PPK lembarke1 yang sudah dianggarkan diserahkan kepada Kepala Unit kerjayang menangani anggaran , sedangkan yang belum dianggarkanditeruskan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani akuntansi;Unit Kerja yang menangani anggaran mengecek pekerjaan yangtercantum dalam PPK lembar ke1 dengan anggaran yang tersediauntuk keperluan tersebut.

Menandatangani sebagai bukti bahwapekerjaan tersebut telah dianggarkan dan kemudian meneruskan PPKlembar ke1 Kepada Kepala Unit Kerja yang menangani Akuntansi;Kepala unit kerja yang menangani akuntansi meneliti kebenaran dankewajaran dari biaya pekerjaan yang dilaksanakan dan selanjutnyasetelah ditandatangani menyerahkan PPK lembar ke1 kepada DirekturUtama untuk meminta persetujuan.Direktur Utama meneruskan PPK lembar ke1 yang telah disetujuikepada Kepala Unit kerja yang menangani perencanaan teknik.Kepala

Menandatangani sebagai bukti bahwapekerjaan tersebut telah dianggarkan dan kemudian meneruskan PPKlembar ke1 Kepada Kepala Unit Kerja yang menangani Akuntansi;> Kepala unit kerja yang menangani akuntansi meneliti kebenaran dankewajaran dari biaya pekerjaan yang dilaksanakan dan selanjutnyasetelah ditandatangani menyerahkan PPK lembar ke1 kepadaDirektur Utama untuk meminta persetujuan.> Direktur Utama meneruskan PPK lembar ke1 yang telah disetujuikepada Kepala Unit kerja yang menangani perencanaan

PPKlembar ke1 yang sudah dianggarkan diserahkan kepada Kepala Unitkerja yang menangani anggaran , sedangkan yang belum dianggarkanditeruskan kepada Kepala Unit Kerja yang menangani akuntansi;Unit Kerja yang menangani anggaran mengecek pekerjaan yangtercantum dalam PPK lembar ke1 dengan anggaran yang tersediauntuk keperluan tersebut.

Menandatangani sebagai bukti bahwapekerjaan tersebut telah dianggarkan dan kemudian meneruskan PPKlembar ke1 Kepada Kepala Unit Kerja yang menangani Akuntansi;Kepala unit kerja yang menangani akuntansi meneliti kebenaran dankewajaran dari biaya pekerjaan yang dilaksanakan dan selanjutnyasetelah ditandatangani menyerahkan PPK lembar ke1 kepadaDirektur Utama untuk meminta persetujuan.Direktur Utama meneruskan PPK lembar ke1 yang telah disetujuikepada Kepala Unit kerja yang menangani perencanaan teknik.Kepala

Nomor 1628/B/PK/PJK/201 7Halaman 2021;bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya eksplorasi danpengembangan tangguhan sebesar Rp33.132.314.840,00 karena sesuaidengan Pasal 6 dan 11A UndangUndang Pajak Penghasilan,pembebanan tersebut tidak dapat dilakukan secara sekaligus, namundilakukan melalui mekanisme amortisasi;bahwa menurut Pemohon Banding, penangguhan biaya eksplorasi danpengembangan tangguhan yang dicatat dalam laporan keuangan (AuditReport) hanya sekedar untuk kepentingan komersial (akuntansi

Pertambangan Umum;Paragraf 8;Eksplorasi adalah usaha dalam rangka mencari, menemukan, danmengevaluasi Cadangan Terbukti pada suatu wilayah tambangdalam jangka waktu tertentu seperti yang diatur dalam peraturanperudangan yang berlaku;Paragraf 17;Perlakuan Akuntansi;biaya yang timbul atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi di suatuArea of Interest w dibebankan pada periode berjalan, kecualibilamana memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini, makabiaya tersebut dapat ditangguhkan pernbebanannya;a.

Periode eksploitasi yangdimaksud adalah berdasarkan perijinan yang berlaku.f) Apabila terjadi penundaan produksi di suatu Area of Interesttertentu setelah kegiatan pengembangan selesai, maka padasetiap akhir periode akuntansi selama masa penundaantersebut, jumlah Akumulasi Biaya Pengembangan dan BiayaEksplorasi yang Ditangguhkan harus dievaluasi apakah masihdapat diperoleh kembali (recovered) dari nilai taksiran hasilproduksi Cadangan yang bersangkutan.

