) disebut juga PrepaidExpenses (Beban Dibayar Dimuka) ke dalam akun AccountReceivable (Piutang Usaha) dan akun Other Receivable(Piutang LainLain) begitu juga sebaliknya;Bahwa dalam teori akuntansi dan praktek akuntansi yangberlaku lazim dan umum bahwa akun Receivable (Piutang) baikitu Account Receivable (Piutang Usaha), akun Other Receivable(Piutang LainLain) adalah akun yang menampung klaim dalambentuk uang berupa pendapatan atau

dan praktek akuntansi yang berlaku yanguntuk penyesuaian akun dilakukan pada awal tahun yaitusepanjang Tahun 2010 sebelum memulai pencatatan padasetiap akun.

Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/2017bahwa transaksi yang terjadi dan yang mempengaruhitransaksi tersebut sesuai pada waktu atau tahun;Bahwa sesuai teori akuntansi dan praktek akuntansi yangberlaku investasi pada suatu entitas dalam bentuk sahamakan menghasilkan deviden bagi pemilik investasi, dan jugaada pengakuan dan pencatatan pada laporan keuanganperusahaan yang diinvestasikan besarnya saham ataukepemilikan tiaptiap investor (pemilik saham);bahwa khusus untuk JO atau Kerja Sama Operasi untukEquity

dan praktek akuntansi yang berlaku;4.

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) potong baju jas warna biru bertuliskan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Udi Hidayat sebesar Rp 135.000.000,- tertanggal 7 September 2015, 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Mandiri ke rekening Abdul Karim dan 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama pemilik rekening Rusita dengan Nomor Rekening 107-00-0771637-8, tetap terlampir dalam berkas perkara; -

terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimanadidakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amalya Nur Siregar, berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya denganlamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) potong baju jas warna biru bertuliskan SekolahTinggi Akuntansi

Asahanterdakwa memberitahukan kepada saksi Udi Hidayatbahwa terdakwa bisa mengurus seseorang untukmasuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),dengan biaya diperkirakan sebesar Rp. 130.000.000.

Asahan, terdakwamemberitahukan kepada saksi kalau terdakwa bisa mengurus seseorang untukmasuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dengan biaya diperkirakansejumlah Rp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaransecara bertahap;Bahwa saksi berminat untuk memasukkan anak saksi yang bernama Anisa Fitri;Bahwa terdakwa mengatakan kalau anak saksi pasti lulus masuk ke STAN;Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa memberikan baju jas berlogoSTAN kepada saksi;e Bahwa sekira

Asahan, terdakwa memberitahukankepada saksi Udi Hidayat kalau terdakwa bisa mengurus seseorang untuk masuk keSekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dengan biaya diperkirakan sejumlahRp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahapdan saksi Udi Hidayat berminat untuk memasukkan anaknya yakni saksi Anisa Fitri;Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kalau saksi Anisa Fitri pasti lulusmasuk ke STAN dan untuk lebih meyakinkan saksi Udi Hidayat, terdakwa memberikanbaju

Kode rekening 34 09 0201 PKP AWHutang Giro sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah)tanoa dokumen sumber, dengan maksud agar saldo kas padaAnasir Kas Supervisor Keuangan cocok dengan saldo padaBuku Kas Harian Manager Akuntansi.9.

;Putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 104 dari 232Bahwa Manager Akuntansi tidak satu ruangan dengan saksi yaitu diruanganlain;Bahwa uang tersebut diberikan ke Manajer Akuntansi di ruangan saksi;Bahwasaksi melihat pada saat terjadi Irfan Rafii Darun menyerahkan uangkepada Manager Akuntansi;Bahwa uang yang dikasih kepada saksi dititip dan katanya simpan sajauang tersebut;Bahwa yang berhak untuk meminta uang untuk dikeluarkan kepada saksiadalah Manager Keuangan;Bahwa saksi mengetahui ada

(Penyertaan Kantor Pusat Antar Wilayah) Hutang Giro padapengeluaran BKH sehingga saldo antara kasir Kas Supervisor Keuangan danBKH (Buku Kas Harian) akan menjadi sama dalam pembukuan akuntansi.

Kantor PosBanjarmasin tersebut selalu rapi secara administrasi tanpa diketahui olehpimpinan Kantor Pos Banjarmasin, karena saldo antara kas manager keuangandan BKH (Buku kas Harian) manager akuntansi dikondisikan selalusama/seimbang.