Padahal apabila dilinhatlebih jauh maka selain biaya gaji dan penyusutan terdapat biayalain berupa biaya penyelidikan umum, administrasi dan perizinanserta geologi dan geofisika serta biayabiaya lain terkait denganpengembangan area tambang sebelum dimulainya operasi;Bahwa Majelis Hakim kurang tepat dalam mengambil putusankarena tidak mempertimbangan ketentuan dan aturan lain terkaitdengan sengketa yaitu ketentuan Pasal 28 UndangUndang KUPdan PSAK 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum;Bahwa berdasarkan

Mengingat bidang usaha Termohon PeninjauanKembali adalah bidang pertambangan batubara maka standarakuntansi keuangan yang dipergunakan adalah PSAK 33 yaitupedoman standara akuntansi untuk pertambangan umum;Bahwa berdasarkan aturan dalam PSAK 33 tersebut maka dapatdisimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali harusmenyajikan biaya eksplorasi dan pengembangan dalam dua jeniskelompok yaitu:1) Biaya eksplorasi dan pengembangan yang dibebankanlangsung dalam laba rugi;2) Biaya eksplorasi dan pengembangan

SINURAT;Bahwa anak Pemohon atas nama RAMOSPIUS PILIPUSSINURAT baru tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);Bahwa perbaikan akta kelahiran yang dimohonkan Pemohondikarenakan anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikan ke SekolahTinggi Akuntansi Negara;Bahwa akibat adanya kesalahan tahun lahir pada akte kelahirananak Pemohon tersebut maka anak Pemohon mengalami kendala dalamhal administrasi pendaftaran ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)sehingga dibutuhkan penetapan perbaikan akta kelahiran dari PengadilanNegeri

akta kelahirananak Pemohon atas nama RAMOSPIUS PILIPUS SINURAT tertulisTahun lahirnya adalah Tahun 2002 seharusnya adalah Tahun 2001 sertanama orang tua yang tertulis KASIAN SINURAT, seharusnya K.SINURAT,Bahwa anak Pemohon ingin melamar ke Sekolah TinggiAkuntansi Negara (STAN);Bahwa data yang benar ialah yang tertulis pada ijazah;Bahwa akibat adanya kesalahan tahun lahir pada akte kelahirananak Pemohon tersebut maka anak Pemohon mengalami kendala dalamhal administrasi pendaftaran ke Sekolah Tinggi Akuntansi

Harga Pokok Penjualan yang Pemohon Banding laporkan di dalam SPT PPhBadan telah sesuai dengan pembukuan yang Pemohon Bandingselenggarakan berdasarkan metode pembukuan/akuntansi yang berlaku diIndonesia yang dilakukan secara taat asas.

Bahwa dalam buku IFRS (International Financial ReportingStandard) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum disebutkanbahwa dasar dari dibuatnya jurnal penyesuaian (adjusting entriesatau adjustment) adalah untuk meyakinkan prinsip pengakuanpendapatan (revenue recognition principle) dan prinsip pengakuanbeban (expense recognition principle) sudah dilakukan dengan baik.Penyesuaian yang dilakukan (adjustment) bertujuan untukmelaporkan jumlah yang benar dari setiap transaksi yang terjadidalam satu periode

Bahwa dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum disebutkanbahwa untuk mendapatkan jumlah pendapatan dan beban yangakan dilaporkan dalam satu periode tertentu maka perusahaan perluuntuk membuat jurnal penyesuaian (adjusting entries or adjustment)pada setiap akhir periode akuntansi sebelum menyajikan laporanposisi keuangan dan laporan keuangan;6.3.

Bahwa dalam prinsip Akuntansi yang berlaku umum disebutkanbahwaklasifikasi atau jenis jurnal penyesuaian dapatdiklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu akrual (accruals) dandeferal (deferrals), yaitu sebagai berikut :Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 930/B/PK/PJK/2017 Klasifikasi jurnal penyesuaian (adjustment) untuk akrual bertujuanuntuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dan beban yangsudah terjadi pada periode akuntansi sekarang yang tidaktercatat melalui jurnal harian.