Menyatakan bahwa didalam Surat ljazah Akademi Akuntansi YPK MedanNo.Seri ljazah ;038/N/D,III/96 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Robertyang terdapat kekurangan Penulisan Marga Harahap ditambah dengan MargaKeluarga Harahap sehingga menjadi Robert Harahap.Penetapan Nomor 90/ Pdt.P/2020/ PN Pms Hal.37.Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pematangsiantaruntuk memperbaiki tentang Penambahan Marga Pemohon pada AkteKelahiran Pemohon sekaligus menerbitkan perbaikanya sesuai denganPenetapan

dalam Permohonan ini dengan Nama Robert Harahap.Memerintahakan kepada Instansi dalam hal ini Dinas Pendidikan danPengajaran Kota Pematangsiantar atau Pendidikan Tinggi Sumatera Utaraagar menerbitkan perbaikan ljazah Sekolah Dasar, Sekolah MenengahPertama,Sekolanh Menengah Umum Tingkat Atas,Akademi Akuntansi YPK Medan atas Nama Robert diperbaiki menjadi Robert Harahap.Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini Sesuai prosedur hukum yangberlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Akademi Akuntansi (DIII) An, Robert,selanjutnya diberi tanda bukti P9;10. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) An, DiniIntan Sakinah Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P10;11. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Pertama (SMP) An,Roisul Islan Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P11;12. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal An, Nadhifa AskanaSakhi Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P12;13.

SelanjutnyaPSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa akuntansitanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap ;Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan KewajibanNon Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurshistories atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinyakewajiban atau penyetoran saham.

Selanjutnya di Lampiran PSAK No. 52juga disebutkan bahwa Akun yang diukur kembali dengan menggunakankurs historis salah satunya adalah Aktiva Tetap ;Berdasarkan uraian pada butir 1 s/d butir 3 tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa :Penghitungan BPHTB yang telah kami lakukan yaitu dengan menerapkanNJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB yang terhutang adalah sudahbenar, sesuai dan sejalan dengan UU BPHTB ;Pihak Tergugat telah salah menginterpretasikan pemahaman akuntansi ataspencatatan aktiva Tanah

No.18 B/PK/PJK/2008kaidah akuntansi yang tertuang di dalam PSAK No. 16, PSAK No. 47 danPSAK No. 52 ;Kami telah memenuhi semua persyaratan baik material maupun formil didalam pengajuan pengurangan BPHTB kepada Direktorat PBB DirektoratJenderal Pajak dalam rangka Merger, sehingga adalah tidak seyogyanyapihak Tergugat tidak menerima surat permohonan kami tersebut ;Memperhatikan halhal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim demimemberikan keadilan bagi kami yang telah melaksanakan ketentuanketentuanyang

Selanjutnya,PSAK No. 47 tentang Akuntansi Tanah menyebutkan bahwa Akuntansitanah pada prinsipnya mengikuti PSAK No. 16 tentang Aktiva tetap ;. Berdasarkan PSAK No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan, angka 14menyatakan prosedur pengukuran Saldo Awal untuk Aktiva dan KewajibanNon Moneter serta modal saham diukur kembali dengan menggunakan kurshistoris atau kurs terjadinya transaksi perolehan aktiva tetap, terjadinyakewajiban atau penyetoran saham.

Pendapatpihak Tergugat bahwa Nilai Buku Tetap harus dinilai denganmenggunakan kurs Akta Merger adalah tidak tepat karena tidak sejalandengan kaidahkaidah akuntansi yang tertuang di dalam PSAK No. 16,PSAK No. 47 dan PSAK No. 52 ;Hal. 6 dari 8 hal. Put.

/NPBDPPKADI/2010 tanggal 22 Juli 2010 Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/3.1/NPBDPPKAD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalamnota pesanan barang Bidang Akuntansi (Ibu Frida) Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ........... tanggal22 Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ............ tanggal 22Juli 2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk

INAWATI DG.MALURENGDari PPTK bidang Pendapatan bernama ABDUL RAHMANPPTK bidang Anggaran bernama RUDI KURNIAWAN, MUHFAISAL, dan ALAMSYAHDari PPTK bidang Akuntansi bernama FRIDA GOGALI danMULYANABahwa saksi tidak mengenal INAWATI DG.

RencanaPeraturan Bupati, Ranperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2009 Bidang Akuntansi DPPKAD senilai Rp.7.000.000. dengan lampiran BA pemeriksaanbarang tertanggal 18 Maret 2010 dan BApenerimaan barang tertanggal 19 Maret 2010tanpa ditanda tangani olehPemeriksa/penerima barang;Nota pesanan barang Nomor: 027/3.2/NPBDPPKAD/2010 tanggal 4 Maret 2010 berupaBelanja Pengandaan ATK kebutuhan padaBidang Akuntansi DPPKAD, yaitu Calculatormerk Citizen 16 digits sebanyak 10 buah @Rp. 350.000

Bidang Akuntansi Tanpa nomor SPK, berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi Seksi pengesahandani pertang gung jawaban DPPKAD, senilai Rp.2.238.638 (setelah dipotong PPN dan PPh); Tanpa Nomor SPK, berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi DPPKAD, senilai Rp.9.232.361 (setelah dipotong PPN dan PPh); Nomor 027/3.1/N PBDPPKAD/2010, tanggal 04 Maret2010, berupa Belanja Pengagandaan dan Penjilidanrencana Peraturan Bupati, senilai Rp. 6.268.183(setelah dipotong PPN dan

/NPB314DPPKADI/2010 tanggal 22 Juli 2010Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/3.1/NPBDPPKAD/2010 tanggal 22 Juli 2010Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalamnota pesanan barang Bidang Akuntansi (Ibu Frida)Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : ............ , tanggal22 Juli 2010;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ..w...... eee eeetanggal 22 Juli 2010;Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima

kurs ratarata yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tidak tepat;bahwa kerugian selisih kurs yang dialami oleh Pemohon Banding disebabkan oleh adanyapenundaan pembayaran hutang, dimana uang yang telah tersedia untuk membayar hutangkepada supplier oleh Pemohon Bandng dilakukan transaksi forward dan SWAP.Transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam penggunaan dana yang tersediatersebut, seharusnya dapat meminimalkan kerugian selisih kurs yang terjadi, tetapi karenatidak mengikuti standar akuntansi

Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:Pada saat revaluasi: laba/rugi unrealisasi51324500/5 1424500 XXXXXXX XXXXXX21059010 FCRA AP Trade xPada saat reverse:21059010 FCRA AP Trade5129A5NN/5 1494500 YYYY YY Y YYY YY dengan demikian, Terbanding menyatakan bahwa penghitungan rugi selisih kurs yangdilakukan dengan menggunakan kurs ratarata tidak tepat digunakan oleh PemohonBanding karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sehingga apabila Pemohon Banding menggunakan kurs ratarata maka rugiselisih kurs akan tercatat dua kali;bahwa penghitungan rugi selisih kurs yang dilakukan dengan menggunakan kurs rataratatidak tepat digunakan dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,karena pemohon banding telah mengakui dan mencatat selisih kurs atas realisasi transaksiderivatif dan tidak melakukan jurnal balik atas selisih kurs tersebut.

Oleh karena itu, sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dijadikan dasar dalam menentukan kurspembayaran adalah kurs aktual yaitu pada saat transaksi SWAP jatuh tempo;bahwa Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim agar menolak permohonanbanding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP618/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Juli 2011 Tentang Keberatan atas SKPLB PPh BadanTahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/091/10 tanggal 22 April 2010 yang diajukan olehPemohon Banding;

yang berlakuumum di Indonesiabahwa merujuk kepada ketentuan di atas dan mengingat pembukuan Pemohon Bandingtelah disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK)sesuai dengan pendapat Kantor Akuntan Publik (KAP), maka dapat disimpulkan kerugianselisih kurs Pemohon Banding seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;bahwa terkait dengan rescheduling payment merupakan keputusan manajemen yang harusdiambil karena adanya kesulitan likuiditas keuangan.

Inti Bumi Perkasa sejak 2001dengan penempatan terakhir di bagian akuntansi yang bertugas untukmencatat semua transaksi uang masuk dan uang keluar dariperusahaan sehingga menjadi laporan keuangan bulanan juga dapatmengajukan pengeluaran uang dalam bentuk voucher untuk biayaoperasional dan biaya pajak PPN 10%;4. Bahwa TERGUGAT Ill bekerja di PT.

ALISSUPRIATI, yaitu Kasir di bagian Akuntansi & Keuangan yang menjabatsampai Juli 2009, yang sampai sekarang Sdri. ALIS SUPRIATI masihsebagai karyawan PT. INT BUMI PERKASA di Bagian SDM;Bahwa PENGGUGAT seharusnya menarik Sdri. ALIS SUPRIATI sebagaipihak TERGUGAT dalam perkara ini, dengan alasan :Bahwa Sdri.