Contoh dari klasifikasi penyesuaian deferal adalahprepaid expenses atau prepayment (beban dibayar dimuka) danunearned revenues (pendapatan yang belum dihasilkan), yaitu :e Prepaid expenses : beban dibayar dimuka adalah biaya yangsudah habis masa waktunya seiring dengan berlalunya waktuatau melalui penggunaan yang bertujuan untuk mencatatbeban yang terjadi dalam periode akuntansi sekarang danmenunjukkan jumlah biaya yang belum habis masa waktunyadalam akun aset;e Unearned revenues : mencatat kas yang

Batam Kota, Kota Batam;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primatr: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ijazah$2 Magister Akuntansi

Memerintahkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Ijazah S2Magister Akuntansi milik Penggugat:;4. Meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukumsebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Halaman 2 dari 6 hal. Put.

diperjanjikan danberhentinya Penggugat bukanlah kemauan Penggugat tetapi karenadiberhentikan Tergugat sehingga perbuatan menahan ijazah tersebutbertentangan dengan azas kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalammasyarakat dan merugikan yang berhak untuk mendapatkan manfaat darijazan tersebut, diantaranya hak untuk meningkatkan taraf hidup, hakmemperoleh pendidikan yang lebih tinggi ataupun hak untuk memilih pekerjaan;Bahwa sudah tepat judex facti bahwa perbuatan Tergugat menahanijiazah S2 (Magister Akuntansi

Pada General Ledger tidak ditemukan pembayaran USD 28,800.00 yangada IDR 28,800.00,Invoice diterbitkan tanggal 17 Februari 2012 tetapi baru diakui dandicatat pada Kartu Stock tanggal 9 Maret 2012, wajarnya pembeliandiakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitu tanggal Invoiceatau Sales Contract (Acrual Basis),Invoice diterbitkan tanggal 17 Februari 2012 dan dibayar tanggal 2Februari 2012, pada Buku Hutang diakui dan dicatat pada tanggal 24Januari 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi

2012 tanpa keterangan lebih lanjut),Buku Besar Penjualan tidak dilampirkan, Pemohon hanya melampirkanFaktur Penjualan dan Faktur Pajak sehingga tidak dapat dilakukan ujisilang kewajaran harga penjualan untuk menguji kewajarannilaitransaksi, kebenaran Faktur Pajak dimaksud,Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesi Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa PerseroanTerbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatanlaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan Untukmencapai tujuannya laporan keuangan disusun alas dasar akrual.

Dengandasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dandicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuanganpada periode yang bersangkutan, laporan keuangan yang disusun atasdasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksimasa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi jugakewajiban pembayaran kas di masa depan sena sumber daya yangmerepresentasikan kas

, menerima SOPP2 danNeraca harian loket, kemudian memvalidasi Datalalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor PosPemeriksa), atas transaksi yang terjadi di KantorPos Cabang dan Loket KPRK (Kantor PosPemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi MenuAkuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK ( Kantor Pos Pemeriksa)dan per Mitra PosPay' sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan falidasi dan yang terakhirmemasukkan data dari semua neraca

MelakukanRekonsiliasi dengan bagian keuangan dan bagian akuntansi di UPTdalam lingkup tanggung jawabnya tentang data transaksi keuangandan produksi harian loket penerimaan layanan Pos Pay, keagenan danWesel Pos, huruf h. Mencocokan kebenaran data transaksi keuangandan produksi layanan di bagiannya antara Neraca Loket danDokumen Sumbernya. Huruf m. Melakukan pengawasan melekatterhadp pekerjaan layanan di Bagiannya.

Huruf o melakukanCoaching dan Conseling kepada Karyawan di lingkungan kerjanya.Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa SUTARYO BinSUDAR~ menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telahmenandatangani Neraca Harian Loket tanpa melakukan verfikasi datatransaksi keuangan dengan dokumen sumber atau melakukanverifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehinggaKUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagaiSupervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT.

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto,baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Supervisor lainnya,yakni Supervisor Akuntansi KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA(Diperiksa dalam Berkas Tersendiri), pada hari Selasa tanggal 02Nopember 2010 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012atau setidaknya pada waktuwaktu lain pada periode penerimaan uanglayanan bulan Nopember 2010 sampai dengan periode bulan Pebruari2012 atau setidaknya pada waktuwaktu tertentu antara tahun 2010sampai dengan

, menerima SOPP2 danNeraca harian loket, kemudian memvalidasiData lalu mencetak (SOPP6 = laporanrekapitulasi transaksi harian dalam satu KPRK(Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yangterjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK(Kantor Pos Pemeriksa) yang tersedia padaAplikasi Menu Akuntasi yang direkapberdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) danper Mitra PosPay sebagai dasar pertanggungan akuntansi danmonitoring pelaksanaan falidasi dan yang terakhir memasukkan datahal 27 dari 51

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neraca harian loket,kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksiyang terjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa)yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagaidasar pertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, danyang terakhir meng

Penyelesaian titipan koperasi Bhina Sejahtera Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) denganKoperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimanapemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitipan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendaharakoperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan : 1. Surat Edaran Direksi PT.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neraca harian loket,kemudian memvalidasi Data lalu mencetak (SOPP6= laporan rekapitulasitransaksi harian dalam satu KPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yangterjadi di Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) yangtersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkap berdasarkan nomorpendirian se KPRK (Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagaidasar pertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan validasi, dan yangterakhir meng

Penyelesaian titipan koperasi Bhina Sejahtera Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama (MOU) denganKoperasi Bhina Sejahtera dalam hal pemotongan gaji Karyawan dimanapemotongan tsb tercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitipan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh Bendaharakoperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan :: 1. Surat Edaran Direksi PT.