ALIS SUPRIATI, adalah Kasir di bagian Akuntansi & Keuanganyang menjabat sampai Juli 2009, sedangkan kurun waktu yang dituduhkanPENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah telah menggunakanuang perusahaan dalam Jabatan terhitung sejak Februari 2008 s/d Mei2011;Bahwa Sdri. ALIS SUPRIATI telah dijadikan TERSANGKA sejak prosespenyidikkan dan Sdri.

INTI BUMI PERKASA(PENGGUGAT) di Bagian Akuntansi dan Keuangan, TERGUGAT tanggapi sebagai berikut :Bahwa tugas dan kewenangan dari PARA TERGUGAT di PT. INTI BUMIPERKASA tersebut, khirarkinya ada di bawah Direktur Keuangan danDirektur Utama, dengan demikian tidak terlepas dari pengawasan Direksitersebut;Halaman 15 dari55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pat.G/2014/PN Bag.4.

ALIS SUPRIATI yangmembagibagikan dari sebagian uang pajak yang tidak dibayarakantersebut kepada PARA TERGUGAT;Bahwa TERGUGAT tidak menyimpan "SSP yang sebenarnya" telahdibayarkan ke kantor pajak sebagaimana dalil PENGGUGAT, karenasemua dokumen/datadata yang menyangkut pajak tersimpan di ruanganbagian Akuntansi & Keuangan.

Tadulako No. 20 23 Palu ;Rekap kontrak dan nota pesanan barang bidang Akuntansi :Hal. 63 dari 128 hal. Put.

/NPBDPPKADI/2010tanggal 22 Juli 2010 ;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/3.1/NPBDPPKAD/2010tanggal 22 Juli 2010 ;Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalam nota pesananbarang Bidang Akuntansi (Ibu Frida) ;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : ............... tanggal 22 Juli2010 ;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ............... tanggal 22 Juli 2010 ;Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi lbu Mulyana yang sudah diterimaBelum

/NPBDPPKADI/2010tanggal 22 Juli 2010 ;e Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/3.1/NPBDPPKAD/2010tanggal 22 Juli 2010 ;e Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalam nota pesananbarang Bidang Akuntansi (Ibu Frida) ;e Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : ............... tanggal 22 Juli2010 ;e Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;e Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ............... tanggal 22 Juli 2010 ;e Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yang

Tadulako No. 20 23 Palu ;Rekap kontrak dan nota pesanan barang bidang Akuntansi :e Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 028/3.2/NPBDPPKAD/2010tanggal 22 Juli 2010 ;Hal. 116 dari 128 hal. Put.

tanggal 22Juli 2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk Di Nota Pesanan Nomor :tanggal 22 Juli 2010.

TerlBDPPKAD/ Pengadaan ATK 3.134.092, 1.900.000, 1.234.092, ampi2010 Kebutu 00 00 00 rTanggal 04 han Pada BidangMaret 2010 Akuntansi DPPKAD11. 027/3.1/NP Belanja TerlampirBDPPKAD/ Penggandaan Dan Rp. Rp.

Rp.2/NPB Pengadaan ATK 3.134.092, 1.900.000, 1.234.092,DPPKAD Kebutu 00 00 00/ 2010 han Pada BidangTangga Akuntansi DPPKADTerlampi 1 04 Belanja Rp. Rp. Rp.

Bidang Akuntansi Tanpa nomor SPK,~ berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi Seksi pengesahandani pertang gung jawaban DPPKAD, senilai Rp.2.238.638 (setelah dipotong PPN dan PPh); Tanpa Nomor SPK, berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi DPPKAD, senilai Rp.9.232.361 (setelah dipotong PPN dan PPh); Nomor 027/3.1/N PBDPPKAD/2010, tanggal 04 Maret2010, berupa Belanja Pengagandaan dan Penjilidanrencana Peraturan Bupati, senilai Rp. 6.268.183(setelah dipotong PPN dan

tanggal 22Juli 2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk Di Nota Pesanan Nomor :Leneeeeee ,tanggal 22 Juli 2010.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PersalatanLaboratorium Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274) I (Satu) ........88 274)1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Asli Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Indosoft. 299)1 (satu) jepitan ash Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 70/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi ruangBasement Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 300)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 74/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi Ruang KWUjurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 301)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 252/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tangggal 10 Desember 2012 pekerjaan Pengadaan

Dama Adiyis dan Berita Acara pemeriksaanpekerjaan 228.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Foto CopyNomor: 21.c/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Maret 2012 pekerjaanrenovasi Basement Jurusan Akuntansi pelaksana C.