/NPBDPPKADI/2010 tanggal 22 Juli 2010 Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/3.1/NPBDPPKAD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalamnota pesanan barang Bidang Akuntansi (Ibu Frida) Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ........... tanggal22 Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010; Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ............ tanggal 22Juli 2010; Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima Belum Masuk

INAWATI DG.MALURENGDari PPTK bidang Pendapatan bernama ABDUL RAHMANPPTK bidang Anggaran bernama RUDI KURNIAWAN, MUHFAISAL, dan ALAMSYAHDari PPTK bidang Akuntansi bernama FRIDA GOGALI danMULYANABahwa saksi tidak mengenal INAWATI DG.

RencanaPeraturan Bupati, Ranperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2009 Bidang Akuntansi DPPKAD senilai Rp.7.000.000. dengan lampiran BA pemeriksaanbarang tertanggal 18 Maret 2010 dan BApenerimaan barang tertanggal 19 Maret 2010tanpa ditanda tangani olehPemeriksa/penerima barang;Nota pesanan barang Nomor: 027/3.2/NPBDPPKAD/2010 tanggal 4 Maret 2010 berupaBelanja Pengandaan ATK kebutuhan padaBidang Akuntansi DPPKAD, yaitu Calculatormerk Citizen 16 digits sebanyak 10 buah @Rp. 350.000

Bidang Akuntansi Tanpa nomor SPK, berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi Seksi pengesahandani pertang gung jawaban DPPKAD, senilai Rp.2.238.638 (setelah dipotong PPN dan PPh); Tanpa Nomor SPK, berupa belanja pengadaan ATKkebutuhan pada bidang Akuntansi DPPKAD, senilai Rp.9.232.361 (setelah dipotong PPN dan PPh); Nomor 027/3.1/N PBDPPKAD/2010, tanggal 04 Maret2010, berupa Belanja Pengagandaan dan Penjilidanrencana Peraturan Bupati, senilai Rp. 6.268.183(setelah dipotong PPN dan

/NPB314DPPKADI/2010 tanggal 22 Juli 2010Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/3.1/NPBDPPKAD/2010 tanggal 22 Juli 2010Rekap barang yang sudah diterima belum masuk dalamnota pesanan barang Bidang Akuntansi (Ibu Frida)Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : ............ , tanggal22 Juli 2010;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor : 027/10.1/NPBDPPKAD/VI/2010 tanggal 22 Juli 2010;Rekap Nota Pesanan Barang Nomor ..w...... eee eeetanggal 22 Juli 2010;Rekap Barang ATK Bidang Akuntansi Ibu Mulyana yangsudah diterima

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) potong baju jas warna biru bertuliskan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Udi Hidayat sebesar Rp 135.000.000,- tertanggal 7 September 2015, 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang dari Bank Mandiri ke rekening Abdul Karim dan 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama pemilik rekening Rusita dengan Nomor Rekening 107-00-0771637-8, tetap terlampir dalam berkas perkara; -

terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimanadidakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amalya Nur Siregar, berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya denganlamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) potong baju jas warna biru bertuliskan SekolahTinggi Akuntansi

Asahanterdakwa memberitahukan kepada saksi Udi Hidayatbahwa terdakwa bisa mengurus seseorang untukmasuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),dengan biaya diperkirakan sebesar Rp. 130.000.000.

Asahan, terdakwamemberitahukan kepada saksi kalau terdakwa bisa mengurus seseorang untukmasuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dengan biaya diperkirakansejumlah Rp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaransecara bertahap;Bahwa saksi berminat untuk memasukkan anak saksi yang bernama Anisa Fitri;Bahwa terdakwa mengatakan kalau anak saksi pasti lulus masuk ke STAN;Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa memberikan baju jas berlogoSTAN kepada saksi;e Bahwa sekira

Asahan, terdakwa memberitahukankepada saksi Udi Hidayat kalau terdakwa bisa mengurus seseorang untuk masuk keSekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dengan biaya diperkirakan sejumlahRp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahapdan saksi Udi Hidayat berminat untuk memasukkan anaknya yakni saksi Anisa Fitri;Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kalau saksi Anisa Fitri pasti lulusmasuk ke STAN dan untuk lebih meyakinkan saksi Udi Hidayat, terdakwa memberikanbaju

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak(SOPP6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satuKPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi diKantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa)yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yang direkapberdasarkan nomor pendirian se KPRK ( Kantor PosPemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan falidasidan yang terakhir memasukkan

Bahwa namun kenyataannya ketika Terdakwa SUTARYO BinSUDAR menjabat sebagai Supervisor Pelayanan telahmenandatangani Neraca Harian Loket tanpa melakukan verfikasidata transaksi keuangan dengan dokumen sumber atauhal 6 dari 51 hal Put.No12/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmelakukan verifikasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya,sehingga KUSNADI WIJAYA Bin KURNIA yang menjabat sebagaiSupervisor Akuntansi pada Perusahaan Umum Pos Giro (PT.

Penyelesaian titipan koperasi , Bahwa Kantor Pos Purwokerto terikat hubungan kerja sama(MOU) dengan Koperasi Bhina Sejahtera dalam halpemotongan gaji Karyawan dimana pemotongan tersebuttercatat dalam akuntansi adanya pembukuan hutang uangtitjpan (C.1/9) yang penyelesaiannya akan dilakukan olehBendahara koperasi kepada Kasir, dengan berpedoman pada ketentuan :1. Surat Edaran Direksi PT.

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu mencetak(SOPP6= laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satuKPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadidi Kantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor PosPemeriksa) yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasiyang direkap berdasarkan nomor pendirian se KPRK(Kantor Pos Pemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagaidasar pertanggungan akuntansi dan monitoringpelaksanaan falidasi dan yang terakhir memasukkan

Supervisor Akuntansi, menerima SOPP2 dan Neracaharian loket, kemudian memvalidasi Data lalu) mencetak(SOPP6 = laporan rekapitulasi transaksi harian dalam satuKPRK (Kantor Pos Pemeriksa), atas transaksi yang terjadi diKantor Pos Cabang dan Loket KPRK (Kantor Pos Pemeriksa)yang tersedia pada Aplikasi Menu Akuntasi yangdirekapberdasarkan nomor pendirian se KPRK (Kantor PosPemeriksa) dan per Mitra PosPay sebagai dasarpertanggungan akuntansi dan monitoring pelaksanaan falidasidan yang terakhir memasukkan

Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebut menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, PosisiKeuangan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 31Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal tersebutsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;Bahwa dengan demikian, saldo akhir uang muka penjualancfm.

Putusan Nomor 877/B/PK/PJK/2017yang belum diadministrasikan ke dalam sistem akuntansi,artinya Majelis tidak mengikuti ketentuan dalam PSAKNomor 8 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Revisi2003), dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan tanggalPenyelesaian Laporan Keuangan adalah tanggal ketikalaporan keuangan sudah final, yang berarti tidak ada lagikoreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut.

Ak., CPA;Bahwa dalam laporan auditor independen tersebut, auditorberpendapat bahwa laporan keuangan tersebut menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, posisikeuangan Termohon Peninjauan Kembali tanggal 31Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kasuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal tersebutsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia;Bahwa dengan demikian, saldo awal uang muka penjualan,cfm.

Keuangan (PSAK)Nomor 34 menyatakan:Paragraf 1:Pernyataan ini harus diterapkan pada akuntansi untuk kontrakkonstruksi didalam laporan Keuangan kontraktor;Paragraf 23:Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikantahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagaiHalaman 12 dari 28 halaman.

Bahwa menurut pendapat Majelis, penggunaan metodecost to cost yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilaperedaran usaha Tahun Pajak 2007 sudah sesuai denganketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138Tahun 2008 dan Pasal 28 ayat (5) UndangUndang KUPserta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34:9.3.

Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2013Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) atas PeredaranUsaha sebesar Rp 14.472.646.914,00 telah dibuat tanpapertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yangnyatanyata terungkap dalam persidangan, serta aturanperpajakan yang berlaku' yaitu Pasal 28 ayat (5)UndangUndang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor138 Tahun 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi KeuanganNomor 34 serta Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak.Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682

Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2013Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34paragraf 23 menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan danbeban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatukontrak sering disebut sebagai metode persentasepenyelesaian (percentage of completion).

Pasal 28 ayat (5)UndangUndang KUP, Pasal 9 ayat (2) UndangUndang PajakPenghasilan, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34serta Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak. MakaPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 tersebut harus dibatalkan;C.

Takalar; 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017; 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo; 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.

,adminisyrasi maupun finansial, merasa curiga terhadap laporangkeuangan sehingga melakukan pemeriksaan sendiri Keuangan pada pabrikgula takalar dan menemukan selisin saldo kas keuangan fisik dengansaldo kas keuangan di sistem aplikasi akuntansi sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah).

Kemudian saksiMuhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs.

Takalar;1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19Mei 2017;1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telahdikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.

Takalar;oe1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d19 Mei 2017;1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telahsdikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; 10.2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh.

Brenda KontraktorPada Politeknik Negeri Kupang Tahun 11, Tgl. 20102011 198.800.000Anggaran 2011Renovasi Laboratorium Akuntansi dan Il Jurusan Akuntansi Pada 271/K21.PPK.RM/PS/20 Rp11. CV. Putri LoisaPoliteknik Negeri Kupang Tahun 11, Tgl. 20102011 198.800.000Anggaran 2011Pengadaan AC Split Pada Politeknik 274.b/K21.PPK.RM/PS/ Rp12. CV. Harapan PutraNegeri Kupang TA. 2011 2011, Tgl. 20102011 172.500.000 Hal. 14 dari 110 hal. Put.

Dimensi 26/PL.23.PPK.RM/KU/ RpAkuntansi Pada Politeknik Cakrawala 2012, Tgl. 29032012. 169.990.000Negeri Kupang TA. 2012Renovasi Ruang Basement Jurusan Akuntansi CV. Arsikon 21.c/PL.23.PPK.RM/KU RpPada Politeknik Negeri Indonesia /2012, Tgl. 24032012. 169.900.000Kupang 2012Renovasi Ruang KWU23.b/PL.23.PPK.RM/KJurusan Akuntansi Pada CV. Amegah Rp3 U/2012, Tgl. 2703Politeknik Negeri Kupang Sejahtera 2012 169.950.000TA. 2012Renovasi Ruang Kuliahdan Bengkel PerawatanCV.

Putra Mandiri Rp12 Laboratorium Akuntansi U/2012, Tgl. 24Sejati 174.800.000Jurusan Akuntansi Oktober 2012Pengadaan AlatAlat 12/PL.23.PPK.APBNP/ Rp13 Perlengkapan Penguatan CV. Jhovantion KU/2012, Tgl. 29199.500.000Pembelajaran Oktober 2012Pengadaan Peralatan 15/PL.23.PPK.APBNP/ R14 Laboratorium Multimedia CV. Thytanio KU/2012, Tgl. 29 P199.650.000Jurusan Akuntansi Oktober 2012Pengadaan Komputer 68.c/PL23.PPK.APBNP :15 Jurusan Administrasi CV.

Abadi 199.400.000Studi (Prodi) D3 Akuntansi Oktober 2012Pengadaan BukuBuku 35/PL23.PPK.APBNP/ Rp42 Perpustakaan Program CV. Timorindo Raya KU/2012, Tgl. 29. . 199.800.000Studi (Prodi) D3 Perawatan Oktober 2012Pengadaan BukuBuku65/PL23.PPK.APBNP/Perpustakaan Program . Rp43 . . . CV. Jhovantion KU/2012, Tgl. 6Studi (Prodi) D4 Akuntansi 199.700.000. November 2012Sektor PublikPengadaan BukuBuku66/PL23.PPK.APBNP/Perpustakaan Program .

Brenda 44/PL.23.PPK.RM/KU/201 Rp149,200,0Praktikum Jurusan Akuntansi Kontraktor 2, Tgl. 12 April 2012 00Pengadaan Bahan144.g/PL23.PPK.RM/KU/2 Rp80,000,002. Praktikum Jurusan Akuntansi CV. Harapan Putra012, Tgl. 17 Juli 2012 0Semester Ganjil115.c/PL23.PPK.APBNP/KPengadaan Bahan Teknologi Rp189,840,03. CV. Yelin Perfecta U/2012, Tgl 19 NovemberFiber 002012130/PL23.PPK.APBNP/KU/Pengadaan Bahan . Rp35,000,004. CV. Igarindo 2012, Tgl 27 NovemberPemeliharaan Hardware 02012Dan Bekak Kolimon, ST.

lain sebesarRp. 2.902.745.566,00Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendapat Penelaah Keberatan ataskoreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha Pendapatan lain sebesar Rp.2.902.745.566,00 dikarenakan dalam perhitungan saldo awal R/E Tahun 2006 setelahadjusment, Penelaah Keberatan tetap memperhitungkan rugi (laba) Tahun 2005;Bahwa seharusnya di dalam saldo awal R/E Tahun 2006 atau saldo akhir R/E Tahun 2005cfm Buku Besar, sudah termasuk rugi (laba) Tahun 2005;Bahwa sesuai dengan sistem akuntansi

yang dianut oleh perusahaan, setiap awal tahunberikutnya, program pembukuan akuntansi akan otomatis menutup tahun yang lalu danberubah menjadi tahun berikutnya, dengan kata lain, pembukuan atau transaksi yangterjadi atau seharusnya dibukukan tahun sebelumnya, tidak dapat dibukukan sesuaidengan tahun yang bersangkutan;Bahwa oleh karena itu, transaksi atau penyesuaian untuk tahun yang sebelumnya,dilakukan melalui jurnal adjusment auditor sehingga telah direfleksikan dalam laporankeuangan audit tahun

Bahwa Surat Pemohon Banding Nomor: TMH1516 tanggal 09 Juli 2010 halpenjelasan tambahan atas Surat TTD1142 tanggal 10 Mei 2010 mengenai Saldo AkhirCadangan LainLain/Late Cost (Biaya Yang Masih Harus Dibayar) sebesar Rp.7.279.873.216,00 pada point I menyatakan: Pemeriksa melakukan koreksi atas seluruhbiaya Late Cost yang mana biaya tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayarsehubungan dengan penjualan yang sudah diakui namun belum dicatat ke dalamsystem akuntansi karena belum ada invoice dari

(Wikipedia.com)Dalam International Financial Reporting Standard (Akuntansi Keuangan): istilahcadangan berarti suatu perkiraan pada sisi kredit neraca. Cadangan untuk garansi berartiestimasi kewajiban untuk garansi perbaikan dan penggantian di masa depan, BUKANHal 13 dari 22 hal. Put. No. 590/B/PK/PJK/2012suatu kumpulan kas yang disisihkan (disiapkan) oleh perusahaan untuk digunakan dalammelakukan perbaikan.

(Wikipedia.com)Bahwa Paragraf 08 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 tentangKewajiban Estimasi dan Kewajiban Kontijensi didefinisikan kewajiban diestimasi sebagaikewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti;Bahwa pada Paragrah 07 Pernyataan tersebut disebutkan jumlah yang dicatat sebagaikewajiban diestimasi dapat terkait dengan pengakuan pendapatan, misalnya perusahaanmemberikan garansi atas sesuatu hal dan perusahaan menerima imbalan untuk pemberiangaransi tersebut;Bahwa kewajiban

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PersalatanLaboratorium Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274) I (Satu) ........88 274)1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Asli Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Indosoft. 299)1 (satu) jepitan ash Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 70/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi ruangBasement Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 300)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 74/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tangggal 4 Mei 2012 pekerjaan Renovasi Ruang KWUjurusan Akuntansi pada Poltek Kupang 301)1 (satu) jepitan asl Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 252/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tangggal 10 Desember 2012 pekerjaan Pengadaan

Dama Adiyis dan Berita Acara pemeriksaanpekerjaan 228.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Pemborongan (Kontrak) Foto CopyNomor: 21.c/PL.23.PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Maret 2012 pekerjaanrenovasi Basement Jurusan Akuntansi pelaksana C.

APBNP/KU/2012 tanggal 29 Oktober 2012 pekerjaan Pengsadaan PeralatanLaboratorium Multimedia Jurusan Akuntansi pada Poltek Kupang, BeritaAcara Pemeriksaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana CV.

PPK.RM/KU/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Pekerjaan Pengadaan PeralatanLaboratorum Akuntansi jurusan Akuntansi pada Politehnik Kupang , BeritaAcara pemeriksaan Pekerjaan, Kwitansi pembayaran. Pelaksana pekerjaanCV.Putra Mandiri Sejati. dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan 274.1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan Ash Nomor: 123/PL.23.PPK.APBNP/KU/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

Penghapusan Rp. 31.202.027.095,00UtangBeban Lainnya Rp. 655.987.693,00Jumlah koreksi Fiskal Pemeriksa Rp. 31.858.014.788,00Alasan Koreksi Pemeriksa Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: PHP40/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 2 Februari 2009, Pemeriksa melakukankoreksi konversi utang menjadi modal berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf fdan huruf k, juncto Pasal 10 Ayat (2) Undangundang Pajak Penghasilan,Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE23/PJ.42/1999 dan PSAKNomor 54 tentang Akuntansi

Laporan Keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh KAP Independenberdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) danmendapatkan opini wajar tanpa syarat.

Dengan demikian, alasanPemeriksa bahwa transaksi konversi utang menjadi saham tidakmemenuhi PSAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi UtangPiutang Bermasalah, tidak memenuhi syarat;Bahwa demikian alasan banding atas sengketa pajak Koreksi Fiskal PositifPenghasilan Lain/Penghapusan Utang sebesar Rp.31.200.000.000,00 iniPemohon Banding ajukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) UU Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) diharuskan menyelenggarakan pembukuandengan cara dan sistem yang lazim dipakai di Indonesia dalam halini SAK Nomor 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang PiutangBermasalah;.

Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam persidangan yang mengemukakanbahwa pencatatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) didasarkan pada SAK Nomor 21tentang Akuntansi Ekuitas, dapat ditanggapi sebagai berikut:e Bahwa SAK Nomor 21 mengatur tentang Akuntansi Ekuitas,sehingga tidak relevan digunakan dalam sengketa ini;e Bahwa Argumen Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tersebut sepihak dan tidak berdasar, karenaberdasarkan

CENTRAL BAJA dan setelah dihitungada kelebihan penagihan uang sewa jasa angkut barang yaitu sekitarRp323.118.425,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta seratus delapan belasribu empat ratus dua puluh rupiah);Bahwa sesuai dengan permintaan penyidik dengan NomorB/243/XV/2016/Reskrim tertanggal 23 November 2016 perihalPermohonan Audit kepada Kantor Jasa Akuntansi HASNAN, SE, Ak, CA.Selaku Akuntan Ekternal melakukan perhitungan dengan caramemperoleh daftar pembayaran kepada ALFATIH dari periode bulanJuni

yang punya keahlian khusus, bukan orang yang terlibat langsungdalam peristiwa tersebut, sehingga seharusnya BAP bukan sebagai Saksitapi sebagai ahli;Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN MtpBahwa karena Ahli adalah orang dengan kemampuan khusus, dimanakeahlian khusus tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal atauinformal, atau latihan khusus, salah satunya berkaitan dengan akuntansi,karena ada perundangan yang khusus menyebutkan bahwa seorangakuntan harus mempunyai sertifikat,

adalah proses untuk menghasilkan laporankeuangan sedangkan audit menggunakan hasil laporan kKeuangan dan akanHalaman 25 dari 51 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mtpmemberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secarawajar atau tidak, tidak mengatakan benar atau salah karena kewajarandalam akuntansi terkait masalah penggunaanpenggunaan pendekatansehingga kantor jasa akuntansi tidak boleh memberikan jasa assuransterkait audit, hanya boleh jasa akuntansi;Bahwa jasa yang boleh dilakukan

oleh kantor jasa akuntansi telahdisebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun2014 dan inilah yang dimaksud dengan kewenangan kantor jasa akuntansi,tidak ada yang menyangkut masalah assurans;Bahwa apabila sebuah kantor jasa akuntansi melakukan audit yangberkaitan dengan audit investigatif, dikaitkan dengan pasal 57 ayat (2) UUNomor 5 tahun 2011 terkait masalah sanksi, dijelaskan setiap orang yangbukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik danbertindak seolaholah

AlFatih atas saldo pembayaran tagihan, karena ini termasuk dalam auditinvestigatif, maka auditor salah karena tidak melakukan konfirmasi padapihak yang lain;Bahwa Kantor jasa akuntansi diatur dalam PMK Nomor 25 tahun 2014, adauntuk memfasilitasi akuntan yang tidak ingin berpraktek, maka dibukakantor jasa akuntansi, ada beberapa syarat untuk itu;Bahwa laporan keuangan adalah laporan keuangan yang utuh, jadi adabatasan waktu, ada laporan neraca, laba rugi, equitas, jika yang parsialcukup diberikan

Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012 ; --------------------------------------------------------------------------

Jepara(bukan rekanan yang menandatangani kontrak), sehingga proses pembayarantersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAMBagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek,angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi danKeuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur)selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak

MM selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yangdigunakan untuk dana taktis ; Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil dikasir oleh saksi AJIT ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidaksesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentangPedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedurpoint 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkanbahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan

ANUGRAH KARYA NUSANTARA) ; Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) proses penunjukanlangsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanancalon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanantertentu. berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh terdakwaSUPROJO,SE selaku Manajer Tehnik ; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab VProsedur, angka 6.2

Jepara periode I bulan Mei2008 s/d Mei 2012 ; Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM ; 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaansambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011 ; Dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Jepara melalui saksi AgusPrasetyo Yuwono, SE.