APBNP/KU/2012 tanggal 29 Oktober 2012 pekerjaan Pengsadaan PeralatanLaboratorium Multimedia Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang, BeritaAcara Pemeriksaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana CV.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PeralatanLaboratorum Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Ash Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak(SOPP6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satuKPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi diKantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa)yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkapberdasarkan nomor pendirian se KPRK ( Kantor PosPemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan falidasidan yang terakhir memasukkan

Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa SUTARYO BinSUDAR menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telahmenandatangani Neraca Harian Loket tanpa melakukan verfikasidata transaksi keuangan dengan dokumen sumber atauhal 6 dari 51 hal Put.No12/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmelakukan verifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya,sehingga KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagaiSupervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT.

Penyelesaian titipan koperasi , Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama(MOU) dengan Koperasi Bhina Sejahtera dalam halpemotongan gaji Karyawan dimana pemotongan tersebuttercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitjpan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan olehBendahara koperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan :1. Surat Edaran Direksi PT.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak(SOPP6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satuKPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadidi Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor PosPemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasiyang direkap berdasarkan nomor pendirian se KPRK(Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagaidasar pertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan falidasi dan yang terakhir memasukkan

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu) mencetak(SOPP6 = laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satuKPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi diKantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa)yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yangdirekapberdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor PosPemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan falidasidan yang terakhir memasukkan

Batam Kota, Kota Batam;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primatr: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ijazah$2 Magister Akuntansi

Memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Ijazah S2Magister Akuntansi milik Penggugat:;4. Meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukumsebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Halaman 2 dari 6 hal. Put.

diperjanjikan danberhentinya Penggugat bukanlah kemauan Penggugat tetapi karenadiberhentikan Tergugat sehingga perbuatan menahan ijazah tersebutbertentangan dengan azas kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalammasyarakat dan merugikan yang berhak untuk mendapatkan manfaat darijazan tersebut, diantaranya hak untuk meningkatkan taraf hidup, hakmemperoleh pendidikan yang lebih tinggi ataupun hak untuk memilih pekerjaan;Bahwa sudah tepat judex facti bahwa perbuatan Tergugat menahanijiazah S2 (Magister Akuntansi

Foto copy Ijazah Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara Nomor: 49483/S1/UMSU/0517/2018, atas nama Syabrida Yunika Lubis,tanda bukti P1;2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1026/2002, tanda bukti P2;3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon Nomor 154/85/V1I/1993tanggal 22 Juni 1993, tanda bukti P3;4. Foto copy Kartu Keluarga No.1271082804040005 tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanda buktiP4;5.

yang mengelolapendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 , P4 dan P5 serta keterangansaksisaksi, menerangkan bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Jalan BungaTimur No 9 Lk 40 Medan Belawan, yang merupakan wilayah hukum PengadilanNegeri Medan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenangmemeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1, bukri surat P4 dan buktisurat P5 (berupa fotocopy ljazah Sarjana Akuntansi

menyatakan bahwa Pemohon SyabridaYunika Lubis lahir di Medan tanggal 12 Juni 1995 adalah anak perempuan keduadari Sobiruddin Lubis dan Nuraida Lubis;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2 berupa Kutipan AktaKelahiran Pemohon Nomor 1026/2002 tanggal 7 Maret 2002, telah menyebutkanbahwa seorang anak perempuan nama Safrida Yunika Lubis lahir di Belawan anakkedua dari dari suami istri: SOBIRUDDIN LUBIS dan NURAIDA LUBIS;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti surat P1 (foto copyjazah Sarjana Akuntansi

Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ; --------------------------------------------------------------------------

Jepara(bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayarantersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAMBagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek,angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi danKeuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur)selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak

MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yangdigunakan untuk dana taktis ; Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil dikasir oleh saksi AJIT ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidaksesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentangPedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedurpoint 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkanbahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan

ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur, angka 6.2

Jepara periode I bulan Mei2008 s/d Mei 2012 ; Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ; 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaansambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Jepara melalui saksi AgusPrasetyo Yuwono, SE.

Indra Sahputra(Jabatan: Staf Akuntansi Group) dan Sdr. Halim Tanberin (Jabatan: StafAkuntansi Group) dan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyetujui Sdr. Indra Sahputra (Jabatan: Staf Akuntansi Group)dan Sdr.

Halim Tanberin (Jabatan: Staf Akuntansi Group) selakuPejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak yangditerbitkan oleh Penggugat Termohon Peninjauan Kembali tidakterdapat alasan bagi Tergugat untuk mengkoreksi keabsahan efakturyang diterbitkan Penggugat, kecuali Tergugat mencabut persetujuantersebut, sehingga in casu tidak memiliki dasar pijak hukum dan harusdibatalkan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena